Bisnis.com, JAKARTA — Pailitnya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex menambah daftar pembuktian bahwa industri tekstil dan produk tekstil di Indonesia sedang menghadapi permasalahan serius.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyampaikan masalah tersebut telah hadir bertahun-tahun dan tak kunjung selesai, akibat ketidakharmonisan kebijakan yang pemerintah buat.

“Kebijakan perolehan bahan baku seringkali banyak yang tidak sinkron. Kita kalau impor bahan baku misal mahal tarifnya dari pada impor bahan jadi,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dari sisi pasar domestik, banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan justru menggerus pasar dalam negeri, termasuk masalah kontrol impor yang legal maupun ilegal.

Alhasil masalah industri tekstil bukan hanya harus bersaing dengan produk impor yang legal, tetapi juga ilegal.

Faisal menilai pascaCovid-19, industri tekstil menghadapi beragam permasalahan mulai dari biaya produksi hingga tuntutan kenaikan upah yang terjadi terus menerus setiap tahunnya.

“Setelah dihantam pandemi ini secara kumulatif membuat industri tekstil semakin susah survive, bahkan menyerang industri yang sudah lama berdiri,” jelasnya.

Faisal lebih lanjut menjelaskan bahwa sederet kebijakan dalam industri tekstil telah terbit, seperti Bea Masuk Safeguard, tetapi bersifat tanggap darurat atau hanya sementara meski menjadi langkah konkret.

Sementara dalam jangka menengah, langkah tanggap darurat tersebut ada batas waktu meski dapat diperpanjang, tetapi tidak dapat selamanya menjadi andalan.

“Itu [antidumping] hanya obat antinyeri, jangka menengah panjang adalah penguatan daya saing yang perlu dilakukan baik dari efisiensi ongkos produksi dan penguatan akses pasar,” tutup Faisal.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pun telah menghadap Prabowo untuk membahas Sritex.

Pemerintah pun gerak cepat untuk menyelamatkan Sritex beserta 11.249 karyawannya. Prabowo pun langsung turun tangan untuk memerintahkan produksi industri tersebut tetap berjalan dan tetap dapat melakukan ekspor.

Airlangga menuturkan hal serupa pernah terjadi oleh salah satu industri di Jawa Barat. “Ini pernah terjadi di Jabar, pada saat industri di Kawasan Berikat digugat pailit, bisa tetap beroperasi. Bea cukai sudah bertemu dengan kurator dan pihak Sritex sehingga ini bisa langsung berjalan untuk jangka pendek. Jangka berikutnya tahapan lainnya perlu dilihat lagi,” tuturnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024).

Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto diminta mengeluarkan kebijakan strategis untuk menghentikan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) industri tekstil. Hal ini menyusul kabar pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan PHK tekstil berpotensi kembali terjadi apabila tidak ada kebijakan strategis dari pemerintah untuk menyelamatkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Secara makro ini badai PHK industri tekstil masih berpotensi akan terjadi apalagi kalau dari sisi pemerintah belum ada kebijakan yang cukup struktural untuk meng-address produktivitas di berbagai industri, termasuk tekstil,” kata Teuku kepada Bisnis, Rabu (30/10/3034).

Dia menerangkan, terdapat sejumlah kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk melindungi industri tekstil. Misalnya dengan kebijakan terkait mendorong investasi asing untuk masuk ke Indonesia.

Saat ini Teuku menilai kebijakan investasi, khususnya foreign direct investmen (FDI) belum mendukung investor secara masif. Terlebih aturan perdagangan juga disebut cukup proteksionis.

“Ini membuat kemudian investor tidak terlalu yakin untuk membuka pabrik di indo, tanpa ada investasi asing atau FDI saya rasa produktivitas kita cukup terbatas karena daya saing terbatas,” jelasnya.

Untuk itu, dia menyebut pemerintah perlu mempersiapkan berbagai macam hambatan investasi dari segi regulasi maupun implementasi kebijakan sehingga industri nasional dapat berdaya saing dan produktif.

“Tentu kalo pemeritnah mampu memberikan kebijakan struktural yang masif,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pemerintah berupaya untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan agar PHK tidak akan terjadi lantaran Sritex merupakan industri padat karya.

“Kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya dan Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” kata dia di Istana Negara, Selasa (29/10/2024).

