Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan, syarat tersebut merupakan bagian dari uji coba nasional di seluruh Indonesia.

"Benar (berlaku di seluruh Indonesia), uji coba secara nasional," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Percobaan secara nasional ini menyusul uji coba pemberlakuan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat memperpanjang dan membuat SIM pada 1 Juli hingga 30 September lalu.

Sebelumnya uji coba diterapkan di tujuh daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

BPJS Kesehatan syarat bikin SIM mulai 1 November 2024

Merujuk Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2355/X/YAN.1.1./2024 yang diterima Kompas.com pada Kamis, BPJS Kesehatan sebagai syarat penerbitan SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol).

Hal itu disebutkan di Pasal 9 ayat (1) huruf 5 Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

"Salah satu persyaratan administrasi penerbitan SIM adalah mewajibkan pemohon SIM untuk melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif JKN sesuai dengan amanat Perpol 2 Tahun 2023," tulis surat telegram.

Uji coba BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat dan memperpanjang SIM ini dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan SIM mulai 1 November 2024.

Sementara, terkait kapan penerapan persyaratan BPJS Kesehatan secara resmi setelah uji coba, akan diinformasikan menyusul.

"Untuk teknis pelaksanaan dan waktu pemberlakuan persyaratan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut," tulis surat telegram.

Bantu masyarakat terlindungi jaminan kesehatan Sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menyampaikan, Perpol Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pemohon SIM sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan secara aktif.

Hal tersebut sejalan dengan semangat yang diusung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut David, dampak positif dari kehadiran JKN demikian dirasakan sepanjang satu dekade program ini berjalan.

Ada ratusan juta masyarakat yang telah merasakan manfaat JKN, bahkan banyak orang yang terselamatkan dari jurang kemiskinan akibat pengeluaran biaya kesehatan.

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pun menargetkan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar dalam JKN pada 2024.

David menjelaskan, persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pembuatan atau perpanjangan SIM bukan untuk mempersulit masyarakat. Sebaliknya, syarat ini membantu memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali.

"Dengan adanya kebijakan Polri tentang penyertaan syarat JKN aktif dalam pengurusan SIM, diharapkan masyarakat bisa menyadari pentingnya menjadi peserta JKN," tuturnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/6/2024).

Ini Syarat buat dan perpanjang SIM terbaru

Dengan adanya uji coba kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional, berikut dokumen yang menjadi syarat membuat SIM baru:

• Formulir pendaftaran SIM
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi/asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja asing)
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN aktif.

Sementara itu, berikut syarat perpanjangan SIM yang perlu disiapkan masyarakat selaku pemohon:

• SIM lama
• KTP Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani
• Hasil tes Psikologi
• Pasfoto dengan latar belakang berwarna biru
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN dari BPJS Kesehatan yang masih aktif.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai 1 November 2024, BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM di Seluruh Indonesia"

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tumbuh per kuartal III-2024. Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan pendapatan iuran JKN per kuartal III-2024 mencapai Rp 122,56 triliun.

"Angka itu meningkat 6,13%, jika dibanding pendapatan iuran JKN per kuartal III-2023," ujarnya kepada Kontan, Minggu (20/10).

Lebih lanjut, Rizzky menerangkan sesuai PP Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 30, investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan ditempatkan pada deposito berjangka pada bank, termasuk deposito on call dan deposito berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

"Selain itu, ada surat berharga yang diterbitkan oleh negara (Surat Utang Negara/SUN), serta surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/SRBI)," tuturnya.

Lebih lanjut, Rizzky menyampaikan instrumen investasi DJS Kesehatan berjangka waktu 1-3 bulan sebesar Rp 16,738 triliun. Instrumen investasi DJS berjangka waktu lebih dari 3-12 bulan ditempatkan pada SRBI sebesar Rp 5,373 triliun, kemudian pada instrumen SBSN seri PBS036 sebesar Rp 33,816 triliun.

Rizzky menambahkan diversifikasi investasi DJS pada instrumen SRBI dan SUN dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi DJS.

Selain itu, dia bilang penempatan pada instrumen SRBI dan SUN memberikan implikasi terhadap penurunan risiko melampaui batas maksimal penempatan deposito pada suatu bank sebesar 15%, khususnya pada bank BUMN/kategori KBMI 4.

"Perubahan penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp 4,13 triliun atau tumbuh 96,97% dari pendapatan investasi per September 2023," ungkap Rizzky.