Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Kamis (31/10/2024), Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengonfirmasi bahwa 8.000 tentara Korea Utara di Rusia diperkirakan akan memulai operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Kursk dalam beberapa hari mendatang.

Mengutip Fox News, Blinken mengatakan dari 10.000 tentara Korea Utara yang diyakini telah dikirim ke Rusia untuk pelatihan, 80% dari pasukan tersebut sekarang berada di wilayah Kursk, tempat Ukraina pertama kali melancarkan serangan pada bulan Agustus.

Menurut laporan awal bulan ini, Ukraina telah merebut dan menguasai sekitar 460 mil persegi wilayah tersebut. Kondisi itu mendorong dilakukannya evakuasi warga sipil dari wilayah tersebut serta memaksa Rusia untuk berperang di wilayahnya sendiri.

Blinken, yang berbicara bersama Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan mitranya dari Korea Selatan dalam konferensi pers bersama pada hari Kamis, mengatakan Rusia telah melatih pasukan Korea Utara dalam operasi artileri dan infanteri dasar UAV seperti pembersihan parit sebagai indikasi bahwa Moskow bermaksud sepenuhnya untuk menggunakan pasukan ini dalam operasi garis depan.

Militer Rusia juga tampaknya telah menyediakan seragam dan peralatan bagi pasukan ini, yang menurut Austin sangat mengindikasikan bahwa Rusia bermaksud menggunakan pasukan asing ini dalam operasi garis depan dalam perang pilihannya melawan Ukraina.

"[Presiden Rusia Vladimir] Putin telah menyeret semakin banyak orang Rusia ke dalam masalah yang diciptakannya sendiri di Ukraina. Sekarang dia beralih ke pasukan Korea Utara, dan itu adalah tanda kelemahan yang jelas," kata Blinken.

Blinken juga mengatakan pasukan Rusia mengalami rekor tingkat korban tertinggi dengan sekitar 1.200 korban dilaporkan setiap hari di Ukraina timur – tingkat yang lebih tinggi daripada yang dialami Rusia pada waktu lain sejak perang dimulai lebih dari dua setengah tahun lalu.

Pengerahan pasukan Korea Utara ke Rusia, yang pertama kali dikonfirmasi oleh Pentagon seminggu yang lalu, adalah pertama kalinya dalam 100 tahun Rusia mengundang pasukan asing ke wilayahnya, Blinken mengonfirmasi.

Seberapa kuat pasukan Korea Utara?

Melansir Euronews, Korea Utara memiliki militer terbesar keempat di dunia, dengan hampir 1,3 juta personel aktif yang mewakili sekitar 5% dari total populasi.

Sebanyak 600.000 personel tambahan diyakini bertugas sebagai tentara cadangan.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menjadikan pengeluaran pertahanan sebagai prioritas. Pyongyang menyatakan pada bulan Januari bahwa 15,9% dari total pengeluaran pemerintah untuk tahun ini akan digunakan untuk pertahanan.

Meskipun Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah tidak memberikan angka spesifik, perkiraan ini serupa dengan yang diumumkan dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, perkiraan independen mengatakan bahwa Pyongyang kemungkinan menghabiskan sekitar 36,3% dari PDB-nya untuk militernya pada tahun 2023. Ini menjadikannya sebagai negara pembelanja tertinggi kedua dalam kategori ini di seluruh dunia.

Sementara, tentara Korea Utara juga dilaporkan menggunakan teknologi dan peralatan tempur yang sudah ketinggalan zaman, para pemimpinnya menebus perbedaan dalam teknologi dengan memobilisasi pasukannya dalam jumlah besar, mirip dengan Moskow.

Namun, bagi banyak orang, kemajuan Korea Utara di bidang rudal balistik dan senjata nuklir jauh lebih memprihatinkan.

Tonton:Ini Ancaman Amerika Jika Tentara Korea Utara Bergabung dalam Perang Rusia

Washington: Sekitar 10.000 tentara Korea Utara disebut Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon telah dikirim ke Rusia untuk berlatih dan berperang melawan Ukraina dalam "beberapa pekan ke depan."

Pengumuman ini secara signifikan meningkatkan perkiraan jumlah tentara yang dikerahkan Korea Utara ke Rusia, dan meningkatkan kekhawatiran bahwa perang di Ukraina dapat meluas sebagai akibat dari intervensi militer Pyongyang.