Terkait kepailitan Sritex, dia menekankan bahwa kondisi saat ini kondisi perusahaan tersebut masih dalam proses hukum sehingga langkah-langkah selanjutnya akan terus dipantau oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA - Sinkronisasi kebijakan dinilai menjadi jalan keluar yang paling manjur untuk menyelamatkan industri tekstil yang sedang tertekan.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma G. Wirawasta mengatakan koordinasi antarkementerian masih perlu ditingkatkan agar kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau Pak Agus Gumiwang [Menteri Perindustrian] sudah clear sangat paham sama kondisi industri. Masalahnya di kementerian lain di Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan yang tergantung Kementerian Koordinasi," kata Redma, dikutip Minggu (27/10/2024).

Dia mencontohkan aturan tata niaga impor lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8/2024 yang kini justru membebani industri dan disinyalir sebagai biang kerok terpuruknya industri tekstil nasional.

Sebagaimana diketahui, Permendag 8/2024 merupakan revisi ketiga yang dilakukan pemerintah setelah mengeluarkan Permendag 26/2023 terkait Pengaturan Impor. Aturan yang awalnya bertujuan membatasi impor, yang terbaru justru merelaksasi impor sejumlah komoditas termasuk tekstil.

"Kayak kemarin Permendag 36/2023 ke Permendag 8/2024 itu posisi perdagangan sulit ditekan sana sini. Yang harus diberesin Kemenkeu untuk pasar dalam negeri, ekspor masih sulit karena ekonomi global," tuturnya.

Redma menyoroti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu yang disebut masih banyak bermain dalam tata kelola impor, termasuk impor ilegal. Tak hanya itu, rencana kenaikan pajak juga akan menekan beban industri.

Dalam hal ini, dia menilai perbaikan industri manufaktur akan bergantung pada perbaikan struktur di wilayah Kementerian Keuangan. Pasalnya, hal ini juga akan berkaitan dengan kontribusi manufaktur dalam mendorong pertumbuhan PDB nasional.

"Arahan Prabowo kan clear manuf harus naik, itungan kami kalo mau 7%-8% pertumbuhan ekonomi, industri harusnya tumbuh 10%, 5 tahun terakhir 5%, kita [industri] cuma 4%-4,5%. Kalau mau kontribusi 18% harus tumbuh di atas ekonomi, tekstil harus 16% tapi sekarang berat," ujarnya.

Beberapa kebijakan yang menjadi opsi penyelamatan industri tekstil menurut Redma yakni perlindungan pasar dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan safeguard atau bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau bea masuk antidumping (BMAD) tekstil.

Selain itu, pihaknya juga menyingung terkait neraca komoditas untuk menyelaraskan data supply dan demand produk TPT. Sebab, saat ini terdapat 1.100 kode HS tekstil.

"Ini supaya Kementerian ada kuota ada dasarnya. Meskipun di Kemenperin verifikasinya sudah clear dan sangat bagus terukur dan dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Di sisi lain, Redma juga berharap perluasan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri tekstil. Namun, kebijakan tersebut harus direstui oleh Kementerian ESDM dan Kemenkeu.

Senada, Ketua Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Jawa Barat, Nandi Herdiaman mengatakan pihaknya berharap dukungan pemerintah Prabowo dapat berpihak pada perlindungan industri manufaktur.

"Faktor masalahnya jelas di depan mata. Kami digempur impor ilegal. Pak Menteri Perindustrian itu vocal. Beliau jadi menteri lagi beliau bisa lebih mendobrak lebih berani. Tekstil udah banyak PHK," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Buruh di pabrik industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih dihantui gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal hingga akhir tahun.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan salah satu pabrik kain di wilayah Marga Asih, Bandung, Jawa Barat, tengah melakukan PHK bertahap.

"Minggu ini saya dapat laporan ada perusahaan yang pekerjanya tersisa 300 pekerja, sebelumnya pabrik ini pekerjanya ribuan dan lakukan PHK bertahap," kata Ristadi kepada Bisnis, Rabu (23/10/2024).

Perusahaan tersebut merupakan pabrikan kain, termasuk proses pencelupan/printing tekstil. Saat ini, manajemen perusahaan dan buruh masih dalam proses negosiasi pesangon.

