Jakarta: SIUP, atau Surat Izin Usaha Perdagangan, dulunya merupakan syarat penting bagi usaha dari skala mikro, kecil, menengah dan hingga besar agar bisa beroperasi secara legal di suatu wilayah. Namun, sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, peran SIUP sudah tidak lagi diwajibkan bagi pendirian usaha.

Walaupun sudah tidak diwajibkan, SIUP pernah menjadi persyaratan penting dalam dunia usaha dan tetap dapat memberikan wawasan berharga bagi para wirausahawan di Indonesia.

Melansir dari laman Sahabat Pegadaian terdapat penjelasan lengkap arti dari SIUP, berikut penjelasan lengkapnya.

Apa itu arti SIUP

SIUP adalah surat izin yang diterbitkan oleh pihak berwenang untuk pelaku usaha di bidang perdagangan dan jasa, termasuk perorangan, firma, koperasi, CV, PT, BUMN, dan badan usaha lainnya.
Kepemilikan SIUP memberi perlindungan hukum bagi usaha, sementara usaha tanpa SIUP berisiko dikenai sanksi sesuai pasal 106 Undang-Undang Perdagangan.

SIUP tidak lagi berlaku sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 disahkan. Kini, sebagai pengganti, pelaku usaha cukup memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), yang mulai diberlakukan sejak Mei 2018 untuk mempermudah administrasi usaha.

Baca juga: Ini Pengertian NIB? Legalitas yang Wajib Dimiliki Pelaku ...

SIUP digantikan oleh NIB

Dengan digantinya SIUP oleh NIB, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis tanpa terhambat oleh proses perizinan yang rumit, serta memperoleh perlindungan hukum yang memungkinkan mereka beroperasi dengan lebih aman.

Lalu, pada perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah menciptakan iklim usaha yang lebih baik, memudahkan wirausahawan dalam memulai dan menjalankan usaha, serta meningkatkan daya saing dan inovasi di dunia bisnis.

Baca juga: Ini Cara Mendirikan Usaha Berbadan Hukum Biar Semakin Berkembang

Cara membuat SIUP

Melansir dari Kemenko Perekonomian terdapat langkah-langkah untuk membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) di Indonesia. Berikut langkahnya di bawah ini.

1. Persiapkan dokumen yang diperlukan
   Sebelum mengajukan SIUP, pastikan Anda telah menyiapkan dokumen berikut:
   •Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
   •NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) pemohon atau badan usaha.
   •Akta pendirian perusahaan (untuk badan hukum) atau surat keterangan usaha (untuk usaha perorangan).
   •Surat izin domisili usaha dari kelurahan atau kecamatan.
   •Rencana usaha yang mencakup jenis usaha dan lokasi.
2. Setelah memiliki dan melengkapi data tersebut, kunjungi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di daerah Anda dan isi formulir permohonan SIUP yang disediakan.
3. Setelah mengajukan permohonan, pihak DPMPTSP akan memverifikasi dokumen dan informasi yang Anda berikan.
4. Jika semua dokumen lengkap dan sesuai, SIUP akan diterbitkan. Anda akan menerima SIUP dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh DPMPTSP.
5. Beberapa daerah mungkin mengenakan biaya untuk penerbitan SIUP. Pastikan untuk menanyakan biaya yang berlaku. (Muhammad Rizky H).

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Jakarta -

Sebanyak dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil diungkap. Berdasarkan keterangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), total kerugian dari dua kasus tersebut mencapai Rp 7,9 miliar.

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, kasus pertama merupakan pemalsuan akta yang melibatkan lima orang tersangka. Komplotan mafia bekerja sama menawarkan tanah kepada korban yang nilai kerugiannya mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024) kemarin.

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana tersangka RD meminta tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar,

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(ily/rrd)

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

Jakarta -

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

(ily/rrd)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop-UKM) mencatatkan sudah ada 10 juta pelaku usaha UMKM yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) per September 2024.

Jumlah ini naik signifikan jika dibandingkan pada tahun lalu yang di mana Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 7.146.105 NIB hingga akhir 2023.

"Terkait NIB kita secara nasional memang sudah tercatat ada 10 juta UMKM yang dapat NIB ini secara nasional," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam jumpa pers Capaian 10 Tahun Kinerja Deputi Bidang Usaha Mikro: Akselerasi Transformasi Usaha Naik Kelas, Selasa (8/10/2024).

