Bisnis.com, JAKARTA — Emiten batu bara milik kongsi Grup Salim dan Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) memastikan rencana produksi batu bara perseroan masih sesuai dengan panduan tahun ini di level 78 juta ton sampai dengan 82 juta ton.

Kendati terjadi koreksi dari produksi PT Arutmin Indonesia (Arutmin), BUMI tengah mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk menaikkan kuota produksi di PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Sampai akhir tahun harusnya tidak jauh dari rencana ya kecuali mungkin dari Arutmin agak sedikit behind production tapi kita lihat masih 3 bulan kan ya,” kata Direktur Bumi Resources Rio Supin saat ditemui di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Rio menuturkan perseroannya masih menantikan keputusan otoritas mineral dan batu bara ihwal pengajuan peningkatan kuota produksi batu bara dari konsesi di PT Kaltim Prima Coal (KPC).

“Di Kaltim sendiri kami coba mengajukan perubahan RKAB saya coba cek sudah dapat tambahan kuota produksi atau belum,” kata dia.

Emiten kongsi Grup Salim & Bakrie itu menargetkan produksi batu bara mencapai 78 juta ton hingga 82 juta ton sampai akhir tahun ini.

Menilik laporan keuangan, laba bersih BUMI tercatat sebesar US$84,91 juta atau sekitar Rp1,38 triliun (kurs jisdor Rp16.294 per dolar AS). Laba itu naik 3,76% secara year-on-year (YoY) dibandingkan semester I/2023 sebesar US$81,82 juta atau sekitar Rp1,33 triliun.

Kendati demikian, pendapatan perseroan justru turun 32,76% YoY menjadi US$595,84 juta, atau sekitar Rp9,70 triliun pada 6 bulan pertama 2024, dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar US$886,27 juta atau sekitar Rp14,44 triliun.

Sejalan dengan turunnya pendapatan, beban pokok BUMI ikut terpangkas 30,3% menjadi US$542,1 juta dibandingkan periode sama 2023 sebesar US$777,61 juta.

Sampai pertengahan tahun ini, BUMI melaporkan cadangan batu bara sekitar 2,4 miliar ton sampai pertengahan tahun ini. Sementara perkiraan potensi sumber daya tembus di angka 6,81 miliar ton.

Angka-angka itu berasal dari anak usaha BUMI, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia (Arutmin) dan aset di Pendopo.

Adapun, KPC melaporkan cadangan batu bara sebesar 721 juta ton dan Arutmin mencatatkan cadangan sebesar 327 juta ton. Sementara itu, aset BUMI di Pendopo diketahui memiliki cadangan sekitar 1,3 miliar juta ton.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri ESDM Arifin Tasrif membantah bahwa pihaknya menghambat persetujuan rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan nikel yang disebut menjadi penyebab perusahaan smelter mengimpor bijih.

“Saat ini RKAB (yang disetujui) sudah 240 juta ton. Kebutuhannya cuma 210 juta ton,” ujar Arifin usai meresmikan peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah, dikutip Selasa (23/7).

Sebelumnya, per 3 Juli 2024, Kementerian ESDM melaporkan telah menyelesaikan 460 dari 770 RKAB yang diajukan oleh perusahaan mineral. “Dari jumlah tersebut, 421 RKAB disetujui, dan 39 lainnya ditolak,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Siti Sumilah Rita Susilawati kepada Katadata.co.id pada Kamis (4/7).

Data rencana produksi berdasarkan RKAB yang telah disetujui per 3 Juli 202 yaitu emas 20,8 ton, perak 124,7 ton, nikel 235.9 juta ton, tembaga 101 juta ton, bauksit 32 juta ton, timah 57 ribu ton, konsentrat Besi 6,8 juta ton, dan bijih galena 242 ribu ton.

Impor Nikel Perusahaan Smelter

PT Kalimantan Ferro Industry menyatakan bahwa masih mengimpor nikel dari Filipina untuk operasional fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh terkendalanya pasokan nikel ore dalam negeri.

“Kami harus mengambil dari Filipina karena beberapa tambang pemasok belum mendapatkan persetujuan RKAB sehingga kami tidak bisa membeli nikel mereka,” kata Owner Representative PT KFI Ardhi Soemargo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (8/7).

Ardhi memastikan, sebelum terkendala RKAB seluruh pasokan nikel yang dikelola smelter PT KFI 100% nikel orenya dipasok dari Indonesia. Namun karena kondisi pemasok yang tidak dapat menjual nikel mereka sehingga PT KFI terpaksa membeli nikel dari Filipina.

“Di belakang kami ada 1.400 orang pekerja sehingga kami tidak boleh menutup atau menurunkan kegiatan agar pabrik kami terus berjalan,” ujarnya.

Ardhi menyebut, hingga saat ini PT KFI baru mengimpor satu kapal vessel yang memuat 51.000 ton nikel. “Impor ini hanya digunakan untuk membantu kondisi kami yang saat ini kekurangan pasokan,” ucapnya.

Meskipun PT KFI tidak memiliki konsesi tambang dan hanya memiliki smelter saja, namun Ardhi mengatakan pihaknya tetap terdampak dari persetujuan RKAB yang belum didapatkan.

“Kami mengambil semua nikel dari trader, jika perusahaan belum mendapatkan RKAB maka trader tidak dapat menjual nikelnya kepada kami,” kata dia.