Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal pembentukan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum). Ditjen tersebut dibentuk sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal.

Pembentukan Ditjen Gakkum sendiri sesuai dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian ESDM yang ditandatangani pada 5 November 2024.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan Ditjen Gakkum dibentuk untuk memperkuat pengawasan dan penindakan hukum di sektor ESDM, salah satunya penambangan ilegal.

"Iya, untuk itu [memberantas] tambang ilegal, illegal drilling," ucap Agus di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, dengan kehadiran Ditjen Gakkum, proses penindakan hukum di sektor ESDM bisa lebih cepat. Artinya, kementerian pun bisa menindak langsung.

Kendati, Agus belum bisa merinci kapan Ditjen Gakkum bakal diresmikan dan siapa saja nama yang akan memimpin Ditjen tersebut. Agus hanya mengatakan peresmian Ditjen Gakkum akan dilakukan segera.

Dia juga menyebut saat ini Kementerian ESDM masih menyiapkan struktur organisasi dan tata kelola (SOTK) dari pembentukan ditjen baru itu.

"[Sedang dikaji] strukturnya seperti apa, direkturnya berapa, tugas kewenangan, dan koordinasi," ucap Agus.

Berdasarkan Nomor 169 Tahun 2024, Ditjen Gakkum akan menyelenggarakan sejumlah fungsi seperti perumusan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Lalu, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Kemudian, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Selanjutnya, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

Ditjen Gakkum juga memiliki fungsi pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum ESDM.

"Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri," bunyi beleid itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, lembaga yang dipimpinnya kini tengah berfokus untuk melakukan eksplorasi hulu minyak dan gas (migas) di wilayah Indonesia Timur.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memangkas syarat-syarat untuk mendorong investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) Indonesia.

Bahlil mengatakan selama ini para investor harus melewati waktu hingga bertahun-tahun hanya untuk membangun fasilitas, ditambah lagi dengan menunggu persetujuan izin lainnya.

Menurut Bahlil, hal ini menjadi salah satu penyebab transisi dari energi fosil ke EBT berjalan lebih lama dibandingkan dengan targetnya, di mana seharusnya pada tahun 2025 Indonesia sudah mencapai 23 persen untuk porsi EBT dalam bauran energi nasional.

"Kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi," ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Rumitnya regulasi perizinan, kata Bahlil, dapat menghambat target nasional untuk nol emisi karbon atau net zero emission pada 2060.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut Indonesia juga memiliki potensi sumber EBT yang sangat besar, sehingga sangat disayangkan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Jadi teman-teman investor enggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan juga saya sudah melapor kepada presiden Prabowo terpilih, kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan," katanya.

Bahlil juga mengatakan bahwa sektor EBT saat ini menjadi salah satu industri yang sedang diperebutkan di kawasan Asia Tenggara. Sebab, seluruh dunia sudah mulai beralih untuk mencari sumber energi yang lebih hijau.

Menurut Bahlil, Indonesia lebih unggul dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya, lantaran memiliki carbon capture storage (CCS) C02.

"Indonesia mempunyai potensi yang cukup besar terhadap energi baru terbarukan dan kita mempunyai storage carbon C02 yang tidak dimiliki oleh negara lain, maka saya sudah perintahkan kepada Dirjen Listrik dan Dirjen EBT agar jangan dan terburu-buru untuk kita mau dengan mudah melakukan ekspor EBT," ucap Bahlil.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi listrik pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 disepakati sebesar Rp90,22 triliun.

Bahlil menyampaikan, angka tersebut sudah termasuk sisa kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp2,02 triliun.

"Disepakati mencapai Rp90,22 triliun, naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun," kata Bahlil di Jakarta, Selasa.

Kenaikan anggaran subsidi listrik didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menyebut volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," katanya.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Untuk subsidi solar, sebut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan. Sementara, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan subsidi listrik sebesar Rp83,02 triliun–Rp88,36 triliun untuk RAPBN 2025, lebih tinggi hingga Rp15,12 triliun dari APBN 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun.

“Untuk kebutuhan subsidi listrik pada era APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp83,02–Rp88,36 triliun,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (3/6).

Jisman mengatakan bahwa angka tersebut diperoleh dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp15.300–Rp16.000 per dolar AS, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 75–85 dolar AS per barel, serta inflasi sebesar 1,5–3,5 persen.

"Ini sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang kami peroleh pada tanggal 6 Mei 2024," kata Jisman.

Ia memaparkan, yang menjadi target pelanggan subsidi yakni sebesar 41,08 juta, dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya sebesar 450 VA, yakni sebesar 45,46–45,99 persen dengan perkiraan anggaran Rp38,18 triliun–Rp40,16 triliun.

Lebih lanjut, terdapat penerima subsidi berupa rumah tangga dengan daya sebesar 900 VA dengan anggaran subsidi sebesar Rp15,75–16,68 triliun; bisnis kecil sebesar Rp9,39 triliun–10,18 triliun; industri kecil Rp5,93–6,51 triliun; pemerintah Rp0,36–Rp0,39 triliun; sosial Rp12,16 triliun–Rp13,08 triliun; dan lainnya sebesar Rp1,24 triliun –Rp1,34 triliun.

