JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyatakan harapannya, kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri akan memberikan manfaat besar bagi Indonesia.

Prabowo dijadwalkan mengunjungi lima negara dalam perjalanan yang berlangsung selama 16 hari.

"Harapan kita besar dan optimisme kita tinggi bahwa lawatan Pak Prabowo ke luar negeri itu akan membawa manfaat yang signifikan," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (8/11/2024).

Eddy menilai, lawatan Prabowo tidak hanya bertujuan untuk menguatkan kerja sama regional, tetapi juga untuk menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terbuka untuk investasi.

"Indonesia terbuka untuk perubahan iklim yang harus kita tangani secara cepat. Indonesia juga terbuka untuk masalah transisi energi yang selama ini selalu digaung-gaungkan," ujarnya.

Selain itu, Eddy berharap Prabowo akan menyampaikan isu kesenjangan teknologi dan digital antara negara-negara G20.

"Pak Prabowo juga akan menekankan perlunya kerjasama yang lebih erat dan kolaboratif, di mana pasar itu dikuatkan kerjasamanya, bukan justru ditutup dalam rangka pembahasan di APEC misalnya. Saya kira itu agenda-agenda besar yang akan dibawa Pak Prabowo," tambahnya.

Eddy juga menambahkan bahwa ada kemungkinan Prabowo akan mentransformasikan Indonesia dari sekadar pasar menjadi basis untuk ekspor.

"Silakan yang mau investasi di bidang industri dan manufaktur, silakan masuk ke Indonesia. Nanti kita akan bersama-sama melakukan penguatan ekspor di Indonesia," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Eddy menilai bahwa lawatan Prabowo ke luar negeri akan semakin membuka peluang investasi terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Saya kira itu tentu terbuka dan selama ini sudah ada penguatan terkait investasi IKN, terutama dengan Singapura. Itu juga salah satu pembahasan dengan Perdana Menteri Singapura," tuturnya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan kerja ke luar negeri perdana sebagai presiden pada Jumat (8/11/2024).

Dua hari sebelum keberangkatan, pada Rabu (6/11/2024), Prabowo sudah berpamitan kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam rapat kabinet.

Dalam rapat tersebut, Prabowo mengemukakan bahwa dirinya akan mengunjungi lima negara berturut-turut, yaitu China, Amerika Serikat (AS), Peru, Brasil, dan Inggris

Prabowo merinci bahwa ia akan melakukan kunjungan kenegaraan ke China pada 8-10 November 2024 atas undangan dari pemerintah setempat.

Di sana, ia akan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan menghadiri agenda penting lainnya.

Selanjutnya, ia akan melakukan kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat pada 11-12 November 2024, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru, serta KTT G20 di Brasil.

Akhirnya, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

"Ada undangan kunjungan kenegaraan ke pemerintah Tiongkok, kunjungan kehormatan ke AS, dan juga kunjungan kerja ke Inggris untuk menjumpai PM Inggris," beber Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PAN Eddy Soeparno menilai bahwa kebijakan penghapusan utang macet UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan yang diteken Presiden Prabowo Subianto kemarin sebagai terobosan tersendiri.

"Ini terobosan besar yang secara signifikan menolong petani, nelayan, dan UMKM yang selama ini terjerat dalam lingkaran utang," ujar Eddy dalam keterangannya kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

"Sebagai pimpinan MPR RI saya mendukung kebijakan ini sekaligus siap menjadi bagian dalam upaya membantu petani, UMKM, dan nelayan untuk lebih sejahtera," kata dia.

Eddy beranggapan bahwa kebijakan ini selaras dengan keinginan Prabowo mewujudkan ketahanan pangan. Adapun isu tersebut dilontarkan Prabowo usai dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober lalu di hadapan pimpinan dan anggota MPR RI.

Menurut Eddy, kebijakan ini juga akan memberi dampak signifikan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang menjadi salah satu visi utama dalam Asta Cita.

Ia menengarai bahwa para pelaku UMKM di bidang-bidang tadi akan lebih terdorong untuk berproduksi dengan adanya penghapusan kredit macet itu.

"Selama ini utang menjadi beban dan mempengaruhi produktivitas petani," kata Eddy.

