JAKARTA, KOMPAS.com - Hingga akhir tahun 2024, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 14,68 triliun,

Dalam paparannya di Kementerian Dalam Negeri, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 145.796 unit rumah.

Dari total seluruh jenis rumah yang dibangun, akan ada 7.645 unit rumah susun, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp 10,128 triliun.

Sementara itu, jenis rumah khusus akan dibangun 2,732 unit rumah dan telah disiapkan dana sebesar Rp 986 miliar.

Bagi rumah swadaya, telah disiapkan dana sebesar Rp 3,005 triliun untuk pembangunan 135.319 unit rumah.

Kementerian PKP juga memfasilitasi pembangunan 20.850 unit rumah umum dan komersial dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 189 miliar.

Biaya dukungan manajemen yang disediakan untuk mendukung seluruh program pembangunan perumahan ini adalah sebesar Rp 372 miliar.

Sebagai informasi, anggaran untuk Kementerian KKP tahun 2024 ini telah dialokasikan sejak masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mengurangi backlog perumahan di Indonesia, pada tahun 2025 mendatang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendapatkan dana sebesar Rp 5 triliun.

Jumlah tersebut telah ditetapkan oleh DPR ketika Kementerian PKP masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan 37.431 unit rumah.

Jenis rumah yang akan dibangun pun beragam mulai dari rumah susun (rusun), rumah khusus (rusus), rumah swadaya, serta rumah umum dan rumah komersial.

“Tahun 2025, akan dibangun 2.777 unit rumah susun dengan alokasi anggaran Rp 3,53 triliun,” ungkap Menteri PKP dalam rapat bersama Kementerian Dalam Negeri, Kamis (7/11/2024).

Kemudian untuk rumah khusus, target rumah yang akan dibangun adalah 365 unit dengan topangan anggaran sebesar Rp 105 miliar.

Sementara itu, untuk rumah swadaya akan dibangun sebanyak 34.289 unit rumah dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 747 miliar.

Dari total anggaran yang didapatkan, Kementerian PKP juga akan membangun 10,550 unit rumah umum dan komersial, dengan total anggarannya Rp 121 miliar.

Untuk mendukung semua proses pembangunan hunian, juga telah dialokasikan dana sebesar Rp 575 miliar sebagai dukungan manajemen.

KOMPAS.com - Jadwal peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah rakyat yang menggunakan lahan sumbangan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalami perubahan.

Semula, rencana groundbreaking rumah di Tangerang ini akan berlangsung pada 10 November, tetapi kini maju menjadi Jumat (1/11/2024).

Hal itu terungkap dalam Rapat Internal Kementerian PKP yang disiarkan dalam kanal YouTube Kementerian PKP pada Rabu (30/10/2024).

Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah mengatakan bahwa groundbreaking ini merupakan kegiatan pencanangan gerakan nasional gotong royong membangun rumah rakyat.

Rumah yang dibangun berupa rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan diberikan secara gratis.

Berdiri di atas lahan 2,5 hektar milik Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait, tetapi yang membangun rumah dari perusahaan lain.

"Tanggal 1 (November) tinggal teknisnya saja. Jadi ini intinya cuma pencanangan, soal perizinan dan sebagainya nanti akan menyusul," ujar Fahri.

Menteri PKP Maruarar Sirait menambahkan, acara groundbreaking rumah di Tangerang diharapkan bisa menjadi percontohan bagi pengembang-pengembang swasta.

"Acara hari Jumat itu kita akan menggerakkan gerakan gotong royong, bukan cuma seremonial saja," ucapnya.

Secara khusus, ia pun meminta agar para developer-developer besar diundang menghadiri acara tersebut. Supaya mereka tergerak hatinya dan berkenan melakukan hal yang sama.

"Developer besar tolong diundang, karena saya harap gerakan ini dimulai developer-developer besar dulu," pungkas Ara.

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku menemukan data terkait banyaknya unit rumah susun (rusun) yang telah dibangun Pemerintah tidak berpenghuni alias kosong.

