Reporter: Amalia Nur Fitri | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyatakan Pemerintah sebaiknya fokus memaksimalkan utilisasi industri dalam negeri dan memperbaiki daya beli masyarakat, sebelum melayangkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

Sebagai informasi, pengumuman UMP 2025 akan diumumkan pada 24 November 2024 mendatang. Kementerian Ketenagakerjaan belum memutuskan adanya kenaikan atau tidak.

Sekretaris Jenderal Inaplas, Fajar Budiono menegaskan saat ini pelaku usaha berada dalam mode bertahan alias survival. Produsen di hilir bahkan sudah mengurangi utilisasi mendekati porsi 50%. Fajar menilai wacana kenaikan UMP 2025 seharusnya bukan menjadi prioritas yang diambil Pemerintah di kondisi bisnis yang sulit saat ini.

"Kami tidak mau menyebut hal itu membebani, namun sebaiknya Pemerintah mengatasi banjir produk impor dan tingkatkan utilisasi industri dalam negeri terlebih dulu. Jika menaikkan UMP, maka struktur cost atau harga jual akan menjadi lebih malah dan kami semakin tidak bisa bersaing dengan produk impor yang harganya lebih rendah," papar Fajar saat dihubungi oleh Kontan, Kamis (24/10).

Fajar melanjutkan, perubahan struktur cost tersebut dibebankan ke harga jual yang mau tidak mau menjadi lebih mahal. Dengan harga yang ada saat ini, bahkan pelaku bisnis tidak bisa bersaing dengan produk impor sehingga kenaikan UMP tersebut secara tidak langsung juga semakin menggerus margin pendapatan.

Dia menambahkan, sebaiknya Pemerintah membantu pelaku bisnis menaikkan utilisasi produksi dengan mengatur impor sehingga permintaan yang ada di dalam negeri, dipenuhi oleh suplier dalam negeri.

Dengan menaikkan utilisasi produksi, maka akan menaikkan pendapatan pekerja melalui lembur, uang makan dan lainnya. Dengan demikian, hal tersebut tidak dibebankan pada kenaikan harga jual.

"Kalau utilisasi dalam negeri naik, maka tenaga kerja akan bertambah banyak, jika tenaga kerja tambah banyak, maka penerima gaji pokok dapat tambahan lembur dan pendapatan naik. Hal ini juga yang akan menaikkan daya beli masyarakat," ucapnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengungkapkan kekhawatiran terkait semakin banyaknya kementerian dan lembaga di pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto terhadap proses perizinan bisnis, khususnya di sektor industri petrokimia.

Menurut Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono sistem Online Single Submission (OSS) menjadi isu utama yang harus diperbaiki untuk pemerintah selanjutnya.

"Concern kita ada di OSS. OSS ini masih jadi kendaraan utama dalam proses perizinan, tapi masalahnya belum terkoneksi instan dengan kementerian dan lembaga yang terkait sektor industri, investasi, dan perdagangan," ujar Fajar kepada KONTAN, Kamis (17/10).

Ia menegaskan bahwa hambatan perizinan industri petrokimia terbagi dalam tiga bidang utama: administrasi, fiskal, dan serbuan produk impor. Dalam hal administrasi, perizinan lahan melalui OSS masih belum optimal. "BKPM belum bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk terkait aturan PPN yang tidak bisa dikredit. Ini jelas memberatkan pengusaha," katanya.

Fajar juga menyoroti perlunya perbaikan pada Badan Kebijakan Fiskal (BKF), terutama dalam mendukung upaya pengamanan industri domestik, serta pentingnya optimalisasi data dari Badan Pusat Statistik (BPS). "Data dari BPS masih terlambat, padahal sangat dibutuhkan untuk pengambilan kebijakan," tambahnya.

Di sisi lain, Fajar berharap bahwa penambahan kementerian dan lembaga tidak memperburuk iklim investasi. "Ini bisa menjadi dua sisi mata pisau. Jika tim ekonomi solid dan profesional, pengambilan keputusan akan lebih cepat dan membantu industri. Namun jika tidak, birokrasi justru akan makin panjang dan lambat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengungkap dampak dari penerapan bea masuk antidumping (BMAD) pada produk impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) atau lembaran plastik dari perusahaan asal China dan Malaysia.

