JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, pada tahun 2025 mendatang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan dana sebesar Rp 5 triliun.

Jumlah tersebut telah ditetapkan oleh DPR ketika Kementerian PKP masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 37.431 unit rumah.

Jenis rumah yang akan dibangun pun beragam mulai dari rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, serta rumah umum dan rumah komersial.

“Tahun 2025, akan dibangun 2.777 unit rumah susun dengan alokasi anggaran Rp 3,53 triliun,” ungkap Menteri PKP dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Kemudian untuk rumah khusus, target rumah yang akan dibangun adalah 365 unit dengan topangan anggaran sebesar Rp 105 miliar.

Sementara itu, untuk rumah swadaya akan dibangun sebanyak 34.289 unit rumah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 747 miliar.

Dari total anggaran yang didapatkan, Kementerian PKP juga akan membangun 10,550 unit rumah umum dan komersial, dengan total anggarannya Rp 121 miliar.

Untuk mendukung semua proses pembangunan hunian, juga telah dialokasikan dana sebesar Rp 575 miliar sebagai dukungan manajemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada tahun 2025 mendatang, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan membangun 365 unit rumah khusus.

Menteri PKP Marurar Sirait mengatakan untuk mewujudkan, tersedia fasilitas anggaran sebesar Rp 105 miliar.

Hal tersebut disampaikan dalam Menteri PKP dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Selain rumah khusus, secara keseluruhan pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk membangun rumah susun, rumah swadaya serta rumah umum dan komersial.

Rumah khusus sendiri menurut Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus merupakan rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Pembangunan rumah khusus bisa juga dilengkapi dengan mebel meliputi lemari, tempat tidur, meja dan kursi.

Jenis rumah ini memiliki luas lantai bangunan paling rendah 28 meter persegi dan paling tinggi 45 meter persegi.

Kemudian, pembangunannya dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan, mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Salah satu contoh program pembangunan rumah khusus yakni bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor akibat badai siklon tropis seroja di sejumlah wilayah NTT pada April 2021 lalu.