TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksanaan reforma agraria pada Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Badan Bank Tanah di Ibu Kota Nusantara atau IKN telah memasuki tahap akhir. Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan reforma menyasar masyarakat juga terdampak, termasuk di area pembangunan bandara dan jalan bebas hambatan IKN.

Bank Tanah memiliki aset seluas 4.162 hektare di ibu kota baru, dari jumlah tersebut, area reforma agraria yang ditetapkan seluas 1.873 hektare. Pelaksanaannya berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). “Tahapannya tinggal sedikit lagi sebelum nanti akan diterbitkan sertifikat,” ujar Parman dalam keterangan resmi dikutip Senin, 4 November 2024.

Badan yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo ini diberikan mandat untuk menyediakan minimal 30 persen asetnya untuk reforma agraria. Menyitir laman resminya Bank Tanah memiliki aset persediaan tanah seluas 19.409,6 Ha yang tersebar di 30 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Pelaksanaan reforma di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tersebut dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap awal, reforma dilakukan bagi masyarakat terdampak pembangunan Bandara dan jalan tol IKN seksi 5B diberikan seluas total kurang lebih 400 hektare.

Parman mengatakan, sejak implementasi reforma agraria diakselrasi pada tahun pertama Presiden Jokowi, seluruh penerima manfaat diminta mengelola tanah objek reforma agraria atau TORA secara optimal dan produktif.

Oleh karena itu, masyarakat terdampak pembangunan Bandara IKN tidak hanya mendapat lahan, tetapi juga penggantian tanam tumbuh melalui skema PDSK (penanganan dampak sosial kemasyarakatan) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengatakan investor asal Vietnam, TH Group meminta lahan seluas 10.000 hektare untuk mendukung produksi susu dalam program makan bergizi gratis (MBG). Namun, ia menyebut, saat ini lahan yang tersedia baru 3.000 hektare.

“Saat ini baru ada 3.000 hektare. Mereka (Kementan) mengundang investornya satu hamparan 10.000 hektare,” ujar Parman dalam acara FGD “Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah”, Kamis, 24 Oktober 2024.

Parman menjelaskan, 3.000 hektare lahan yang tersedia itu merupakan bagian dari total 6.000 hektare lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang siap digunakan. Parman menyebut, pemeirntah sudah menggunakan 1.550 hektare lahan untuk program reforma agraria yang berada di Poso, Sulawesi Tengah. “Sisanya sudah terpakai, tinggal 3.000 hektare. Jadi memang cocok karena ketinggian 1.100 mdpl,” kata dia.

Saat ini menurutnya, Bank Tanah sedang menyiapkan sisa lahan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Namun, ia tak menyebutkan secara detail bagaimana skema pemenuhannya. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama TH Group berkunjung ke Kabupaten Poso untuk mempersiapkan pembangunan industri susu di Napu, Kabupaten Poso. TH Group merupakan salah satu pabrik susu terbesar asal Vietnam.

Amran menyebut, pembangunan industri sapi perah dan pengolahan susu di Kabupaten Poso ini ditujukan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis Presiden Prabowo Subianto. “Kami mendapatkan arahan dari presiden dan presiden terpilih, untuk membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu," katanya saat meninjau lahan milik Bank Tanah di Napu, Poso.” ujar Amran dilansir dari Antara, Rabu, 25 September 2024.

Ia menyebut, jika investasi ini berjalan lancar, produksi susu dari industri susu di Poso ini bisa mencapai 1,8 juta ton dalam tiga hingga limpa tahun ke depan. Sedangkan, saat ini Indonesia masih memenuhi kebutuhan susu dalam negeri, dengan masukan produk susu dari luar negeri sebanyak 3,7 juta ton. "Ini artinya, kita memenuhi setengah kebutuhan impor per tahun," kata Amran.

Ia berharap, pemerintah daerah dan pengambil kebijakan terkait, menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendukung program tersebut. Sehingga perlu dilakukan akselerasi agar investor ini tidak pindah ke lain hati.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan, bank tanah menjadi kunci keberhasilan program tiga juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

“Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Tiga Juta Rumah yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ara dalam siaran persnya, Kamis (24/10/2024).

Menurut Ara, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah.

Ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Menurut Ara, Kementerian PKP nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis.

