Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jumat (8/11).

Dalam pertemuan tersebut, Maruarar menyampaikan usulan skema untuk menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil.

Pria yang akrab disapa Ara tersebut menjelaskan skema yang dapat berperan menurunkan harga rumah untuk rakyat kecil. Salah satunya mengupayakan harga tanah yang murah atau gratis yang bisa didapat dari berbagai sumber seperti tanah sitaan koruptor, aset negara yang tidak termanfaatkan, tanah wakaf, donasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

"Dengan lahan yang murah atau gratis, maka dapat menurunkan harga rumah karena tidak ada biaya pengadaan lahan, sehingga harga yang disampaikan untuk rumah rakyat hanya dihitung dari biaya konstruksi," kata Ara.

Ara mengungkapkan, hal penting lainnya ialah insentif pajak untuk pembangunan rumah bagi rakyat dengan dukungan penghapusan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN), serta dukungan kemudahan perizinan dan pajak dari pemerintah daerah.

"Seperti yang sudah saya sampaikan dihadapan pimpinan pemerintah daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional, bahwa disepakati penghapusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dari pemda tingkat dua, percepatan penerbitan persetujuan bangunan gedung(PBG) menjadi hanya 10 hari, penyederhanaan persyaratan, dan kepastian waktu penerbitan izin," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Menurutnya, pemerintah tinggal menyediakan kebijakan untuk mengimplementasikan ide tersebut.

“Tinggal bagaimana menyediakan berbagai payung hukumnya untuk mengimplementasikan semua ide yang ada," ujar Suahasil.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan kesiapan lahan untuk realisasi program pembangunan tiga juta rumah di perkotaan dan pedesaan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid mengungkapkan saat ini ada seluas 157 hektar lahan terlantar yang bisa ditindaklanjuti untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto itu. Dari jumlah itu, seluas 1,3 juta hektar bekas tanah Hak Guna Usaha (HGU) akan disiapkan dalam waktu dekat.

"Nanti akan dilihat dengan detail, apakah cocok atau tidak. Sehingga yang cocok berapa kami belum bisa umumkan, tim masih bekerja,” ucap Menteri Nusron dalam keterangan Rabu (6/11).

Nusron juga mengaku akan bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam menertibkan penataan ruang yang ada di perumahan dan kawasan pemukiman.

Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa setiap perumahan dan pemukiman harus menyediakan 40% fasilitias umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), seperti masjid, taman bermain, tempat olahraga, dan sebagainya.

“Kami akan mengusulkan dibentuk Satgas bersama untuk menertibkan tata ruang terutama di kawasan pemukiman dan perumahan," jelasnya.

Walau begitu, pihaknya menegaskan rencana pembentukan satgas tata ruang ini baru sekedar usulan dan akan di laporkan kepada Kepala Negara dalam waktu dekat.

"Bagaimana sistem pola kerjanya, menunggu kami lapor kepada Bapak Presiden," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) resmi melakukan groundbreaking proyek perdana program 3 juta rumah yang digelar di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

Dalam laporannya, groundbreaking pembangunan rumah susun gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group dan PT Bumi Samboro Sukses.

“Jadi tanahnya ini sebagian punya saya, sebagian punya perusahaan. Sebagai menteri harus memberi contoh gotong royong," kata Ara saat melakukan groundbreaking di Tangerang, Jumat (1/11).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas 2,5 ha.

Ara menjelaskan, rumah gratis yang dibangun sebanyak 250 unit dengan tipe 60/36 tersebut akan diperuntukkan untuk MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana menugaskan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) sebagai pemimpin pembiayaan sindikasi dalam program pembangunan tiga juta rumah.

Kedua bank tersebut akan bekerja sama untuk memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi masyarakat.

Pemilihan BTN sebagai salah satu pemimpin sindikasi didasarkan pada pengalaman panjang bank ini dalam penyaluran kredit di sektor properti. Sementara, BRI dipilih untuk mendukung BTN yang menghadapi keterbatasan likuiditas.

