Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengeklaim, banyak kader PAN yang mumpuni untuk menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Saleh menyebutkan, salah satu kader PAN yang layak menjadi pimpinan MPR adalah mantan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno.

"Kami ada alternatif banyak ya, ada Eddy Soeparno, ada tokoh lain," kata Saleh saat ditemui di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Namun, ia enggan berasumsi lebih jauh soal kepastian hal itu.

Saleh meminta hal ini menunggu hasil keputusan Rapat Paripurna MPR RI nanti malam.

"Ya semua kuat, kita tunggu aja nanti malam," ujarnya.

Dihubungi terpisah, Eddy Soeparno enggan banyak komentar soal hal tersebut.

Dia mengaku belum mendengar informasi apa pun soal calon pimpinan MPR dari PAN.

"Untuk urusan pimpinan MPR saya belum dengar apa-apa," ujar Eddy.

Sebagai informasi, sebanyak 732 anggota MPR periode 2024-2029 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Jabatan di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (1/10/2024).

Anggota MPR yang dilantik terdiri dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 152 anggota DPD.

Setelah dilantik akan dilakukan pemilihan pimpinan MPR RI. Ada sembilan kursi pimpinan MPR yang bakal diisi oleh perwakilan dari 8 partai politik dan 1 perwakilan DPD.