Sebagian dari 10.000 tentara Korea Utara yang dikerahkan ke Rusia timur untuk pelatihan – naik dari perkiraan awal AS sebanyak 3.000 pekan lalu – telah bergerak mendekati perbatasan Ukraina, kata juru bicara Pentagon Sabrina Singh.
“Mereka telah bergerak mendekati Ukraina, dan kami semakin khawatir bahwa Rusia bermaksud menggunakan tentara ini dalam pertempuran atau untuk mendukung operasi tempur melawan pasukan Ukraina di Oblast Kursk Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina,” ucapnya kepada awak media, seperti dilansir dari Al Jazeera, Selasa, 29 Oktober 2024.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mengatakan pengerahan militer Korea Utara mengancam keamanan nasional negaranya dan masyarakat internasional. Ia menyebut pengiriman ini sebagai kerja sama militer "ilegal" antara Rusia dan Korea Utara.

Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte telah mengatakan bahwa pengerahan tentara Korea Utara merupakan "eskalasi signifikan" dalam konflik Ukraina, dan merupakan "perluasan perang Rusia yang berbahaya."

"Kerja sama militer yang semakin dalam antara Rusia dan Korea Utara merupakan ancaman bagi keamanan Indo-Pasifik dan Euro-Atlantik," tutur Rutte kepada wartawan setelah pembicaraan dengan delegasi Korea Selatan tentang isu Korea Utara.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara tidak mengonfirmasi laporan media tentang pengerahan pasukan ke Rusia, tetapi mengatakan jika Pyongyang telah mengambil tindakan seperti itu, ia yakin hal tersebut tetap sejalan dengan norma-norma internasional.

Baca juga: Korut Tegaskan Tidak Pernah Kirim Pasukan untuk Bantu Rusia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Dinas Intelijen Militer Ukraina menyebut Rusia menggunakan truk-truk sipil untuk mengangkut "tentara bayaran" dari Korea Utara ke daerah garis depan untuk membantu perang Rusia melawan Ukraina.

Mengutip Kantor Berita Yonhap pada Senin (28/10/2024), kabar ini muncul di tengah kekhawatiran mengenai kemungkinan pasukan Korea Utara ikut bertempur dalam perang Rusia melawan Ukraina.

Pada Minggu (27/10/2024), petugas polisi Rusia menghentikan sebuah truk dengan pelat nomor sipil yang membawa personel militer Korea Utara di jalan raya Kursk-Voronezh, kata Intelijen Pertahanan Ukraina, dan mencatat bahwa pengemudi tersebut tidak memiliki perintah tempur.

Pengumuman ini muncul di tengah laporan mengenai pasukan Korea Utara yang berkumpul di wilayah Kursk di barat daya Rusia, tempat serangan besar-besaran Ukraina terjadi pada bulan Agustus.

Pekan lalu, agen mata-mata Korea Selatan mengatakan 3.000 warga Korea Utara telah dikirim ke Rusia dan sekitar 10.000 diperkirakan akan dikerahkan pada bulan Desember. Amerika Serikat juga mengonfirmasi setidaknya 3.000 warga Korea Utara telah dikirim ke Rusia timur pada bulan ini.

Korea Selatan telah berjanji untuk mengambil “langkah bertahap” sebagai respons terhadap tingkat kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia, dan Presiden Yoon Suk Yeol mengatakan Seoul dapat mempertimbangkan untuk memberikan senjata ke Kyiv, sebagai perubahan dari kebijakannya yang hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan. .

Sementara itu, dikutip dari Reuters, Penasihat keamanan nasional AS, Korea Selatan dan Jepang menyatakan "keprihatinan besar" atas penempatan pasukan Korea Utara di Rusia yang mungkin digunakan untuk melawan Ukraina, kata Gedung Putih.

Juru bicara keamanan nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan, ketiga negara melihat kehadiran pasukan Korea Utara sebagai tanda terbaru meningkatnya hubungan militer Moskow-Pyongyang, dan mereka meminta Rusia dan Korea Utara untuk menghentikan transfer senjata dan rudal. Transfer tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Kirby memberi pengarahan kepada wartawan setelah penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengadakan pembicaraan di Washington dengan rekannya dari Korea Selatan dan Jepang, masing-masing, Shin Won-sik dan Takeo Akiba.