Kebijakan BMAD tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/2024, di mana beleid ini mulai berlaku setelah 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diundangkan pada 17 September 2024.

Sekjen Inaplas Fajar Budiono mengatakan, stok barang yang diimpor dari perusahaan negara tersebut saat ini masih menggunakan barang stok lama dan masih dalam perjalanan yang belum dikenakan BMAD.

"Kira-kira 1-2 bulan lah baru barang-barang BMAD itu akan habis, jadi dampaknya yang paling dirasakan November atau Desember efektivitas dari penerapan BMAD," kata Fajar kepada Bisnis, dikutip Senin (7/10/2024).

Fajar menilai penerapan BMAD jelang akhir tahun ini keputusan yang tepat. Sebab, utilitas produksi pabrikan BOPP atau lembaran plastik dalam negeri menuju level 50%. Idealnya, produksi optimal minimal 65%-70%.

Hal ini dikarenakan banjir impor lembaran plastik murah dari negara-negara tersebut, khususnya untuk sejumlah perusahaan dengan kisaran tarif 6,36% - 18,60%.

"Memang tetap suatu kebijakan ada pro dan kontra, industri makanan dan minuman pasti nggak setuju diterapkan itu, tapi industri BOPP sudah berdarah-darah," ujarnya.

Dalam hal ini, dia menyebutkan, industri makanan minuman dinilai sedikit keberatan lantaran produk impor murah dapat menekan biaya komponen untuk penjualan produk. Namun, dia meyakini dengan tarif BMAD dampaknya tidak begitu menekan industri pengguna.

Diberitakan sebelumnya, PMK yang telah diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia membuktikan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang dilakukan oleh Malaysia dan China. Hal ini telah menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Bea masuk antidumping dikenakan terhadap impor produk berupa BOPP dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10 dan dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex3920.20.91 dan ex3920.20.99.

Secara terperinci, Indonesia mengenakan bea masuk antidumping untuk perusahan Malaysia yakni Stenta Films (M) Sdn. Bhd sebesar 18,60% dan Scientex Great Wall Sdn. Bhd 6,36%. Perusahaan lainnya dikenakan sebesar 18,60%.

Kemudian, untuk perusahaan China yakni Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd dikenakan bea masuk antidumping sebesar 6,73%, Guangdong Decro Package Films Co., Ltd 5,76%, dan Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd 10,75%. Lalu, Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd sebesar 7,99% dan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk antidumping sebesar 29,95%.

"Pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,” bunyi Pasal 3 beleid itu.

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) mulai melakukan tindakan penyelidikan pengamanan perdagangan (safeguard measures) atas lonjakan jumlah impor Linear Kepadatan Rendah (Linear Low Density Polyethylene/LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan yang disampaikan, KPPI menemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon.

Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut terlihat dari beberapa
indikator kinerja industri dalam negeri yang menurun selama periode 2021-2023.

“Kerugian serius atau ancaman kerugian serius tersebut, antara lain, menurunnya produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai, kerugian finansial, serta pangsa pasar industri dalam negeri di pasar domestik," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, KPPI menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures pada Senin, (12/8). Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk. dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

Produk dengan kriteria polietilena mengandung monomer alfa-olefin 5 persen atau kurang dalam bentuk selain cair atau pasta memiliki kode Harmonized System (HS) 3901.10.92 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan jumlah impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54 persen.

Pada 2023, impor produk tersebut ke Indonesia tercatat sebesar 280.385 ton, naik 33,27 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 210.382 ton. Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27 persen dari 2021 yang tercatat sebesar 217.494 ton.

Di tahun yang sama, impor utama LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta berasal dari beberapa negara, antara lain Malaysia dengan pangsa impor sebesar 43,43 persen, diikuti Thailand (37,52 persen), Arab Saudi (8,36 persen), dan Amerika Serikat (2,97 persen).

Selain dari negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftar sebagai pihak yang berkepentingan selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman dan disampaikan secara tertulis," kata Franciska.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA - Tantangan beruntun manufaktur nasional masih berlanjut hingga akhir 2024. Pelaku usaha industri kelimpungan menghadapi ongkos mahal produksi di tengah minimnya pesanan baru.

Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan pesanan untuk beberapa bulan ke depan masih minim di industri plastik hulu ke hilir. Pesanan yang ada tak sebanding dengan ongkos logistik yang ditanggung.

"Belum masuk [pesanan]. Kita juga memprediksikan untuk produksinya nggak berani full karena pesanan untuk bulan depan atau 2-3 bulan ke depan itu masih sedikit sekali," kata Fajar kepada Bisnis, dikutip Jumat (23/8/2024).

Untuk industri plastik, barang impor untuk produk hulu maupun hilir masih terus membanjiri pasar dalam negeri. Meskipun sebagian komoditas hulu untuk bahan baku plastik seperti Polietilena (PE) dan Polipropilena (PP) belum dapat terpenuhi dari dalam negeri.

Sejak tahun 2020-2023, impor komoditas bahan baku tersebut mengalami kenaikan, khususnya untuk 4 tarif pos dengan rata-rata mencapai 29%. Kenaikan impor paling tinggi yaitu Homopolymer sebesar 36% dan LLDPE naik 35%.

Di tengah pesanan yang masih minim, industri plastik tetap berupaya mendorong produksi. Meskipun, terjadi penurunan utilisasi kapasitas produksi hingga ke level nyaris 50%. Namun, biaya logistik untuk mengimpor bahan baku dan pengiriman dinilai sangat mahal.

"Jadi memang logistik kemarin sempat di-lock karena kita sempat mapping juga. China terlalu agresif sehingga barang-barang China ini sudah bisa tembus ke pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia semua karena lebih murah," jelasnya.

Fajar menerangkan, tak hanya barang China yang diberi harga murah, kontainer untuk mengirimkan barang ke Indonesia pun dibawah standar. Dia menyebut China kini dapat mengirimkan barang langsung ke Medan dengan biaya ongkos US$300 per kontainer.

Sementara, pelaku industri perlu berkutat dengan biaya pengiriman Jakarta ke Medan bisa US$400-US$500 per kontainer. Perbedaan biaya logistik juga menjadi pemicu produk lokal kalah saing dengan barang impor.

Terlebih, dia mencatat terjadi peningkatan biaya logistik yang signifikan sejak memanasnya geopolitik global dan perang di Laut Merah yang membuat ongkosnya naik hingga 30%.

"Sudah harga nya murah, logistik nya juga murah karena memang impor kontainer dari luar langsung masuk ke pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia juga lebih murah," tuturnya.

Terlebih, dia menyoroti kepemilikan kontainer di Indonesia yang 90% di antaranya merupakan milik asing. Hal ini pun membuat pembayaran sangat bergantung pada volatilitas nilai tukar rupiah.

"Kontainer China lebih murah karena lebih dekat ke pelabuhan Medan. Kedua, kontainer kosong dari medan langsung bisa masuk ke Singapura di isi barang yang lain jadi dia lebih murah, ini harus diatur pemerintah," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) membongkar kondisi usaha industri petrokimia dan turunannya yang mengalami keterpurukan. Hal ini lantaran permintaan pesanan baru yang semakin turun.

Kondisi ini juga terjadi di berbagai subsektor industri manufaktur lainnya dan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menyinggung kontraksi Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia di level 49,3 pada Juli 2024.

Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto mengatakan, keterpurukan industri petrokimia hulu dan hilir telah terlihat dari penurunan utilitas produksi dalam negeri di kisaran 50%-70%.

"Betul kondisinya seperti itu [PMI manufaktur terkontraksi]. Di hulu industri petrokimia utilisasinya menurun sampai di bawah 70%, bahkan di industri plastik utilisasi mencapai 50%," kata Budi kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Dalam hal ini, Budi menyoroti dua penyebab utama yang membuat PMI manufaktur kontraksi, yaitu daya beli masyarakat yang rendah dan gempuran produk impor.

Saat ini, yang perlu diatur adalah pengaturan impor yang disebut masih 'amburadul' alias tak beraturan. Menurut Budi, aturan tata niaga impor semakin berantakan semenjak revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/2023 yang menghilangkan beberapa sistem border pada sejumlah komoditas.

