KONAWE SELATAN, iNews.id - Ahli waris Andi Mappasukki menyegel rumah jabatanBupati Konawe Selatan, Senin (21/10/2024). Aksi penyegelan ini sebagai bentuk protes atas tidak adanya kepastian ganti rugi lahan yang digunakan untuk pembangunan rumah jabatan tersebut.

Salah satu ahli waris Andi Agung mengatakan, lahan yang saat ini ditempati rumah jabatan Bupati Konawe Selatan merupakan tanah milik keluarganya. 

"Kami sudah menguasai lahan ini sejak tahun 2004 dan memiliki sertifikat resmi. Namun tanah ini diambil Pemda Konawe Selatan untuk pembangunan rumah jabatan tanpa ada ganti rugi yang jelas," ujarnya, Senin (21/10/2024).

Dia menambahkan, pihak keluarga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah untuk menuntut penyelesaian pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Namun hingga kini belum ada realisasi dari pihak terkait.

Menanggapi aksi penyegelan ini, Asisten II Pemda Konawe Selatan Nurlita Jaya mengatakan pihaknya akan menyampaikan tuntutan ahli waris kepada Bupati dan Sekda Konawe Selatan. 

"Kami akan segera menindaklanjuti tuntutan ini agar tidak berlarut-larut dan dapat segera diselesaikan dengan baik," katanya.

Diketahui, tindakan ini dilakukan sebagai upaya terakhir pihak ahli waris setelah tak mendapat kepastian selama bertahun-tahun terkait hak mereka atas lahan tersebut.

Editor: Donald Karouw

INDRAMAYU, iNews.id - Kasus penyegelan puluhan makam di kompleks permakaman umum Blok Pecuk, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mulai terkuak. Kejadian ini diduga akibat adanya sengketa tanah.

Informasi yang diperoleh iNews, perusakan hingga penyegelan makam dengan logo dan tulisan Pengadilan Negeri Indramayu berawal dari adanya sengketa tanah yang dilakukan oknum pegawai negeri sipil (PNS) berinisial T. Dia mengaku sebagai pemilik tanah tersebut.

Padahal tanah itu milik salah satu warga bernama Sukani. Hal ini sebagaimana disampaikan kuasa hukum Sukani, Toni RM. Dia menyebut ada sekitar 20 makam yang diduga disegel oknum PNS dan warga tersebut.

"Ada sekitar 20 hingga 25 makam di situ, setelah kami telusuri mereka mengaku telah membayar kepada saudara T (oknum PNS) sampai terjadi penyerangan, perusakan pohon-pohon yang ditanam oleh klien saya (pemilik tanah)," ujarnya, Kamis (17/10/2024).

Toni mengatakan, oknum PNS berinisial T tersebut sempat memprovokasi warga untuk bertindak atas lahan makam yang telah ditempatinya.

"T ini sempat mengatakan kepada para pemilik makam itu, kenapa diam saja tanahnya dikuasai klien saya (pemilik tanah) sehingga terjadilah penyerangan dan perusakan," katanya.

Lebih lanjut, Toni menjelaskan, selain melakukan perusakan, warga pun menyegel makam keluarga mereka masing-masing yang ada di atas tanah milik kliennya.

"Kemudian muncul segel di tiap makam, itu klien saya Sukani dan Kinah anaknya tidak pernah memasang segel itu, apalagi segelnya dari pengadilan," ucapnya.

Atas peristiwa tersebut, rencananya Toni RM akan melaporkan kasus itu ke Polres Indramayu untuk dilakukan penyelidikan.

"Saya akan laporkan tindakan ini, video-videonya saya punya. Seharusnya T itu datang bawa buktinya, tapi dia tidak pernah mau datang untuk mediasi, padahal dia itu PNS dan sekarang menjabat sebagai sekcam di salah satu kecamatan wilayah Indramayu," ucapnya.

Sementara Juru Bicara PN Indramayu Adrian Anju Purba mengatakan, PN Indramayu tidak pernah mengeluarkan bentuk segel seperti yang viral di medsos tersebut. Bahkan, dia mengaku baru mengetahui adanya penyegelan dari awak media yang datang untuk melakukan konfirmasi.

"Kalau kita perhatikan segel itu putusan perkara pidana. Pengadilan Negeri Indramayu tidak pernah melaksanakan putusan pengadilan pidana. Karena berdasarkan kitab Undang-undang hukum acara pidana, yang melaksanakan putusan pidana oleh pengadilan adalah jaksa, sehingga pengadilan tidak pernah mengeluarkan hal tersebut," kata Adrian.

"Yang dilaksanakan oleh pengadilan putusan perkara perdata. Itu pun tentu dilakukan dengan mekanisme memperhatikan dan mengikuti hukum acara yang berlaku," ucapnya lagi.

Dalam hal ini, PN Indramayu pun merasa dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Adrian menegaskan setelah melakukan koordinasi dan memperhatikan hal yang terjadi, PN Indramayu akan melapor ke polisi untuk dapat ditindaklanjuti.

