Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

"KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

Komoditas yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 15 November 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita ekonomi pada Kamis (15/8) masih layak untuk dibaca, mulai dari neraca perdagangan barang Indonesia surplus sebesar 0,47 miliar dolar AS, hingga penurunan angka impor pakaian jadi dari China.

Berikut rangkuman berita kemarin yang layak disimak lagi pada Jumat pagi ini:

BPS catat Neraca Perdagangan Indonesia surplus 0,47 miliar dolar AS

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Neraca Perdagangan Barang Indonesia mengalami surplus sebesar 0,47 miliar dolar AS atau turun sebesar 1,92 miliar dolar AS secara bulanan.

"Surplus Juli ini lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ataupun dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya," ujar Plt Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam acara Berita Resmi Statistik di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

BPS: Impor pakaian jadi dari Tiongkok menurun dalam tujuh bulan

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa impor pakaian jadi Indonesia dari Tiongkok mengalami penurunan dalam tujuh bulan terakhir.

"Perlu menjadi catatan dan perhatian bahwa secara kumulatif, impor pakaian dan aksesoris (rajutan) HS61 dari Tiongkok sepanjang Januari sampai Juli 2024 mengalami penurunan 4,75 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Baca selengkapnya di sini

Industri plastik hilir minta perlindungan hadapi gempuran impor

Para pelaku industri plastik hilir meminta perlindungan dari pemerintah agar dapat bersaing di pasar domestik di tengah gempuran impor produk jadi plastik di dalam negeri.

Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis, juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier mengatakan bahwa kapasitas industri hulu domestik dalam memasok bahan baku plastik belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan dalam negeri.

Baca selengkapnya di sini

BPS sebut nilai impor Juli 2024 naik 17,82 persen

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia Juli 2024 mencapai 21,74 miliar dolar AS, naik 17,82 persen dibandingkan Juni 2024 atau naik 11,07 persen dibandingkan Juli 2023.

Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti mengatakan impor migas Juli 2024 senilai 3,56 miliar dolar AS, naik 8,78 persen dibandingkan Juni 2024 atau naik 13,59 persen dibandingkan Juli 2023.

Baca selengkapnya di sini

Kemenperin: Pengembangan hidrogen jadi upaya mitigasi krisis energi

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan pengembangan hidrogen bisa menjadi upaya untuk mencegah krisis energi di sektor industri, sekaligus membantu terwujudnya penurunan emisi karbon dioksida (CO2) sesuai Enhanced-Nationally Determined Contribution (E-NDC) sebanyak 912 juta ton pada tahun 2030.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita dalam forum diskusi di Jakarta, Kamis mengatakan, hidrogen merupakan alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan media penyimpan energi yang ideal, hal itu karena unsur hidrogen menjadi penghubung rantai energi yang berkelanjutan dan bebas emisi dari awal hingga akhir.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com -Produk imporpakaian jadi "membanjiri" Indonesia pada Juli 2024. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh data ekspor dan impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor pakaian jadi dan aksesoris rajutan (HS 61) melonjak 55,46 persen secara bulanan pada Juli 2024.

Kemudian, impor komoditas pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) naik sebesar 29,01 persen secara bulanan.

PIXABAY/MICHAL JARMOLUK Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

"Memang ada kenaikan impor pakaian jadi khususnya HS 61, pakaian dan aksesoris yang rajutan dan HS 62 pakaian dan aksesoris bukan rajutan," kata Amalia, dalam konferensi pers, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut Amalia bilang, impor komoditas HS 61 utamanya berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia.

Untuk komoditas HS 62, utamanya juga berasal dari China, kemudian Vietnam, Hong Kong, dan Maroko.

Walaupun meningkat signifikan pada Juli 2024, Amalia menyebutkan, jika dilihat secara tahun kalender (Januari sampai Juli 2024) nilai impor pakaian jadi dari China sebenarnya turun.

