Tabanan: Forum Anti Korupsi Nusantara meminta Polda Bali dan Kejati Bali segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi rumah jabatan di Kabupaten Tabanan.

Koordinator DPW Forum Anti Korupsi Nusantara Wilayah Bali Agus Pranamjaya heran mengapa dugaan kasus tindak pidana korupsi soal rumah jabatan daerah tidak ada proses kelanjutannya.

"Seperti yang diketahui, kasus rumah pejabat Wakil Bupati pernah menjadi sasaran Tipikor Polda Bali Nah sekarang, anehnya tidak ada kelanjutan kasus itu sekan-akan telah menguap," kata Agus Pranamjaya di Tabanan, Jumat, 16 Agustus 2024.
Polda Bali juga sudah menyelidiki informasi dugaan tindak korupsi ini. Pasalnya, ada dugaan rumah jabatan Wakil Bupati Tabanan adalah pribadi miliknya sendiri. Lantaran hal tersebut Koordinator Forum Anti Korupsi Nusantara Bali menilai, hal ini jelas merupakan tindak pidana korupsi,

"Ya kan sebelumnya itu memang belum ada yang membuat rumah jabatan. Soal rumah pejabat itu kan baru bikin yang sekarang ini. Dan ada indikasi yang mengarah bahwa yang dipakai untuk rumah Pejabat Wakil Bupati itu adalah rumah pribadi Komang Gede Sanjaya. Itulah yang dipakai rumah jabatan wakil bupati waktu itu. Di situ kan diduga ada semacam sewa menyewa dan rumahnya pribadinya yang disewakan dan itulah yang menjadi temuan adanya tindak pidana korupsi,” terangnya.

Lanjut, ia menyebutkan, kasus rumah pejabat ini seperti rumah jabatan yang ada di Pemkab Buleleng. Berdasarkan informasi yang beredar kasus rumah pejabat di Tabanan ini sudah jadi temuan oleh Polda Bali.

“Temuannya lumayan catatannya masih di Polda itu. Bahkan, Edi Wirawan saat ini menjadi Wakil Bupati Tabanan juga sempat didatangi Kabag Hukum Pemkab Tabanan yang menyatakan bahwa ada catatan dari Polda Bali soal rumah pejabat,” terangnya.

(WHS)

Bisnis.com, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons catatan DPRD DKI perihal pengelolaan aset daerah.

Dirinya berpendapat, pengelolaan aset di DKI Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan daerah lainnya karena besaran posisi aset yang mencapai Rp715,49 triliun.

“Aset DKI Jakarta sebesar sekitar Rp700 triliun. Yang dikelola hanya sekian ratus miliar,” katanya kepada wartawan di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Menurut Heru Budi, aset tersebut terdiri dari jalan raya, saluran air, hingga taman yang harus dikelola oleh Pemprov DKI.

Namun demikian, dia menegaskan bahwa hanya sebagian aset yang dimiliki pihaknya yang mampu menghasilkan nilai ekonomi.

“Yang memang bernilai ekonomis kan tidak semuanya. Kira-kira begitu,” sambungnya.

Sementara itu, terkait relaksasi pajak yang sempat disebut berdampak terhadap pendapatan denda pajak, Heru memberi sinyal bakal meneruskan kebijakan itu sesuai sasaran.

“Ya semaksimal mungkin pasti berjalan dengan tepat waktunya dan tepat sasarannya,” tandas pria yang juga menjabat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI tersebut.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti kinerja Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan aset daerah yang berdampak pada rendahnya pendapatan daerah.

Anggota Fraksi PSI, Cornelis Hotman menyebut bahwa hal tersebut tercermin dari rendahnya pendapatan DKI Jakarta dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).

“Terjadi penurunan yang signifikan dari pendapatan pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan, yang pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp253 miliar, tetapi pada TA 2023 hanya mencapai Rp94,8 miliar alias 28,64%,” katanya dalam rapat paripurna tentang pandangan fraksi terhadap Raperda P2APBD 2023 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/7/2024).

Menanggapi hal tersebut, Heru memberikan penjelasan mengenai penyebab rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, terutama pendapatan denda pajak.

“Eksekutif menyampaikan bahwa rendahnya pendapatan denda pajak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan stimulus kepada masyarakat,” katanya pada forum yang sama.

Heru Budi membeberkan, stimulus itu berupa penghapusan sanksi administrasi untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Menurutnya, selain pendapatan denda pajak, hal tersebut juga berdampak terhadap pendapatan hasil pemanfaatan BMD dan penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Di samping itu, terkait penerimaan hasil pemanfaatan BMD yang belum optimal, pihaknya berkilah mengenai kurangnya minat calon pemanfaat BMD dan pengaruh daya beli masyarakat.

Bekasi: Sebanyak 635 kendaraan dinas milik Pemkot Bekasi tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut masuk dalam salah satu hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Pemkot Bekasi, Saut Hutajulu, menjelaskan, ratusan mobil itu belum diketahui keberadaannya berdasarkan hasil inventarisasi organisasi perangkat daerah (OPD) dan BPK.

"Untuk LHP 635 kendaraan yang belum diketahui keberadaannya merupakan hasil inventarisasi pengurus barang OPD dengan BPK saat pemeriksaan," katanya kepada Medcom.id, Selasa, 30 Juli 2024.
Dia menjelaskan, pada saat pengisian data pada lembar konfirmasi beberapa OPD melakukan kekeliruan.

"Misalnya pada Kesbangpol terdapat kendaraan yang pinjam pakai organisasi kemasyarakatan dan pihak eksternal, semestinya apabila belum punya waktu melakukan cek fisik cukup diberikan keterangan bahwa kendaraan tersebut statusnya pinjam pakai, karena keterbatasan waktu inventarisasi yang diberikan," ujarnya.

Selain itu, juga terdapat sejumlah kendaraan bermotor milik Pemkot Bekasi yang menunggak pajak. Saut menyampaikan, bahwa hal itu disebabkan karena beberapa hal.

Pertama, kendaraan tersebut dipinjampakaikan kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Kemudian, kendaraan baktor yang dihibahkan kepada masyarakat belum balik nama dan masih atas nama Pemkot Bekasi.

"Ketiga, kendaraan yang sudah rusak berat dan tidak operasional dan kendaraan yang sudah beralih kepemilikan atau dilelang lalu kendaraan yang sudah dihibahkan kepada instansi vertikal," ujarnya.

(WHS)