Ara, sapaan akrabnya, mengatakan, salah satu contoh rusun yang belum dimanfaatkan secara maksimal ialah Rusun Pasar Rumput di Jakarta Selatan.

Salah satu pemicunya karena harga sewa Rp 3,5 juta per bulan, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sulit untuk menjangkaunya.

"Ngeri, padahal setiap unit 2 kamar, ada AC, dan kondisinya baik," ujar Ara dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah pada Senin (28/10/2024) dikutip dari kanal Youtube Kementerian PKP.

Untuk itu, ia telah meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yakni Perumda Pasar Jaya selaku pengelola rusun untuk menurunkan harga sewa rusun menjadi Rp 1,25 juta per bulan.

Selain itu, juga meminta agar 400 korban kebakaran di Manggarai bisa menempati Rusun Pasar Rumput secara gratis hingga satu tahun ke depan.

Selain Rusun Pasar Rumput, Politikus Partai Gerindra itu juga menemukan terdapat rusun di Batang yang jumlah penghuninya masih sedikit.

"10 tower, penghuninya baru dua tower, ngeri negara ini," ucapnya.

Kemudian, terdapat rusun di Rancaekek, Bandung, yang telah dibangun oleh Pemerintah juga tidak berpenghuni.

"Ada dua tower sudah jadi, tidak dihuni. Bagaimana kita mau urus rakyat dengan kenyataan-kenyataan seperti ini?," katanya.

Dengan adanya fenomena ini, Ara menilai bisa segera membagikan rumah untuk masyakarat yang kurang mampu dan membutuhkan.

"Dengan anggaran terbatas, saya mesti kreatif. Kalau saya bangun dulu baru urus rumah rakyat, saya baru bisa bagi-bagi satu tahun lagi, tapi dengan begini, mulai minggu depan sudah bisa bagi-bagi," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rumah susun seharusnya direncanakan dan dibangun di titik Transit Oriented Developmentatau TOD. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses angkutan massal perkotaan.

"Pak Presiden Jokowi dan diteruskan oleh Presiden terpilih mengonsepkan bahwa di titik-titik TOD itu seyogyanya direncanakan dan dibangun rumah susun," ujar Budi saat pidato di acara Peresmian Peningkatan Standar Pelayanan Minimum Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Sebagai informasi TOD merupakan pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta dekat dengan pelayanan angkutan umum ke seluruh kota.

Menurut Budi, skema TOD saat ini telah menjadi sebuah keharusan karena kawasan tersebut menjadi titik pertemuan antara moda transportasi pertama (first mile) dan transportasi terakhir (last mile). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpindah antar moda transportasi dengan lebih mudah dan efisien.

"Dari rumah sampai ke stasiun tidak kesulitan dan tidak membuat parkir terlalu banyak," ujarnya.

Dengan adanya skema ini, Budi juga berharap masyarakat dapat berpindah dengan menggunakan angkutan massal, salah satunya KRL. Apalagi, sektor transportasi menurut Budi juga dikembangkan dengan angkutan massal lain seperti MRT, LRT, dan Trans Jakarta. "Ada konsep yang harus kita lakukan dengan konsisten, yaitu TOD, supaya pergerakan manusia itu semakin efisien," katanya.

Sebelumnya, Budi meresmikan peningkatan standar pelayanan minimum di Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, pada Sabtu 12 Oktober 2024. Menurutnya langkah ini adalah bentuk fokus pemerintah pada kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan.

"Pak Presiden Jokowi ingin sekali bahwa ketergantungan dengan mobil pribadi itu harus ditinggalkan," ujar dia.

Jakarta, Investor.id- Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) menemui pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menjelaskan status dan aliran dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) warga rumah susun/apartemen sampai akhirnya dibelanjakan.