Di sisi lain, ia berharap agar petani dan nelayan serta pelaku UMKM secara umum tidak hanya dihapus kredit macetnya, tetapi juga diberikan literasi keuangan agar bisa mengelola modal dan usaha lebih baik.

Sebagai informasi, kebijakan baru dari Prabowo ini dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 di Istana Kepresidenan, Selasa (5/11/2024).

Prabowo menuturkan, kebijakan ini mempertimbangkan saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok-kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia.

Ia berharap, penghapusan utang macet dapat membantu para petani, nelayan, hingga UMKM lain dalam meneruskan usaha-usahanya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka," ucap Prabowo.

Ia pun berharap, para petani dan nelayan itu dapat lebih berdaya guna. Hal-hal teknis terkait persyaratan yang dipenuhi untuk program ini akan ditindaklanjuti kementerian maupun lembaga terkait.

"Dan kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara," jelas Prabowo.

JAKARTA,investor.id - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi tekad dan komitmen Presiden Prabowo  yang melakukan sejumlah langkah agar dapat menyelamatkan Sritex.  Sikap Presiden Prabowo menunjukkan kepedulian beliau pada 50 ribu lebih karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

“Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind (tidak ada yang ditinggalkan),” ucap Eddy dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (4/11/2024).

Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex, setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur. Selama 58 tahun, Sritex telah menjadi bagian dari industri tekstil Indonesia. Sebagai perusahaan tekstil terbesar di Asia tenggara, Sritex telah berkontribusi bagi Solo Raya, Jawa Tengah, dan Indonesia .

Berdasarkan laporan keuangan Sritex, per Juni 2024, perseroan memiliki liabilitas US$ 1,59 miliar, sedangkan ekuitas minus US$ 980 juta. Perseroan membukukan defisit US$ 1,1 miliar di buku, yang merupakan akumulasi kerugian selama beberapa tahun. Mayoritas utang Sritex adalah utang bank jangka panjang, sebesar US$ 809 juta. Perseroan juga punya utang obligasi US$ 375 juta.

Mengenai upaya penyelamatan Sritex ke depan, Eddy menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.  Pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.

“Prioritas utama adalah  menyelamatkan nasib puluhan ribu pegawai Sritex. Selanjutnya menjaga Sritex sebagai aset tekstil nasional. Di sisi lain Direksi, Komisaris dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini,” jelas Eddy.

Upaya penyelamatan Srtitex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan dan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex tetapi industri textil nasional secara keseluruhan. 

“Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat,” pungkas Eddy.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai, pemilik dan manajemen Sritex harus tetap bertanggung jawab atas pailitnya perusahaan tersebut meski Presiden Prabowo Subianto ingin menyelamatkan Sritex.

Eddy mengatakan, pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.

"Direksi, komisaris, dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini,” kata Eddy dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Eddy pun menilai langkah Prabowo untuk menyelamatkan Sritex menunjukkan kepedulian Prabowo terhadap lebih dari 50.000 karyawan Sritex yang terancam terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

“Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

Terkait upaya penyelamatan Sritex ke depan, Eddy menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.

Ia menekankan, upaya penyelamatan Sritex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan.

Kemudian, dilanjutkan dengan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex, tetapi industri tekstil nasional secara keseluruhan.

“Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat,” kata Eddy.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan empat kementerian untuk segera mengkaji sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Sritex yang baru-baru ini dinyatakan pailit.

Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Presiden Prabowo sudah memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Jumat (1/11/2024).

Agus juga menjelaskan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya, setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan," kata dia.

Pemerintah berencana menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Terkait hal tersebut, beberapa hal perlu diperhatikan pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menyelamatkan Sritex. Menurut Eddy, sikal Prabowo menunjukkan kepeduliannya pada 50 ribu lebih karyawan Sritex yang terdampak PHK karena kepailitan perusahaan.

"Ini bentuk nyata dari komitmen Presiden Prabowo bahwa dalam membangun perekonomian ke depan no one is left behind," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (3/11/2024).

Eddy kemudian menyampaikan pentingnya fokus pada nasib pegawai dan penyelamatan Sritex sebagai aset tekstil nasional.

