KONAWE SELATAN, iNews.id - Ahli waris Andi Mappasukki menyegel rumah jabatanBupati Konawe Selatan, Senin (21/10/2024). Aksi penyegelan ini sebagai bentuk protes atas tidak adanya kepastian ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah jabatan tersebut.

Salah satu ahli waris Andi Agung mengatakan, lahan yang saat ini ditempati rumah jabatan Bupati Konawe Selatan merupakan tanah milik keluarganya. 

"Kami sudah menguasai lahan ini sejak tahun 2004 dan memiliki sertifikat resmi. Namun tanah ini diambil Pemda Konawe Selatan untuk pembangunan rumah jabatan tanpa ada ganti rugi yang jelas," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, pihak keluarga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk menuntut penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Namun hingga kini belum ada realisasi dari pihak terkait.

Menanggapi aksi penyegelan ini, Asisten II Pemda Konawe Selatan Nurlita Jaya mengatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan ahli waris kepada Bupati dan Sekda Konawe Selatan. 

"Kami akan segera menindaklanjuti tuntutan ini agar tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan dengan baik," katanya.

Diketahui, tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir pihak ahli waris setelah tak mendapat kepastian selama bertahun-tahun terkait hak mereka atas lahan tersebut.

Editor: Donald Karouw

Tabanan: Forum Anti Korupsi Nusantara meminta Polda Bali dan Kejati Bali segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi rumah jabatan di Kabupaten Tabanan.

Koordinator DPW Forum Anti Korupsi Nusantara Wilayah Bali Agus Pranamjaya heran mengapa dugaan kasus tindak pidana korupsi soal rumah jabatan daerah tidak ada proses kelanjutannya.

"Seperti yang diketahui, kasus rumah pejabat Wakil Bupati pernah menjadi sasaran Tipikor Polda Bali Nah sekarang, anehnya tidak ada kelanjutan kasus itu sekan-akan telah menguap," kata Agus Pranamjaya di Tabanan, Jumat, 16 Agustus 2024.
Polda Bali juga sudah menyelidiki informasi dugaan tindak korupsi ini. Pasalnya, ada dugaan rumah jabatan Wakil Bupati Tabanan adalah pribadi miliknya sendiri. Lantaran hal tersebut Koordinator Forum Anti Korupsi Nusantara Bali menilai, hal ini jelas merupakan tindak pidana korupsi,

"Ya kan sebelumnya itu memang belum ada yang membuat rumah jabatan. Soal rumah pejabat itu kan baru bikin yang sekarang ini. Dan ada indikasi yang mengarah bahwa yang dipakai untuk rumah Pejabat Wakil Bupati itu adalah rumah pribadi Komang Gede Sanjaya. Itulah yang dipakai rumah jabatan wakil bupati waktu itu. Di situ kan diduga ada semacam sewa menyewa dan rumahnya pribadinya yang disewakan dan itulah yang menjadi temuan adanya tindak pidana korupsi,” terangnya.

Lanjut, ia menyebutkan, kasus rumah pejabat ini seperti rumah jabatan yang ada di Pemkab Buleleng. Berdasarkan informasi yang beredar kasus rumah pejabat di Tabanan ini sudah jadi temuan oleh Polda Bali.

“Temuannya lumayan catatannya masih di Polda itu. Bahkan, Edi Wirawan saat ini menjadi Wakil Bupati Tabanan juga sempat didatangi Kabag Hukum Pemkab Tabanan yang menyatakan bahwa ada catatan dari Polda Bali soal rumah pejabat,” terangnya.

(WHS)