Menurut ketua Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta, pihaknya merasa lega setelah beraudiensi di Kantor Ditjen Pajak, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Delegasi P3RSI diwakili oleh sekitar 25 pengurus dan anggota DPP, sedangkan Ditjen Pajak diwakili dari Direktorat Peraturan PPN, Direktorat Peraturan PPh, dan Direktorat P2Humas, termasuk Muh. Tunjung Nugroho, Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Adjit, P3RSI juga menjelaskan posisi dan fungsi badan pengelola, baik yang dibentuk sendiri, maupun yang ditunjuk PPPSRS.  Hasilnya pihak Dirjen Pajak dapat memahami dan berjanji akan menyampaikan penjelasan P3RSI kepada pimpinannya.

”Kami sangat berterima kasih atas sambutan Pak Tunjung dan jajaran pegawai Ditjen Pajak yang menerima kami dengan baik. Dalam pertemuan itu kami berdiskusi untuk mencari jalan terbaik, tidak hanya bagi warga rumah susun, tapi juga untuk kepentingan negara secara umum,” kata Adjit dalam siaran pers DPP P3RSI, Kamis (3/10/2024).

Dia mengatakan, dalam kesempatan itu pihaknya menjelaskan bahwa pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) merupakan amanah UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun untuk mengurusi pengelolaan Benda Bersama, Tanah Bersama, dan bagian bersama. Dan untuk mengelolanya, PPPSRS dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola profesional.

”Untuk mengelola dan merawat gedung serta berbagai fasilitasnya, tentunya dibutuhkan biaya besar. Sesuai amanat undang-undang biaya pengelolaan tersebut akan ditanggung renteng oleh pemilik dan penghuni rumah susun secara proporsional, dalam bentuk IPL yang merupakan dana urunan warga dan ditampung di rekening PPPSRS, seperti layaknya RT/RW,” kata Adjit.

Adjit menjelaskan, penentuan besaran IPL (per meter per segi) itu ditentukan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) PPPSRS. Berapa dana urunan (IPL) itu disesuaikan dengan rencana anggaran program kerja tahunan. Setelah itu baru berapa besaran IPL itu diputuskan. Jadi sejak awal PPPSRS memang tidak cari untung dari IPL.

Dana IPL itu lalu ditampung dalam rekening PPPSRS, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pembiayaan pengelolaan dan perawatan gedung. Sehingga dalam kegiatan penampungan dana IPL dari warga ke PPPSRS itu tidak ada pelayanan jasa di situ. Karena itu, sudah seyogyanya IPL tidak dikenakan PPN. Dengan kata lain tidak memenuhi unsur pertambahan nilai.

”Kami bersyukur, hal ini dapat dipahami oleh Dirjen Pajak. Karena setelah itu, IPL digunakan untuk membayar vendor kebersihan, jasa security, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Itu memang harus dikenakan pajak. Itu sudah kami lakukan,” jelasnya Adjit.

Respons positif

Sementara itu, Ketua PPPSRS Kalibata City, Musdalifah Pangka yang juga hadir dalam audiensi, mengapresiasi Ditjen Pajak yang mau menampung aspirasi warga rumah susun (rusun). Apalagi Kalibata City yang jumlah unitnya sekitar 13 ribu itu merupakan rusun subsidi.

“Selain pemilik, banyak juga penyewa yang tinggal di apartemen Kalibata City dengan alasan agar lebih hemat, karena kantornya di tengah kota Jakarta. Daripada mereka cicil rumah di Bogor atau Tangerang, dimana biaya transportasinya lebih mahal. Hingga kasihan kalau mereka ada tambah pajak (PPN) dari IPL,” jelas Musdalifah.

Dia berharap, pemerintah dapat meninjau ulang kebijakannya, khususnya terkait dengan IPL rumah susun/apartemen terkena PPN, supaya kehidupan harmonis  yang dapat meningkatkan produktifitas warganya dapat meningkat. Pada gilirannya akan memberikan kontribusi perekonomian masyakarat, terutama penyerapan tenaga kerja warga sekitar.