Laju impor yang semakin tak terkendali membuat kondisi penjualan yang masih memprihatinkan. Pihaknya saat ini masih menunggu gairah pasar untuk bangkit dan ditahannya aliran impor, khususnya impor ilegal.

"Inaplas berharap Permendag 36/2024 dihidupkan agar kendali impor memiliki dasar data neraca komoditi sehingga hulu dan hilir terlindungi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selain dari tujuh komoditas yang tengah digodok regulasi pengamanan dari serbuan barang impor, khususnya barang jadi atau produk hilir, pihaknya menilai pengamanan terhadap produk turunan petrokimia, yaitu plastik juga darurat untuk dilakukan.

"Ada ya kita lihat kemarin plastik, plastik bukan dumping, tetapi ini soal perlu dilartaskan [larangan terbatas] atau pembatasan restriksi," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin.

Sejumlah komponen dalam industri plastik terancam lantaran tidak lagi dikenakan komponen (larangan dan pembatasan) yang lengkap. Terlebih, jumlah restriksi atau pembatasan perdagangan yang minim di Indonesia.

"Jumlah restriksi Indonesia itu sedikit dibandingkan dengan Amerika, China. Kalau kita ekspor hasil manufaktur ke China itu ada lebih dari 3.000 jenis restriksi, ke Amerika juga begitu. Kita baru ada 100-an," ujarnya.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pelaku industri petrokimia yang tergabung dalam Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) meminta agar aturan impor kembali diperketat melalui pemberlakuan kembali Permendag 36/2023.

Inaplas melihat banjir produk impor, khususnya dari China, semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Penerapan kembali Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) bisa diharapkan mendorong peningkatan utilitas dari sektor petrokimia hulu yang saat ini sudah di bawah 80%. Bahkan hambatan tersebut berdampak pada berhentinya operasional pabrik dari anggota Inaplas.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan, sektor petrokimia hulu ini sangat signifikan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Industri ini memberikan kontribusi kedua terbesar terhadap PDB setelah industri makanan dan minuman (Mamin,) yakni 2%. Adapun industri Mamin berkontribusi 6,7%-7%.

Ia bilang, kedua industri itu saling berkaitan. Industri Mamin bergantung juga pada industri petrokimia hulu dalam hal untuk packaging. Kalau kita total, sumbangsih keduanya bisa mencapai 9-10% terhadap PDB nasional.

“Petrokima hulu merupakan salah satu industri kunci yang memiliki efek terhadap sektor-sektor industri lain seperti mamin, otomotif, tekstil dan lainnya. Pengembangan industri ini penting mengingat kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Ketika utilitasnya sudah di bawah 80% ini dapat menjadi ancaman karena penyerapan tenaga kerja juga akan berkurang,” kata Nailul dalam paparan virtualnya, dikutip Sabtu (10/8).

Banyak yang menilai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 menimbulkan masalah. Jika dilihat dari beberapa pasal, ada beberapa barang yang larangan impornya dihilangkan. Produk impor tersebut semakin sulit dibendung setelah pemerintah merelaksasi kebijakan importasi melalui pemberlakuan aturan tersebut.
Jika peredaran bahan baku dan barang jadi plastik impor terus berlanjut, kata Nailul, bukan tak mungkin pabrik-pabrik produksi plastik lokal akan banyak yang tutup. Hal ini tentu merugikan industri-industri lain yang banyak memanfaatkan produk plastik.

Masalah banjir produk impor China tersebut bisa teratasi jika pemerintah segera memperbaiki peraturan importasi yang ada. “Permendag 8 ini perlu direview. Perlu dibuat regulasi yang memang mendengarkan pelaku industri, bukan cuma industri hilir tapi juga industri hulu. Jdi berkesinambungan untuk membuat satu aturan yang prudent bagi industri agar tercipta iklim investasi dan industri yang baik dan optimal bagi industri nasional,” tutur Nailul.

IDXChannel - Dampak merebaknya produk impor ilegal tidak hanya menghancurkan industri tekstil, tetapi juga industri plastik dalam negeri. Sekjen Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS), Fajar Budiyono, mengatakan bahkan utilisasi hulu industri plastik sudah di bawah 70 persen.

