Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepersertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun mengatakan, uji coba nasional mulai 1 November 2024 ini sebagai kelanjutan dan perluasan pelaksanaan uji coba yang sebelumnya telah dilaksanakan mulai 1 Juli 2024 sampai 30 September 2024 di tujuh Polda dengan 105 Polres.

“Dari hasil evaluasi pelaksanaan uji coba sebelumnya dapat terlaksana dengan dengan baik dan mendapat respon positif dari masyarakat, meskipun masih terdapat beberapa area yang perlu ditingkatkan," ucap Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan, Minggu (3/11/2024).

Lantas, bagaimana jika iuran BPJS Kesehatan pemohon SIM nunggak?

Dikutip dari laman resmi BPJS Kesehatan dijelaskan, bagi pemohon dengan status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan, dapat melunasi tunggakan iurannya atau bisa memanfaatkan Program Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) untuk melunasi tunggakan melalui skema cicilan.

"Untuk mengetahui status kepesertaan JKN, pemohon SIM dapat melakukan pengecekan secara online melalui kanal yang diberikan oleh BPJS Kesehatan, seperti PANDAWA, Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau dapat datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat," ucap David.

Sebagai informasi, iuran BPJS Kesehatan dapat dibayar melalui aplikasi Mobile JKN, anjungan tunai mandiri (ATM), dompet digital, e-commerce, minimarket, atau autodebet bank.

Selama uji coba implementasi secara nasional tersebut, BPJS Kesehatan juga akan melakukan pendampingan secara berkala di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024 melalui Duta BPJS Kesehatan, maupun layanan BPJS Keliling yang sudah dijadwalkan di masing-masing wilayah.

Kemudian, bagi pemohon yang ingin melakukan perpanjangan atau pembuatan SIM harus melampirkan sejumlah dokumen, seperti:

• Lampiran bukti kepesertaan JKN aktif
• Formulir pendaftaran SIM Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi/asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja asing).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai 1 November BPJS Jadi Syarat Bikin SIM, Bagaimana kalau Iuran Nunggak?", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2024/11/03/082100815/mulai-1-november-bpjs-jadi-syarat-bikin-sim-bagaimana-kalau-iuran-nunggak-.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) mulai Jumat, 1 November 2024.

Asisten Deputi Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan, syarat tersebut merupakan bagian dari uji coba nasional di seluruh Indonesia.

"Benar (berlaku di seluruh Indonesia), uji coba secara nasional," ujarnya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (31/10/2024).

Percobaan secara nasional ini menyusul uji coba pemberlakuan kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat memperpanjang dan membuat SIM pada 1 Juli hingga 30 September lalu.

Sebelumnya uji coba diterapkan di tujuh daerah, yakni Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.

BPJS Kesehatan syarat bikin SIM mulai 1 November 2024

Merujuk Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2355/X/YAN.1.1./2024 yang diterima Kompas.com pada Kamis, BPJS Kesehatan sebagai syarat penerbitan SIM telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol).

Hal itu disebutkan di Pasal 9 ayat (1) huruf 5 Perpol Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

"Salah satu persyaratan administrasi penerbitan SIM adalah mewajibkan pemohon SIM untuk melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif JKN sesuai dengan amanat Perpol 2 Tahun 2023," tulis surat telegram.

Uji coba BPJS Kesehatan sebagai syarat membuat dan memperpanjang SIM ini dilaksanakan pada seluruh unit pelayanan SIM mulai 1 November 2024.

Sementara, terkait kapan penerapan persyaratan BPJS Kesehatan secara resmi setelah uji coba, akan diinformasikan menyusul.

"Untuk teknis pelaksanaan dan waktu pemberlakuan persyaratan tersebut akan diberitahukan lebih lanjut," tulis surat telegram.

Bantu masyarakat terlindungi jaminan kesehatan Sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menyampaikan, Perpol Nomor 2 Tahun 2023 bertujuan untuk memastikan pemohon SIM sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan secara aktif.

Hal tersebut sejalan dengan semangat yang diusung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut David, dampak positif dari kehadiran JKN demikian dirasakan sepanjang satu dekade program ini berjalan.

Ada ratusan juta masyarakat yang telah merasakan manfaat JKN, bahkan banyak orang yang terselamatkan dari jurang kemiskinan akibat pengeluaran biaya kesehatan.

Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pun menargetkan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar dalam JKN pada 2024.

David menjelaskan, persyaratan kepesertaan JKN aktif dalam pembuatan atau perpanjangan SIM bukan untuk mempersulit masyarakat. Sebaliknya, syarat ini membantu memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali.