”Saya pribadi berterima kasih kepada Dirjen Pajak, khususnya Pak Tunjung yang mau mendengar keluh kesah kami. Beliau dan jajarannya juga sudah mendapatkan informasi lengkap dari P3RSI. Bagaimana proses (hubungan) yang terjadi antara penghuni dan PPPSRS, baik secara regulasi, maupun faktual di lapangan,” katanya.

Dalam pertemuan itu, kata Musdalifah, disimpulkan sementara bahwa pemilik dan penghuni itu satu tubuh dengan PPPSRS, atau satu kesatuan. Walau tak sama persis, tapi mirip dengan RT/RW dengan warganya.

”Selama ini ada pandangan bahwa PPPSRS memberikan jasa kepada pemilik dan penghuni, padahal setelah dijelaskan ternyata tidak jasa yang diberikan di situ. Yang ada adalah dari vendor kepada pemilik/penghuni melalui PPPSRS. Jadi para vendor memberi jasa kepada penghuni, tapi melalui PPPSRS dimana dananya himpun oleh PPPSRS,” pungkasnya.

Menurut Musdalifah, Ditjen Pajak minta warga rumah susun/apartemen tidak perlu khawatir, yang penting komunikasi dengan Ditjen Pajak terus dilakukan untuk mencari solusi terbaik terkait masalah IPL ini. Masalah ini akan hold dahulu untuk dikaji lebih lanjut. 

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) tak segan-segan melaksanakan aksi demonstrasi di depan Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Hal ini merupakan imbas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen-12 persen atas Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) rumah susun (rusun) maupun apartemen.

"Setelah ini, apa tanggapan dari pemerintah tentang pajak ini yang kita keluhkan, tadi kan saya sudah bilang bisa saja kami turun ke jalan," tegas Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta usai konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Adjit mengungkapkan, para penghuni rusun maupun apartemen merasa keberatan atas adanya wacana kebijakan tersebut.

Menurutnya, fenomena outstanding (penunggakan) pembayaran IPL atas rusun maupun apartemen saja banyak atau jumlahnya mencapai 5 persen hingga 6 persen.

"Misalnya dalam 1.000 unit, yang bayarnya enggak sampai 100 persen. Kalau kita tagih mereka lagi dengan PPN, waduh lalu siapa yang mau bayar PPN kalau mereka enggak bayar, taruhlah 5 persen enggak bayar, siapa yang mau tanggung?," tambahnya lagi.

Sebagai informasi, IPL adalah suatu kegiatan atau jasa di bidang pelayanan sosial mengenai pengelolaan lingkungan bagian bersama yang dilakukan pada suatu kawasan rumah susun yang dilakukan oleh Perkumpulan Penghuni.

Sehingga, kegiatan tersebut sama dengan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan di dalam unit.

Untuk di dalam unit dapat dilakukan secara internal oleh pemilik unit. Sedang untuk bagian bersama perlu dikelola secara bersama dalam bentuk Perhimpunan Penghuni.

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan telah menyelesaikan pembangunan rumah susun (rusun) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Semarang, dan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah.

Pembangunan rusun tersebut dilaksanakan melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa III pada tahun 2022, dan telah selesai pada tahun 2023.

Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto menjelaskan, kedua rumah susun tersebut saat ini telah dihuni 100 persen oleh para penerima manfaat dan dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kota Surakarta.

Untuk rusun yang berada di Semarang, pengelolaannya melalui Badan Pengelola UPTD Rumah Susun Sewa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang.

Sementara untuk rusun yang berada di Surakarta, pengelolaannya melalui UPT Rumah Sewa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Surakarta.

Lanjut Iwan, BP2P Jawa III telah melakukan penilaian bangunan bagi kedua rumah susun tersebut.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan pada 30 Mei 2023, bangunan Rusun MBR Pemerintah Kota Semarang memperoleh nilai 85,15 atau sangat baik. Sedangkan, hasil penilaian bangunan untuk Rusun MBR Pemerintah Kota Surakarta yang telah dilakukan pada 25 Juli 2023, memperoleh nilai 85,50 atau sangat baik.

"Sehingga, kedua rumah susun ini layak untuk diresmikan," imbuhnya dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (23/9/2024).

