REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal pembatalan pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang (UU) oleh DPR. Menurut dia, pembahasan produk hukum itu merupakan kewenangan DPR sebagai lembaga legislatif.

"Itu wilayah legislatif, wilayah DPR ya," kata Jokowi saat menghadiri Kongres ke-6 PAN di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).

Ia mengatakan, pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pendaftaran pasangan calon di Pilkada Serentak 2024. Menurut dia, pemerintah tidak berencana untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait putusan MK atas sejumlah norma di UU Pilkada itu.

"Enggak ada, pikiran saja enggak ada (untuk buat perppu)," kata dia.

Ihwal Kaesang Pangarep yang tak bisa maju di pemilihan gubernur (pilgub) 2024, Jokowi enggan memberikan komentar. Ia meminta para wartawan menanyakan langsung kepada Ketua Umum PSI itu. "Tanyakan ke Ketua PSI ya," kata dia sambil tertaawa.

Sebelumnya diberitakan, RUU Pilkada yang rencananya disahkan menjadi undang-undang oleh DPR dalam rapat paripurna tak bisa dilakukan pada Kamis (22/8/2024). Pasalnya, anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu tak memenuhi kuorum.

Pada hari itu juga, terjadi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPR untuk menolak rencana DPR mengesahkan RUU Pilkada. Pasalnya, sejumlah norma di RUU Pilkada itu dinilai bertentangan dengan putusan MK terkait ambang batas pencalonan oleh partai politik dan syarat usia calon kepala daerah.

Alhasil, pada Kamis malam, DPR memastikan untuk batal mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU. Pasalnya, jadwal rapat paripurna terdekat selanjutnya bertepatan dengan hari pertama pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2024 ke KPU.

Dengan dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada, PDIP dipastikan dapat mendaftarkan pasangan calon tanpa koalisi di Pilgub DKI Jakarta. Selain itu, Kaesang Pangarep, yang tak lain merupakan putra Jokowi, tak akan bisa menjadi calon gubernur maupun calon wakil gubernur di Pilkada 2024 karena belum memenuhi syarat usia minimal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Gerindra mengaku tak ingin menjadi ‘tukang’ sandera hak dan kepentingan partai lainnya di Pilkada 2024. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak ada keharusan bagi partai-partai anggota untuk selalu ikut mendukung setiap calon kepala daerah (cakada) yang diusung oleh Gerindra.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gerindra resmi mengusung Taj Yasin Maimoen menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah untuk mendampingi Ahmad Luthfi dalam pertarungan Pilkada 2024. Ini sekaligus menjawab spekulasi sebelumnya bahwa Luthfi akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep.

Dilansir kantor berita Antara, di lokasi kantor DPP Gerindra, terlihat Ahmad Luthfi menerima surat rekomendasi yang dimasukkan di dalam map bergambar logo partai Gerindra.

Pembawa acara pun mengumumkan bahwa Ahmad Luthfi akan dipasangkan dengan Taj Yasin Maimoen. Namun demikian, Taj Yasi Maimoen yang juga anggota DPD terpilih di Jawa Tengah itu terpantau tidak hadir dalam acara penyerahan surat rekomendasi.

Tidak hanya itu, Gerindra juga mengumumkan beberapa nama calon kepala daerah yang akan bertarung di kota-kota besar. Beberapa diantaranya yakni Ridwan Kamil dan Suswono yang akan bertarung dalam pilkada Jakarta.

Selain itu ada Khofifah Indar Parawansa juga akan dipasangkan dengan Emil Dardak untuk bertarung di Pilkada Jawa Timur.

Hingga saat ini, acara pemberian surat rekomendasi terhadap beberapa calon kepala daerah yang diusung Gerindra masih berlangsung di kantor DPP.

Sebelumnya, Ahmad Luthfi juga diusung oleh partai Golkar menjadi Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah. Seakan tidak mau ketinggalan, PSI juga ikut mengusung Ahmad Luthfi untuk maju menjadi calon orang nomor satu di Jawa Tengah.

Namun ketika ditanya siapa bakal calon wakil yang akan diusung untuk mendampingi Ahmad Luthfi, baik pihak PSI dan Golkar pun belum bisa memberikan jawaban yang pasti.

