Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemenangan Donald Trump pada pilpres Amerika Serikat (AS) menekan yield surat utang negara (SUN). Namun, tekanan diperkirakan hanya bersifat jangka pendek.

Berdasarkan Trading Economics, yield obligasi 10 tahun Indonesia berada di 6,85% pada Kamis (7/11) atau naik 0,10% dalam sepekan terakhir. Beriringan dengan naiknya yield US Treasury sebesar 0,16% dalam sepekan di 4,44% per Kamis (7/11) pukul 18.28 WIB.

Analis Fixed Income Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) Alvaro Ihsan berpandangan bahwa euforia kemenangan Trump pada pilpres AS cenderung membawa pergerakan dolar AS yang lebih kuat serta yield UST yang ikut meningkat. Hal tersebut mendorong yield SUN Indonesia mengalami tekanan.

"Meskipun begitu, dampak kemenangan Trump terhadap pergerakan SUN akan berjangka pendek seiring dengan siklus suku bunga yang mulai diharapkan untuk mengalami penurunan," ujarya kepada Kontan.co.id, Kamis (7/11).

Di sisi lain, terkait PDB Indonesia yang sedikit di bawah ekspektasi, Alvaro menilai hal itu menunjukkan perlambatan konsumsi rumah tangga. Sehingga dinilai akan mendorong urgensi penurunan BI rate untuk membantu pertumbuhan konsumsi, apabila kurs rupiah kembali stabil.

Di sisi lain, pasar obligasi Indonesia tetap menarik berkaca dari imbal hasil riil (yield dikurangi inflasi). Alvaro menuturkan, Indonesia masih menjadi salah satu negara yang memiliki imbal hasil riil tertinggi, yaitu sebesar 5% atau jauh di atas beberapa negara tetangga seperti, Malaysia sebesar 1,6%, Thailand 2,1%, dan Vietnam yang justru minus 0,1%.

Karenanya, Alvaro menilai imbal hasil SUN Indonesia masih sangat atraktif dibandingkan dengan negara tetangga bagi investor asing untuk berinvestasi.

Dari berbagai hal itu, Alvaro juga mempertahankan pandangan yield obligasi 10 tahun Indonesia di kisaran 6,4%-6,6% di akhir tahun 2024.

Jakarta: Meski banyak negara mengandalkan utang luar negeri untuk membiayai pembangunan, ada beberapa negara yang justru mampu bertahan tanpa utang sama sekali. Hal ini menunjukkan pengelolaan ekonomi yang baik dan kemandirian finansial yang kuat.

Melansir laman OCBC, berikut daftar negara-negara yang berhasil bebas dari utang luar negeri dan menjadi contoh kemandirian di tengah tren ketergantungan pada utang.

Daftar negara tanpa utang ke luar negeri

Berikut ini adalah negara-negara yang berhasil mempertahankan ekonomi tanpa utang luar negeri, berkat pengelolaan sumber daya yang baik dan pendapatan yang tinggi.

Macau

Macau adalah salah satu negara yang tidak memiliki utang, dengan rasio utang terhadap PDB terendah di dunia. Selama 15 tahun terakhir, Macau tidak berutang pada IMF. Pada 2022, pendapatan per kapita Macau mencapai USD32.418, menjadikannya negara terkaya keempat di Asia meskipun berstatus sebagai wilayah khusus Tiongkok.

Baca juga: Yuk Cek! Ini Daftar Negara dengan Pengangguran Tertinggi dan Terendah di Dunia

Brunei Darussalam

Di Asia Tenggara, Brunei Darussalam memiliki rasio utang terhadap PDB yang sangat rendah, hanya 2,3 persen pada 2024. Sejak 1985, utangnya sangat minim, bahkan pernah mencapai nol persen pada 1986.

Negara ini kaya akan minyak dan gas alam, dan pendapatan per kapitanya mencapai USD65.670, membuatnya tak perlu bergantung pada IMF.

Turkmenistan

Turkmenistan, yang terletak di Asia Tengah dan memiliki cadangan gas alam besar, hanya memiliki rasio utang 4,7 persen dari PDB pada 2024. Utang negara ini juga diperkirakan akan terus menurun hingga 2026.

Meskipun sebagian besar wilayahnya berupa gurun Karakum, kekayaan alam membantu ekonomi Turkmenistan tetap kuat.