Kepala BP2P Jawa III Syamsiar Nurhayadi menambahkan, Rusun MBR Pemerintah Kota Semarang mulai dibangun pada 25 Agustus 2022 dan selesai pada 4 April 2023. Konstruksinya dilakukan oleh PT Insan Pesona dengan nilai kontrak sebesar Rp 16,73 miliar.

Sedangkan untuk Rusun MBR Pemerintah Kota Surakarta mulai dibangun pada 28 September 2022 dan selesai pada 7 Juli 2023. Konstruksinya dilakukan oleh PT Matra Kosala Digdaya dengan nilai kontrak sebesar Rp 17,36 miliar.

Kedua rusun ini didesain memiliki satu tower setinggi tiga lantai. Terdiri dari 44 unit hunian bertipe 36, dengan kapasitas 176 orang.

"Untuk status serah terima aset bagi Rusun Pemerintah Kota Semarang, saat ini sedang dalam proses BAST dan Naskah Hibah. Sedangkan, untuk Rusun Pemerintah Kota Surakarta sedang dalam proses Persetujuan Hibah di Kementerian Keuangan," terang Syamsiar.

Pembangunan kedua Rusun MBR ini telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas umum dan sarana prasarana pendukung. Diantaranya, Ruang Terbuka Hijau, Lansekap, Ramp Difabel, Ruang Serbaguna, Lobby, Mushola, hingga Tempat Bermain Anak.

KOMPAS.com - Pembangunan rumah susun (rusun) bagi mahasiswa di Institut Tazkia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sudah selesai.

Bahkan, rusun itu telah diresmikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada Sabtu (21/9/2024).

"Semoga rusun ini bisa memberikan banyak manfaat bagi mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di kampus ini," ujar Basuki dikutip dari laman Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

Menteri PUPR menerangkan, pihaknya sudah membangun sebanyak 357 tower rusun di Jawa Barat. Baik untuk ASN, POLRI, TNI, Peserta Didik Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama (LPKB).

Namun demikian, baru pertama kali ini dirinya melaksanakan peresmian rusun untuk mahasiswa.

"Dari 357 tower rusun di Jawa Barat baru ini rusun yang saya resmikan karena biasanya yang meresmikan Presiden Joko Widodo. Aset Rusun ini juga akan diserahterimakan pengelolaannya dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR kepada pihak Yayasan Tazkia," katanya.

Pada kesempatan itu, Menteri PUPR juga berharap rusun yang juga merupakan apartemen mahasiswa itu dapat menambah semangat mahasiswa untuk belajar giat.

Apalagi pemerintah telah membangunkan rusun sebagai tempat tinggal mahasiswa lengkap dengan furnitur sehingga mereka lebih fokus dalam menuntut ilmu.

"Ini (pembangunan rusun) menggunakan uang negara APBN bukan uang Basuki dan harus dipertanggungjawabkan betul dengan sebaik-baiknya. Caranya dengan memelihara barang milik negara ini dengan baik. Hanya dengan ini kita bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bertanggung jawab secara akuntabilitas dan kredibilitas dengan memanfaatkan dan menggunakan barang milik negara," harapnya.

Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto menambahkan, pembangunan rusun merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada sebagai tempat tinggal atau hunian.

Saat ini pembangunan di lingkungan pendidikan juga diperlukan untuk mendorong agar generasi muda Indonesia terbiasa hidup di hunian vertikal dan diharapkan dapat belajar menuntut ilmu dengan baik.

“Kami ingin menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan akademik dan sosial mahasiswa. Rusun tersebut dibangun lengkap dengan meubelair dan fasilitas pendukung lainnya seperti tempat tidur susun dan lemari pakaian. Jadi para mahasiswa tinggal masuk membawa pakaian dan belajar dengan fokus,” terangnya.

Pembangunan Rusun Institut Tazkia, katanya, merupakan salah satu wujud dukungan bagi para peserta didik untuk mendapatkan fasilitas hunian yang layak serta mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar.