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengonfirmasi bahwa BTN telah mengusulkan kepada Satgas Perumahan untuk membagi penyaluran KPR subsidi dengan bank lain.

Ramon menyatakan bahwa BTN siap mendukung program ini karena memiliki pengalaman dalam Program Sejuta Rumah selama lima tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"BTN telah menguasai sekitar 80% pangsa pasar dari 300.000-400.000 unit KPR subsidi per tahun," ujar Ramon kepada KONTAN, Jumat (1/11).

Ramon menambahkan, untuk mendukung program tersebut, BTN akan mencari pendanaan dari berbagai sumber, termasuk dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta dana dari dalam dan luar negeri. Hal ini dilakukan mengingat rasio likuiditas BTN yang ketat, dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 96% pada Juni 2024.

Salah satu metode yang akan digunakan BTN untuk mendapatkan dana adalah sekuritisasi aset, yang bisa menarik minat investor asing. Selain itu, pemerintah baru juga direncanakan akan mengalokasikan dana investasi, meskipun belum ada informasi resmi lebih lanjut.

Dari sisi pasokan, BTN juga akan mendukung pengembang dengan menyediakan kredit konstruksi, baik untuk rumah tapak maupun rumah vertikal. Ramon menyebutkan bahwa dengan adanya program pembangunan perumahan ini, permintaan kredit konstruksi akan meningkat.

Sementara itu, BRI belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana penugasan ini. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan, menyatakan bahwa penugasan baru ini bergantung pada aturan program pemerintah.

Menurutnya, yang perlu diperhatikan bank adalah risiko kredit. Apabila risiko tersebut dapat diminimalisasi, program ini akan lebih bermanfaat bagi perbankan, terutama di tengah penurunan daya beli.

"Harapannya, jika ada kredit bermasalah dari program ini, pemerintah dapat menyediakan solusi yang jelas untuk meminimalisasi risiko bagi bank," kata Trioksa.

Trioksa juga menyebutkan bahwa pemilihan BRI sebagai mitra BTN tepat, karena BRI memiliki rasio LDR yang lebih longgar, yakni 89% per September 2024, dibandingkan BTN yang mencapai 96%.

Kolaborasi antara BTN dan BRI diyakini akan membantu kelancaran program tiga juta rumah, karena BTN memiliki pengalaman panjang di sektor pembiayaan perumahan, sementara BRI memiliki jaringan luas hingga ke daerah terpencil.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Minang, juga mengisyaratkan bahwa kedua bank ini akan memimpin pembiayaan sindikasi program tiga juta rumah.

Awalnya, Satgas mengusulkan agar BTN memimpin sindikasi, namun setelah bertemu dengan Presiden, Direktur Utama BTN menyarankan agar tugas tersebut dibagi dengan BRI.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID –JAKARTA. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, mengungkapkan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang diprakarsai oleh Presiden Prabowo Subianto akan membutuhkan dana yang sangat besar.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta pada Senin (4/11), Lasarus menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, anggaran untuk sektor perumahan telah menghabiskan dana sebesar Rp 119 triliun untuk pembangunan sekitar 2,17 juta unit rumah.

Ia menambahkan bahwa untuk membangun 3 juta rumah, diperlukan dana mencapai Rp 750 triliun. "Rp 750 triliun satu tahun, kita baru bicara uang mampu ngga kita siapkan Rp 750 triliun. Kemudian sumber daya manusianya gimana," ujarnya.

Lasarus juga menekankan bahwa membangun 3 juta rumah bukanlah hal yang mudah. Ia menghitung bahwa dalam satu tahun, Kementerian PKP harus mampu mendirikan sekitar 8.333 rumah setiap harinya.

"Tiga juta dibagi 360 (hari) saya pakai kalkulator tadi, berarti setiap hari itu harus jadi rumah 8.333 rumah," ungkapnya.

Lebih lanjut, Lasarus menyatakan pentingnya keterlibatan pihak swasta dalam proyek ini dengan cara yang terukur. Ia meminta Kementerian PKP untuk segera menyampaikan rancangan atau blueprint terkait program pembangunan 3 juta rumah.