Tuvalu

Tuvalu adalah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik yang tidak memiliki utang kepada IMF. Rasio utangnya terhadap PDB hanya tujuh persen pada 2024.

Meskipun kecil, negara yang bertetangga dengan Kiribati, Nauru, dan Fiji ini mampu mempertahankan stabilitas ekonomi tanpa banyak utang.

Baca juga: Daftar 10 Negara dengan Utang Terbanyak di Dunia, Indonesia Masuk?

Kuwait

Kuwait, negara kaya minyak di Teluk Persia, juga memiliki rasio utang rendah, hanya 7,1 persen dari PDB pada 2024. Negara ini pernah menduduki posisi tertinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia di Jazirah Arab pada 2000-an dan tetap mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil tanpa ketergantungan utang besar.
Negara-negara ini membuktikan ekonomi yang kuat bisa dicapai tanpa bergantung pada utang luar negeri. Dengan pengelolaan yang baik dan pemanfaatan sumber daya, mereka mampu menjaga kestabilan finansial secara mandiri. Kemandirian ini bisa menjadi inspirasi bagi negara lain yang ingin lepas dari ketergantungan utang. (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ANN)

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gejolak di pasar keuangan global membuat arus dana asing keluar dari pasar surat utang dalam negeri. Alhasil, imbal hasil atau yield acuan surat utang negara (SUN) 10 tahun kembali naik sepanjang Oktober ini.

Berdasarkan data Bloomberg, yield SUN 10 tahun berada di 6,8% pada Senin (28/10). Sementara pada awal bulan ini berada di level 6,45%.

Fixed Income Analyst Pefindo, Ahmad Nasrudin menilai kenaikan yield SUN 10 tahun merupakan efek profit taking, khususnya investor asing. Sebab, yield turun tajam di September lantaran aliran masuk modal asing yang signifikan, mencapai Rp 18,28 triliun, melanjutkan arus masuk di bulan sebelumnya sebesar Rp 39,24 triliun.

Kondisi tersebut kemudian mendorong yield turun signifikan dan telah berada di bawah tingkat wajar, bahkan berada di 6,45% di akhir September 2024. "Sehingga, tidak mengherankan, asing kemudian taking profit dengan keluar dari pasar surat utang memanfaatkan sentimen negatif eksternal yang meningkat," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Berdasarkan data transaksi Bank Indonesia (BI) periode 21-24 Oktober 2024 tercatat arus keluar asing di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4,53 triliun.

Meski kembali meningkat, Ahmad berpandangan, kenaikan selanjutnya akan cenderung terbatas. Sebab, yield sudah naik cukup tinggi dan berada pada di tingkat wajar. Menurutnya, yield wajar untuk saat ini adalah di sekitar 6,6%-6,9% mempertimbangkan BI rate saat ini dan pemangkasan satu kali suku bunga BI beberapa waktu lalu.

Untuk jangka pendek, pergerakan yield SUN masih akan volatile lantaran adanya adu tarik sentimen. Potensi penurunan yield terjadi seiring dengan pemangkasan suku bunga BI. Selain itu juga mempertimbangkan sentimen eksternal relatif terjaga.

Namun, juga berpotensi bergerak lebih tinggi dari rentang wajar jika sentimen eksternal memburuk lebih dari yang diekspektasikan. Sumber risikonya berasal dari sentimen geopolitik, terutama di Timur Tengah dan hasil pemilu di Amerika Serikat (AS).

Ahmad menilai, jika Donald Trump menang maka inflasi AS berpotensi lebih kaku untuk turun, mengingat kebijakan proteksionis Trump, yang akan menahan penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut.

"Terakhir adalah ketidakpastian dalam pemangkasan suku bunga AS," kata Ahmad.

Meski begitu, saat ini Pefindo masih mempertahankan perkiraan yield SUN acuan 10 tahun dikisaran 6,6%-6,7% pada akhir tahun 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan mulai besok, Selasa, 29 Oktober 2024, akan melelang delapan seri Surat Utang Negara atau SUN dengan keuntungan atau biasa disebut tingkat kupon mulai dari 6,5 persen dan dilelang dengan nominal per unit Rp 1 juta.

Pemerintah menargetkan maksimal Rp 33 triliun dalam lelang kali ini. “Pemerintah akan melakukan lelang SUN dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2024,” demikian dikutip dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Senin, 28 Oktober 2024.