BPS mencatat, nilai impor komoditas HS 61 dari China pada periode Januari hingga Juli 2024 turun 4,75 persen. Pada periode yang sama, nilai impor komoditas HS 62 turun sebesar 7,17 persen.

"Itu relatif dipengaruhi oleh proses pengirman kebutuhan untuk stok yang mungkin tiap bulan akan berbeda," ucap Amalia.

PIXABAY/PEXELS Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, impor tekstil dan produk tekstil (TPT) meningkat setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan Impor pada 17 Mei 2024 lalu.

Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reny Yanita mencatat impor TPT naik 43 persen. Padahal, impor TPT sempat turun saat Permendag Nomor 36 Tahun 2023 masih berlaku.

"Terbitnya Permendag 8/2024 pada 17 Mei 2024 lalu yang merelaksasi impor TPT, menyebabkan impor TPT kembali naik pada bulan Mei 2024 menjadi 194.870 ton dari semula 136.360 ton pada April 2024," kata Reni dalam diskusi di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (8/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Produk imporpakaian jadi "membanjiri" Indonesia pada Juli 2024. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh data ekspor dan impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor pakaian jadi dan aksesoris rajutan (HS 61) melonjak 55,46 persen secara bulanan pada Juli 2024.

Kemudian, impor komoditas pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) naik sebesar 29,01 persen secara bulanan.

PIXABAY/MICHAL JARMOLUK Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

"Memang ada kenaikan impor pakaian jadi khususnya HS 61, pakaian dan aksesoris yang rajutan dan HS 62 pakaian dan aksesoris bukan rajutan," kata Amalia, dalam konferensi pers, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut Amalia bilang, impor komoditas HS 61 utamanya berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia.

Untuk komoditas HS 62, utamanya juga berasal dari China, kemudian Vietnam, Hong Kong, dan Maroko.

Walaupun meningkat signifikan pada Juli 2024, Amalia menyebutkan, jika dilihat secara tahun kalender (Januari sampai Juli 2024) nilai impor pakaian jadi dari China sebenarnya turun.

BPS mencatat, nilai impor komoditas HS 61 dari China pada periode Januari hingga Juli 2024 turun 4,75 persen. Pada periode yang sama, nilai impor komoditas HS 62 turun sebesar 7,17 persen.

"Itu relatif dipengaruhi oleh proses pengirman kebutuhan untuk stok yang mungkin tiap bulan akan berbeda," ucap Amalia.

JAKARTA, KOMPAS.com -Produk imporpakaian jadi "membanjiri" Indonesia pada Juli 2024. Hal ini sebagaimana ditunjukan oleh data ekspor dan impor yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, impor pakaian jadi dan aksesoris rajutan (HS 61) melonjak 55,46 persen secara bulanan pada Juli 2024.

Kemudian, impor komoditas pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) naik sebesar 29,01 persen secara bulanan.

PIXABAY/MICHAL JARMOLUK Ilustrasi pakaian, pakaian impor.

"Memang ada kenaikan impor pakaian jadi khususnya HS 61, pakaian dan aksesoris yang rajutan dan HS 62 pakaian dan aksesoris bukan rajutan," kata Amalia, dalam konferensi pers, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Lebih lanjut Amalia bilang, impor komoditas HS 61 utamanya berasal dari China, Vietnam, Bangladesh, Turki, dan Italia.

Untuk komoditas HS 62, utamanya juga berasal dari China, kemudian Vietnam, Hong Kong, dan Maroko.

Walaupun meningkat signifikan pada Juli 2024, Amalia menyebutkan, jika dilihat secara tahun kalender (Januari sampai Juli 2024) nilai impor pakaian jadi dari China sebenarnya turun.

BPS mencatat, nilai impor komoditas HS 61 dari China pada periode Januari hingga Juli 2024 turun 4,75 persen. Pada periode yang sama, nilai impor komoditas HS 62 turun sebesar 7,17 persen.

"Itu relatif dipengaruhi oleh proses pengirman kebutuhan untuk stok yang mungkin tiap bulan akan berbeda," ucap Amalia.

