Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendatangi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk membahas tentang hasil pendataan status tanah yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan rumah layak huni untuk rakyat.

"Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan Program 3 Juta Rumah dan tentunya hal mendasari adalah tanah. Kami ingin tanah untuk lokasi pembangunan rumah ini gratis dan tentunya Kementerian ATR yang tahu datanya di mana saja," ujar Maruarar dalam keterangan tertulis, Rabu, 6 November 2024.

Ara menjelaskan, pihaknya ingin agar dalam penyelenggaraan pembangunan 3 Juta Rumah ini bisa dilaksanakan dengan efisien dan menggandeng semua pihak. Adanya kerjasama dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga dan mitra kerja secara bergotong royong tentunya pembangunan rumah bisa terlaksana dengan baik di lapangan.
"Anggaran perumahan yang kami miliki memang terbatas tapi tidak membuat kami menyerah. Sudah banyak teman-teman pengusaha yang siap menyediakan tanah dan membangun rumah untuk rakyat," kata Ara.

Menteri PKP juga berharap Menteri ATR/BPN dapat mengumumkan data serta lokasi - lokasi tanah yang bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah. Dengan adanya tanah yang clean and clear dan sesuai peraturan tentunya dapat mengurangi biaya pembangunan rumah.

Baca juga: Pemerintah Bangun 250 Rumah Gratis di Tangerang, untuk Siapa?

"Harga tanah itu sekitar 30 hingga 40 persen biaya pembangunan rumah. Kami berharap jika jaman Presiden Jokowi bisa membagikan sertifikat tanah maka Presiden Prabowo Subianto bisa bagi tanah dan rumah untuk rakyat. Terimakasih atas dukungan Menteri ATR/BPN yang langsung bergerak dan mendata tanah yang ada untuk mendukung 3 Juta Rumah," jelas dia.

Menurut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, perumahan dan pertanahan ini sangat terkait dan dengan kolaborasi kedua kementerian maka program 3 Juta Rumah harus bisa dijalankan sebaik mungkin.

"Topik yang dibahas pasti tentang tanah. Meskipun Pak Ara belum ngomong tapi kita sudah tahu maksudnya ke sini," ungkap dia.

Menteri ATR menyatakan, pihaknya telah memiliki data lahan seluas 1,3 juta hektar yang memiliki potensi sebagai lahan pembangunan.

"Untuk saat ini ada potensi lahan seluas 1,3 juta hektar yang telah didata. Untuk kawasan perumahan dan kawasan permukiman sudah diidentifikasi di Mojokerto 151 hektar di kawasan industri dan kondisi lahannya premium dan 6,9 hektar di Tangerang, Banten. Tinggal nanti diverifikasi lokasi desa dan lokasinya pastinya biar cetha (jelas)," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku telah menerima telepon dari salah seorang pengusaha yang mau mengalokasikan tanah seluas 1 hektare di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun rumah dalam rangka Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

"Barusan saya ditelepon, ada yang mau siapkan tanah di Palangkaraya, saya terima, sebanyak 1 hektare, staf saya juga laporan dari Kalbar (Kalimantan Barat), ada yang menyiapkan, jadi gerakan ini seikhlasnya," kata Ara di Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

Ara berharap Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah untuk Rakyat bisa didukung oleh para pelaku usaha, atau unsur lain dalam rangka penyediaan rumah kepada masyarakat. Caranya bisa memberikan lahan kepada pemerintah, untuk dibangun rumah oleh para developer.

"Mau seribu meter, 2 ribu meter, silakan, jadi ini tidak ada batasan, dari kita untuk kita. Ini bukan waktunya kita basa-basi gotong royong, tapi tidak pernah jalan," tuturnya.

Ara menyebut metode menerima pemberian hibah, hadiah, dan semacamnya dari para pelaku usaha atau masyarakat telah dibicarakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Menurutnya, BPKP relatif menerima metode semacam ini atas dasar pemenuhan kebutuhan papan masyarakat.

"Kemarin saya ke BPKP, dari pengusaha tanah, yang bangun pengusaha, isinya pengusaha, boleh tidak? Pak BPKP bilang, silakan, bagaimana tepat sasaran, nanti kita bicarakan," ujar Ara.

(Febrina Ratna)

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal menggandeng bos properti Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Aguan menghadirkan rumah rakyat di wilayah Tangerang.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut, nantinya pihaknya bakal secara sukarela memberikan lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di Tangerang. Kemudian, ASG bakal menggarap properti beserta isinya sebagai komitmen memuluskan program tiga juta rumah.

“Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,” ujarnya di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Jakarta, Senin (28/10) malam.

Di samping itu, Ara juga turut menjelaskan tentang berbagai rencana dan kondisi serta alokasi anggaran APBN yang tersedia untuk program perumahan di Indonesia saat ini.

Dia juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Salah satunya, bisa diwujudkan lewat program CSR.

Pasalnya, lanjut Ara, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industri – industri lainnya sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.

“Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun). Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain nggak? atau mau dijual juga nggak? ya saya maunya rumahnya gratis dikasih aja buat rakyat. Bisa saja besok di lokasi lain perusahaan lain seperti Intiland atau lainnya juga bisa bantu rumah,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan.

Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

“(Bantuan rumah) macam-mavam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” pungkasnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, bank tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah rakyat. Sebab, ketersedian lahan menjadi faktor penting untuk membangun lebih banyak hunian.

"Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Menurut Maruarar, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta. Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP, kata dia, nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses Pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

"Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan, pembangunan 3 juta rumah program Prabowo-Gibran, tidak seluruhnya mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Namun, akan dikerjasamakan dengan para pelaku usaha untuk membangun banyak hunian.

"Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah telepon teman-teman saya, pengusaha, juga bisa membantu," ujarnya pada acara Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Senada, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menyatakan ada tiga negara yang siap menjadi penyandang dana untuk membiayai sektor perumahan di Indonesia.

Hashim menyebutkan negara tersebut antara lain Uni Emirate Arab (UEA), Qatar, dan China. Ketika negara tersebut sudah sempat ditemui Hashim dan berkomitmen untuk membiayai pembangunan rumah, termasuk dalam program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

"Kita tarik investasi dari beberapa negara, untuk perumahan, saya bisa melaporkan bahwa saya sudah bertemu dengan pemerintah UEA, dia tertarik untuk membiayai perumahan, kemudian ada Qatar, dan dari China," ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Ketua Satgas Perumahan Tim Transisi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan membangun 15 juta rumah rakyat.

Hashim menyebut 15 juta rumah tersebut ditargetkan rampung dibangun pada periode pertama pemerintahan Prabowo-Gibran. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap.

Dalam satu tahun akan berdiri setidaknya 3 juta rumah rakyat yang terdiri dari 2 juta rumah dibangun di wilayah pedesaan dan 1 juta sisanya dibangun di wilayah perkotaan.

"Setelah kita pelajari, kita perlu besar besaran. Ternyata setelah kita pelajari bukan 3 juta (satu periode) tapi kita mau bikin 3 juta setiap tahun. Itu artinya 15 juta satu periode. Kalau Pak Prabowo 10 tahun (menjabat), maka 30 juta rumah yang dibangun," kata Hashim dalam acara Executive Dialogue Propertinomic Real Estate Indonesia (REI) yang digelar di Jakarta pada Kamis (10/10/2024),

Hashim menyebut target tersebut harus dipasang setinggi mungkin. Itu lantaran penyediaan rumah sama pentingnya dengan program makan bergizi gratis. Ia bahkan menyebut dengan rumah yang layak, maka bisa mencegah terjadinya stunting.

"Masalah stunting bukan hanya karena gizi buruk, itu juga karena lingkungan. Dan kalau anak kecil ini hidup dalam suasana dan lingkungan yang tidak sehat, minum air kotor, mandi dengan air kotor, maka terjadi stunting. Kalau mau berantas stunting tidak hanya makan bergizi tapi juga rumah yang layak," tuturnya.

Untuk diketahui, program 3 juta rumah telah dijanjikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Rencananya, program ini akan dikerjakan oleh kontraktor lokal baik yang masih kecil maupun yang besar. Adapun rumah rakyat akan dibangun dengan desain yang menyesuaikan kearifan lokal.

(Febrina Ratna)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dihadapkan dengan masalah backlog rumah yang mencapai 9,9 juta.

Direktur Utama PT Jababeka (Persero) Tbk Setyono Djuandi (SD) Darmono berpendapat, pemerintah salah konsep dalam menangani masalah ini.

Alih-alih mendorong masyarakat untuk membeli rumah, pendiri perusahaan properti raksasa tanah air ini mengusulkan agar pemerintah membangun rumah rakyat untuk disewakan.

"Jadi rakyat kita yang masih belum mampu beli rumah, sudah mampu untuk sewa. Jadi yang diperlukan oleh rakyat kita itu adalah Hak Pakai, bukan Hak Milik. Nah pemerintah approach-nya adalah selalu dijual kepada yang belum punya kemampuan," ucapnya dalam media gathering di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Di sisi lain, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah berpendapat bahwa bila masyarakat seterusnya menyewa, maka bisa dikatakan tidak ada perbaikan ekonomi dan kesejahteraan.

"Kalau sewa seumur hidup berarti tidak ada perbaikan ekonomi, perbaikan kesejahteraan," katanya saat ditemui dalam Rakernas Apersi 2024 di Hotel Pullman Central Park, Grogol, Jakarta Barat pada Selasa (23/7/2024).

Sebagai solusi, Junaidi mengusulkan konsep rent to own(RTO) untuk semakin digencarkan guna mengurangi backlog rumah.

Lewat RTO, masyarakat bisa menyewa rumah terlebih dahulu untuk kemudian menjadi pemilik dengan sejumlah syarat dan ketentuan.

"RTO itu sebenarnya mengatasi masyarakat yang non-bankable. Sewa dulu, kalau lancar sampai pada periodenya, lunas, (menjadi) miliknya," tuntas Junaidi.