Kendati demikian, Ristadi tak mengungkap berapa banyak pekerja dari pabrik tersebut yang dipangkas. Gelombang PHK masih terjadi lantaran industri tekstil belum banyak mengalami pemulihan pesanan.

"Pekerja TPT ter-PHK sampai hari ini sekitar 15.500-an pekerja [dari awal 2024]. Soal jumlah bisa berubah, tapi intinya soal PHK masih akan terus terjadi," jelasnya.

Menurut Ristadi, pemerintah baru perlu memberikan kebijakan yang lebih konkret melindungi industri dalam negeri dengan membatasi importasi, memberantas produk impor ilegal, dan mempermudah izin usaha dalam negeri dengan biaya murah dan waktu yang pasti.

Sebelumnya, Ristadi mencatat sebanyak 6 pabrik melakukan PHK di Jawa Tengah, salah satunya PT Pulaumas, dan 2 pabrik memangkas karyawan di Jawa Barat.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengungkapkan industri tekstil dan garmen masih akan menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga Desember 2024, imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Direktur Eksekutif API Danang Girindrawardana menyampaikan, sejak awal 2024 hingga saat ini, sekitar 46.000 pekerja di industri ini di-PHK.

Jumlah pekerja yang di-PHK diperkirakan akan kembali bertambah sebanyak 30.000 pekerja hingga akhir tahun. Dengan demikian, sebanyak 70.000 pekerja di industri tekstil dan garmen dirumahkan sepanjang 2024.

“Akhir Desember ini akan merangkak menjadi 70.000-an, dan this is quite challenging,” ungkap Danang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam beberapa bulan terakhir. Head of Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menunjukkan adanya tren kenaikan PHK sejak Januari hingga Juni 2024.

"Ini adalah alarm sinyal tanda bahaya. di mana kita melihat capaian tenaga kerja yang ter-PHK pada Januari hingga Juni ini capaiannya cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ini yang kami melihat ada yang tidak beres di tahun ini," ujar Andry saat diskusi publik Indef bertajuk "Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit" di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Berdasarkan data tersebut, ucap Andry, jumlah PHK pada Januari-Juni 2024 mencapai 32.064 orang. Angka tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan 21,4 persen dari periode yang sama tahun lalu sebanyak 26.400 orang.

Andry mengatakan wilayah PHK banyak berada di di pusat-pusat sentra industri. Salah satunya yang menyumbang cukup besar adalah industri tekstil dan pakaian jadi.

"Kita tahu kita cukup berjaya begitu, ketika berbicara mengenai tekstil dan produk dari tekstil dan juga pakaian jadi di masa lalu," sambungnya.

Andry menyebut sektor strategis dan juga padat karya ini justru malah yang mendapatkan tekanan cukup besar pada hari ini menimbulkan pertanyaan besar. Andry menilai kebijakan pemerintah tentu memiliki dampak besar dalam memengaruhi keberlangsungan industri tekstil dan pakaian jadi.

Andry mengatakan arah kebijakan industri pemerintah memprioritaskan program hilirisasi. Namun sayangnya, fokus pemerintah hanya terpaku pada hilirisasi pertambangan.

"Padahal kita tahu tekstil, kalau kita tarik ke belakang, ini sebetulnya adalah bagian dari hilirisasi di migas. Jadi tekstil ini adalah produk hilirnya dari petrokimia. Jadi harusnya pemerintah juga memberikan upaya yang cukup besar dan tentunya tidak pandang bulu. Jangan memprioritaskan hanya sebatas hilirisasi pertambangan saja," lanjut Andry.

Andry menjelaskan industri pengolahan nonmigas pada 2023 memberikan sekitar lebih 16,8 persen kontribusinya terhadap PDB. Andry memerinci lima subsektor industri berkontribusi 12,3 persen yang mana terdapat sektor makanan dan minuman, kimia farmasi, dan obat tradisional, elektronik, alat angkutan, serta tekstil dan pakaian jadi.

"Saya yakin tahun ini, industri logam dasar akan menyusul tekstil dan pakaian jadi sebagai kontributor kelima industri terbesar terhadap PDB dan tekstil pada akhirnya akan turun," ucap dia.