"Artinya kan sudah di di bawah rata-rata ideal utilisasi normal," kata Fajar dalam Market Review IDX Channel, Senin (5/8/2024).

Kemudian untuk industri hilir sudah di bawah 50 persen sehingga harus mengurangi jam kerja karyawan.

"Artinya ini juga menandakan bahwa deindustrialisasi sudah di depan mata," kata dia.

Fajar mengakui sektor manufaktur Indonesia sedang tidak baik-baik saja, terutama dengan banjirnya produk impor di tingkat domestik.

Dia mengatakan suplai barang impor di pasar domestik telah mencapai rata-rata di atas 30 persen per bulannya. Dominasi produk impor tersebut berasal dari China.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Industri Petrokimia meminta pemerintah menerapkan kembali regulasi Permendag 36/2023, serta memberlakukan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Keduanya diharapkan mampu menjaga utilitas dan kontribusi industri petrokimia hulu bagi perekonomian nasional.

Saat ini asosiasi menyebut utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80% sejak diberlakukannya relaksasi impor. Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyebut beberapa anggotanya ada yang menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal, mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan pasokan dan permintaan di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar dia di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Untuk penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Menurutnya kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi.

"Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," katanya.

Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

"Dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, bila industri RI sampai terkena serbuan impor, ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," tutup Bobby.

(ily/ara)

JAKARTA - Dengan diterapkannya kembali regulasi Permendag 36/2023, serta pemberlakuan hambatan perdagangan berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) menjadi harapan bagi industri petrokimia hulu untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan akibat adanya relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80 persen, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Oleh karena itu ia berargumen, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal, mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik.

"Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023 semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar dia dikutip di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Untuk penerapan BMTP-BMAD, pihaknya menilai hal ini perlu dilakukan karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi.

"Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi, dan meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," katanya.

Lebih lanjut menurut dia kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi.

"Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," katanya.

Di sisi lain Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

"Dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," katanya.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, apabila indusri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," ucap dia.

JAKARTA, Investor.id -Industri petrokimia hulu berharap pemerintah menerapkan kembali Permendag 36 Tahun 2023 tentang Pengaturan Impor dan memberlakukan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).  Hal ini untuk menjaga utilitas dan kontribusinya bagi perekonomian nasional.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyatakan akibat adanya relaksasi impor, utilitas dari sektor petrokimia hulu sudah di bawah 80%, serta ada beberapa anggotanya menghentikan operasional pabrik.

Dia meyakini, apabila aturan impor kembali diperketat melalui Permendag 36/2023, hal ini menjadi sebuah semangat untuk memenuhi industri dalam negeri dengan material yang diproduksi secara lokal. Hal ini mengingat regulasi ini dinilai bisa mengatur pemenuhan supply dan demand di dalam pasar domestik. "Jadi kalau kita kembali ke Permendag 36/2023  semangatnya adalah memenuhi kebutuhan industri dalam negeri dengan prioritas material lokal dulu. Selebihnya nanti bila ada kekurangan, baru dipenuhi oleh produk impor," ujar Fajar di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Inaplas memandang penerapan BMTP-BMAD perlu dilakukan, karena impor barang jadi plastik dalam beberapa bulan terakhir masih cukup tinggi. Barang jadi plastik yang masuk ke dalam tekstil, seperti terpal dan lain-lain itu juga impornya masih tinggi. “Meskipun sudah diatur pakai Laporan Surveyor (LS) tapi tetap ternyata pasokannya masih naik cukup lumayan besar. Ini perlu juga nanti selain kembali ke Permendag 36/2024 juga harus ada BMTP atau BMAD," kata  dia.

Fajar merasa kedua hal itu mesti dilakukan secara tepat dan cepat supaya tidak kehilangan momentum pemajuan sektor petrokimia. Dirinya juga berharap adanya keterbukaan antara sektor hulu dan hilir industri petrokimia terkait kebutuhan di dalam negeri, sehingga para investor bisa mengambil langkah untuk mulai berinvestasi. "Kita berharap antara hulu dan hilir terjadi saling keterbukaan dan memberikan kepastian kira-kira mapping kebutuhan dan pertumbuhan dalam negeri itu seberapa besar, sehingga kita bisa memprediksikan kapan kita mulai investasi, dan seberapa besar investasi itu bisa ditanamkan dan kembali berapa lama," ujar dia.