“Penasihat keamanan nasional mengungkapkan keprihatinan besar atas penempatan pasukan oleh Korea Utara di Rusia, yang berpotensi digunakan untuk melawan Ukraina,” kata Kirby.

Dia melanjutkan, kehadiran Korea Utara di Rusia dan transfer senjata tersebut memperluas implikasi keamanan dari perang brutal dan ilegal Rusia di luar Eropa dan ke Indo-Pasifik.

Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis pekan lalu tidak menyangkal bahwa pasukan Korea Utara berada di Rusia. Namun, dia mengatakan bahwa urusan Moskow adalah bagaimana menerapkan perjanjian dengan Pyongyang yang mencakup klausul pertahanan bersama untuk saling membantu melawan agresi eksternal.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pada Senin (21/10/2024), Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte memperingatkan Pyongyang dan Moskow agar tidak mengirim tentara Korea Utara untuk bertempur di perang Ukraina.

Melansir DPA International, menurut Rutte di media sosial X setelah pembicaraan dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, pengerahan tentara Korea Utara untuk bertempur dengan Rusia di Ukraina akan menandai eskalasi yang signifikan.

Keduanya berbicara melalui telepon tentang hubungan dekat antara Korea Selatan dan aliansi militer Barat. Rutte mencatat kerja sama mereka dalam industri pertahanan dan keamanan yang saling terkait.

Presiden Korea Selatan Yoon menggambarkan kerja sama Korea Utara dengan Rusia sebagai ancaman keamanan yang serius, tidak hanya bagi negaranya tetapi juga bagi masyarakat internasional.

Pada hari Jumat, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) menuduh tentara Korea Utara telah mengirim sekitar 1.500 tentara ke Rusia untuk pelatihan, sebelum menempatkan mereka di Ukraina.

Secara total, badan tersebut mengatakan Korea Utara telah memutuskan untuk mengirim sekitar 12.000 tentara untuk memberikan dukungan bagi Rusia, termasuk unit khusus.

Duta Besar Rusia dipanggil ke Seoul

Kantor berita Yonhap melaporkan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan sebelumnya memanggil duta besar Rusia di Seoul terkait dengan dugaan pengerahan tentara Korea Utara.

Selama pertemuan tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Kim Hong Kyun mengatakan bahwa ia menyatakan kekecewaannya kepada Georgy Zinoviev.

Duta besar tersebut tidak memberikan komentar kepada wartawan yang hadir setelah pertemuan di Kementerian Luar Negeri, kata Yonhap.

Pada hari Jumat, NIS Korea Selatan mengatakan bahwa tentara Korea Utara diangkut dengan kapal-kapal Rusia ke Vladivostok di mana mereka diduga sedang dipersiapkan untuk pengerahan dalam perang tersebut.

NIS juga menuduh bahwa para tentara tersebut akan menerima seragam Rusia dan identitas palsu untuk menyamarkan asal usul mereka yang sebenarnya.

Badan intelijen tersebut mendasarkan informasinya pada citra satelit dan perangkat lunak pengenalan wajah yang digunakan dalam kerja sama dengan intelijen Ukraina.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Jerman mengatakan kepada wartawan di Berlin bahwa kerja sama yang semakin erat antara Rusia dan Korea Utara telah diamati selama beberapa waktu.

Ia mendesak Pyongyang untuk menahan diri dari segala bentuk dukungan terhadap perang agresi Rusia terhadap Ukraina.

"Ini juga agak menyedihkan ketika kemampuan Korea Utara sekarang harus dilibatkan," tambahnya. "Tentu saja ini merupakan bentuk eskalasi, dan itu sudah sangat jelas."

Tonton:Pasukan Korea Utara Bantu Putin, Tanda-Tanda Ekonomi Rusia Babak Belur?

Kyiv: Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menuding Korea Utara terus mengirim senjata, untuk membantu Rusia dalam berperang melawan Ukraina. Tak hanya itu, ia juga menuduh Pyongyang memasok sejumlah tentara untuk Rusia.

“Kami melihat aliansi yang semakin erat antara Rusia dan rezim seperti Korea Utara,” ucap Zelensky dalam pidato videonya pada Minggu malam.