"Kami tentu juga bertanggung jawab secara moral kepada pak Menteri dan kepada bangsa dan negara, karena anggaran bapak kami yang mengesahkan," tuturnya.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan rancangan program tersebut sebelum masa reses, yaitu pada 6 Desember 2024.

"Mudah-mudahan sebelum 6 Desember kami bisa menyampaikan blue print peta jalan yang diminta apa yang kami lakukan, dari mana, dan saya yakin itu ngga sempurna," tandasnya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan pengalihan sebagian subsidi energi yang tidak tepat sasaran menjadi angsuran rumah untuk program 3 juta rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya mengatakan bahwa dari kabar yang didengar, pengalihan tersebut masih sekedar wacana dan harus melalui proses panjang dan tidak mudah.

"Itu baru wacana, prosesnya panjang dan tidak mudah. Dan karena ini menyangkut hal yang vital dan sensitif, tentu harus melalui proses di DPR juga tentunya. Tidak hanya dengan kepres juga," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Menurutnya, pengalihan subsidi energi yang kurang tepat sasaran memang perlu dilakukan oleh pemerintah mengingat anggarannya yang cukup besar dalam APBN.

"Itu kan sebenarnya sudah jadi semacam masukan juga ya bahwa BBM selama ini kan begitu besar," katanya.

"Makanya kita memang berharap bahwa salah satunya kan untuk mengalihkan subsidi-subsidi yang kurang tepat ke pengembangan-pengembangan ataupun target-target yang memang sesuai dengan janji pak Prabowo kemarin, salah satunya 3 juta rumah," imbuh Bambang.

Sebagai informasi, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 204,53 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan bahwa pengalihan subsidi menandakan pemerintah akan memindahkan alokasi dana subsidi dari satu bidang ke bidang yang lain.

"Artinya ada keterbatasan anggaran sehingga harus memilih bidang atau sub bidang yang menjadi prioritas pemerintah," kata Ronny.

Dirinya khawatir apabila subsidi energi dialihkan ke sektor lain, maka akan berdampak terhadap harga-harga barang. Pasalnya, selama ini, BBM diperlukan sebagai pengendali harga sehingga sulit untuk melepaskan BBM dari subsidi.

"Jika subsidi dicabut, maka harganya akan naik. Lalu, biaya transportasi akan ikut naik dan biaya produksi juga akan ikut naik bagi produsen-produsen yang pabriknya menggunakan solar," jelasnya.

Tidak hanya itu, apabila kenaikan harga cukup signifikan maka daya beli masyarakat akan semakin tertekan yang ujungnya menekan pertumbuhan ekonomi.

"Alih-alih delapan persen, mempertahankan lima persenan saja akan semakin sulit," terang Roonny.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan bahwa pengalihan anggaran subsidi untuk membiayai program lain sangat mungkin untuk dilaksanakan.

Namun pemerintah perlu mencermati dahulu berapa besar nilai subsidi yang bisa dialihkan serta subsidi mana yang ingin dialihkan. Sejauh ini, kata Awalil, yang masih diwacanakan adalah perubahan skema yang direncanakan lebih bersifat langsung kepada penerima manfaatnya, belum terdapat pengurangan alokasinya

Kendati begitu, menurutnya pengurangan alokasi subsidi mesti memperhitungkan apakah akan mengurangi secara signifikan penerima manfaat.

Awalil melihat, masih ada ruang pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi namun mesti dilakukan secara selektif. Misalnya saja subsidi KUR yang dianggap tidak tepat sasaran dan tidak efektif dikaitkan dengan tujuannya.

"Untuk mengalihkannya juga perlu kajian yang dipublikasi luas," katanya.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan melakukan pengalihan sebagian subsidi energi yang tidak tepat sasaran menjadi angsuran rumah untuk program 3 juta rumah.

Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya mengatakan bahwa dari kabar yang didengar, pengalihan tersebut masih sekedar wacana dan harus melalui proses panjang dan tidak mudah.