Caranya, dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear. Sehingga, dalam proses pembangunan berjalan lancar di lapangan.

Kementerian PKP telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan.

"Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah, serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat,” tuntas Ara.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, angkat bicara soal program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Parman mengatakan, dari target 3 juta rumah itu, pihaknya siap menyediakan lahan untuk program 1 juta hunian perkotaan. Namun, untuk realisasi pembangunan 2 juta rumah di daerah pedesaan, Parman mengungkapkan bahwa Bank Tanah masih dalam tahap persiapan penyediaan lahan.

Saat ini, lahan yang tersedia memang masih minim. Parman mengatakan sudah menyiapkan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurutnya, lokasi tersebut strategis karena dekat dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita belum banyak siapkan, di Penajam Paser Utara juga ada," katanya saat ditemui dalam acara Focus Group Discussion Pengembangan Reforma Agraria Badan Bank Tanah di Ballroom Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis 24 Oktober 2024.

Parman juga menjelaskan bahwa pihaknya telah memperoleh lahan di Lembah Napu, Desa Sedoa, Wuasa, Wanga, dan Watutau di Kecamatan Lore Utara dan Lore Peore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Namun, ia menyebut bahwa tidak ada masyarakat yang bersedia pindah ke lokasi tersebut.

Menurutnya, lokasi lahan di luar Jawa merupakan tantangan tersendiri bagi Bank Tanah, karena mereka perlu memastikan bahwa masyarakat bersedia untuk relokasi. Parman juga menambahkan bahwa pihaknya masih perlu meninjau skema yang akan diterapkan dalam program tersebut, termasuk keputusan mengenai apakah rumah akan disewakan atau diberikan secara gratis.

Selain itu, Bank Tanah berencana memanfaatkan lahan-lahan Barang Milik Negara (BMN) yang belum dimanfaatkan melalui skema optimalisasi aset tersebut untuk menyediakan lahan.

Kementerian ATR/BPN juga berpesan kepada Bank Tanah untuk proaktif dalam memperoleh lahan, tidak hanya mengandalkan pelepasan atau lahan yang tidak digunakan, tetapi juga dapat memanfaatkan tanah dari sektor kehutanan dan transmigrasi.

"Dari Satgas Perumahan sudah menagih karena mereka berpikir tanah kita masih banyak sekali, padahal lahan untuk pembangunan sangat minim," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana.

Suyus juga mengungkapkan bahwa banyak tanah dari program transmigrasi yang hak pengelolaannya (HPL) tidak diberikan kepada masyarakat, tetapi justru dikelola oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN berencana mengembalikan tanah tersebut kepada Bank Tanah.

Program 3 juta rumah sebelumnya disampaikan Prabowo saat kampanye Pemilihan Presiden lalu. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, pemerintah akan membangun 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit apartemen di perkotaan.

Program tersebut bertujuan menjamin pembangunan hunian dan rumah murah terjangkau berkualitas dengan sanitasi yang baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. Terutama bagi generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Program ini diharapkan mampu mengurangi angka backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), backlog perumahan pada 2010 tercatat 13,5 juta unit. Sedangkan tiga belas tahun kemudian, atau pada 2023, angkanya hanya turun tipis di level 12,7 juta unit alias hanya susut 6 persen atau sekitar 800 ribu unit.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Bank Tanah siap menginventarisasi lahan untuk Kementerian Perumahan dalam upaya menyukseskan program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja mengungkap komitmennya untuk dapat berkontribusi melakukan pengadaan tanah bagi program tersebut. Khususnya untuk pengadaan perumahan di wilayah perkotaan.

“Kita pada prinsipnya siap, tadi dikatakan itu kalau memang kita diberikan nanti terutama yang ada di perkotaan, kalau di luar kota seperti kita tanahnya dapat di Napu itu orang tidak mau pindah ke sana,” jelasnya saat ditemui usai Forum Group Discussion, Pengembangan Program Reforma Agraria Badan Bank Tanah, Kamis (24/10).

Pada saat yang sama, dirinya juga memberi sinyal bahwa pengadaan lahan untuk program tiga juta rumah itu bakal dilakukan bersama Kementerian/Lembaga lainnya, salah satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia juga menegaskan, Badan Bank Tanah telah memiliki gambaran menggarap proyek perumahan. Di mana, saat ini Badan Bank Tanah memiliki program perumahan di dua wilayah yang berlokasi di Brebes dan Kendal.