“Ini bukan lagi sekadar tentang mentransfer senjata. Ini sebenarnya tentang mentransfer orang dari Korea Utara ke pasukan militer pendudukan,” sambungnya, mengutip dari Al Jazeera, Senin, 14 Oktober 2024.
Zelensky mengatakan Ukraina dan sekutunya perlu mengembangkan respons mereka, mengingat aliansi Rusia yang semakin dalam. Ia juga menegaskan kembali seruannya untuk meningkatkan dukungan militer guna mencegah perang yang lebih besar di Ukraina, bahkan Eropa.

“Garis depan membutuhkan lebih banyak dukungan,” ucap Zelensky.

“Ketika kita berbicara tentang memberi Ukraina kemampuan jarak jauh yang lebih besar dan pasokan yang lebih menentukan bagi pasukan kita, itu bukan sekadar daftar peralatan militer. Ini tentang meningkatkan tekanan pada agresor – tekanan yang akan lebih kuat daripada yang dapat ditangani Rusia. Dan ini tentang mencegah perang yang lebih besar,” ungkapnya.

Permohonan Zelensky kepada sekutu Ukraina agar mengizinkannya menggunakan rudal jarak jauh untuk menyerang target militer jauh di dalam Rusia dan mengurangi kapasitasnya untuk berperang sejauh ini gagal.

Ia mengatakan akan terus berusaha mendapatkan persetujuan itu.

“Perdamaian sejati hanya dapat dicapai melalui kekuatan dan seluruh aktivitas pekan mendatang akan didedikasikan untuk bekerja dengan mitra kita demi kekuatan tersebut, demi perdamaian sejati,” tegas Zelensky.

Para pemimpin Barat dijadwalkan bertemu untuk membahas masalah perang Rusia-Ukraina di Jerman pekan lalu, tetapi Presiden Amerika Serikat Joe Biden menunda perjalanannya karena Badai Milton menerjang Florida.

Biden diperkirakan melakukan perjalanan ke Jerman pekan ini dengan perang di Ukraina sebagai agenda utama.

Menteri Pertahanan Nasional Korea Selatan Kim Yong-hyun mengatakan minggu lalu bahwa ada “kemungkinan besar” Korea Utara mengirim tentara untuk membantu Rusia di medan perang di Ukraina.

Baca juga: Hadiri Pertemuan DK PBB, Zelensky Sebut Korut Kaki Tangan Rusia


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden UkrainaVolodymyr Zelenskiy menuding Korea Utara telah mengirim personil militer dalam upayanya membantu Rusia dalam perang melawan negaranya. Dia pun kembali meminta dukungan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya eskalasi perang yang lebih besar.

Mengutip Reuters pada Senin (14/10/2024), Zelenskiy menyebut hubungan pertahanan dengan mitra negaranya harus berubah mengingat adanya transfer orang dan senjata dari Korea Utara ke pasukan Rusia di Ukraina.

“Kami melihat aliansi antara Rusia dan rezim seperti Korea Utara semakin kuat. Ini bukan hanya soal pemindahan senjata, ini sebenarnya soal pemindahan orang-orang dari Korea Utara ke angkatan bersenjata penjajah,” kata Zelenskiy dalam sebuah pidato virtual rutin.

Dia menyebut, dalam kondisi seperti ini hubungan Ukraina dengan mitranya perlu dikembangkan ke tahap lebih lanjut. Dia menuturkan, perang antara Ukraina dan Rusia di garis depan membutuhkan lebih banyak dukungan.

“Kita berbicara tentang kemampuan jangka panjang bagi Ukraina dan pasokan yang lebih berkelanjutan untuk pasukan kita daripada sekedar daftar perangkat keras militer,” jelas Zelenskiy.

Adapun, Kremlin pada Kamis pekan lalu menolak pernyataan Korea Selatan bahwa Korea Utara mungkin telah mengirimkan sejumlah personel militer untuk membantu Rusia melawan Ukraina dan mungkin mempertimbangkan pengerahan lebih besar.

Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Korea Utara akan mengerahkan pasukan untuk membantu Rusia dalam perang dengan Ukraina.

Kim juga mengatakan pada sidang parlemen bahwa laporan berita tentang perwira militer Korea Utara yang terbunuh dalam serangan Ukraina di wilayah yang dikuasai pasukan Rusia kemungkinan besar benar.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, ketika ditanya pada hari Kamis apakah Korea Utara mengirim pasukannya untuk berperang di Ukraina, mengatakan kepada wartawan, "Ini sepertinya berita palsu."