Lelang akan dibuka besok pukul 09.00-11.00 WIB. Delapan seri surat utang yang dilelang merupakan pembukaan kembali atau reopening. Delapan seri obligasi negara itu adalah SPN03250129 dan SPN12251030 penerbitan baru, selanjutnya seri FR0104, FRSDG001, FR0103, FR0098, FR0097, FR0105 merupakan pembukaan kembali.

Kedelapan seri memiliki jatuh tempo yang beragam, mulai dari 29 Januari 2025 hingga 15 Juli 2064. Kupon yang ditawarkan mulai 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) akan meluncurkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri terakhir pada tahun ini yakni Sukuk Tabungan seri ST013.

Sebelumnya, DJPPR telah resmi menutup penawaran SBN Ritel jenis Obligasi Negara Ritel (ORI) seri 026 (ORI026) pada Kamis (24/10/2024) pukul 10.00 WIB. Sepanjang masa penawaran ORI026 pada 30 September 2024 hingga 24 Oktober 2024, penjualan ORI026 tembus Rp19,35 triliun dari target kuota nasional Rp25 triliun.

ORI026 diterbitkan dalam dua seri, yaitu ORI026T3 tenor 3 tahun dengan kupon 6,3% dan ORI026T6 tenor 6 tahun dengan kupon 6,4%.

Mengacu data salah satu mitra distribusi PT Bareksa Marketplace Indonesia, penjualan ORI026 untuk seri ORI026T3 mencapai Rp16,31 triliun. Lalu, penjualan untuk ORI026 seri ORI026T6 mencapai Rp3,04 triliun. Data tersebut menunjukan bahwa minat investor lebih tinggi terhadap ORI026T3.

Setelah ORI026, DJPPR kemudian akan meluncurkan SBN Ritel jenis syariah yakni ST013. Berdasarkan jadwalnya, masa penawaran ST013 akan berlangsung pada 8 November 2024 hingga 4 Desember 2024.

Adapun, kupon atau imbal hasil dari ST013 akan diumumkan pada 5 November 2024. Kupon untuk ST013 ini akan bersifat mengambang dengan batas minimal alias floatingwith floor.

Associate Director Fixed Income Anugerah Sekuritas Ramdhan Ario Maruto mengatakan ST013 merupakan SBN Ritel yang berbentuk tanpa warkat dan tidak dapat diperdagangkan (non-tradable). Alhasil, menurutnya, penjualan ST013 tidak akan seramai ORI026 atau ORI seri sebelumnya ORI025.

Dia memproyeksikan nilai penjualan ST013 mencapai Rp10 triliun sampai dengan Rp15 triliun.

"Namun, SBN ritel masih terus dalam proses pendalaman. Pasarnya pun semakin luas," ujarnya kepada Bisnis pada Jumat (25/10/2024).

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan performa obligasi ritel masih memiliki prospek yang baik, terutama ketika sentimen global membaik. Dia memproyeksikan realisasi obligasi ritel bisa mencapai Rp155 triliun hingga Rp175 triliun pada tahun ini, lebih tinggi dari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi pada era 10 tahun pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mencatatkan peningkatan pesat. Lantas, bagaimana proyeksi penerbitan surat utang korporasi pada era pemerintahan baru Presiden RI Prabowo Subianto?

Kepala Divisi Riset Ekonomi PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan penerbitan surat utang era Jokowi mengalami peningkatan pesat, terutama pada 2016 saat proyek strategis nasional untuk pembangunan infrastruktur masif dijalankan.

"Pemenuhan proyek infrastruktur yang masif juga mendorong perusahaan menerbitkan surat utang," ujar Suhindarto dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Menurut Suhindarto, penerbitan surat utang sebelum 2016 tidak lebih dari tiga digit atau tidak lebih dari Rp100 triliun. Sementara, berdasarkan laporan Pefindo, nilai penerbitan surat utang korporasi pada 2016 mencapai Rp114 triliun, melonjak 81,81% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan tahun sebelumnya Rp62,7 triliun.

Nilai penerbitan surat utang korporasi pada tahun-tahun setelahnya kemudian mencapai lebih dari Rp100 juta tiap tahunnya. "Dari 2016 sampai 2024 juga banyak penerbitan surat utang dari BUMN, ini untuk pendanaan mereka juga," tutur Suhindarto.