“Kita sendiri untuk program perumahan sudah ada di dua tempat di Brebes dan di Kendal tapi dalam jumlah yang kecil juga,” tambahnya.

Selain di pulau Jawa, Badan Bank Tanah juga mengaku telah memiliki aset lahan yang cukup besar di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

“Tantangannya terutama yang ada di luar Jawa orang mau pindah nggak ke sana? dan juga dari pemerintah skemanya apakah ini pemberian atau sewa atau rumah gratis untuk orang yang tidak mampu yang belum punya lahan,” pungkasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyebut Bank Tanah menjadi salah satu kunci kesuksesan program 3 juta rumah. Ia pun bakal berkoordinasi agar bisa mendapatkan lahan untuk merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Maruarar juga mengklaim telah bertemu dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang lahan-lahan yang bisa digunakan kementeriannya untuk membangun rumah.

"Kementerian Perumahan akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis,” ujar Maruarar di kantornya, dikutip melalui keterangan resmi, Kamis, 24 Oktober 2024. “Caranya, menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear agar pembangunannya berjalan lancar.”

Program 3 juta rumah per tahun merupakan program yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye Pilpres 2024. Presiden ke-8 Indonesia itu berjanji membangun rumah rakyat sebanyak 2 juta di pedesaaan dan 2 juta di perkotaan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, mengatakan pemerintah akan merealisasikan program tersebut untuk menutup kesenjangan kebutuhan dengan kepemilikan rumah masyarakat alias backlog yang kini jumlahnya mencapai 13 juta. Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni yang tercatat sebanyak 26 juta.

"Anggaran belum terlalu detail, tapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir," kata Fahri i sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam, 21 Oktober 2024.

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menargetkan swasembada pangan empat tahun lagi. Mendukung hal tersebut, Badan Bank Tanah telah membidik sejumlah lahan beberapa wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan pihaknya saat ini sudah menyiapkan lahan untuk mendorong swasembada pangan, seperti Luhu di Maluku, Poso di Sulawesi Tengah, hingga Tapanuli Selatan di Sumatera Utara.

"Sekarang sudah ada ya untuk ketahanan pangan, seperti yang ada bisa di Luhu (Maluku) nanti bisa, di Poso juga bisa. Kita akan dapat lagi di beberapa lahan, tentunya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kita sudah ada. Nanti akan ada di Kalimantan, itu bisa untuk ketahanan pangan," katanya saat ditemui di Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Lebih lanjut, saat ini Bank Tanah mengelola sebanyak 27 ribu hektar lahan. Dia menargetkan pihaknya menargetkan sebanyak 40 ribu hektar lahan yang dikelola hingga akhir tahun.

Dia bilang tidak semua lahan yang dikelolanya dapat mendorong ketahanan pangan, seperti di Kalimantan ada beberapa yang tidak cocok. Adapun wilayah yang berpotensi, seperti di Sumatera dan sebagian wilayah Kalimantan.

"Total sekarang kita 27 ribu hektare lahan. Yang bakal dibidik nanti kita lihat dari keseluruhan lahannya, karena di Kalimantan tidak bisa semuanya dipakai ya. Jangan sampai airnya seperti yang ada di Palangkaraya yang harus dipakai ya," terangnya.

Dia pun menyatakan pihaknya siap membantu Prabowo mewujudkan swasembada pangan. Namun, pihaknya juga harus memperoleh tanah dalam jumlah yang besar.

"Kita siap semuanya, kita siap tentunya untuk swasembada pangan ini. Namun kita harus dapat dukungan juga perolehan Badan Bank Tanah agar bisa segera setepat mungkin dalam jumlah yang cukup besar," jelasnya.

(rrd/rrd)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan adanya bank tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah rakyat. Untuk itu, dirinya akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mendapatkan lokasi lahan yang bisa segera dijadikan lokasi pembangunan rumah.

"Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar Menteri PKP dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Maruarar, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta.

Baca juga: Daftar 4 BUMN yang Bakal Dapat Tambahan Suntikan Negara

Maruarar lakukan pertemuan dengan pimpinan lembaga pemerintah

Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP, nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses Pembangunan berjalan dengan lancer di lapangan.

"Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat," jelas dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Badan Bank Tanah menyebut pihaknya telah mempersiapkan lahan untuk mendukung program swasembada pangan. Sebaran lahan tersebut berada di beberapa daerah di Indonesia.

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menyebut lahan untuk mendukung ketahanan pangan berlokasi di Maluku, Sulawesi Tengah dan Sumatera Utara.

“Sekarang sudah ada ya untuk ketahanan pangan, seperti yang ada bisa di Luhu (Maluku) nanti bisa, di Poso (Sulawesi Tengah) juga bisa. Kita akan dapat lagi di beberapa lahan, tentunya di Tapanuli Selatan (Sumatera Utara) kita sudah ada,” kata Parman kepada wartawan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta pada Kamis (24/10).

Selain ketiga daerah tersebut, Parman juga bilang akan ada lahan untuk ketahanan pangan di Kalimantan yang dapat segera digunakan. Parman bilang posisi lahan yang cocok untuk digunakan sebagai lahan ketahanan pangan ada di Sumatera dan Kalimantan.

“Tentunya Sumatera, di Kalimantan. Kalimantan kita lihat beberapa sebagian. Kita ada sebentar lagi dapat misalnya insya Allah di Kalsel, itu bisa,” lanjut Parman.

Selain itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Suyus Windayana juga bilang kalau ke depan lahan untuk ketahanan pangan juga dapat memanfaatkan lahan milik negara yang tidak terpakai dan lahan hutan.

“Ini sedang kita, nanti Pak Menteri (ATR/BPN) akan laporkan ke Pak Presiden. Potensinya kita akan sudah dilihat tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan di Indonesia ada. Kemudian lain-lain yang nanti dilepaskan dari kawasan hutan juga ada,” jelasnya.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan, bank tanah merupakan salah satu kunci utama pelaksanaan pembangunan 3 juta rumah rakyat. Sebab, ketersedian lahan menjadi faktor penting untuk membangun lebih banyak hunian.

"Bank tanah menjadi hal penting dan kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata Maruarar Sirait dalam keterangan resmi, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Menurut Maruarar, bank tanah tersebut didapat dari sejumlah lembaga pemerintah, pemerintah daerah hingga sektor swasta. Pihaknya juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi mengenai data lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PKP dalam pembangunan rumah.

Kementerian PKP, kata dia, nantinya akan berusaha untuk mendapatkan tanah tersebut secara gratis. Caranya adalah dengan menggunakan lahan sitaan yang sudah fix dan clear sehingga dalam proses Pembangunan berjalan dengan lancar di lapangan.

"Kami telah berkoordinasi dan mengirimkan surat untuk mendapatkan data lahan yang bisa digunakan. Bank tanah ini bisa didapat dari Kejaksaan Agung, KPK, TNI, Polri, BUMN, Swasta, Pemda tingkat I dan tingkat II, Badan Bank Tanah serta wakaf dan sedapat mungkin tanahnya gratis karena akan digunakan untuk rumah rakyat," katanya.

Sebelumnya, Maruarar mengatakan, pembangunan 3 juta rumah program Prabowo-Gibran, tidak seluruhnya mengandalkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Namun, akan dikerjasamakan dengan para pelaku usaha untuk membangun banyak hunian.

"Sekarang negara memanggil, saya siap untuk berbakti. Saya juga sudah telepon teman-teman saya, pengusaha, juga bisa membantu," ujarnya pada acara Sertijab di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Senada, adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menyatakan ada tiga negara yang siap menjadi penyandang dana untuk membiayai sektor perumahan di Indonesia.

Hashim menyebutkan negara tersebut antara lain Uni Emirate Arab (UEA), Qatar, dan China. Ketika negara tersebut sudah sempat ditemui Hashim dan berkomitmen untuk membiayai pembangunan rumah, termasuk dalam program 3 juta rumah Prabowo - Gibran.