Andry menyebut melesunya kinerja industri tekstil dan pakaian jadi terlihat dari pertumbuhan yang selalu terkontraksi dalam beberapa kuartal terakhir. Pemerintah, lanjut Andry, harus bergerak cepat menangkap sinyal bahaya yang terjadi pada sektor industri tekstil dan pakaian jadi.

"Pemerintah harus menangkap sinyal bahaya ini dan mempersiapkan langkah-langkah yang harus dilakukan. Kami berharap presiden juga ikut melihat terkait dengan industri tekstil ini karena ini industri yang memberikan kontribusi tenaga kerja yang cukup besar," kata Andry.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa industri pakaian, yang belakangan diterpa isu PHK massal, menjadi salah satu sektor yang mengalami perlambatan dan berpengaruh ke stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Laporan tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam Rilis BPS di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat pada Senin (5/8/2024).

"Sub komponen secara YoY mengalami perlambatan seperti pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan, sub komponen kesehatan dan pendidikan, serta transportasi dan komunikasi, dan lainnya," jelas Edy.

Dia tidak menampik, pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama tiga kuartal terakhir selalu di bawah 5%. Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama Produk Domestik Bruto (PDB).

Terbaru, pada kuartal II/2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 4,93%. Sementara itu, distribusinya mencapai 54,53%.

Perlambatan industri pakaian ini sejalan dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan terjadi. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Selain itu, PT Sepatu Bata Tbk. (BATA) juga menutup pabrik Purwakarta dan memberhentikan karyawannya pada akhir April lalu. Alasannya, BATA terus mengalami kerugian dan permintaan produk turun.

Perbesar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengeluhkan meningkatnya impor tekstil dan produk tekstil termasuk produk pakaian jadi ke Indonesia. Masalahnya menurut dia dengan peningkatan impor di sektor hilir, bisa memukul industri petrokimia dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono, mengungkapkan bahwa industri petrokimia Indonesia saat ini berada dalam kondisi kritis dengan utilisasi yang tidak lebih dari 50 persen. Situasi ini diperparah dengan turunnya Purchasing Managers' Index (PMI) ke level 50,7 pada bulan Juni, dibandingkan 52,1 di awal bulan yang sama.

Apalagi pada saat yang sama, menurut dia, terjadi banjir impor di sektor hulu akibat revisi aturan dari Permendag Nomor 36/2024 menjadi Permendag Nomor 8/2024. Sementara permintaan di industri makanan dan minuman masih stagnan, sedangkan industri otomotif mengalami penurunan karena anjloknya penjualan.

Sedangkan konsumsi plastik dalam negeri tergolong rendah sebenarnya yaitu 8,1 kg per tahun. "Permintaan masih ditopang oleh sektor swasta, tetapi tidak cukup untuk menstabilkan kondisi,"tutur Fajar dalam Forum Group Discussion (FGD) bertema Permendag No 8 Tahun 2024, Wujud Nyata Denormalisasi Industri Petrokimia Nasional, Senin (8/7/2024).

Industri aromatik, terutama di sektor hilir seperti tekstil, juga mengalami penurunan tajam. Situasi ini diperburuk oleh aturan yang memudahkan impor produk tekstil, yang menurut Fajar, seharusnya lebih melindungi industri lokal daripada mempermudah masuknya barang impor.

Alhasil menurut Fajar Ketika industri menurun yang terjadi adalah menahan investasi atau bahkan juga investor menunda mengucurkan dana di Indonesia. Sementara dampak lainnya adalah pemutusan hubungan kerja.

Fajar mendesak pemerintah untuk bertindak sebagai wasit yang fair dalam mengelola kebijakan impor. Pemerintah telah membuka keran impor seluas-luasnya bagi produk tekstil dan produk tekstil (TPT), yang berakibat pada hilangnya pekerjaan ratusan ribu buruh di industri petrokimia.

"Sepanjang sejarah, ini adalah situasi terburuk yang dialami, bahkan lebih buruk dari pandemi Covid-19," tuturnya.

Industri petrokimia berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung dan melindungi industri lokal. Salah satunya dengan melakukan revisi Permendag Nomor 8/2024.

Ia meyakini revisi aturan akan mampu menahan impor dan juga melindungi industri lokal. Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan industri petrokimia dapat kembali bangkit dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.