"Itu baru wacana, prosesnya panjang dan tidak mudah. Dan karena ini menyangkut hal yang vital dan sensitif, tentu harus melalui proses di DPR juga tentunya. Tidak hanya dengan kepres juga," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Rabu (30/10).

Menurutnya, pengalihan subsidi energi yang kurang tepat sasaran memang perlu dilakukan oleh pemerintah mengingat anggarannya yang cukup besar dalam APBN.

"Itu kan sebenarnya sudah jadi semacam masukan juga ya bahwa BBM selama ini kan begitu besar," katanya.

"Makanya kita memang berharap bahwa salah satunya kan untuk mengalihkan subsidi-subsidi yang kurang tepat ke pengembangan-pengembangan ataupun target-target yang memang sesuai dengan janji pak Prabowo kemarin, salah satunya 3 juta rumah," imbuh Bambang.

Sebagai informasi, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 204,53 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita mengatakan bahwa pengalihan subsidi menandakan pemerintah akan memindahkan alokasi dana subsidi dari satu bidang ke bidang yang lain.

"Artinya ada keterbatasan anggaran sehingga harus memilih bidang atau sub bidang yang menjadi prioritas pemerintah," kata Ronny.

Dirinya khawatir apabila subsidi energi dialihkan ke sektor lain, maka akan berdampak terhadap harga-harga barang. Pasalnya, selama ini, BBM diperlukan sebagai pengendali harga sehingga sulit untuk melepaskan BBM dari subsidi.

"Jika subsidi dicabut, maka harganya akan naik. Lalu, biaya transportasi akan ikut naik dan biaya produksi juga akan ikut naik bagi produsen-produsen yang pabriknya menggunakan solar," jelasnya.

Tidak hanya itu, apabila kenaikan harga cukup signifikan maka daya beli masyarakat akan semakin tertekan yang ujungnya menekan pertumbuhan ekonomi.

"Alih-alih delapan persen, mempertahankan lima persenan saja akan semakin sulit," terang Roonny.

Sementara itu, Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengatakan bahwa pengalihan anggaran subsidi untuk membiayai program lain sangat mungkin untuk dilaksanakan.

Namun pemerintah perlu mencermati dahulu berapa besar nilai subsidi yang bisa dialihkan serta subsidi mana yang ingin dialihkan. Sejauh ini, kata Awalil, yang masih diwacanakan adalah perubahan skema yang direncanakan lebih bersifat langsung kepada penerima manfaatnya, belum terdapat pengurangan alokasinya

Kendati begitu, menurutnya pengurangan alokasi subsidi mesti memperhitungkan apakah akan mengurangi secara signifikan penerima manfaat.

Awalil melihat, masih ada ruang pemerintah untuk melakukan pengalihan subsidi namun mesti dilakukan secara selektif. Misalnya saja subsidi KUR yang dianggap tidak tepat sasaran dan tidak efektif dikaitkan dengan tujuannya.

"Untuk mengalihkannya juga perlu kajian yang dipublikasi luas," katanya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan keinginan Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak ada lagi pembangunan perumahan eksklusif.

Oleh karena itu, untuk mencegahnya bisa dimulai dengan melaksanakan edukasi kepada para pengembang.

"Kita bisa jelaskan edukasi tujuannya apa? Kita kan orang-orang pinter tuh bisa diedukasi dan punya hati ya," ungkap Ara di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Ara pun membeberkan mengapa tidak boleh ada perumahan eksklusif di Indonesia. Ini disebabkan oleh perbedaan suku, etnis, ras, maupun agama.

"Jadi, kita harus punya filosofis itu yang kuat. Nah, itu juga tampak dari perumahan-perumahan kita," tambah dia.

Sebagai contoh, dia meminta kepada para pengembang agar setiap perumahan dibangun dengan adanya tempat-tempat beribadah.

"Perumahan-perumahan itu kalau bisa ada masjidnya, ada gereja, ada pura, ada vihara. Jadi, itu suatu hal yang baik ya, jadi enggak eksklusif," lanjutnya.