Kaesang Pangarep

Putra Presiden Joko Widodo sempat santer akan mendampingi Ahmad Luthfi di Pilgub Jawa Tengah. Sejumlah partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus seperti Nasdem sudah mengusulkan nama tersebut.

Nama Kaesang menguat sebelum putusan Mahkamah Konstitusi terkait batasan umur di Pilkada. Namun setelah putusan MK muncul kegamangan, karena Kaesang belum cukup umur karena belum mencapai batas usia 30 tahun saat penetapan calon.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan akan mematuhi Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Dua putusan MK itu akan disesuaikan di Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan yang akan direvisi.

Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, KPU telah melakukan langkah untuk menindaklanjuti dua putusan MK itu dengan akan melakukan revisi PKPU tentang pencalonan. Ia menambahkan, pihaknya akan mengupayakan agar perubahan PKPU tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon.

"Terhadap perubahan PKPU Nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024," kata dia saat konferensi pers di Media Center KPU RI, Jumat (23/8/2024) siang.

Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan Pasal 11 dan pasal-pasal terkait di PKPU tentang pencalonan. Perubahan pasal-pasal terkait pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik akan disesuaikan berdasarkan ambang batas perolehan suara sah sesuai putusan MK.

Artinya, ambang batas pendaftaran calon oleh partai politik atau gabungan partai politik ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam DPT pada Pemilu 2024. Dengan aturan itu, PDIP tetap bisa mencalonkan di Pilgub DKI Jakarta.

Sementara itu, terkait terkait perubahan PKPU nomor 8 2024 secara subtansi dalam menindaklanjuti putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, Afifudin menegaskan, KPU akan mengubah ketentuan dalam Pasal 15 beserta formulir pernyataan calon,yang termuat dalam lampiran 8. "Yang pada pokoknya, pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon," ujar dia.

Dengan aturan itu, dipastikan Kaesang Pangarep tak bisa mencalonkan sebagai gubernur atau wakil gubernur. Pasalnya, usia Kaesang belum memenuhi syarat apabila pemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon.

"Lebih detail lebih teknis yang nanti insyaallah jalur yang kita sampaikan tadi itu akan melakukan konsultasi atau pembahasan dengan teman-teman di DPR Komisi II, beserta pembahasan bebrrapa PKPU yang lain," kata Afifudin.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa buruh dan mahasiswa tiba di seberang kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta Pusat untuk melakukan unjuk rasa, pada Jumat (23/8/2024) sore. Mereka tiba sekitar pukul 15.22 WIB dan sejumlah mahasiswa sudah membentuk lingkaran dan menyampaikan orasi dari balik dinding beton berkawat duri.

"Mahasiswa yang bergerak harus mengawal tuntas agar semua sesuai dengan putusan MK, keputusan yang adil dan demokratis ini," kata salah satu orator. Selain itu, mahasiswa ratusan mahasiswa lainnya sambil menyanyikan lagu "Halo-halo Bandung" berjalan menuju lokasi yang sama.

Mereka berjalan dari arah Jalan Imam Bonjol menuju depan KPU.

Beberapa massa juga mengibarkan bendera Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI) dan bendera merah putih, termasuk satu bendera oranye milik Partai Buruh. Sebelumnya, Jumat siang massa yang tergabung dalam Poros Jakarta dan beberapa elemen masyarakat lainnya menggelar doa bersama untuk negeri menuju pemilihan kepala daerah (pilkada) yang damai, jujur dan adil.

"Hari ini, di sini, kami keluarga besar Poros Jakarta bersama para tokoh agama, lintas agama, menyampaikan sikap dan berdoa bersama menuju Pilkada 2024 yang damai, jujur dan adil," kata Ketua Umum Poros Jakarta Biem T. Benjamin depan Gedung KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Kepolisian mengerahkan 1.293 personel gabungan untuk mengantisipasi adanya aksi beberapa elemen masyarakat di depan Kantor Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Personel keamanan ditempatkan di sekitar Gedung KPU untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung penyelenggara pemilihan umum (pemilu) tersebut.