Pakaian jadi impor dari China hingga Vietnam masih membanjiri pasar Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor pakaian jadi pada Juli 2024 mengalami peningkatan secara bulanan (month to month/mtm).

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan impor pakaian jadi berupa pakaian rajutan (HS 61) naik 55,46% secara bulanan. Impor pakaian jadi bukan rajutan (HS 62) juga naik 29,01%.

"Untuk HS 61 utamanya berasal dari Tiongkok, Vietnam, Bangladesh, Turki dan Italia. Sementara HS 62 utamanya berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, Hongkong dan Maroko," kata Amalia dalam konferensi pers, Kamis (15/8/2024).

Meski begitu, Amalia menyebut secara kumulatif atau sepanjang Januari-Juli 2024 impor pakaian rajutan dan bukan rajutan dari China mengalami penurunan masing-masing 4,75% dan 7,17%.

"Komoditas terbesar (HS 61) yang mengalami penurunan adalah pakaian dan aksesoris yang dirajut. Sementara itu, HS 62 yang turun cukup tinggi adalah dari kelompok bra berbahan non katun," jelas Amalia.

"Jadi kalau secara bulanan mengalami peningkatan, tetapi kalau data ekspor atau impor yang lebih relatif baik adalah melihat angka kumulatif. Karena kalau untuk bulanan itu relatif dipengaruhi oleh proses waktu, pengiriman dan kebutuhan untuk stok yang mungkin setiap bulan akan berbeda," terang Amalia.

Tidak hanya pakaian jadi, impor alas kaki dari China juga masih membanjiri pasar Indonesia. Tercatat nilainya mencapai US$ 50,99 juta pada Juli 2024, meningkat baik secara bulanan maupun tahunan.

"Nilai impor alas kaki dari China pada Juli 2024 adalah sebesar US$ 50,99 juta. Untuk alas kaki dari China secara tahunan mengalami peningkatan sebesar 21,54%, sementara secara bulanan meningkat 7,37%," beber Amalia.

impor pakaian dan aksesoris (rajutan) HS61 dari Tiongkok sepanjang Januari sampai Juli 2024 mengalami penurunan 4,75 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut bahwa impor pakaian jadi Indonesia dari Tiongkok mengalami penurunan dalam tujuh bulan terakhir.

"Perlu menjadi catatan dan perhatian bahwa secara kumulatif, impor pakaian dan aksesoris (rajutan) HS61 dari Tiongkok sepanjang Januari sampai Juli 2024 mengalami penurunan 4,75 persen," ujar Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Selain itu, komoditas pakaian dan aksesoris (bukan rajutan) atau kode HS62 juga mengalami penurunan sebesar 7,17 persen. Penurunan cukup tinggi adalah barang berjenis bra berbahan non katun atau kode HS6216099.

Namun demikian, BPS mencatat, terjadi kenaikan impor untuk HS61 sebesar 55,46 persen dan HS62 sebesar 29,01 persen pada Juli 2024.

Untuk HS61 utamanya berasal dari Tiongkok, Vietnam, Bangladesh, Turki dan Italia. Sementara HS62, berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, Hongkong dan Maroko.

Amalia mengatakan, data ekspor maupun impor akan lebih baik jika dilihat secara kumulatif. Sebab, ada banyak faktor yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan nilai apabila dilihat secara bulanan.

"Kalau kalau bulanan nanti dipengaruhi oleh proses waktu pengiriman, kemudian stok setiap bulan, mungkin akan berbeda. Tapi kalau kita lihat bagaimana performance ekspor maupun impor suatu negara itu lebih baik kita lihat dalam angka yang sudah diakumulasikan," kata Amalia.

Diketahui, nilai impor Indonesia pada Juli 2024 mencapai 21,74 miliar dolar AS atau mengalami peningkatan sebesar 17,82 persen secara bulanan dan 11,07 persen secara tahunan.