Di sisi lain, Eddy menegaskan bahwa pemilik Sritex harus tetap dimintakan tanggung jawabnya terhadap kewajiban perusahaan, terutama pinjaman perbankan dan bentuk lainnya yang jumlahnya diperkirakan mencapai Rp 26 triliun atau lebih.

"Prioritas utama adalah menyelamatkan nasib puluhan ribu pegawai Sritex. Selanjutnya menjaga Sritex sebagai aset tekstil nasional. Di sisi lain Direksi, Komisaris dan pemilik Sritex tetap harus dimintakan tanggung jawabnya karena merekalah memegang kendali perusahaan sampai kondisnya bernasib seperti hari ini," terangnya.

Eddy mengatakan, upaya penyelamatan Srtitex harus diawali dengan kajian mendalam tentang penyebab ambruknya perusahaan dan langkah penyelamatan yang paling realistis tidak hanya untuk Sritex tetapi industri textil nasional secara keseluruhan.

"Jangan sampai penyelamatan Sritex justru menyelamatkan pemiliknya karena akan menimbulkan moral hazard yang besar dan mengusik rasa keadilan masyarakat," ujarnya.

Oleh Eddy Soeparno *)

Pada hari Rabu (30/10) Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pembantunya di Kabinet Merah Putih (Menko, Menteri, Kepala Badan) dan direksi BUMN bidang energi untuk membahas penataan kembali subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

Indonesia memang dikenal sebagai negara penyedia bantuan sosial dan subsidi sejak era pemerintahan pra-reformasi sampai sekarang. Selain menyediakan kebutuhan primer masyarakat seperti pangan, listrik, BBM dan perumahan secara berkeadilan, support pemerintah jenis ini diperlukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat.

Di negara dengan karakteristik perekonomian seperti Indonesia, di mana belanja masyarakat yang menggerakkan roda perekonomian, sungguh daya beli masyarakat paripurna untuk dijaga. Oleh karena itu tidak mengherankan jika inflasi menjadi musuh besar pemerintah karena menyurutkan daya beli masyarakat dan dari pengalaman di berbagai belahan di dunia, inflasi tinggi mampu menggusur pemerintah yang tengah berkuasa.

Kami sungguh mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo yang memprioritaskan subsidi tepat sasaran agar penggunanya adalah masyarakat yang memang berhak atas subsidi dan bukan disalahgunakan oleh kelompok masyarakat di luar kategori tersebut.

Bayangkan saja, subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 jumlahnya cukup fantastis, sekitar Rp 356 triliun, yang didominasi oleh Pertalite & Solar dan LPG 3 kg masing-masing sebesar Rp 163 triliun dan Rp 93 triliun. Ironisnya, justru porsi terbesar energi yang disubsidi pemerintah dinikmati oleh mayoritas masyarakat mampu, bahkan di atas 60%. Artinya, anggaran pemerintah untuk membiayai masyarakat miskin ditumpangi juga oleh mereka yang “berpunya”.

Ketika kami ikut memimpin Komisi Energi di DPR RI selama 5 tahun (2019-2024), masalah subsidi energi tidak tepat sasaran senantiasa kami gaungkan agar pemerintah lekas mengambil tindakan untuk menghentikan pemborosan APBN.

Nyaris setiap tahun volume LPG 3 kg dan Pertalite meningkat karena meningkatnya aktivitas dan mobilitas masyarakat, terutama pascapandemi Covid-19. Dalam berbagai rapat dengar pendapat, rapat kerja dan FGD dengan perwakilan pemerintah kami menyerukan agar Perpres 191 tahun 2014 yang mengatur penyediaan, pendistribusian dan harga BBM direvisi dan memuat kriteria kendaraan atau kelompok masyarakat yang berhak atas BBM bersubsidi.

Sampai kami mengakhiri jabatan dan memulai periode baru di DPR RI tahun 2024-2029, serta pemerintahan berganti, belum juga ada aksi riil untuk menata penjualan BBM bersubsidi melalui perangkat hukum yang lebih ketat. Meskipun kami mengapresiasi solusi sementara yang diterapkan Pertamina yang hanya mengizinkan pembelian Pertalite melalui barcode, namun solusi permanen melalui penerbitan payung hukum yang tegas perlu disegerakan.