"Dengan adanya kebijakan Polri tentang penyertaan syarat JKN aktif dalam pengurusan SIM, diharapkan masyarakat bisa menyadari pentingnya menjadi peserta JKN," tuturnya, dilansir dari Kompas.com, Selasa (4/6/2024).

Ini Syarat buat dan perpanjang SIM terbaru

Dengan adanya uji coba kepesertaan BPJS Kesehatan secara nasional, berikut dokumen yang menjadi syarat membuat SIM baru:

• Formulir pendaftaran SIM
• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
• Fotokopi/asli sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi
• Surat hasil verifikasi kompetensi mengemudi
• Surat izin kerja asli dari Kementerian Ketenagakerjaan (bagi tenaga kerja asing)
• Surat hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN aktif.

Sementara itu, berikut syarat perpanjangan SIM yang perlu disiapkan masyarakat selaku pemohon:

• SIM lama
• KTP Hasil pemeriksaan kesehatan jasmani
• Hasil tes Psikologi
• Pasfoto dengan latar belakang berwarna biru
• Melampirkan bukti kepesertaan JKN dari BPJS Kesehatan yang masih aktif.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mulai 1 November 2024, BPJS Kesehatan Jadi Syarat Bikin SIM di Seluruh Indonesia"

SOLO, KOMPAS.com - Setiap pengendara kendaran bermotor di jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Aturan mengenai SIM sebagai salah satu izin yang sah mengemudikan kendaraan bermotor sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pasal 106 ayat (5) huruf b.

Apabila pengendara tidak memiliki SIM atau tidak membawa SIM, maka termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Namun, kedua pelanggaran ini memiliki sanksi yang berbeda.

KOMPAS.com/GILANG SATRIA SIM A dan SIM C

“Setiap orang yang tidak memiliki SIM atau tidak membawa SIM saat mengemudikan kendaraan bermotor merupakan pelanggaran lalu lintas,” ucap Budiyanto, Pemerhati masalah transportasi dan hukum kepada Kompas.com, belum lama ini.

Dikutip dari laman resmi Indonesia Baik, apabila pengendara tidak membawa SIM maka akan dikenakan Pasal 288 ayat 2 UU LLAJ Nomor 22 Tahun 2009.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Sementara, sanksi lebih berat akan dikenakan untuk pengendara yang tak memiliki SIM seperti diatur dalam pasal 281 pada UU LLAJ, yaitu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

SOLO, KOMPAS.com - Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan syarat wajib bagi setiap pengemudi kendaraan bermotor.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM merupakan dokumen penting yang memiliki masa aktif selama lima tahun.

Sehingga, jika masa berlakunya hampir habis maka pemiliknya harus melakukan perpanjangan. Jika telat meski hanya sehari, maka SIM tidak bisa diperpanjang lagi dan harus bikin baru.

Direktur Lalu lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Dirlantas Polda DIY) Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan bahwa SIM, termasuk SIM C, yang telah mati atau lewat masa berlakunya tidak bisa diperpanjang.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Biaya perpanjang SIM C untuk pengendara sepeda motor dibagi menjadi tiga golongan. Selain biaya, pengendara juga perlu menyiapkan syarat perpanjang SIM C sebelum melakukan cara perpanjangan SIM.

"SIM C yang sudah mati atau habis masa berlakunya tidak bisa diperpanjang," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Alfian juga menjelaskan, SIM mati atau habis masa berlakunya jika sudah lewat lima tahun dan dihitung dari tanggal terbitnya.

Ini merujuk pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

“(SIM) berlaku selama lima tahun terhitung mulai tanggal penerbitan dan dapat diperpanjang sebelum habis masa berlakunya,” katanya.

Alfian melanjutkan, pada Pasal 4 ayat (1) juga menyebutkan jika SIM lewat dari masa berlakunya harus diajukan penerbitan SIM baru.

Sehingga, meski masa berlaku SIM hanya lewat satu hari, pemilik harus mengajukan penerbitan baru untuk mendapat izin mengemudi.

“Iya betul, walaupun hanya mati satu hari harus buat ulang seperti baru,” kata Alfian.

Namun, ada kondisi tertentu yang memungkinkan SIM mati bisa diperpanjang tanpa harus bikin baru.

“Dalam hal cuti bersama dengan keputusan pemerintah diberikan toleransi kepada pemegang SIM yang habis masa berlakunya pada waktu cuti bersama dengan dasar Surat Telegram Kapolri,” ucapnya.