Penyumbang utama peningkatan nilai impor secara bulanan dan tahunan adalah impor bahan baku/penolong.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Asosiasi Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengungkapkan perlunya pemahaman mendalam dari pemerintah mengenai tantangan yang dihadapi oleh industri petrokimia. Industri ini merupakan sektor prioritas yang memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional.

“Mengingat industri petrokimia tergolong berskala besar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah harus membuat kebijakan holistik yang dapat membantu tumbuh kembangnya industri ini, mulai dari hulu hingga hilir,” ujar Fajar pada diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Senin (8/7).

Namun, suplai bahan baku dan barang jadi plastik saat ini didominasi oleh produk impor dari China. “China sangat agresif dalam membangun fasilitas produksi petrokimia selama pandemi Covid-19, tetapi kelebihan pasokan terjadi karena permintaan domestik tidak cukup tinggi,” jelasnya.

China juga menghadapi kesulitan ekspor ke pasar utama seperti Amerika Serikat akibat sanksi perang dagang, sehingga mereka mengalihkan ekspor ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. “Bahan baku dan barang jadi plastik asal China mudah masuk karena insentif dari pemerintah setempat,” tambah Fajar.

Produk impor semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024. “Produsen plastik lokal kesulitan bersaing, sehingga tingkat utilisasi produsen lokal terus menyusut hingga mencapai 50 persen saat ini,” tutur Fajar. Jika terus berlanjut, pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup, merugikan industri lain seperti makanan-minuman, peralatan rumah tangga, dan otomotif.

Fajar menekankan perlunya pemerintah memperbaiki peraturan importasi yang ada. "Permendag No 36 Tahun 2023 harus diterapkan kembali untuk membatasi produk impor plastik dari China," tegasnya. Inaplas juga mengajukan instrumen perlindungan seperti Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) untuk bahan baku plastik.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa regulasi yang tidak probisnis mengurangi minat investasi. “Permendag Nomor 8 Tahun 2024 merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri, sehingga menurunkan minat investasi,” jelas Reni.

Pada tahun 2023, total impor produk petrokimia mencapai 8,5 juta ton, naik dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 7,75 juta ton. Kemenperin fokus menjalankan kebijakan substitusi impor dan meningkatkan investasi di industri petrokimia agar terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Kemenperin memprediksi total investasi di sektor kimia hingga tahun 2030 akan mencapai 31,415 miliar dolar AS. Investor termasuk PT. Chandra Asri Perkasa, PT. Lotte Chemical Indonesia, dan PT. Sulfindo Adiusaha.

Sementara itu, Peneliti INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai Permendag 8/2024 berimplikasi pada banjirnya produk petrokimia impor. “Apabila impor produk hilir petrokimia tinggi, maka industri hulunya akan sulit bersaing,” tuturnya. PPN bahan baku petrokimia yang naik dari 11 persen menjadi 12 persen juga meningkatkan biaya modal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengeluhkan meningkatnya impor tekstil dan produk tekstil termasuk produk pakaian jadi ke Indonesia. Masalahnya menurut dia dengan peningkatan impor di sektor hilir, bisa memukul industri petrokimia dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa industri petrokimia Indonesia saat ini berada dalam kondisi kritis dengan utilisasi yang tidak lebih dari 50 persen. Situasi ini diperparah dengan turunnya Purchasing Managers' Index (PMI) ke level 50,7 pada bulan Juni, dibandingkan 52,1 di awal bulan yang sama.

Apalagi pada saat yang sama, menurut dia, terjadi banjir impor di sektor hulu akibat revisi aturan dari Permendag Nomor 36/2024 menjadi Permendag Nomor 8/2024. Sementara permintaan di industri makanan dan minuman masih stagnan, sedangkan industri otomotif mengalami penurunan karena anjloknya penjualan.

Sedangkan konsumsi plastik dalam negeri tergolong rendah sebenarnya yaitu 8,1 kg per tahun. "Permintaan masih ditopang oleh sektor swasta, tetapi tidak cukup untuk menstabilkan kondisi,"tutur Fajar dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional, Senin (8/7/2024).

