JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati agar keputusan pada tingkat II atau pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) dilakukan pada periode selanjutnya.

Dengan demikian, RUU MK akan menjadi RUU operan atau carry over untuk DPR periode 2024-2029.

"Kami menanyakan apakah RUU tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagai RUU operan Komisi III DPR RI yang pembahasan selanjutnya ada diagendakan pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna masa Keanggotaan DPR RI 2024-2029 dapat disetujui?" kata Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna DPR RI, Senin (30/9/2024).

"Setuju" jawab para peserta rapat.

Sebelum ditetapkan, menurut Puan, pada 26 September 2024 telah digelar rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi.

Rapat itu membahas soal surat pimpinan Komisi III DPR ter tanggal 23 Semptember perihal penyampaian RUU operan dari Komisi III DPR.

Rapat konsultasi pengganti rapat bamus itu juga memutuskan RUU MK menjadi RUU operan dari Komisi III DPR RI.

"Pembahasan selanjutnya ada diagendakan pembicaraan tingkat dua pengambilan keputusan pada rapat paripurna masa keanggotaan DPR RI periode 2024-2029," ujar Puan.

Revisi UU MK ingin mengubah beberapa pokok materi yang sudah ada dalam UU MK saat ini, salah satunya soal masa jabatan hakim konstitusi dari semula maksimal 15 tahun atau hingga berumur 70 tahun dikembalikan menjadi 5 tahun.

Untuk hakim yang sedang menjabat, dikembalikan ke lembaga pengusul untuk menentukan nasibnya melalui permintaan konfirmasi.

Selain masa jabatan, usia minimal hakim konstitusi juga dikhawatirkan hendak diubah dari 55 tahun menjadi 60 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon gubernur Jakarta M Ridwan Kamil atau Bang Emil mengaku siap melawan tiga atau berapa pun pasangan calon pada Pilkada Jakarta. Ia pun optimistis memenangi kontestasi lima tahunan itu.

"Saya di Jakarta mau lawan dua tiga atau berapa pun hayo aja," kata Bang Emil, sapaan barunya, saat menyambangi DPD Partai Demokrat di Jakarta, Jumat.

Bang Emil mengaku sudah memiliki banyak pengalaman dalam ikut kontestasi politik sebagai kepala daerah karena dirinya pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Barat.

Menurut dia, ketika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bandung terdapat delapan pasangan calon yang menjadi peserta pilkada waktu itu dan ia memenangi kontestasi politik tersebut.

Selain itu, pada Pilgub Jawa Barat, Bang Emil juga berhadapan dengan tiga pasangan calon lainnya, bahkan terdapat jenderal purnawirawan yang ikut dalam kontestasi tersebut. Namun ia yang berpasangan dengan Uu Ruzhanul Ulum berhasil menduduki peringkat pertama.

"Saya juga pernah melawan jendral dan menang. Dan apalagi saat ini koalisi banyak untuk itu kami optimistis," tuturnya.

Bang Emil juga meminta dukungan dari para kader Partai Demokrat yang mengusungnya sebagai bakal calon gubernur Jakarta berpasangan dengan Suswono.

Karena, kata Bang Emil, akar rumput menjadi penentu kemenangan dalam kontestasi politik lima tahunan yang akan ia arungi di Jakarta.

"Kampanye paling murah itu silaturahmi, memang melelahkan tapi ini menjadi jalan," katanya.

Sebanyak 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk mengusung Ridwan Kamil-Suswono sebagai bakal pasangan calon pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 pada Senin (18/8).

Partai tersebut adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan.

Mereka menyatakan 12 partai politik itu tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju.

Dalam deklarasi itu, dia telah menyiapkan solusi teknis untuk mengatasi banjir hingga polusi udara di Jakarta sebagai janjinya jika memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

Kemudian, masalah lainnya seperti polusi, pekerja stres karena mobilitas yang tidak produktif serta rumah dan tempat kerja berjauhan.