Yulius bilang dari 10 juta pelaku usaha yang sudah memiliki NIB itu mayoritas berasal dari usaha skala mikro dan sisanya hanya pelaku usaha kecil.

Untuk diketahui NIB adalah kode identifikasi yang memberikan pengakuan resmi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang berfungsi sebagai perlindungan hukum dan memiliki banyak manfaat bagi UMKM, di antaranya untuk mempermudah akses ke pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga mempermudah mengurus sertifikasi, seperti sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

Sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM, Muhammad Firdaus mengatakan, meski masih dalam skala mikro, seharusnya UMKM memiliki NIB.

Firdaus menjelaskan sesuai amanat dari turunan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, pembuatan NIB ini tidak dikenakan biaya. Di samping itu, pembuatan NIB dapat dilakukan secara mudah dan cepat.

Untuk mendapatkan NIB, kata Firdaus, pelaku usaha hanya butuh waktu 5-10 menit lewat OSS dengan mengakses halaman oss.go.id atau melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diunduh melalui ponsel pintar, dengan masukkan data diri, email aktif, dan nomor Whatsapp aktif.

Setelah itu, pelaku usaha tinggal log in, lalu mengisi kebutuhan NIB. Kalau yang khusus mikro kecil tinggal pilih UMK. "Kondisi ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang masih butuh waktu 2 hingga 3 hari," ujar Firdaus di Jakarta dalam keterangannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop-UKM) mencatatkan sudah ada 10 juta pelaku usaha UMKM yang mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) per September 2024.

Jumlah ini naik signifikan jika dibandingkan pada tahun lalu yang di mana Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerbitkan 7.146.105 NIB hingga akhir 2023.

"Terkait NIB kita secara nasional memang sudah tercatat ada 10 juta UMKM yang dapat NIB ini secara nasional," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius dalam jumpa pers Capaian 10 Tahun Kinerja Deputi Bidang Usaha Mikro: Akselerasi Transformasi Usaha Naik Kelas, Selasa (8/10/2024).

Yulius bilang dari 10 juta pelaku usaha yang sudah memiliki NIB itu mayoritas berasal dari usaha skala mikro dan sisanya hanya pelaku usaha kecil.

Untuk diketahui NIB adalah kode identifikasi yang memberikan pengakuan resmi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. NIB merupakan identitas pelaku usaha yang berfungsi sebagai perlindungan hukum dan memiliki banyak manfaat bagi UMKM, di antaranya untuk mempermudah akses ke pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga mempermudah mengurus sertifikasi, seperti sertifikasi halal, SNI Bina UMK, dan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-IRT).

Sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Perlindungan dan Kemudahan Usaha Mikro KemenKopUKM, Muhammad Firdaus mengatakan, meski masih dalam skala mikro, seharusnya UMKM memiliki NIB.

Firdaus menjelaskan sesuai amanat dari turunan Peraturan Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja, pembuatan NIB ini tidak dikenakan biaya. Di samping itu, pembuatan NIB dapat dilakukan secara mudah dan cepat.

Untuk mendapatkan NIB, kata Firdaus, pelaku usaha hanya butuh waktu 5-10 menit lewat OSS dengan mengakses halaman oss.go.id atau melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diunduh melalui ponsel pintar, dengan masukkan data diri, email aktif, dan nomor Whatsapp aktif.

Setelah itu, pelaku usaha tinggal log in, lalu mengisi kebutuhan NIB. Kalau yang khusus mikro kecil tinggal pilih UMK. "Kondisi ini sudah sangat jauh berbeda dibandingkan beberapa tahun sebelumnya yang masih butuh waktu 2 hingga 3 hari," ujar Firdaus di Jakarta dalam keterangannya.

Genap tiga tahun sejak diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Agustus 2021, sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).

Per 16 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB, jumlah NIB yang diterbitkan menembus 10.000.019 dengan komposisi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sebanyak 9.909.900 NIB, usaha menengah sebanyak 28.303 NIB, dan usaha besar sebanyak 61.816 NIB.

Pencapaian ini menunjukkan bahwa sistem OSS telah banyak memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha. Apalagi jika dibandingkan dengan capaian pada saat sistem OSS genap berusia dua tahun pada Agustus 2023 lalu yaitu sebesar 5 juta, telah terjadi kenaikan signifikan dari jumlah NIB yang terbit.

Dalam kurun waktu tidak sampai satu tahun sejak ulang tahun OSS yang kedua, telah terbit lebih dari 5 juta NIB. Sistem OSS semakin banyak dikenal dan digunakan oleh masyarakat luas.