"Per tanggal 14 Oktober 2024, telah dibuat laporan polisi terkait hal tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Di sisi lain, Adrian menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan peristiwa tersebut terjadi yang dinilainya dapat merugikan lembaga yudikatif.

"Secara otomatis merugikan lembaga yudikatif, maka dari itu kami mengambil sikap untuk membuat laporan polisi," katanya.

Editor: Donald Karouw

INDRAMAYU, iNews.id - Puluhan makam di kompleks pemakaman umum Blok Pecuk, Desa Panyindangan Kulon, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, disegel. Peristiwa itu pun sempat heboh di media sosial.

Pantauan di lokasi, sedikitnya ada 20 makam yang disegel dengan cara ditempel stiker tulisan dan logo Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan putusan nomor perkara No.30/Pid.B/2022/PN.Idm. Namun anehnya, PN Indramayu tidak mengetahui atas penyegelan tersebut.

Menurut Hakim Juru Bicara PN Indramayu Adrian Anju Purba mengatakan, PN Indramayu tidak pernah mengeluarkan bentuk segel seperti yang viral di medsos tersebut. Bahkan, dia mengaku baru mengetahui adanya penyegelan dari awak media yang datang untuk melakukan konfirmasi.

"Kalau kita perhatikan segel itu putusan perkara pidana. Pengadilan Negeri Indramayu tidak pernah melaksanakan putusan pengadilan pidana. Karena berdasarkan kitab Undang-undang hukum acara pidana, yang melaksanakan putusan pidana oleh pengadilan adalah jaksa, sehingga pengadilan tidak pernah mengeluarkan hal tersebut," kata Adrian, di Kantor PN Indramayu, Senin (14/10/2024).

Yang dilaksanakan oleh pengadilan putusan perkara perdata. Itu pun tentu dilakukan dengan mekanisme memperhatikan dan mengikuti hukum acara yang berlaku," ucapnya.

Dalam hal ini, PN Indramayu pun merasa dirugikan atas adanya kejadian tersebut. Adrian menegaskan setelah melakukan koordinasi dan memperhatikan hal yang terjadi, PN Indramayu melapor ke polisi untuk dapat ditindaklanjuti.

"Per hari ini tadi pagi pada pada tanggal 14 Oktober 2024, telah dibuat laporan polisi terkait hal tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polisi untuk ditindaklanjuti," ucapnya.

Di sisi lain, Adrian menambahkan, pihaknya sangat menyayangkan peristiwa tersebut terjadi yang dinilainya dapat merugikan lembaga yudikatif.

"Secara otomatis merugikan lembaga yudikatif, maka dari itu kami mengambil sikap untuk membuat laporan polisi," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersama dengan Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor menyegel sebanyak 11 ribu ton baja profil siku sama kaki. Penyegelan itu dilakukan di salah satu produsen baja di Kawasan Kampung Bangkong Reang, Wangunharjo, Cikarang Utara.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan pihaknya sudah mengawasi produsen baja lokal tersebut sejak 12 September lalu. Hasilnya, sebanyak 11 ribu ton baja profil siku sama kaki tidak mempunyai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

"Ini disebut besi siku sama kaki, ini harus memenuhi SNI dan NPB. Ini dua-duanya nggak ada. Tentu ini membahayakan bagi pemakai, ini kan untuk bahan konstruksi. Jumlahnya ada 11 ribu ton jadi nggak sedikit, 11 ribu ton itu artinya 11 juta kilo. Banyak. Nilainya kira-kira Rp 11 miliar," kata Zulhas di Pabrik Produksi Baja di Cikarang Utara, Kamis (26/9/2024).

Apabila baja itu digunakan untuk pembangunan jalan tol, Zulhas bilang jalan tolnya dapat bergoyang-goyang. Selain itu, Zulhas bilang dapat membuat bangunan roboh jika menggunakan baja tanpa lolos SNI dan NPB. Untuk itu, dia menekankan pentingnya memenuhi standar dan syarat yang sudah ditetapkan pemerintah.

Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan perbedaan baja yang memenuhi syarat SNI dan tidak, meskipun bahan baku yang digunakan sesuai. Di antaranya, ada nama pabrik pembuatnya, ukuran produk, kelas baja nomor leburan, tanggal produksi, tanda warna cat pada ujung penampang sesuai kelas baja profil.

"Kalau bangun jalan tol ini, bisa dua Minggu jalan tolnya goyang. Jadi,.penting sekali sehingga konsumen kita terlindungi. Jangan sampai konsumen nggak bisa mengukur, nggak bisa mengecek sehingga nanti bangunannya roboh. Pasti ada temuan, temuan diperiksa pak polisi kan masuk penjara orang. Padahal ini tidak memenuhi syarat. Jadi, ini penting oleh karena itu harus memenuhi SNI dan NPB," jelasnya.

Nantinya, baja-baja yang tidak memenuhi persyaratan ini akan dilebur Kembali, sebab harus memenuhi standar syarat-syarat yang ditetapkan. Untuk pelaku usahanya, akan ditindak secara administrasi.