Selain itu, Ara juga menekankan pemerintah tidak ingin menciptakan lingkungan perumahan yang terkesan seperti negara di dalam negara.

Maka dari itu, langkah pembangunan ke depan harus menghindari kesan tersebut.

"Kita tidak mau bikin negara di dalam negara. Jadi, kita juga harus mulai dengan sesuatu yang baik, yang tidak eksklusif," tuntas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Tegaskan Tak Ada Lagi Perumahan Eksklusif yang Dibangun Pengembang", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/properti/read/2024/10/29/113000121/prabowo-tegaskan-tak-ada-lagi-perumahan-eksklusif-yang-dibangun.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal menggandeng bos properti Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma alias Aguan menghadirkan rumah rakyat di wilayah Tangerang.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut, nantinya pihaknya bakal secara sukarela memberikan lahan seluas 2,5 hektare (Ha) di Tangerang. Kemudian, ASG bakal menggarap properti beserta isinya sebagai komitmen memuluskan program tiga juta rumah.

“Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,” ujarnya di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" di Jakarta, Senin (28/10) malam.

Di samping itu, Ara juga turut menjelaskan tentang berbagai rencana dan kondisi serta alokasi anggaran APBN yang tersedia untuk program perumahan di Indonesia saat ini.

Dia juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Salah satunya, bisa diwujudkan lewat program CSR.

Pasalnya, lanjut Ara, selain mampu mendorong investasi, pembangunan perumahan juga akan meningkatkan industri – industri lainnya sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.

“Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun). Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain nggak? atau mau dijual juga nggak? ya saya maunya rumahnya gratis dikasih aja buat rakyat. Bisa saja besok di lokasi lain perusahaan lain seperti Intiland atau lainnya juga bisa bantu rumah,” terangnya.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan.

Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan.

“(Bantuan rumah) macam-mavam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah siap menginventarisasi lahan untuk Kementerian Perumahan dalam upaya menyukseskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkap komitmennya untuk dapat berkontribusi melakukan pengadaan tanah bagi program tersebut. Khususnya untuk pengadaan perumahan di wilayah perkotaan.

“Kita pada prinsipnya siap, tadi dikatakan itu kalau memang kita diberikan nanti terutama yang ada di perkotaan, kalau di luar kota seperti kita tanahnya dapat di Napu itu orang tidak mau pindah ke sana,” jelasnya saat ditemui usai Forum Group Discussion, Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Kamis (24/10).

Pada saat yang sama, dirinya juga memberi sinyal bahwa pengadaan lahan untuk program tiga juta rumah itu bakal dilakukan bersama Kementerian/Lembaga lainnya, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia juga menegaskan, Badan Bank Tanah telah memiliki gambaran menggarap proyek perumahan. Di mana, saat ini Badan Bank Tanah memiliki program perumahan di dua wilayah yang berlokasi di Brebes dan Kendal.

“Kita sendiri untuk program perumahan sudah ada di dua tempat di Brebes dan di Kendal tapi dalam jumlah yang kecil juga,” tambahnya.

Selain di pulau Jawa, Badan Bank Tanah juga mengaku telah memiliki aset lahan yang cukup besar di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

“Tantangannya terutama yang ada di luar Jawa orang mau pindah nggak ke sana? dan juga dari pemerintah skemanya apakah ini pemberian atau sewa atau rumah gratis untuk orang yang tidak mampu yang belum punya lahan,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan proses pengadaan atau inventarisasi terkait lahan untuk program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana menjelaskan, pihaknya tengah berdiskusi terkait program 3 juta rumah, yang dibagi menjadi 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di perkotaan.

Dia bilang, pihaknya juga tengah mengevaluasi dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Perumahan ihwal ketersediaan lahan 1 juta rumah di perkotaan.

“Kita sedang inventarisasi semua tata ruang di mana saja kawasan-kawasan yang bisa dibangun perumahan, nanti kita cek status tanahnya, apakah itu tanah-tanah yang dimiliki negara, itu bisa kita lakukan pembangunan segera,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (24/10).