Lonjakan penerbitan NIB ini menandakan bahwa kesadaran pelaku usaha akan pentingnya legalitas sudah semakin tinggi.

Pelaku UMK tidak perlu lagi repot-repot mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) untuk memulai usaha. Kini, cukup dengan memperoleh NIB, UMK dapat menjalankan bisnisnya.

Semakin tingginya kesadaran pelaku usaha ini, tidak lepas dari kerja sama yang terjalin antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan asosiasi masyarakat untuk mensosialisasikan kemudahan dalam membuat legalitas usaha.

Momen 10 juta NIB di ulang tahun OSS bulan ini menjadi kado spesial pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia. Bukan untuk berpuas diri, namun menjadi momen refleksi bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan layanan yang lebih baik.

Dede, pelaku usaha toko kelontong anggota Sampoerna Retail Community (SRC), mengaku merasa dimudahkan dalam melakukan pengajuan pinjaman modal usaha ke bank sejak memiliki NIB. Ia juga merasa diuntungkan karena prosesnya tidak berbelit-belit.

SRC merupakan binaan PT HM Sampoerna Tbk, salah satu mitra OSS, yang memiliki jaringan toko kelontong dengan lebih dari 250.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia

“Dulu sebelum punya NIB, ketika pinjaman sudah berakhir, SKU-nya harus baru. Kini setelah punya NIB, enggak perlu bikin SKU baru lagi, karena NIB berlaku selamanya. Hanya tinggal melanjutkan saja,” ungkap Dede yang berasal dari Tangerang, Banten.

Kementerian Investasi/BKPM secara konsisten berupaya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, untuk mengurus perizinannya.

Kolaborasi dengan sistem-sistem terkait perizinan dari kementerian/lembaga lain terus dilakukan. Hingga saat ini terdapat 38 K/L yang telah terintegrasi dengan sistem OSS Berbasis Risiko.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Apa Itu NIB?

Fungsi NIB

NIB untuk usaha apa saja?

(HUS)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (PSP UGM), Agus Wahyudi menilai, Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) mempunyai nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Hal itu karena semangat UU Ciptaker menciptakan lapangan kerja yang fleksibel dan dinamis dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.

"Dalam sektor kewirausahaan, UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha dan insentif kepada UMKM, sehingga ini memudahkan mahasiswa dan para alumni untuk semakin semangat berusaha," ujar Agus dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Ciptaker, Arif Budimanta menjelaskan, semangat UU Ciptaker sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal itu dapat dilihat dari pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut. "Dasar pemikiran UU Cipta Kerja adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur," ujarnya.

Arif menjelaskan, pertimbangan awal pada saat diajukannya penyusunan UU Ciptaker Kerja bertujuan ingin membuat warga Indonesia mendapatkan kehidupan yang layak. "Dalam pasal 2 ayat 1 UU Cipta Kerja ini disusun berdasarkan prinsip-prinsip pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian," ucapnya.

Menurut Arif, perekonomian Indonesia saat ini ditopang oleh UMKM. Sehingga seluruh kebijakan pemerintah dibuat dengan memperhatikan kemudahan dan kesejahteraan usaha mikro dan kecil tersebut.

"Karena dalam 100 persen usaha yang ada di Indonesia, 99,99 persennya adalah UMKM. Sehingga dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa undang-undang ini dibentuk untuk tujuan menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)," jelas Arif saat sosialisasi UU Ciptaker di Yogyakarta.

Kepala Seksi Pemasyarakatan Hubungan Industrial Kemenaker, Lucky Mahadewi menjelaskan, tujuh prinsip hubungan industrial yang diatur UU Ciptaker sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun prinsip itu mencakup, kepentingan bersama, kemitraan yang menguntungkan, hubungan fungsional dan pembagian tugas, kekeluargaan, dan penciptaan ketenangan berusaha.

"Serta peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bersama. Prinsip ini yang harus dipegang oleh pengusaha, pekerja buruh, masyarakat, serta pemerintah," ucap Lucky.

Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Dendy Apriandi menambahkan, semenjak UU Ciptaker berlaku, penerbitan nomor induk berusaha (NIB) melalui laman Online Single Submission (OSS) hampir mencapai 10 juta NIB dengan 98 persen yang terbit untuk kategori UMKM. "Dengan adanya OSS, bisa mendorong para pelaku usaha agar berani berusaha dan mendapatkan legalitas," jelas Dendy.