Penerbitan surat utang korporasi mengalami pelambatan pada saat pandemi Covid-19 2020, yakni Rp88 triliun. Kemudian, pada Januari 2024 hingga September 2024, nilai penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp93,4 triliun.

Adapun, di era pemerintahan baru Prabowo, dia memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi masih tetap masif. Salah satu faktor pendorong penerbitan surat utang korporasi pada era Prabowo adalah tren jatuh tempo utang yang cukup besar dalam dua atau tiga tahun ke depan.

Selain itu, ke depan mulai terjadi tren kebijakan longgar suku bunga acuan. "Suku bunga prospeknya mengalami penurunan, dan masih terus terjadi ke depannya. Bank Indonesia juga akan terus pangkas [suku bunga] ikuti polanya The Fed," ujar Suhindarto.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan juga mengatakan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA — BNI Sekuritas memperkirakan dana investor asing ke pasar obligasi negara terutama instrumen Surat Berharga Negara (SBN) akan mengalir deras pada 2025.

Head of Fixed Income BNI Sekuritas Amir Dalimunthe menjelaskan proyeksi ini akibat yield SBN Indonesia masih relatif menarik dibandingkan dengan negara serupa atau peers.

Berdasarkan data dari PHEI hingga perdagangan Senin (21/10/2024), yield SUN Benchmark 5 tahun (FR0101) turun sebesar 1 basis poin menjadi 6,36%, dan yield SUN Benchmark 10 tahun (FR0100) turun sebesar 4 basis poin ke level 6,60%. Data Bloomberg menunjukkan yield curve SUN 10 tahun (GIDN10YR) turun sebesar 2 basis poin ke level 6,64%.

"Kami juga melihat potensi penurunan yield ke depan masih cukup besar. Kalau kami bandingkan dengan dolar AS, US Treasury, masih cukup baik lah. Jadi, rasanya dana asing ke Indonesia juga masih akan meningkat lagi di 2025," kata Amir dalam BNI Sekuritas Media Session di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Meski demikian, lanjutnya, porsi dana asing pada SBN Indonesia tidak akan sebesar ketika sebelum pandemi. Apalagi porsi investor institusi dalam negeri cenderung meningkat.

"Kalau seberapa cepatnya kita balik lagi ke posisi asing sebelum pandemi itu akan agak tricky ya, karena tentu market juga akan adjust terhadap trajektori pemangkasan suku bunga Federal Reserve," imbuhnya.

Amir menjelaskan apabila skenario pemangkasan suku bunga The Fed secara bertahap mencapai sekitar 2,75% hingga 3% pada 2026, maka kepemilikan investor asing di SBN Indonesia juga akan meningkat secara gradual.

"Buat investor asing memegang [SBN] sampai ke 40% dari outstanding, ini kayaknya belum kelihatan untuk 2 tahun ke depan," ucapnya.

Hanya saja, lanjutnya, dengan kepemilikan investor asing saat ini yang sebesar 14%-15%, untuk sampai ke porsi kepemilikan asing sebesar 20% persen masih dimungkinkan dalam waktu dekat.

"Mungkin tidak pada 2025, tetapi lebih ke arah pada 2026. Tapi ini akan bergantung seberapa cepat the Fed melakukan pemangkasan Fed Fund Rate," ujarnya.

Adapun hingga September 2024, porsi kepemilikan asing terhadap SBN adalah sebesar 14,71%. Kepemilikan asing tercatat cukup besar berada pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencapai 41,5% di akhir September 2024. Sementara itu, sebelum Pandemi Covid-19, kepemilikan asing pada SBN tercatat pernah mencapai hingga sebanyak-banyaknya 40%.

Di sisi lain, DJPPR Kementerian Keuangan mencatat investor asing membukukan aksi beli (net buy) Rp22,2 triliun dalam sebulan terakhir atau Rp46,51 triliun sepanjang tahun berjalan 2024. Hingga 21 Oktober 2024, outstanding kepemilikan investor non-residen di instrumen SBN tradeable tercatat sebesar Rp889,14 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) memperkirakan yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun bakal melandai hingga akhir tahun ini ditopang oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga lebih lanjut, serta stabilitas inflasi, rupiah, dan fiskal.

