REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan perlunya pemahaman mendalam dari pemerintah mengenai tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia. Industri ini merupakan sektor prioritas yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus membuat kebijakan holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri ini, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Fajar pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7).

Namun, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari China. “China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia selama pandemi Covid-19, tetapi kelebihan pasokan terjadi karena permintaan domestik tidak cukup tinggi,” jelasnya.

China juga menghadapi kesulitan ekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat akibat sanksi perang dagang, sehingga mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. “Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena insentif dari pemerintah setempat,” tambah Fajar.

Produk impor semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. “Produsen plastik lokal kesulitan bersaing, sehingga tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50 persen saat ini,” tutur Fajar. Jika terus berlanjut, pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup, merugikan industri lain seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, dan otomotif.

Fajar menekankan perlunya pemerintah memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya. Inaplas juga mengajukan instrumen perlindungan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak probisnis mengurangi minat investasi. “Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri, sehingga menurunkan minat investasi,” jelas Reni.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Kemenperin fokus menjalankan kebijakan substitusi impor dan meningkatkan investasi di industri petrokimia agar terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kemenperin memprediksi total investasi di sektor kimia hingga tahun 2030 akan mencapai 31,415 miliar dolar AS. Investor termasuk PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, dan PT. Sulfindo Adiusaha.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing,” tuturnya. PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen juga meningkatkan biaya modal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengeluhkan meningkatnya impor tekstil dan produk tekstil termasuk produk pakaian jadi ke Indonesia. Masalahnya menurut dia dengan peningkatan impor di sektor hilir, bisa memukul industri petrokimia dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa industri petrokimia Indonesia saat ini berada dalam kondisi kritis dengan utilisasi yang tidak lebih dari 50 persen. Situasi ini diperparah dengan turunnya Purchasing Managers' Index (PMI) ke level 50,7 pada bulan Juni, dibandingkan 52,1 di awal bulan yang sama.

Apalagi pada saat yang sama, menurut dia, terjadi banjir impor di sektor hulu akibat revisi aturan dari Permendag Nomor 36/2024 menjadi Permendag Nomor 8/2024. Sementara permintaan di industri makanan dan minuman masih stagnan, sedangkan industri otomotif mengalami penurunan karena anjloknya penjualan.

Sedangkan konsumsi plastik dalam negeri tergolong rendah sebenarnya yaitu 8,1 kg per tahun. "Permintaan masih ditopang oleh sektor swasta, tetapi tidak cukup untuk menstabilkan kondisi,"tutur Fajar dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional, Senin (8/7/2024).

Industri aromatik, terutama di sektor hilir seperti tekstil, juga mengalami penurunan tajam. Situasi ini diperburuk oleh aturan yang memudahkan impor produk tekstil, yang menurut Fajar, seharusnya lebih melindungi industri lokal daripada mempermudah masuknya barang impor.

Alhasil menurut Fajar Ketika industri menurun yang terjadi adalah menahan investasi atau bahkan juga investor menunda mengucurkan dana di Indonesia. Sementara dampak lainnya adalah pemutusan hubungan kerja.

Fajar mendesak pemerintah untuk bertindak sebagai wasit yang fair dalam mengelola kebijakan impor. Pemerintah telah membuka keran impor seluas-luasnya bagi produk tekstil dan produk tekstil (TPT), yang berakibat pada hilangnya pekerjaan ratusan ribu buruh di industri petrokimia.

"Sepanjang sejarah, ini adalah situasi terburuk yang dialami, bahkan lebih buruk dari pandemi Covid-19," tuturnya.

Industri petrokimia berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung dan melindungi industri lokal. Salah satunya dengan melakukan revisi Permendag Nomor 8/2024.

Ia meyakini revisi aturan akan mampu menahan impor dan juga melindungi industri lokal. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan industri petrokimia dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.