Meski sudah purnatugas sebagai presiden, Joko Widodo (Jokowi) masih mendapat aduan dari masyarakat. Presiden ke-7 Indonesia itu didatangi seorang perempuan yang mengeluhkan soal ganti rugi lahan buat proyek tol di Samarinda, Kalimantan Timur.

Jokowi mengunggah momen menerima aduan tersebut lewat akun Instagram resmi @jokowi. Dilihat Minggu (27/10/2024), seorang ibu-ibu terlihat mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya.

Dari dalam mobilnya, Jokowi mendengarkan aduan tersebut. Katanya, perempuan itu telah 5 kali berusaha menemuinya.

"Saya dengar Ibu ini sudah 5 kali berusaha datang dari Samarinda untuk bertemu saya, mengadukan nasib tanahnya yang dijual untuk proyek tol Samarinda yang hingga hari ini belum menerima ganti rugi," tulis Jokowi dalam keterangan unggahannya.

Jokowi menyatakan dirinya akan tetap membuka ruang untuk mendengar keluhan dari warga meskipun tak lagi jadi orang nomor satu di negeri ini.

"Meski jabatan dan tanggung jawab sebagai Presiden sudah selesai, saya tetap membuka ruang dan waktu untuk mendengar keluhan masyarakat. Hati saya untuk bangsa ini, untuk Indonesia," katanya.

Dalam video yang diunggah itu, nampak perempuan paruh baya tersebut bercerita soal keluhannya langsung kepada Jokowi. Dia mengaku belum mendapatkan ganti rugi lahan.

Perempuan itu bercerita merasa dibohongi soal penjualan lahan untuk jalan tol. Dia menyinggung soal sertifikat tanah yang digabungkan menjadi satu unit.

"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," tutur perempuan itu penuh haru di depan Jokowi.

"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," lanjutnya.

Pria yang pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta itu pun mengaku akan menindaklanjuti keluhan ibu-ibu tersebut. Keluhannya itu didapatkan Jokowi pada hari Sabtu, dia bilang hari Senin dirinya akan mencoba menghubungi pihak terkait.

"Ini hari apa toh, Sabtu. Senin aja, hari Senin saya kontaknya, saya data dulu," jawab Jokowi.

Penjelasan Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum buka suara soal heboh aduan ibu-ibu kepada Jokowi tersebut. Dirjen Bina Marga Rachman Arief menjelaskan soal status tanah yang dipermasalahkan tersebut.

Dia mengatakan urusan ganti rugi lahan ibu-ibu tersebut sebetulnya sudah diurus lewat skema konsinyasi alias dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Samarinda. Prosesnya pun telah dilakukan pada tahun 2019 silam.

"Uang ganti ruginya dititipkan di Pengadilan Negeri Samarinda atau konsinyasi pada tahun 2019 atas perintah BPN/P2T karena menolak harga ganti rugi Tol Balikpapan-Samarinda," ungkap Rachman ketika dihubungi detikcom.

Proses konsinyasi pun disebut Rachman sudah selesai dan saat ini tanah milik ibu-ibu tersebut sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Saat ini status tanah tersebut telah dialihkan jadi tanah negara.

"Saat ini tanah yang bersangkutan sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Hukum (PHH) oleh BPN dan beralih menjadi tanah negara," sebut Rachman.

Rachman melanjutkan ibu-ibu itu sebetulnya sudah dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda asalkan punya surat pengantar dari BPN. Pengambilan uang ganti rugi dan sebagainya, menurut Rachman menjadi urusan BPN dan Pengadilan Negeri.

"Yang bersangkutan dapat mengambil uang ganti rugi yang dititipkan di PN Samarinda dengan dibekali surat pengantar dari BPN setempat sesuai aturan PP 39/2021. Untuk pengambilan uang ada di ranah BPN dan Pengadilan Negeri," beber Rachman.

Komedian Nasrullah alias Mat Solar belum mendapatkan ganti rugi usai tanah milik sang aktor dipakai untuk pembangunan proyek Tol Serpong-Cinere di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut mulanya diungkap oleh Politikus PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka alias Oneng melalui unggahan di media sosialnya kala menjenguk sang komedian di kediamannya.

Mat Solar masih dalam perawatan karena sakit stroke yang dialami sejak 2017. Aktor senior itu sempat beberapa kali dirawat di rumah sakit, tetapi sekarang ia dirawat di rumah.

"Eh bayar, pemerintah. Udah dipakai tanah Bang Juri. Bayar, Oneng enggak ikhlas. Entar kita tagihin ya," ujar Rieke dalam sebuah video yang diunggah di TikTok pribadinya pada Minggu (6/10).

Rieke sempat berbincang dengan anak Mat Solar, Idham Aulia. Menurut sang anak, tanah tersebut sudah dijual lewat jalur konsinyasi.

Namun, ia memang masih menunggu pembayarannya meski jalan tol yang melintasi tanah tersebut sudah selesai dibangun.

Idham mengatakan uang itu nantinya bisa dipakai untuk membantu biaya pengobatan Mat Solar.

"Udah konsinyasi, makanya kuncinya sebenarnya di BPN. Lumayan buat ayah berobat, bantu-bantu," ujar Idham dalam video tersebut.