Khusus penjualan LPG 3 kg pun telah kami serukan agar pola pemberian subsidi diubah dari subsidi produk ke subsidi penerima. Artinya, mereka yang terdaftar dalam Daftar Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) akan menerima subsidi secara langsung melalui transfer atau mekanisme penyerahan dana lainnya untuk membeli LPG subsidi setiap bulan.

Sebagai ilustrasi, jika subsidi pemerintah di dalam satu tabung LPG 3 kg adalah Rp 33.000 dan setiap kepala keluarga menggunakan 3 tabung per bulannya, maka sang penerima subsidi akan mendapatkan Rp 99.000 secara tunai dari pemerintah. Jika mekanisme ini berjalan, hanya akan ada satu harga LPG 3 kg di pasaran yang merupakan harga eceran tetap sesuai ketetapan regulator dan Pertamina.

Tidak dapat dimungkiri bahwa produk LPG 3 kg ini telah menjadi kebutuhan esensi hampir setiap rumah tangga di Indonesia. Jika peruntukan awalnya ditujukan untuk masyarakat miskin atau pra sejahtera, kini justru penggunaannya meluas ke rumah tangga kelas menengah, bahkan kafe dan restoran.

Ironisnya, LPG yang dikonsumsi masyarakat berasal dari impor karena produksi dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan. Artinya, devisa negara terkuras, bahkan nilainya bisa lebih besar lagi ketika kurs dolar AS terhadap Rupiah melonjak atau harga minyak mentah mendadak naik.

Substitusi LPG melalui hilirisasi batubara sempat digaungkan beberapa waktu yang lalu, meskipun kemudian meredup sejalan dengan pembatalan sejumlah rencana pengembangan coal to gas karena nilai keekonomiannya yang belum sesuai.

Pentingnya pemberian subsidi tepat sasaran, selain mengedepankan asas keadilan bagi masyarakat, juga akan meringankan beban APBN terutama di saat ruang fiskal kita sangat ketat. Ketika menjadi Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, kami menyoroti pembiayaan program pemerintah Prabowo-Gibran tidak melulu dari peningkatan pendapatan negara, namun juga dari penghematan anggaran, khususnya melalui pemberian dan distribusi subsidi tepat sasaran. Rekomendasi yang kami gaungkan di TKN setali tiga uang dengan apa yang selama ini kami suarakan di ruang sidang DPR.

Semoga aksi cepat Presiden Prabowo segera direspons para menteri kabinetnya agar penyaluran subsidi ke depannya ditujukan hanya untuk kelompok masyarakat pra sejahtera, sehingga penghematan anggaran yang dihasilkan dapat dialokasikan untuk pos pembangunan bidang ekonomi lainnya.

Di saat ruang fiskal kita terbatas, setiap Rupiah yang dihemat adalah Rupiah yang bermanfaat khususnya bagi saudara-saudara kita yang sangat merindukan status “sejahtera”. ***

*) Wakil Ketua MPR RI – Anggota Komisi XII DPR RI

Editor: Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, Investor.id - Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno optimistis PT Pertamina mampu mendukung upaya pemerintahan Prabowo Subianto mewujudkan swasembada energi. Pertamina menunjukkan performa menggembirakan dan berkomitmen menjaga ketahanan energi.

Bahkan, kata dia, saat ini, BUMN energi itu terus bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia. “Saya punya optimisme terhadap Pertamina, karena sekarang telah bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia atau world class company ,” ujar Eddy, Minggu (27/10/2024).

Sebagai backbone dalam upaya mencapai target swasembada energi, dia menilai, kinerja Pertamina memang dinilai menggembirakan. Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis yang baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan environmental, social, and governance (ESG).

”Berbagai kinerja Pertamina sangat mendukung program pemerintah di bidang energi. Bahkan saat ini, 62% produksi migas merupakan produksi Pertamina,” lanjut dia.

Eddy menjelaskan, swasembada energi membutuhkan proses. Hal pertama yang harus dicapai adalah ketahanan energi. Ketahanan energi adalah terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional. Pada tahapan ini, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

”Misal, selama ini pasokan elpiji dalam negeri terjamin, karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari, sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi,” kata Eddy.