Selain dimanfaatkan sebagai unit hunian pada lantai 2 sampai dengan 8, khusus untuk lantai 1 dimanfaatkan sebagai ruang serbaguna seperti ATM gallery, food court, klinik, mini market.

Selain itu juga dilengkapi lift penumpang sebanyak dua unit dengan kapasitas angkut masing-masing 10 orang atau 800 kg dan lift barang sebanyak satu unit dengan kapasitas 1.125 kg.

Lantai roof top dilengkapi dengan reservoir berkapasitas 24 meter kubik untuk mencukupi kebutuhan air harian penghuni rumah susun, serta terdapat ruang olahraga seluas 270 meter persegi.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa II, Noviza Dwiarti Arsyad Temenggung didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Rizaldi menjelaskan, pembangunan Rusun Institut Tazkia ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, BP2P Jawa II. Lokasi pembangunan Rusun berada di Jl. Ir. H. Juanda Kelurahan Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor.

Berdasarkan data Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Barat, Rusun Institut Tazkia Cendekia Bogor dibangun dengan mekanisme Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract/MYC) Tahun 2021-2022 dengan item pekerjaan struktur, arsitektur, dan MEP serta terdiri dari satu tower setinggi delapan lantai yang terdiri atas 28 unit barak dengan kapasitas total 420 orang

"Kementerian PUPR juga telah melengkapi Rusun ini dengan fasilitas dasar seperti listrik, air bersih serta ruang pengelola, klinik serta mini market dan ATM Center. Guna mendukung pemanfaatan energi matahari menjadi energi listrik juga dipasang solar panel di bagian atap gedung," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Tazkia Cendekia, Prof. Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec menyampaikan, adanya rusun ini bisa menjadi tempat tinggal atau Apartemen Mahasiswa Institut Tazkia sehingga mereka yang berasal dari luar kota bisa tinggal di sini.

Saat ini, imbuhnya, mahasiswa yang berminat tinggal di Rusun ini sangat banyak. Untuk itu, pihaknya siap membentuk tim untuk mengelola rusun.

"Rusun ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami sehingga mereka bisa belajar dengan baik. Kami hanya bisa berterima kasih san mendoakan yang terbaik atas dukungan pembangunan Rusun dari Kementerian PUPR," pungkasnya.

Pemerintah resmi kembali menerapkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian properti berupa rumah dan rumah susun. Hal itu tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 tahun 2024.

Aturan yang berisi tentang insentif Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 ini diteken pada 11 September 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatii.

Pada Pasal 7 aturan itu disebutkan insentif ini diberikan 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak sampai dengan Rp 2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp 5 miliar. PPN DTP 100% diperpanjang hingga Desember 2024.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa pajak September 2024 sampai dengan masa pajak Desember 2024," bunyi pasal 7 ayat 2.

Ada pun yang dimaksud masa pajak September 2024 merupakan jangka waktu PPN terutang mulai 1-30 September 2024.

Sebelumnya, insentif PPN DTP 100% hanya berlaku hingga Juni 2024. Setelah itu, pada Juli-Desember 2024 berlaku PPN DTP 50%.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan perpanjang insentif PPN DTP 100% sampai Desember 2024 sudah melalui persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan aturannya sedang disiapkan oleh Kementerian Keuangan.

"Atas persetujuan Bapak Presiden dalam rapat yang lalu, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan, di mana insentif PPN DTP akan diberikan sebesar 100%, ini sampai dengan bulan Desember 2024, di mana PMK-nya akan disiapkan oleh ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati)," ujar Airlangga kepada wartawan usai acara Dialog bertajuk "Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045" Selasa (27/8/2024).

Jangan Mudah Percaya Brosur! Pengamat Imbau Cek Lokasi Sebelum Beli Properti

Jangan Mudah Percaya Brosur! Pengamat Imbau Cek Lokasi Sebelum Beli Properti

Sebanyak 47 tower rumah susun yang menjadi hunian pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan selesai Desember mendatang. Saat ini baru ada 12 dari 47 tower yang siap huni.