"Kita lakukan penindakan secara administratif ini nanti harus dimusnahkan, tapi kalau ini dilebur lagi. Jadi, harus proses dengan ketentuan sehingga memenuhi standar syarat-syarat yang diberikan oleh perindustrian sehingga tidak ada resiko bagi konsumen," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Rusmin Amin mengatakan ada perbedaan harga untuk baja yang memenuhi SNI dan tidak. Dia menyebut perbedaan harganya bisa mencapai Rp 20.000 per batang.

"Kalau perbandingan harga aja, tadi itu hitung-hitungan sekitar ada Rp 15.000-20.000-an satu batang," kata Rusmin.

Rusmin menilai produsen baja yang nakal ini lantaran adanya permintaan dari pembeli. Untuk itu, pihaknya akan tetap mengawasi produksi hingga memenuhi standar.

"Karena ternyata tidak memenuhi SNI itu, ada permintaan di sini. Makanya kita tahan sampai istilahnya yang keluar itu sesuai dengan SNI. Nanti ada temen-temen yang membina," terangnya.

Simak Video: Mendag Beri Penghargaan ke 610 Pasar Tertib Ukur & Ber-SNI

[Gambas:Video 20detik]

(das/das)

MAKASSAR, iNews.id – Video sekolah dasar (SD) Inpres Pajjaiang, Kota Makassar disegel ahli waris karena sengketa tanah viral di media sosial, (17/7/2024). Buntut penyegelan tersebut ratusan siswa SD tersebut tidak dapat belajar.

Aksi penyegelan tersebut merupakan kali kedua dilakukan ahli waris yang bersengketa dengan pihak sekolah. 

Dari rekaman video yang beredar, tampak sejumlah petugas Satpol PP bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar membuka paksa penyegelan yang dilakukan sejumlah warga yang mengaku sebagai ahli waris atau pemilik lahan. 

Aksi penyegelan tersebut kembali berlanjut hingga membuat para siswa-siswi dan guru tertahan di depan pintu gerbang sekolah. Akibatnya, ratusan siswa terpaksa pulang ke rumah masing-masing.

Warga yang mengaku pemilik sah atas lahan sekolah itu menuntut kejelasan dari Pemkot Makassar untuk membayar ganti rugi atas penguasaan tanah tersebut.

“Kami minta kejelasan dari Pemkot Makassar soal status tanah ini,” kata Firman yang mengaku ahli waris.

Kompleks SD Pajjaiang dibangun di atas lahan seluas 8.100 meter persegi pada tahun 1975 dengan menyebut pemilik lahan saat itu mewakafkan tanahnya. Sehingga diputuskan untuk dibangun sekolah.

Namun belakangan ini, sejumlah warga yang mengaku ahli waris menggugat Pemkot Makassar pada 2018. Kasus itu berlanjut hingga ke pengadilan dan Pemkot Makassar kalah di tingkat pertama. Setelah itu, banding hingga kasasi di Mahkamah Agung.

Salah satu orang tua siswa, Rahmawati mengaku sudah dua hari anaknya tidak bisa belajar karena SD Pajjaiang disegel. “Sudah dua hari tidak bisa masuk sekolah karena disegel,” ucapnya.  

Diketahui, jumlah pelajar di tiga sekolah kompleks SD Pajjaiang ini mencapai 1.000 siswa. Pihak orang tua siswa pun berharap peristiwa ini tidak lagi terulang karena mengganggu proses belajar mengajar. 

Hingga saat ini Pemerintah Kota Makassar masih melakukan diskusi dengan pihak lahan untuk mencari solusi tentang nasib para siswa yang menuntut ilmu.  

Editor: Kastolani Marzuki

Serang: Penjabat Gubernur (Pj) Banten Al Muktabar mengatakan pihaknya mengedepankan proses hukum yang bijak untuk membuka segel SMAN 8 Tangerang Selatan (Tangsel) yang disegel oleh ahli waris.

Al Muktabar mengatakan bahwa proses hukum sudah berjalan cukup panjang untuk memperjuangkan aset milik daerah yang sudah inkrah.

"Tinggal kita saat ini sedang mendapatkan pendampingan dari kejaksaan sebagai pengacara negara untuk melakukan eksekusinya," kata dia, Selasa, 16 Juli 2024.
Al Muktabar mengatakan beberapa tahun lalu pembukaan segel juga dilakukan beberapa kali agar pembelajaran di sekolah berjalan seperti biasa.

Baca juga: SDN Kuranji Kota Serang Disegel Ahli Waris

"Tapi, kita mengedepankan proses hukum yang bijak yang sesuai dengan aturan agar tidak terjadi hal-hal yang menjurus kekerasan dan seterusnya," ujarnya.

Pihaknya terus berkomunikasi untuk kelancaran belajar mengajar di sekolah tersebut.

Sebelumnya, SMAN 8 Tangsel disegel oleh ahli waris karena diduga belum membayar pajak selama 10 tahun terakhir.

Akibatnya, ahli waris Tubagus Reyvaldi Armedian merasa dibebani pajak pemerintah dan membayar dengan uang pribadi, yang seharusnya pihak sekolah menyewa tanahnya sebagai sarana pendidikan.

(MEL)