Rieke kemudian berjanji akan memperjuangkan hak tersebut hingga bisa tercapai.

"Alhamdulillah Oneng udah ketemu Bang Juri, senang Bang Juri. Ternyata tanahnya Bang Juri udah dipakai jalan tol, tapi belum dibayar," ujar Rieke Diah.

Menanggapi hal tersebut, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengakui negara belum membayar uang ganti rugi kepada Mat Solar yang tanahnya digusur proyek tol.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menyebut ada kendala dalam pembayaran uang tersebut. Ia mengatakan tanah tersebut dilepas ke negara dengan skema konsinyasi.

"Terkait dengan kasus ini (Mat Solar), kami cek tadi itu memang dia (tanahnya) konsinyasi sejak 2019," katanya dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10).

"Jadi, kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, once putusan pengadilan keluar, tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," janji Rustanto.

Konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan untuk menghindari penundaan proyek.

Rustanto pun mengaku dirinya sudah mengetahui keluhan tersebut usai melihat unggahan media sosial Rieke.

Namun, ia menegaskan sebenarnya realisasi penyaluran dana untuk proyek strategis nasional (PSN) Tol Serpong-Cinere itu sudah hampir rampung. Ini termasuk ganti untung yang diberikan negara kepada masyarakat terdampak.

"Memang saya sempat baca juga itu, dari (unggahan) Mbak Oneng. Memang di data kami untuk (Tol) Serpong-Cinere itu kalau realisasi dananya sudah 99,92 persen. Artinya, memang sudah hampir selesai," klaim Rustanto.

PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere dan anak usaha PT Jasa Marga (Persero) pun menanggapi pengakuan keluarga Mat Solar yang belum mendapat bayaran ganti rugi.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan sudah membayar uang ganti rugi proyek tol tersebut melalui skema konsinyasi atau penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang. Hal tersebut lantaran tanah milik Mat Solar alias Bang Juri berstatus sengketa.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Mat Solar) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, ia menjelaskan pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki pemerintah pusat atau daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut (UU 2/2012), PT CSJ sebagai badan usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan bidang tanah dimaksud," imbuhnya lebih lanjut.

Mirza mengakui terdapat bidang tanah seluas 1.313 meter persegi (m2) milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H Nasrullah (Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza.

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere mengatakan uang ganti rugi pembebasan lahan pesinetron Nasrullah alias Mat Solar sudah dibayar sejak 2019 lalu. Artinya uang ini belum juga cair selama 5 tahun.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani menjelaskan uang ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere itu belum juga dicairkan karena tertahan masalah sengketa tanah.

Sehingga uang ganti rugi ini tidak diberikan langsung kepada pesinetron Bajaj Bajuri itu ataupun pihak lain yang terlibat dalam sengketa tersebut, Namun dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," jelas Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Mirza mengatakan bidang tanah yang dimaksud memiliki luas lahan 1.313 m2 di Kawasan Pamulang. Proses pembebasan sendiri dilakukan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," terangnya

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 itu, pembebasan lahan milik Mat Solar ini diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dalam hal ini CSJ turut bertanggung jawab untuk terus berkomunikasi dengan pihak terkait dalam rangka menyelesaikan urusan terkait pembebasan lahan tersebut.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," katanya.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Saksikan Live DetikSore:

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan uang tunai untuk mengganti rugi 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum clear. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkap pihaknya menyiapkan ratusan triliun dana buat hal tersebut.

Awalnya, Basuki mengatakan bahwa dasar hukum untuk pembayaran tunai itu berada dalam Peraturan Presiden 75/2024. Selain itu, Basuki mengatakan pihaknya mendapatkan laporan bahwa ada masyarakat yang meminta agar ganti rugi diberikan secara langsung dengan uang tunai.

"Ini dari Pak Alimuddin (Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN), masyarakat lagi bermusyawarah. Ada beberapa surat yang minta langsung dibayar (tunai)," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2024).

Basuki mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan anggaran Rp 140 miliar untuk membayar hal tersebut. Sejumlah lokasi lahan yang belum clear itu terletak di sejumlah tol serta di lahan tempat pengendalian kawasan banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

"Kita siapkan itu Rp 140 miliar dari PUPR, untuk bayar itu nanti. Tidak hanya di tol tapi juga yg di banjir Sepaku itu," tuturnya.

Kendati demikian, Basuki tidak merinci jumlah penerima dana tunai tersebut. Ia mengatakan bahwa tim terpadu (Timdu) pihaknya masih menegosiasikan hal itu di lapangan.

Adapun berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, mengatakan bahwa PUPR kini tidak lagi menggunakan opsi pembangunan rumah relokasi. Ganti rugi diberikan secara tunai.

"Itu gantinya bukan rumah. (Langsung uang saja?) Iya, dalam bentuk semacam (dana) kerohiman," kata Iwan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2024).

Kendati demikian, Iwan tidak menjelaskan secara rincian besaran yang bakal diterima oleh masyarakat. Ia sendiri menjelaskan mekanisme pemberian uang tunai tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres). Pemberian dana merupakan bagian dari skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PSDK) plus sebagai solusi buat warga yang bermukim di atas 2.086 hektare lahan yang belum clear di IKN.