Kepala Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR Danis Sumadilaga mengatakan langkah selanjutnya dalam pembangunan IKN jangka pendek, yakni menyelesaikan infrastruktur dasar, seperti jalan, bendungan, kantor, hingga hunian. Untuk hunian ASN di IKN, Danis menyebut pihaknya memperkirakan sebanyak 21 tower hunian selesai pada September. Secara keseluruhan, dia menyebut 47 tower itu rampung pada Desember mendatang.

"Tahapan pembangunan selanjutnya menyelesaikan yang ini, misalnya hunian apartemen ASN, kan kita punya target 47 (tower) sekarang baru sekitar 12 (tower). Nah tapi bulan September Oktober ini sekitar 21 (tower), bulan November (atau) Desember kita bisa selesai 47 (tower)," kata Danis dilansir dari akun Youtube KemenPUPR, Senin (16/9/2024).

Pada kesempatan yang sama, Danis menjelaskan pembangunan di IKN serba digitalisasi, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemanfaatan. Misalnya di tahap perencanaan, pihaknya menggunakan teknologi building information modelling (BIM). Teknologi itu memudahkan pihaknya untuk mengoreksi maupun mengubah. Selain itu, dia bilang pembangunan IKN menggunakan bahan ramah lingkungan, termasuk penggunaan semen.

"Kemudian juga kita menggunakan dari segi proses, misalnya kita pemadatan memakai intelligent compaction. Kalau gedung sudah jadi semuanya, kita menerapkan building green dan spot, menggunakan teknologi integrated building management system. Karena kita berbicara masa depan, jadi kita menggunakan teknologi," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan sebanyak 560 unit sudah siap dihuni untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas ke Ibu Kota Nusantara. Hal itu disampaikannya saat melakukan peninjauan hunian ASN usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna.

Pria yang akrab disapa Anas mengatakan setiap unit hunian ASN di IKN memiliki 1 kamar mandi dan 3 kamar. Di mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi. Selain itu, ada juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan ruang cuci piring. Huniannya pun menerapkan smart home system, di mana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.

"Sekarang sudah ada 560 unit yang sudah siap, dan Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital dan kualitasnya juga baik untuk ASN," kata Anas dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa Wisma Atlet nantinya tidak akan sepenuhnya digunakan sebagai rumah susun (Rusun) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Dia menjelaskan, nantinya rusun tersebut juga akan diperuntukkan bagi masyarakat umum atau dikomersialkan sebagian.

“Itu rencananya kira-kira 50% untuk komersial, yang 50% untuk ASN,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Rabu (28/8/2024).

Basuki menjelaskan, keputusan tersebut diambil guna menyiasati beban biaya subsidi pemeliharaan Wisma Atlet ke depan. Sehingga, diharapkan akan menekan tanggungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Nantinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum pengoperasian Wisma Atlet sebagai rusun.

“Ini lagi disiapkan, Inpresnya mungkin September ini [keluar]. Itu di Setneg yang menyiapkan karena itu kan asetnya Setneg,” imbuhnya.

Adapun saat ini, Wisma Atlet tengah dilakukan renovasi kawasan sebelum sepenuhnya dialihfungsikan sebagai hunian vertikal bagi ASN dan komersial.

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.

Apabila telah sepenuhnya rampung, nantinya Wisma Atlet tersebut akan dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) PPK yang berada di bawah naungan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan proses renovasi Kawasan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, akan rampung pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Zainal Fatah, menuturkan hal itu dilakukan dalam rangka merealisasikan perubahan fungsi Wisma Atlet Kemayoran dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 menjadi rusun.

“Tahun ini selesai [renovasinya], insya Allah selesai lah,” kata Zainal saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Adapun, lingkup renovasi yang saat ini tengah dikerjakan sebatas memastikan sejumlah sarana dan prasarana di Wisma Atlet kembali berfungsi secara optimal usai digunakan menjadi RS Darurat pada beberapa waktu lalu.