Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RusiaVladimir Putin menandatangani undang-undang perjanjian mengenai kemitraan strategis antara negaranya dengan Korea Utara.

MengutipReuters,perjanjian tersebut mencakup mengenai ketentuan pertahanan bersama. Hal ini diketahui berdasarkan dekrit yang diterbitkan pada Sabtu waktu setempat (9/11/2024).

Adapun, kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh Putin dan Presiden Korea Utara, Kim Jong un, pada Juni 2024 lalu setelah pertemuan di Pyongyang. Keduanya menyerukan untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata.

Sebagai informasi, perjanjian tersebut telah memperkuat hubungan antara dua negara sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2024.

Di lain sisi Korea Selatan dan negara-negara Barat lainnya mengatakan bahwa Korea Utara telah memasok persenjataan ke Rusia. Pakar forensik Ukraina mengatakan mereka telah menemukan jejak senjata tersebut di lokasi serangan Rusia.

Kemudian, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada Kamis (7/11/2024) bahwa Korea Utara telah mengirim 11.000 tentara ke Rusia, dan beberapa dari mereka mengalami korban jiwa dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia bagian selatan.Rusia belum mengonfirmasi kehadiran pasukan Korea Utara.

Dunia Gonjang-ganjing, Xi Jinpin Pastikan Rusia-China Tetap Solid

Bahkan, sebelumnya Xi Jinping juga sempat mengatakan bahwa Putin bahwa saat ini dunia sedang mengalami perubahan yang belum pernah terjadi selama seratus tahun. Situasi internasional juga diliputi kekacauan.

Namun, meski demikian, Xi meyakini bahwa ‘kekacauan’ tak akan terjadi dalam hubungan China dan Rusia.

"Namun saya sangat yakin bahwa persahabatan antara China dan Rusia akan terus berlanjut dari generasi ke generasi, dan tanggung jawab negara-negara besar terhadap rakyatnya tidak akan berubah,” tutur Xi di kota Kazan, Rusia, saat pembukaan KTT BRICS, yang dikutip dari Reuters pada Rabu (23/10/2024).

Putin menyebut Xi sebagai “teman baik” dan mengatakan bahwa kemitraan dengan China adalah kekuatan untuk stabilitas di dunia.

“Kerja sama Rusia-China dalam urusan dunia adalah salah satu faktor penstabil utama di panggung dunia,” tutur Putin.

Mereka juga berniat untuk lebih meningkatkan koordinasi di semua platform multilateral untuk memastikan keamanan global dan tatanan dunia yang adil.

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Intelijen Militer Ukraina menyebut Rusia menggunakan truk-truk sipil untuk mengangkut "tentara bayaran" dari Korea Utara ke daerah garis depan untuk membantu perang Rusia melawan Ukraina.

Mengutip Kantor Berita Yonhap pada Senin (28/10/2024), kabar ini muncul di tengah kekhawatiran mengenai kemungkinan pasukan Korea Utara ikut bertempur dalam perang Rusia melawan Ukraina.

Pada Minggu (27/10/2024), petugas polisi Rusia menghentikan sebuah truk dengan pelat nomor sipil yang membawa personel militer Korea Utara di jalan raya Kursk-Voronezh, kata Intelijen Pertahanan Ukraina, dan mencatat bahwa pengemudi tersebut tidak memiliki perintah tempur.

Pengumuman ini muncul di tengah laporan mengenai pasukan Korea Utara yang berkumpul di wilayah Kursk di barat daya Rusia, tempat serangan besar-besaran Ukraina terjadi pada bulan Agustus.

Pekan lalu, agen mata-mata Korea Selatan mengatakan 3.000 warga Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan sekitar 10.000 diperkirakan akan dikerahkan pada bulan Desember. Amerika Serikat juga mengonfirmasi setidaknya 3.000 warga Korea Utara telah dikirim ke Rusia timur pada bulan ini.

Korea Selatan telah berjanji untuk mengambil “langkah bertahap” sebagai respons terhadap tingkat kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, dan Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan Seoul dapat mempertimbangkan untuk memberikan senjata ke Kyiv, sebagai perubahan dari kebijakannya yang hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. .

Sementara itu, dikutip dari Reuters, Penasihat keamanan nasional AS, Korea Selatan dan Jepang menyatakan "keprihatinan besar" atas penempatan pasukan Korea Utara di Rusia yang mungkin digunakan untuk melawan Ukraina, kata Gedung Putih.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, ketiga negara melihat kehadiran pasukan Korea Utara sebagai tanda terbaru meningkatnya hubungan militer Moskow-Pyongyang, dan mereka meminta Rusia dan Korea Utara untuk menghentikan transfer senjata dan rudal. Transfer tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kirby memberi pengarahan kepada wartawan setelah penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengadakan pembicaraan di Washington dengan rekannya dari Korea Selatan dan Jepang, masing-masing, Shin Won-sik dan Takeo Akiba.