Suyus menuturkan, aset yang disiapkan untuk program ini termasuk juga menggunakan aset-aset milik pemerintah, baik itu aset sitaan maupun milik Kementerian BUMN.

“Semua aset-aset pemerintah yang idle,yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan, tapi kalau di perkotaan cenderung untuk high risk building, apartemen di perkotaan,” tuturnya.

Sayangnya Suyus belum bisa merinci berapa luas lahan yang akan diinventarisasi tersebut. Dia hanya bilang, pihaknya akan memulai dari perkotaan seperti Jakarta.

“Kita harus melihat beberapa aset-aset yang sedang investarisasi kita akan cek dulu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait mengatakan lahan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan rakyat tersebut salah satunya tanah-tanah yang selama ini disita oleh negara.

“Saya akan ketemu dengan pak Jaksa Agung langsung untuk melihat bagaimana mekanisme untuk tanah-tanah sitaan yang ada, supaya kita bisa gerak cepat, prosedurnya seperti apa, titiknya ada di mana," kata Pria yang akrab disapa Ara tersebut.

Ara juga menyebutkan bahwa lahan yang saat ini berada dalam kepemilikan aparat hukum, tak luput dari pemanfaatan program tersebut. Menurutnya, ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo harus bergerak cepat jadi kita juga akan memanfaatkan tanah-tanah yang ada dalam kepemilikan aparat hukum supaya itu bisa cepat untuk dibangun," kata Ara.

Dia bilang, lahan-lahan sitaan negara tersebut diketahui memiliki luasan yang cukup besar. Dia bilang, tanah tersebut salah satunya berada di Pulau Jawa.

Selain itu, ia juga telah berkomunikasi dengan Menteri BUMN terkait pemanfaatan lahan yang berada di perkotaan.

Ini semata-mata untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat agar pengeluarannya bisa terpangkas, efisiensi waktu dan lain sebagainya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku optimistis dapat melaksanakan groundbreaking proyek tiga juta rumah yang dicanangkan oleh presiden Prabowo Subianto di 100 hari pertama kerja.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengaku dirinya bakal mengebut pelaksanaan tersebut lewat peninjauan secara berkala sejumlah proyek yang selama ini telah dibangun oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan.

“Saya akan melaksanakan peninjauan proyek yang telah dibangun selama ini oleh Direktorat Jenderal Perumahan. Target kami dalam 100 hari pertama ini sudah bisa mulai dilakukan groundbreaking pembangunan perumahan untuk rakyat,” kata Maruarar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Di samping itu, untuk mewujudkan hal tersebut dirinya mengaku bakal terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Salah satu yang bakal menjadi prioritas yakni membangun sinergi dan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN dan swasta.

Ara mengaku langkah itu diambil untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Di mana, saat ini pagu Anggaran Kementerian Perumahan masih cenderung sangat minim.

“Anggaran pemerintah untuk membangun rumah itu sangat minim. Kami ingin mendrong semangat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta untuk mensukseskan program 3 juta rumah,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (23/10/2024), Ara juga diketahui telah melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk melobi sejumlah aset lahan sitaan untuk nantinya bakal digunakan merealisasikan pembangunan program tiga juta rumah.

Ara menuturkan, apabila nantinya pihaknya telah mengantongi izin penggunaan dan pengelolaan sejumlah lahan tersebut, maka Kementerian Perumahan akan langsung bergerak cepat mengeksekusi program tiga juta rumah.

Untuk tahap awal, Ara menyebut bakal mengoptimalkan lahan sitaan yang berada di wilayah pulau Jawa. Selain bakal berkoordinasi dengan Kejagung, Ara juga menyebut bakal berkoordinasi untuk memanfaatkan lahan yang menjadi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia bahkan memastikan telah bertemu dengan Menteri BUMN, Erick Thohir, terkait pengajuan penggunaan lahan-lahan tersebut.