Berdasarkan data dari PHEI, yield SUN Benchmark 5 tahun (FR0101) turun sebesar 1 basis poin menjadi 6,36%, dan yield SUN Benchmark 10 tahun (FR0100) turun sebesar 4 basis poin ke level 6,60%. Data Bloomberg menunjukkan yield curve SUN 10 tahun (GIDN10YR) turun sebesar 2 basis poin ke level 6,64%.

Syuhada Arief, Senior Portfolio Manager, Fixed Income MAMI, mengatakan secara historis dalam siklus pemangkasan suku bunga, imbal hasil obligasi cenderung turun selaras dengan besaran pemangkasan yang terjadi.

Dia mengatakan pemangkasan BI Rate diperkirakan masih akan berlanjut pada kuartal IV/2024 sebagai antisipasi Bank Indonesia dalam menopang pertumbuhan di tengah risiko perlambatan ekonomi global. Inflasi domestik yang rendah dan risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi global disebut dapat menjadi faktor pemicu bagi BI untuk lebih cepat memangkas suku bunga.

Menurutnya, outlook pemangkasan BI Rate yang masih terbuka ke depannya memberi potensi investasi jangka panjang yang menarik bagi pasar obligasi dan memberi peluang bagi investor untuk ‘mengunci’ imbal hasil di level menarik saat ini sebelum pemangkasan suku bunga lebih lanjut.

"Tingkat imbal hasil SBN 10 tahun masih pada level atraktif, di mana selisih imbal hasil SBN 10 tahun dengan US Treasury 10 tahun di kisaran 280 bps, di atas rata-rata 250 bps," tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (22/10/2024).

Sementara itu, Arief menambahkan stabilitas inflasi, nilai tukar rupiah, arah kebijakan fiskal domestik, serta outlook soft landing AS menjadi faktor risiko yang dapat mempengaruhi outlook pasar obligasi domestik ke depannya.

“Kami memperkirakan, imbal hasil SBN 10 tahun masih ada di kisaran 6,00%–6,25% hingga akhir tahun ini,” kata Arief.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi AS pada 2025 diperkirakan masih mengalami moderasi, sebaliknya pertumbuhan kawasan Asia diperkirakan membaik. Hal itu sejalan dengan siklus pengetatan suku bunga sebelumnya yang tidak seagresif AS sehingga dampaknya lebih minor terhadap ekonomi.

Pasar finansial Indonesia menjadi diuntungkan oleh siklus pemangkasan suku bunga AS dan domestik. Ruang pelonggaran moneter diperkirakan masih cukup besar, di tengah peralihan menuju kebijakan propertumbuhan.

"Potensi pemangkasan suku bunga The Fed diperkirakan masih akan terjadi di kuartal keempat, namun besaran pemangkasan suku bunga ke depannya akan tergantung kondisi dan indikator ekonomi yang terjadi. Angkanya sendiri diperkirakan tidak akan sebesar dari pemangkasan suku bunga The Fed yang terakhir,” paparnya.

MAMI menilai kawasan Asia masih memiliki daya tarik, dipicu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan selisih suku bunga riil dengan AS yang berpotensi melebar. Dari China, lanjut Arief, pemerintah China telah mengumumkan serangkaian pelonggaran moneter dan komitmen terhadap stimulus fiskal.

Perubahan itu awalnya disambut positif, dan mampu mendorong masuknya arus dana asing secara masif ke pasar saham China. Namun, pasar masih menantikan stimulus fiskal untuk mendukung konsumsi masyarakat yang dipandang dapat lebih efektif mendukung pertumbuhan ekonomi China.

JAKARTA, investor.id - Penunjukan kembali Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia memang memberikan dampak positif terhadap pasar surat utang negara (SUN). Sebab, Sri Mulyani dikenal dengan rekam jejaknya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan komunikasi yang baik dengan investor global menjadi sentimen positif yang dapat mendorong kenaikan permintaan terhadap SUN.

Bahkan, hal ini diperkirakan dapat menarik aliran modal asing (inflow) yang lebih deras, seiring dengan meningkatnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi Indonesia di bawah pengelolaan keuangan yang dianggap kredibel.

Ekonom Senior PT KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana menuturkan, pada era suku bunga rendah, imbal hasil (yield) dari SUN cenderung menurun. Penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) yang baru saja terjadi membuat SUN lebih menarik bagi investor asing, karena harga obligasi biasanya naik saat suku bunga turun.