Senada dengan Fajar, Ekonom Universitas Sebelas Maret (UNS) Ernoiz Antriyandarti menyampaikan instrumen kebijakan pengetatan impor diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri, terutama jika industri tersebut belum berdaya saing diliberalisasi perdagangan.

Menurut dia, pengetatan impor bisa menjadi peluang mengembangkan daya saing industri petrokimia, sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produsen petrokimia domestik. Hal ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah yang juga menjadikan industri petrokimia sebagai salah satu dari sektor industri yang mendapat perhatian khusus.

Emoiz menjelaskan, dengan dikembalikannya pengetatan impor petrokimia, diharapkan impor petrokimia turun signifikan. Selanjutnya, menjadi pemacu industri petrokimia dalam negeri untuk berinovasi dan mengembangkan teknologi agar produksinya dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Sehingga, ketergantungan impor petrokimia turun, produksi dalam negeri berkembang, daya saing sektor petrokimia meningkat dan neraca perdagangan sektor petrokimia tidak lagi defisit," kata dia.

Sebelumnya dalam keterangan resmi, Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bobby Gafur Uma menyoroti adanya ketidaksiapan antar lembaga pemerintah yang mengakibatkan banyak kontainer tertahan dan satgas impor yang tidak efektif. Menurutnya, apabila indusri RI sampai terkena serbuan impor, tentu ada efek yang besar pada pertumbuhan ekonomi secara makro.

"Pemerintah harus menyadari bahwa industri strategis seperti petrokimia dan tekstil perlu dilindungi dengan kebijakan yang jelas dan koordinasi antar lembaga yang baik. Kita harus melindungi pasar dalam negeri dengan kebijakan yang mendukung ekosistem industri dari rantai pasok hingga kebijakan teknis," ucap dia.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menduga pemberlakuan cukai plastik merupakan kehendak dari pihak yang ingin menghambat atau justru mengambil alih industri petrokimia dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan pihaknya masih tak memahami kejelasan terkait dengan tujuan dan makna dari pemberlakuan cukai terhadap plastik.

"Saya mencium ini adalah program untuk menyabotase perkembangan industri petrokimia dan plastik di negara-negara Asean dan Indonesia," kata Budi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Dugaan Budi mengarah pada percobaan asing melalui dorongan The United Environment Assembly (UNEA) yang ingin menghentikan produksi bahan baku plastik dalam negeri.

Menurut dia, tersebut mirip dengan minyak goreng dari kelapa kopra yang diterpa dengan isu negatif sehingga teralihkan ke kelapa sawit. Padahal, minyak goreng dari kelapa kopra merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Tak hanya itu, Budi melihat serangan terhadap industri plastik dan bahan bakunya juga serupa dengan kekuatan asing yang juga berupaya untuk menghambat industri kelapa sawit dan hilirisasi nikel.

"Saya tidak rela teman-teman, kita di legislatif dibodohi bangsa asing dengan kasus pengenaan cukai. [Dugaan] Uni Eropa, bisa jadi di belakangnya global elit," imbuhnya.

Untuk itu, pihaknya akan mengirimkan surat protes ke pemerintahan saat ini maupun pemerintahan baru jika pengenaan cukai plastik diterapkan.

"Kalau pemerintah perlu dana jangan dari cukai, urusin illegal import yang bisa masuk tanpa pajak," tuturnya.

Budi keheranan dengan rencana cukai plastik yang dinilai tak sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini, yaitu penambahan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

Apabila tujuan pemerintah untuk menangani sampah plastik maupun sampah laut, menurut Budi, hal tersebut telah disokong oleh nilai sirkular ekonomi dari manajemen sampah dan peningkatan pemanfaatan sampah untuk ketahanan pangan.

"Masalah plastik sudah dapat ditangani kalau manajemen sampah diterapkan pemerintah secara menyeluruh dan tuntas," pungkasnya.