Setelah itu, imbuh dia, barulah menuju kemandirian energi, yang antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan.

“Jadi sambil kita melakukan transisi energi, kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi,” urai dia.

Dengan demikian, lanjut Eddy, berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi, termasuk pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

Eddy mengingatkan, guna mewujudkan progam swasembada energi, pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina yang notabene merupakan BUMN energi. Misal saja melalui penguatan modal agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri. Selain itu, juga insentif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis dan dukungan regulasi

”Contohnya, jika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada, Pertamina harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut,” pungkas Eddy.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Presiden RI Prabowo Subianto dalam pidato perdananya di MPR RI menyebut Indonesia mendapatkan karunia Tuhan dengan keberlimpahan Sumber Daya Alam.

Prabowo mengatakan tanaman yang banyak tumbuh di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk sumber energi dan bahan bakar alternatif.

Pimpinan MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menyebut pidato Prabowo merupakan bentuk dukungan sekaligus arah kebijakan pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan.

"Pesan Pak Prabowo jelas dan tegas bahwa harus ada upaya memanfaatkan keberlimpahan sumber daya alam di Indonesia untuk pengembangan sumber energi terbarukan dan bahan bakar alternatif. Pesan di pidato perdana ini menegaskan keseriusan Indonesia untuk melakukan transisi energi menuju energi terbarukan," jelas Eddy, dalam keterangannya, Minggu (20/10/2024).

Menurut Eddy, pesan Presiden Prabowo selaras dengan tren global tentang keberlanjutan (sustainability) dengan memanfaatkan energi terbarukan sehingga diharapkan bisa mendapat respons positif dari dunia internasional. Akselerasi menuju energi terbarukan menjadi tren global karena masing-masing negara termasuk Indonesia terus berupaya mencapai target Net Zero Emissions (NZE).

"Pidato Presiden Prabowo ini merupakan pesan penting bahwa Indonesia terus berupaya mencapai target NZE pada 2060 mendatang," kata Wakil Ketua Umum PAN itu.

Eddy menyampaikan Pimpinan MPR RI akan terus mendorong percepatan transisi energi sebagai target Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain kebijakan energi bersih, aksi iklim dan mewujudkan Kota dan Komunitas berkelanjutan.

"Isu lingkungan, energi bersih dan hak warga negara yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan udara bersih akan terus kami dorong selaku Pimpinan MPR RI sebagai bagian dari upaya Indonesia mencapai target-target SDGs," pungkasnya.

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

Video: Ketua MPR Bicara Persiapan Gladi Pelantikan Prabowo-Gibran

JAKARTA, investor.id – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Eddy Soeparno menilai penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada tahun 2025 harus dikaji ulang. Lantaran kebijakan ini dikhawatirkan akan memberatkan daya beli masyarakat.

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam Pasal 7 menyebutkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif PPN sebesar 12% mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025.

“Kami sendiri dari Fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang bahkan kalau bisa menundanya. Saya kira kita akan sepakat dalam terkait hal ini. Ini supaya daya beli masyarakat meningkat. Kalau daya beli masyarakat masih kuat, tentukan konsumsi juga meningkat,” ucap Eddy saat ditemui usai mengikuti Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024 – 2029 di Gedung MPR pada Minggu (20/10/2024).

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun dalam APBN 2025. Target penerimaan pajak tahun 2025 terbagi dalam target pajak penghasilan sebesar Rp 1.209,3 triliun; pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah sebesar Rp 945,1 triliun; pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 27,1 triliun; dan pajak lainnya sebesar Rp 7,8 triliun.

Menurut Eddy aparat pajak harus konsisten melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Namun upaya menggenjot penerimaan pajak tidak boleh mengorbankan iklim investasi dan daya beli masyarakat. “Artinya pajaknya juga meningkat nantinya, kan? Jadi itulah di antara beberapa hal yang kita fokuskan sekarang agar pertumbuhan ekonomi ini tidak terhenti, bahkan justru terakselerasi,” tutur Eddy.