Industri aromatik, terutama di sektor hilir seperti tekstil, juga mengalami penurunan tajam. Situasi ini diperburuk oleh aturan yang memudahkan impor produk tekstil, yang menurut Fajar, seharusnya lebih melindungi industri lokal daripada mempermudah masuknya barang impor.

Alhasil menurut Fajar Ketika industri menurun yang terjadi adalah menahan investasi atau bahkan juga investor menunda mengucurkan dana di Indonesia. Sementara dampak lainnya adalah pemutusan hubungan kerja.

Fajar mendesak pemerintah untuk bertindak sebagai wasit yang fair dalam mengelola kebijakan impor. Pemerintah telah membuka keran impor seluas-luasnya bagi produk tekstil dan produk tekstil (TPT), yang berakibat pada hilangnya pekerjaan ratusan ribu buruh di industri petrokimia.

"Sepanjang sejarah, ini adalah situasi terburuk yang dialami, bahkan lebih buruk dari pandemi Covid-19," tuturnya.

Industri petrokimia berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung dan melindungi industri lokal. Salah satunya dengan melakukan revisi Permendag Nomor 8/2024.

Ia meyakini revisi aturan akan mampu menahan impor dan juga melindungi industri lokal. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan industri petrokimia dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan penjelasan bagaimana pemerintah berupaya mengendalikan impor. Ia mengatakan salah satu yang diperintakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah perketat pengawasan terhadap impor pakaian bekas dan barang selundupan.

Luhut menerangkan hal ini diperlukan karena terdapat indikasi masuknya pakaian bekas dan barang selundupan yang mengganggu pasar dalam negeri. Perintah tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) pada 25 Juni 2024 lalu.

"Saya juga telah berkomunikasi dengan Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) untuk membahas masalah ini. Kami bersepakat untuk mengutamakan nasional interest kita namun tidak mengabaikan kemitraan dengan negara sahabat," ungkap Luhut dalam keterangannya, dikutip Sabtu (6/7/2024).

Langkah itu juga dalam rangka perlindungan terhadap industri dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku. Apalagi saat ini kondisi geopolitik global yang tidak menentu, terutama karena tensi hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan Tiongkok serta Rusia.

Menurutnya Indonesia harus menetapkan posisinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan nasional (national interest) Indonesia.

"Ini adalah acuan yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin sekadar mengekor negara-negara lain jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia," tegas Luhut.

Luhut mengatakan langkah-langkah perlindungan tentunya haruslah sesuai dengan akar masalah yang terjadi. Ia menjelaskan salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff.

Kebijakan itu akan berlaku untuk beberapa produk tekstil yang sebenarnya sudah diberlakukan dan saat ini sedang dalam perpanjangan periode waktu. Safeguard ini diberlakukan untuk seluruh barang impor tanpa membedakan asal negara tertentu.

Selain itu, pemerintah juga membuka pintu penyelidikan terhadap praktik-praktik perdagangan yang tidak fair, seperti dumping, dari negara manapun.

"Jadi kita tidak menargetkan negara tertentu, apalagi Tiongkok. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita. Ini perlu dikaji betul-betul supaya kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan industri dalam negeri," tambahnya.

China sendiri, kata Luhut adalah salah satu mitra komprehensif strategis terpenting Indonesia dalam hal perdagangan dan investasi. Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik ini dengan terus berkomunikasi dan berdialog terkait langkah-langkah kebijakan antar kedua negara.

"Kami ingin memastikan bahwa hubungan baik Indonesia dengan negara mitra terus mengedepankan prinsip saling percaya, saling menghargai, dan saling melengkapi. Saya memahami betul kemitraan strategis dengan negara sahabat adalah kemitraan yang senasib sepenanggungan, khususnya dalam keadaan global yang tidak menentu seperti yang terjadi pada saat penanganan COVID-19," terang Luhut.