Jisman menambahkan, kebijakan subsidi listrik tersebut haruslah diberikan kepada golongan yang berhak. Untuk subsidi listrik rumah tangga, agar diberikan ke rumah tangga miskin dan rentan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut, pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan Peraturan Menteri (Permen).

"Karena begitu aturannya ke luar, Permen-nya ke luar," ujar Bahlil di Jakarta, Selasa.

Dia membenarkan bahwa kemungkinan pelaksanaan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan terlaksana pada 1 Oktober 2024.

Menurutnya, saat ini yang dilakukan Pemerintah adalah membahas waktu yang tepat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kan ada waktu untuk sosialisasi, nah waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," katanya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan, nantinya peraturan terkait pembelian BBM bersubsidi akan diatur dalam Permen ESDM bukan lagi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang saat ini sedang proses revisi.

Dia juga belum bisa memberikan informasi secara detail mengenai isi peraturan terkait pembatasan BBM tersebut, sebab sampai saat ini masih dalam kajian.

"Nanti dibahas, saya belum bisa bicara detail itu," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyebut, aturan baru terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi diharapkan dapat selesai pada 1 September 2024.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengatakan bahwa aturan tersebut awalnya dijadwalkan dapat diimplementasikan pada 17 Agustus 2024. Namun terpaksa mundur lantaran masih proses finalisasi.

Rachmat menekankan bahwa aturan baru ini bukan membatasi pembelian BBM bersubsidi.

Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memastikan bahwa BBM bersubsidi diterima oleh yang membutuhkan atau tepat sasaran.

"Saya terus terang sih kurang menyukai bahasa pembatasan, karena kalau pembatasan itu, nanti orang pikir enggak boleh beli. Sebenarnya kita memastikan bahwa orang-orang yang membutuhkan itu bisa mendapatkan akses, intinya subsidi yang lebih tepat sasaran," ujar Rachmat di Jakarta pada Senin (5/7).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Lebih lanjut, tim Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan evaluasi dan kajian untuk menentukan langkah-langkah yang tepat agar subsidinya tepat sasaran.

"Ketika subsidi ini tepat sasaran, maka akan melahirkan efisiensi dan langkah-langkah ini akan kita lakukan. Jadi jangan lagi mobil-mobil mewah pakai barang subsidi," kata Bahlil.

Untuk subsidi solar, sebut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan.

Sementara itu, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, peningkatan ini didorong oleh permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Selain memberikan LPG, Kementerian ESDM juga berencana untuk membangun jaringan gas.

"Kita juga lagi berpikir untuk bagaimana bikin jaringan gas (jargas) dan membangun industri LPG di Indonesia. Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK (SKK Migas) dan Pertamina, nantinya untuk memikirkan langkah ini," katanya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan. Padahal, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024).

Bahlil menambahkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, uang yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan bisa dimanfaatkan menjadi bisnis baru. Sayangnya, uang tersebut tidak digunakan dengan untuk hal itu.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti dari pada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," kata dia.

Bahlil menambahkan, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Saat ini, lanjut Bahlil, pemerintah tengah membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu," katanya.

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. saya ambil contoh di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta. Pemerintah tidak diam jika melihat hal yang tidak adil," kata Bahlil.

(NIY)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan, perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) di Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai pada 20 Oktober 2024.

"Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidak (diperpanjang) siapa yang mengelolanya? Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai," ujar Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Bahlil mengatakan, sejak 2018, Indonesia sudah memegang saham Freeport sebesar 51 persen. Adapun perincian jumlahnya sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua dan 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.

Oleh karena itu, menurut Bahlil, menjelang perpanjangan IUPK Freeport, Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 10 persen. Sehingga saham Freeport yang dipegang oleh Indonesia menjadi 61 persen.

Bahlil menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan Freeport pada 2024, pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018. "Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang sudah kembali modal. Jadi kita sudah untung," ucapnya.

Selain membahas perpanjangan IUPK Freeport dan proses pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya hilirisasi hasil tambang. Hal itu agar kepemilikan saham di Freeport dapat memaksimalkan keuntungan yang diperoleh Indonesia.

Kesadaran akan pentingnya hilirisasi inilah yang menjadi latar belakang dari pembangunan tempat peleburan (smelter) tembaga yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. "Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelter-nya 3 miliar dolar AS, dibangun di Gresik (Jawa Timur)," kata Bahlil.

Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menjelaskan, smelter perseroan dirancang untuk memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Bersama dengan smelter yang dioperasikan PT Smelting, sambung dia, total kapasitas pemurnian mencapai 3 juta ton per tahun.

Smelter tersebut diperkirakan akan menghasilkan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, 50 ton emas, dan 200 ton perak per tahun.