“Hal ini memberikan keuntungan tambahan bagi investor yang mencari imbal hasil tinggi di negara-negara berkembang seperti Indonesia,” jelasnya kepada Investor Daily, Minggu (20/10/24).

Namun, meski potensi inflow asing meningkat, ada faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi pergerakan yield SUN tutur Fikri. Salah satunya adalah penguatan indeks dolar AS (USD Index) akibat ekspektasi penurunan suku bunga lebih lanjut di Eropa dan Inggris. Kenaikan indeks dolar ini bisa memicu volatilitas nilai tukar rupiah, yang pada gilirannya berdampak pada pergerakan imbal hasil SUN. Dalam beberapa pekan terakhir, imbal hasil SUN bertenor 10 tahun berkisar antara 6,4% hingga 6,7%.

“Proyeksinya, dalam waktu dekat, imbal hasil ini kemungkinan masih akan berada di sekitar level tersebut, meski sentimen positif dari pelantikan Sri Mulyani mungkin akan memberikan dorongan bagi penurunan yield jangka panjang setelah pertemuan The Fed pada akhir November,” ujar dia.

Lelang SUN

Sedangkan dari sisi penawaran, lelang SUN terbaru menunjukkan adanya peningkatan penawaran masuk yang diperkirakan mencapai Rp 20 hingga Rp 25 triliun rupiah, meskipun belum ada petunjuk jelas mengenai lonjakan besar dari investor asing. Jika stabilitas rupiah terjaga dalam beberapa waktu mendatang, prospek untuk inflow asing bisa lebih cerah.

Beberapa lembaga institusi seperti bank dan perusahaan asuransi cenderung memilih SUN dengan tenor pendek, mengingat penurunan suku bunga acuan lebih berdampak pada penurunan yield di jangka waktu pendek. “Dengan sentimen positif terkait penunjukan kembali Sri Mulyani, pasar diharapkan melihat harga SUN yang lebih tinggi, menarik lebih banyak investor asing,” kata dia.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa situasi eksternal seperti ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah serta ketidakpastian ekonomi global, terutama dari China dan Eropa, masih menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan. Investor global kemungkinan besar akan tetap waspada terhadap risiko geopolitik dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi arus modal ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Secara keseluruhan, prospek surat utang Indonesia tetap menjanjikan. Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan seperti Filipina dan India, Indonesia menawarkan stabilitas politik yang lebih baik serta inflasi yang lebih terkendali. “Ini menjadikan pasar Indonesia menarik bagi investor global yang mencari imbal hasil yang lebih tinggi, terutama di tengah suku bunga rendah di negara-negara maju,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tumbuh per kuartal III-2024. Kepala Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan pendapatan iuran JKN per kuartal III-2024 mencapai Rp 122,56 triliun.

"Angka itu meningkat 6,13%, jika dibanding pendapatan iuran JKN per kuartal III-2023," ujarnya kepada Kontan, Minggu (20/10).

Lebih lanjut, Rizzky menerangkan sesuai PP Nomor 87 Tahun 2013 Pasal 30, investasi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan ditempatkan pada deposito berjangka pada bank, termasuk deposito on call dan deposito berjangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 bulan.

"Selain itu, ada surat berharga yang diterbitkan oleh negara (Surat Utang Negara/SUN), serta surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/SRBI)," tuturnya.

Lebih lanjut, Rizzky menyampaikan instrumen investasi DJS Kesehatan berjangka waktu 1-3 bulan sebesar Rp 16,738 triliun. Instrumen investasi DJS berjangka waktu lebih dari 3-12 bulan ditempatkan pada SRBI sebesar Rp 5,373 triliun, kemudian pada instrumen SBSN seri PBS036 sebesar Rp 33,816 triliun.

Rizzky menambahkan diversifikasi investasi DJS pada instrumen SRBI dan SUN dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil investasi DJS.

Selain itu, dia bilang penempatan pada instrumen SRBI dan SUN memberikan implikasi terhadap penurunan risiko melampaui batas maksimal penempatan deposito pada suatu bank sebesar 15%, khususnya pada bank BUMN/kategori KBMI 4.

"Perubahan penempatan dana investasi tersebut mengakibatkan pendapatan hasil investasi sebesar Rp 4,13 triliun atau tumbuh 96,97% dari pendapatan investasi per September 2023," ungkap Rizzky.