IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui negosiasi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Holding BUMN Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID) berlangsung alot.

Kendati demikian, dia berharap adanya penambahan saham milik pemerintah, meskipun jumlahnya belum diketahui hingga saat ini.

"Kita harapkan sekali lagi nanti tambah, enggak tahu berapa persen. Ini negonya masih alot banget," kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum 2024 yang dipantau secara virtual, Jumat (11/10/2024).

Seperti diketahui, hingga saat ini, MIND ID menguasai 51 persen saham Freeport. Pemerintah pun berencana menambah penguasannya hingga 61 persen. Hal inipun telah disampaikan beberapa kali oleh Jokowi.

Penambahan saham ini menyusul perpanjangan kontrak Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia setelah berakhir pada 2041. Melalui aturan ini, pemerintah akan menambah porsi kepemilikan saham di PTFI sebanyak 10 persen, sehingga total menjadi 61 persen.

Sebelumnya, Chairman of The Board & CEO Freeport-McMoRan, Richard C. Adkerson mengatakan, tambang PTFI yang berada di kawasan mineral Grasberg, Papua masih menyimpan banyak cadangan mineral. Bahkan, dia memperkirakan, cadangan itu masih bisa diolah atau diproses lebih dari tahun 2041.

Hal itu lantaran tambang PTFI di lokasi tersebut masih belum sepenuhnya dilakukan eksplorasi. PTFI mencatat, cadangan yang ada saat ini bisa ditambang hingga 2052.

Bahkan Adkerson menuturkan, untuk peluang jangka panjang, masih sangat besar karena terdapat sumber daya bijih yang potensial untuk dikembangkan mencapai 3 miliar ton.

Katanya, berdasarkan cadangan itu maka potensi pendapatan bagi pemerintah bisa mencapai USD80 miliar hingga 2041.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com, JAKARTA -- Sebelum pemerintah menguasai 51,2%, keluarga Bakrie pernah menggenggam 10% saham saham PT Freeport Indonesia. Cikal bakal Bakrie membeli saham Freeport itu terekam oleh harian Bisnis Indonesia edisi Senin 7 Oktober 1991.

Perjalanan 10% saham Freeport Indonesia milik Grup Bakrie juga tidak kalah berliku. Setelah melalui sejumlah transaksi keuangan, 10% Freeport Indonesia kembali ke pelukan Freeport.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai pada 20 Oktober 2024.

"Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," ujar Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Bahlil mengatakan, sejak 2018, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen. Adapun perincian jumlahnya sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Oleh karena itu, menurut Bahlil, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen. Sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61 persen.

Bahlil menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018. "Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," ucapnya.

Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang. Hal itu agar kepemilikan saham di Freeport dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya hilirisasi inilah yang menjadi latar belakang dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. "Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelter-nya 3 miliar dolar AS, dibangun di Gresik (Jawa Timur)," kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan, smelter perseroan dirancang untuk memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, sambung dia, total kapasitas pemurnian mencapai 3 juta ton per tahun.

Smelter tersebut diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.