Eddy bilang, penerimaan pajak turut disokong oleh kinerja industrialisasi, khususnya industrialisasi yang terkait dengan hilirisasi. Pasalnya hilirisasi turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga penting bagi pemerintah untuk memperkuat derap roda industrialisasi.

“Saya kira akan ada penguatan-penguatan (industrialisasi) lagi sehingga dari perlu meningkatkan pendapatan ke depan, ya. Itu juga tentu akan lebih perspektif. Saya optimis bahwa dari aspek pendapatan itu akan semakin muat karena kita memiliki industri dan manufaktur yang bernilai tambah lebih tinggi,” pungkas Eddy.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Penyaluran subsidi tepat sasaran disebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno skema subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.

"Pak Presiden Prabowo mengatakan mengenai subsidi, subsidi merupakan hal penting dan perlu. Tetapi banyak subsidi itu belum tepat sasaran. Nah ini pelru kita benahi," ujar dia ditemui di Gedung DPR RU, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya pembenahan untuk penyaluran subsidi perlu dilakukan karena dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran.

"Saya kira dengan tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, yang membutuhkan, banyak dana yang kita hemat untuk bisa kita alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga punya keinginan untuk mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Banyak subsidi yang masih terbuka akan diubah skemanya menjadi subsidi langsung di eranya memimpin Indonesia.

Prabowo bilang pihaknya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skema subsidi menjadi secara langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

JAKARTA,investor.id - Kemandirian energi sangat krusial, mengingat potensi krisis energi global yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Oleh karena itu, pemerintah harus menjalankan inovasi dan terobosan mewujudkan kemandirian energi.

Wakil Ketua   Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mengatakan upaya untuk mencapai  target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dari presiden terpilih Prabowo Subianto membutuhkan  suplai energi yang besar. Di sisi lain kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena dampak lingkungan dan sifatnya yang tidak terbarukan.

"Karena itu kami meyakini visi besar Pak Prabowo tentang kemandirian energi akan dilakukan melalui akselerasi transisi energi menuju energi terbarukan. Ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, ini adalah visi tentang mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti,"  tutur Eddy dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (11/10/2024),

Eddy menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Di periode sebelumnya, pihaknya berupaya agar RUU EBT menjadi prioritas. Bagaimanapun percepatan transisi energi ini membutuhkan dasar hukum yang kuat.

“Untuk mendukung visi kemandirian energi Pak Prabowo, komitmen memperjuangkan RUU EBT segera disahkan akan terus dilanjutkan," terang Eddy.

Eddy menjelaskan Indonesia memilki sumber daya yang berlimpah di dalam negeri untuk energi baru dan terbarukan. Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) di mana salah satu isinya terkait peningkatan pemanfaatan biomassa atau bahan bakar nabati (BBN). Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

"Hal ini juga sejalan dengan visi kemandirian ekonomi Pak Prabowo mewujudkan Indonesia sebagai Raja Ekonomi Hijau dunia dengan memanfaatkan Biodiesel dan Biomassa dari bahan baku di Indonesia," kata Eddy.

Secara khusus, Eddy menegaskan akan terus mendukung langkah-langkah pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan kemandirian energi melalui lembaga legislatif di Senayan

"Kemandirian energi merupakan upaya melaksanakan amanat konstitusi mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur dan sebesar-besarnya memberi manfaat untuk rakyat," pungkas Eddy.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Politikus PAN Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno ditetapkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029, dalam Sidang Paripurna MPR, Kamis (3/10).

Berapa harta kekayaan Eddy Soeparno?

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Eddy terakhir melaporkan data hartanya pada 5 Juni 2024.

Total harta: Rp 249.312.085.502

Berikut detailnya:

Eddy yang lahir pada 6 Mei 1965 pernah menjabat sebagai Sekjen PAN. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini merupakan putra dari M. Soeparno, Direktur Utama Garuda Indonesia 1988-1992.

Eddy berkecimpung di politik pada 2004. Ia meninggalkan pekerjaannya di ABN AMRO untuk membantu tim Amien Rais di Pilpres.

Dunia bisnis juga digelutinya. Ia tercatat pernah menjadi Chief Financial Officer (CFO) PT Bakrie Indo Infrastructure hingga Direktur Investasi di Merrill Lynch.