Sementara, untuk biaya pembuatan SIM sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

• SIM A: Rp 120.000
• SIM B: Rp 120.000
• SIM B2: Rp 120.000
• SIM C: Rp 100.000
• SIM C1: Rp 100.000
• SIM C2: Rp 100.000
• SIM D: Rp 50.000
• SIM D1: Rp 50.000

Perlu dicatat, biaya tersebut belum termasuk dengan biaya asuransi, tes psikologi dan tes kesehatan.

SOLO, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menerbitkan Surat Izin Mengemudi (SIM) jenis C1, pada Senin (27/5/2024).

Penggunaan SIM C1 ini diperuntukkan untuk para pengemudi sepeda motor dengan kapasitas mesin 250-500 cc yang umumnya merupakan motor gede (moge).

Kebijakan ini sebelumnya telah tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi.

Sebelumnya, penerbitan SIM C1 baru bisa dilaksanakan di Satuan Penyelenggara (Satpas) SIM Polda Metro Jaya, Daan Mogot, Jakarta Barat.

View this post on Instagram

A post shared by Satlantas Polresta Surakarta (@satlantassurakarta)

Namun, kini pembuatan SIM C1 sudah bisa dilakukan di Satpas Polresta Surakarta mulai hari ini, Selasa (9/7/2024).

Berdasarkan unggahan Instagram @satlantassurakarta, Selasa (9/7/2024), Satlantas Polresta Surakarta sudah melayani penerbitan SIM C1 untuk pengendara sepeda motor dengan kapasitas mesin 250-500 cc.

Adapun syarat pembuatan SIM C1 yaitu:

• Mempunyai SIM C biasa sekurangnya 1 tahun
• Berumur minimal 18 tahun
• Sehat jasmani dan rohani

Sementara untuk tarif pembuatan SIM sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan tarif Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebesar Rp Rp 100.000.

Meski begitu, tarif tersebut belum termasuk dengan biaya asuransi, tes psikologi dan tes kesehatan.

SOLO, KOMPAS.com - Kepersetaan BPJS Kesehatan mulai menjadi salah satu syarat untuk membuat atau perpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM), mulai 1 Juli 2024.

Namun, penerapan tersebut masih diuji coba di sejumlah daerah antaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur.

Kebijakan ini telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Shutterstock Ilustrasi BPJS Kesehatan. Apakah bisa langsung berobat ke IGD tanpa surat rujukan?

Meski begitu, kebijakan baru ini kurang bisa diterima oleh masyarakat, sebab dari pantauan Kompas.com di Satpas Surakarta beberapa masyarakat yang perpanjang SIM tidak setuju jika BPJS jadi syarat pembuatan atau perpanjang SIM.

Suyanto, salah satu pemohon perpanjangan SIM mengatakan, dirinya tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

“Kalau saya tidak setuju ya, sekarang apa-apa BPJS dan masih ada yang ga pakai BPJS, malah ada yang ga tau BPJS, apalagi yang di pedalaman gitu kan. Jadi kayak susah gitu,” kata Suyanto saat ditemui Kompas.com di Satpas Surakarta, Senin (8/7/2024).

Hal serupa juga dikatakan, Suwarno, salah satu pemohon perpanjang SIM di Satpas Surakarta mengatakan, juga tidak setuju dengan kebijakan tersebut.

KOMPAS.com/GILANG SATRIA SIM A dan SIM C

“Iya dulu pernah dengar, sekarang belum tahu kalau ada lagi. Saya ya ndak setuju, BPJS bayar juga, peraturan pemerintah makin-makin. Kalau BPJS gratis masih lumayan, lha ini masih bayar. Saya ini aja pakai yang BPJS yang mandiri,” kata Suwarno.

Sementara, Heti, salah satu yang masyarakat yang juga mengurus perpanjangan SIM mengatakan, dirinya setuju-setuju saja dengan kebijakan ini.

“Ya bagus sih kan apa ya, ini termasuk jadi jaminan keselamatan jugakan asuransi terpautkan BPJS juga. Tapi BPJS ini bermanfaat juga sih untuk kita,” katanya.

Dikutip dari Kompas.com, BPJS Kesehatan telah banyak memberikan manfaat kesehatan bagi masyarakat selama 10 tahun program tersebut berjalan.

Karena dianggap penting untuk jaminan kesehatan, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan 98 persen penduduk Indonesia terdaftar dalam Program JKN pada tahun 2024.

Sebelumnya, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun menegaskan, bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan akan menjadi syarat perpanjang atau pembuatan SIM tidak akan mempersulit masyarakat.

“Persyaratan kepesertaan JKN aktif ini bukan untuk mempersulit masyarakat melainkan untuk memastikan semua penduduk Indonesia terlindungi jaminan kesehatan tanpa terkecuali,” jelas David, dikutip dari Kompas.com, Senin (8/7/2024)