Sumber: Al Jazeera | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tentara Korea Utara mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka akan memutuskan akses jalan dan rel kereta api yang menghubungkan Korea Utara dengan Korea Selatan.

Langkah ini disampaikan oleh media negara resmi, Korean Central News Agency (KCNA), sebagai bagian dari langkah penguatan pertahanan di sepanjang perbatasan Korea Utara.

Meskipun penutupan tersebut bersifat simbolis, karena perjalanan lintas perbatasan sudah terhenti selama beberapa tahun, tindakan ini menandakan peningkatan ketegangan di Semenanjung Korea.

Latar Belakang Konflik

Keputusan untuk memutuskan akses ini diambil sebagai tanggapan terhadap latihan perang yang diadakan di Korea Selatan serta kehadiran berulang aset strategis Amerika Serikat di kawasan tersebut. Tindakan ini diungkapkan sebagai bagian dari langkah-langkah defensif Korea Utara untuk mencegah terjadinya perang dan melindungi keamanannya.

Kementerian Pertahanan Korea Selatan segera menanggapi langkah ini dengan memberitahu Komando PBB yang dipimpin oleh AS, kekuatan multinasional yang mengawasi Demilitarized Zone (DMZ) antara kedua Korea, yang secara teknis masih berstatus perang.

Sejak Perang Korea pada 1950-1953 berakhir dengan penandatanganan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, kedua negara tersebut belum secara resmi berdamai.

Eskalasi Ketegangan di Perbatasan

Langkah Korea Utara untuk memperkuat pertahanan di sepanjang perbatasan ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Militer Korea Selatan sebelumnya telah melaporkan bahwa Korea Utara telah memasang ranjau darat, penghalang fisik, dan bahkan menciptakan zona kosong di sepanjang perbatasan yang sangat termiliterisasi tersebut selama beberapa bulan terakhir.

Dalam pernyataannya, Tentara Rakyat Korea Utara menyebut bahwa tindakan tersebut adalah "langkah pertahanan diri untuk mencegah perang dan mempertahankan keamanan" Korea Utara. Tindakan ini juga bertujuan untuk memberikan peringatan kepada kekuatan-kekuatan yang dianggap "semakin sembrono dalam histeria konfrontasi mereka."

Korea Utara juga mengirimkan pesan kepada militer Amerika Serikat guna menjelaskan aktivitas penguatan pertahanannya, dengan tujuan untuk mencegah kesalahpahaman dan bentrokan yang tidak disengaja. Langkah ini mencerminkan betapa seriusnya situasi di Semenanjung Korea, di mana ketegangan terus meningkat.

Revisi Konstitusi Korea Utara dan Implikasinya

Selain memutuskan akses jalan dan rel kereta, langkah signifikan lainnya adalah potensi perubahan konstitusi Korea Utara. Negara tersebut tengah diharapkan untuk menghapus tujuan reunifikasi damai dengan Korea Selatan, dan secara formal menjadikan Korea Selatan sebagai negara musuh.

Perubahan ini sejalan dengan instruksi dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, yang telah disampaikan sejak Januari lalu.

Majelis Tertinggi Rakyat Korea Utara diharapkan mengumumkan revisi konstitusi ini dalam pertemuan dua hari yang diadakan minggu ini. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi terkait amandemen konstitusi tersebut.

Sementara itu, media KCNA melaporkan pengangkatan Menteri Pertahanan baru, No Kwang Chol, yang dikenal pernah menemani Kim Jong Un dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump pada 2018 dan 2019.

Beberapa ahli berspekulasi bahwa amandemen konstitusi mungkin telah dilakukan secara diam-diam tanpa pengumuman resmi karena sensitivitasnya. Langkah ini dapat menandakan akhir dari perjanjian bersejarah antara kedua Korea yang ditandatangani pada tahun 1991, yang diharapkan mendorong perdamaian di Semenanjung Korea.

Uji Coba Senjata dan Risiko Konflik yang Lebih Luas

Tingkat ketegangan di Semenanjung Korea saat ini berada pada titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara terus melakukan serangkaian uji coba senjata, termasuk uji coba sistem artileri jarak jauh pada hari Selasa, yang dilaporkan oleh KCNA.

Uji coba senjata ini, bersama dengan langkah-langkah pertahanan lainnya, menambah kekhawatiran akan potensi eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan tersebut.