"Kita tarik investasi dari beberapa negara, untuk perumahan, saya bisa melaporkan bahwa saya sudah bertemu dengan pemerintah UEA, dia tertarik untuk membiayai perumahan, kemudian ada Qatar, dan dari China," ujar Hashim di Menara Kadin, Jakarta.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Bank Tanah sedang belajar dari Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Malaysia atau Federal Land Development Authority (Felda) agar aset tanah di Indonesia mempunyai nilai ekonomi. Langkah ini diambil juga mewujudkan program reforma agraria.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja mengatakan Felda dinilai sukses menjalankan reforma agraria. Hal ini terbukti sebanyak sebanyak 811.140 hektar yang dikelola untuk perkebunan dan pertanian.

"Kita hadirkan juga Felda, ada sharing bahkan ada satu corporation kita dengan Felda bagaimana bisa mensukseskan apa yang telah dilakukan felda cukup lama. Felda didirikan tahun 1956 dengan sekarang total kalau nggak salah 400 ribu hektar dan itu sukses," katanya dalam acara Forum Diskusi, Mandarin Oriental Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Bank Tanah sendiri telah diamanatkan untuk Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021, di mana Badan Bank Tanah wajib menyediakan minimal 30% lahan untukreforma agraria. Tugas ini tidak hanya menyediakan dan membagikan tanah, tetapi juga bagaimana aset tanah yang dimiliki rakyat bisa memiliki nilai ekonomi hingga menggerakkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan juga pemanfaatan teknologi.

"Kami Badan Bank Tanah, ingin agar reforma agraria tidak hanya menghadirkan keadilan, melainkan juga kesejahteraan. Kami tegas mengedepankan prinsip pemerataan dan keberlanjutan dari lahan yang kami siapkan untuk reforma agraria kepada masyarakat yang berhak," jelasnya.

Lebih lanjut, saat ini Badan Bank Tanah memiliki tiga lokasi lahan yang disediakan untuk reforma agraria, yakni Penajam Paser Utara (PPU) seluas 1.883 ha, Poso seluas 1.550 ha dan Cianjur seluas 203 ha.

Dia menyebut Felda saat ini menangani penataan kawasan perdesaan tertinggal menjadi kawasan pembangunan baru. Lembaga ini memusatkan perhatian pada pembukaan ladang-ladang kecil yang dapat menghasilkan tumbuhan produktif dan cepat panen.

Felda merupakan pengelola perkebunan terbesar di dunia, dengan 811.140 hektare tumbuhan kelapa sawit, terutama di Semenanjung Malaysia, Sabah and Sarawak. Felda juga mengelola perkebunan dan pengolahan minyak kelapa sawit di Indonesia.

(rrd/rrd)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Bank Tanah menargetkan bakal mengelola aset tanah dalam pengelolaan atau HPL tembus 35.000 hektare (ha) hingga akhir 2024.

Kepala Badan Pelaksana Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan bahwa saat ini total kelolaan aset bank tanah baru mencapai 20.000 ha. Dengan demikian, dalam kurun waktu 2 bulan belakangan dirinya bakal mengejar sisa tambahan sebesar 15.000 ha aset tanah.

“Sekarang masih sangat kecil sekitar 20.000 ha, tapi insyaallah bisa tercapai sampai 35.000 ha di tahun ini, di tahun ketiga,” jelasnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Parman memberi sinyal bahwa tahun depan target yang dibidik Badan Bank Tanah akan semakin besar. Hal itu seiring dengan roadmap yang telah disusun untuk mendukung program-program presiden terpilih Prabowo Subianto.

Nantinya, Badan Bank Tanah akan difokuskan sebagai badan yang mengelola land bank tanah pemerintah bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

“Sudah ada roadmap, insyaallah nanti dari presiden terpilih jauh lebih besar targetnya. Kita benar-benar satu hal yang paling sulit dilakukan adalah masalah pembebasan lahan yang clean and clear, butuh waktu lama dan lain-lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menjelaskan bahwa pihaknya juga mendapat arahan untuk melakukan pengelolaan tanah untuk program perumahan.

Hal itu sejalan, lantaran presiden terpilih Prabowo Subianto juga menargetkan untuk dapat merealisasikan program 3 juta rumah per tahun.

"Betul, tidak hanya perumahan. Kami juga mendapat amanah untuk menjaga lingkungan, salah satunya hutan yang sudah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan, salah satu tugas kami adalah melestarikannya juga," ucap Hakiki saat ditemui wartawan di Kabupaten Kendal pada Selasa (23/7/2024).