ekBis#1

Program 3 Juta Rumah Dinilai Bakal Memantik Semangat Pengembang Bangun Hunian Baru

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menilai program 3 juta rumah Prabowo-Gibran bakal memantik geliat dunia usaha untuk membangun rumah baru.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Iwan Suprijanto mengatakan, saat ini kapasitas membangun rumah di Indonesia sebanyak 300 ribu unit per tahun. Jumlah tersebut diperkirakan naik hingga tiga kali lipat menjadi 900 ribu unit dengan adanya program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang kapasitas membangun kita itu sekitar 300 ribu unit rumah (per tahun), dengan kondisi seperti ini (program 3 juta rumah), bisa meningkat 2-3 kalinya, potensi itu ada, sebab pengembang terdorong," kata Iwan di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, dikutip Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, salah satu faktor yang bisa membuat pengembang terdorong untuk membangun rumah baru adalah insentif yang akan disediakan oleh pemerintah. Baik insentif untuk pelaku usaha atau pengembang, maupun insentif untuk masyarakat meningkatkan daya belinya.

"Kita tidak hanya membangun, tapi ada skema-skema kemudahan, FLPP misalnya bisa ditingkatkan. Kalau ditingkatkan semakin banyak orang yang punya akses beli rumah, akhirnya semakin banyak pengembang yang bangun rumah," kata Iwan.

Dari sisi dunia usaha, Iwan menerangkan, saat ini pemerintah tengah mengupayakan agar harga tanah bisa didapatkan oleh developer dengan harga yang murah. Sehingga, harga juga rumah bisa lebih rendah, mengingat harga tanah sendiri menyumbang sekitar 40 persen dari harga jual rumah itu sendiri.

"Karena itu kenapa tanah menjadi faktor krusial, bangun bisa tanah di mana, kalau tanah ada mungkin mahal, makanya pemerintah mencari alternatif tanah-tanah," kata dia.

Pada kesempatan itu, Iwan menambahkan, aset-aset tanah yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mendukung program 3 juta rumah ini akan diambil dari beberapa hak pengelolaan tanah yang sudah habis masa konsesinya.

Selain itu, ada juga tanah-tanah hasil rampasan atau sitaan milik para koruptor oleh Kejaksaan Agung. Sumber-sumber ini yang diharapkan bakal menjadi insentif untuk pengembang dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi rumah di Indonesia.

"Ada tanah tanah rampasan, kemudian ada tanah-tanah eks HGU, HGB yang sudah habis masa izinnya, bisa dimanfaatkan," ujar Iwan.

(Dhera Arizona)

Pembiayaan BSI Griya Tembus Rp 54,34 Triliun pada Semester I 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat, pembiayaan BSI Griya mencapai Rp 54,34 triliun hingga Juni 2024.

Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI Griya meraih minat yang besar dari nasabah, terutama untuk pembelian rumah baru yang memiliki permintaan tinggi di masyarakat.

"Pembelian rumah dengan kisaran harga Rp 500 juta-Rp 2 miliar masih menjadi primadona pilihan masyarakat karena sesuai dengan rata-rata penghasilan profesi pegawai," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (23/8/2024).

FREEPIK/WIRESTOCK Ilustrasi membeli rumah, kredit pemilikan rumah (KPR).

Ia menjelaskan, selain pembelian rumah baru, kebutuhan akan renovasi rumah, pembelian rumah second dan takeover rumah juga menjadi produk pembiayaan yang dicari masyarakat.

“Kebutuhan ini mendorong BSI untuk memberikan berbagai alternatif solusi pembiayaan syariah bagi masyarakat dengan jangka waktu yang relatif panjang dan angsuran tetap, sehingga bagi anak-anak muda yang baru mau memiliki investasi rumah bisa memilih pembiayaan syariah,” jelas Anton.

Anton menambahkan, pihaknya optimistis tren pembelian rumah akan terus mengalami peningkatan.

Hal ini sejalan dengan stimulus yang diberikan pemerintah yaitu kebijakan program insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN DTP) melalui program PMK 007/2024, sehingga para investor bisa memiliki rumah baru tanpa harus membayar PPN.

PPN DTP ini dapat dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 rumah susun.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN DTP sebelum berlakunya PMK 120/2023 pada tahun 2023 lalu dapat kembali memanfaatkan insentif PPN DTP ini," imbuh dia.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi membeli rumah.

Selain faktor kebijakan, menurut Anton, BSI juga melihat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki hunian yang layak dan sesuai dengan prinsip syariah sebagai faktor kunci dalam pertumbuhan ini.

Pada posisi Juni 2024, terdapat lebih dari 200.000 nasabah yang telah menikmati fasilitas BSI Griya.

Di sisi lain BSI juga turut serta dalam program pemerintah dan memperhatikan kebutuhan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dalam mendapatkan hunian melalui BSI Griya Subsidi.

“Permintaan terhadap pembiayaan syariah terus meningkat, terutama di segmen perumahan. Kami berkomitmen untuk terus menyediakan pembiayaan yang tidak hanya kompetitif dari sisi harga, tetapi juga memberikan keberlanjutan bagi nasabah,” ujar Anton.

Keberlanjutan tersebut yakni rumah yang dibeli, transaksinya dengan cara yang halal, berada di lokasi yang strategis dan menjaga kelestarian lingkungan serta dari sisi pembelinya bisa memberikan keberkahan.

Angsuran yang tetap, sehingga tidak mengganggu cashflow dan juga terjamin karena BSI bekerja sama dengan notaris-notaris yang mumpuni sehingga nasabah aman bertransaksi.

Sebagai informasi, BSI Griya memberikan beberapa penawaran menarik seperti Special Price Merdeka mulai setara 7,90 persen fix hingga 15 tahun yang berlaku sampai dengan September 2024, dan program BSI Griya Mabrur yang memberikan benefit berupa porsi haji, umrah, paket wisata, emas senilai Rp 25,5 juta tanpa diundi.