“Penasihat keamanan nasional mengungkapkan keprihatinan besar atas penempatan pasukan oleh Korea Utara di Rusia, yang berpotensi digunakan untuk melawan Ukraina,” kata Kirby.

Dia melanjutkan, kehadiran Korea Utara di Rusia dan transfer senjata tersebut memperluas implikasi keamanan dari perang brutal dan ilegal Rusia di luar Eropa dan ke Indo-Pasifik.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis pekan lalu tidak menyangkal bahwa pasukan Korea Utara berada di Rusia. Namun, dia mengatakan bahwa urusan Moskow adalah bagaimana menerapkan perjanjian dengan Pyongyang yang mencakup klausul pertahanan bersama untuk saling membantu melawan agresi eksternal.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden UkrainaVolodymyr Zelenskiy menuding Korea Utara telah mengirim personil militer dalam upayanya membantu Rusia dalam perang melawan negaranya. Dia pun kembali meminta dukungan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya eskalasi perang yang lebih besar.

Mengutip Reuters pada Senin (14/10/2024), Zelenskiy menyebut hubungan pertahanan dengan mitra negaranya harus berubah mengingat adanya transfer orang dan senjata dari Korea Utara ke pasukan Rusia di Ukraina.

“Kami melihat aliansi antara Rusia dan rezim seperti Korea Utara semakin kuat. Ini bukan hanya soal pemindahan senjata, ini sebenarnya soal pemindahan orang-orang dari Korea Utara ke angkatan bersenjata penjajah,” kata Zelenskiy dalam sebuah pidato virtual rutin.

Dia menyebut, dalam kondisi seperti ini hubungan Ukraina dengan mitranya perlu dikembangkan ke tahap lebih lanjut. Dia menuturkan, perang antara Ukraina dan Rusia di garis depan membutuhkan lebih banyak dukungan.

“Kita berbicara tentang kemampuan jangka panjang bagi Ukraina dan pasokan yang lebih berkelanjutan untuk pasukan kita daripada sekedar daftar perangkat keras militer,” jelas Zelenskiy.

Adapun, Kremlin pada Kamis pekan lalu menolak pernyataan Korea Selatan bahwa Korea Utara mungkin telah mengirimkan sejumlah personel militer untuk membantu Rusia melawan Ukraina dan mungkin mempertimbangkan pengerahan lebih besar.

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Korea Utara akan mengerahkan pasukan untuk membantu Rusia dalam perang dengan Ukraina.

Kim juga mengatakan pada sidang parlemen bahwa laporan berita tentang perwira militer Korea Utara yang terbunuh dalam serangan Ukraina di wilayah yang dikuasai pasukan Rusia kemungkinan besar benar.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, ketika ditanya pada hari Kamis apakah Korea Utara mengirim pasukannya untuk berperang di Ukraina, mengatakan kepada wartawan, "Ini sepertinya berita palsu."

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Andrey Rudenko menyebut bahwa pihaknya tidak akan menunda ratifikasi Perjanjian Kemitraan Strategis Komprehensif dengan Korea Utara.

Sebagai informasi, perjanjian tersebut merupakan hasil dari pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un di Pyongyang, Korea Utara pada pertengahan Juni lalu.

“Prosedur koordinasi di dalam negeri sedang berjalan. Seluruh dokumen akan diratifikasi sesaat setelah proses itu selesai,” katanya dilansir dari kantor berita TASS, Senin (15/7/2024).

Namun, lanjut Rudenko, pihaknya belum menetapkan batas akhir untuk melakukan ratifikasi tersebut hingga saat ini.

Dia menegaskan bahwa pemerintahan Rusia tidak akan dengan sengaja menunda keputusan tersebut.

“Kami tidak akan menundanya tanpa alasan yang jelas,” kata diplomat senior Rusia itu.

Berdasarkan catatan Bisnis, Rusia dan Korea Utara sepakat untuk memberikan bantuan militer jika salah satu dari mereka menghadapi agresi bersenjata.

Perjanjian tersebut ditandatangani ketika Putin bertemu Kim Jong-Un dalam kunjungan pertamanya ke Korea Utara setelah 24 tahun.

Kesepakatan itu dijalin oleh kedua pemimpin negara dengan dasar hukum Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mengatur hak suatu negara anggota untuk melakukan tindakan pertahanan diri secara individu atau kolektif.

“Jika salah satu pihak menghadapi invasi bersenjata dan berada dalam keadaan perang, pihak lain akan segera menggunakan segala cara yang ada untuk memberikan bantuan militer dan bantuan lainnya sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB dan hukum masing-masing negara,” terang pasal 4 perjanjian tersebut, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (20/6/2024).