Jakarta -

PT Fast Food Indonesia, pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Total kerugian mencapai Rp 557,08 miliar dan telah menutup sebanyak 47 gerai di Indonesia. Ribuan pekerja di perusahaan tersebut juga terdampak.

Dilansir detikFinance dari laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), perusahaan dengan kode saham FAST tersebut mencatatkan kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Lebih bengkak dibanding tahun lalu di waktu yang sama mencapai 266,59% dari sebelumnya dengan catatan kerugian Rp 152,41 miliar.

Kerugian yang dialami KFC tersebut disebabkan dua hal, yakni pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 serta situasi pasar akibat krisis timur tengah. Diketahui KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat pendukung Palestina.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian yang besar tersebut, KFC harus melakukan efisiensi dengan menutup sejumlah gerainya dan melakukan PHK terhadap sejumlah karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, kini hanya ada 715 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai. Itu artinya sekitar 47 gerai telah ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024, grup usaha FAST memiliki total 13.715 karyawan. Turun jauh dari data pada 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan. Itu berarti terjadi pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

(nkm/nkm)

Jakarta -

PT Fast Food Indonesia yang merupakan pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Perusahaan berkode saham FAST itu telah menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya.

Melansir laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), FAST mencetak kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Ruginya makin bengkak bila dibandingkan waktu yang sama setahun lalu, kenaikannya menyentuh 266,59% dari sebelumnya cuma mencatat rugi Rp 152,41 miliar.

Kerugian ini disebut terjadi karena dua hal. Pertama pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal. Kedua, panasnya situasi pasar akibat krisis timur tengah, KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian berlipat-lipat itu, KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerainya dan melakukan PHK pada karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, Perusahaan hanya mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai yang dioperasikan, artinya ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024 seluruh grup usaha FAST mempunyai total 13.715 karyawan. Jumlahnya turun jauh dari data di 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan, artinya ada pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

(hal/fdl)

Jakarta -

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memperkirakan pasar otomotif tahun depan tidak akan sampai satu juta unit. Proyeksi penjualan untuk tahun ini sesuai dengan revisi target Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Prediksi kita tahun ini ditutup dengan angka sekitar 830 ribu sampai 850 ribu unit," kata Chief Operating OfficerHMID Franciscus Soerjopranoto saat ditemui di Cikarang, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024).

Frans mengatakan sinyal pelemahan pasar sudah terlihat sejak Juni 2023. Penjualannya tidak pernah sebesar tahun 2022.

"Tren pasar, atau volume pasar atau market nggak pernah lebih besar dari 2022. Itu tahun 2023," jelas Frans.

Sumber data wholesales Gaikindo menyebutkan tahun 2022 bisa mengirim 1.048.040 unit. Sedangkan 2023 jumlahnya turun menjadi 1.005.802 unit.

Sepanjang Januari - September 2024, berdasarkan data wholesales Gaikindo sudah mencatatkan distribusi sebanyak 633.218 unit. Hyundai mengambil pasar 2,7 persen dari total nasional atau jumlahnya 17.164 unit.

Untuk tahun depan, Frans menyebutkan potensi pasar Indonesia disinyalir tidak bisa menembus angka satu juta unit.

Pasar Indonesia beberapa kali tidak pernah menyentuh, antara lain tahun 2020 (532.407 unit), dan 2021 (887.202) unit. Kala itu kondisi ekonomi sedang tidak pasti lantaran pandemi Covid-19.

Sementara itu, tahun depan masih menanti efek kebijakan strategis yang dibuat oleh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Tahun depan naiknya tidak sampai dua digit, why? karena kita melihat semua masih wait and see," kata Frans.

"Mungkin teman-teman sudah bisa prediksi, bahwa market itu kemungkinan besar kalau bisa tembus 900 ribu sudah bagus sekali. Mungkin angkanya sekitar 870 (sampai) 890-an ribu. Kira-kira seperti itu. Nah itu prediksi dari Hyundai," jelasnya lagi.

Berikut ini data wholesales dari Gaikindo, penjualan mobil dalam beberapa tahun terakhir:

2024: 633.218 unit (Januari - September)
2023: 1.005.802 unit
2022: 1.048.040 unit
2021: 887.202 unit
2020: 532.407 unit
2019: 1.030.120 unit
2018: 1.151.308 unit
2017: 1.077.364 unit
2016: 1.062.694 unit
2015: 1.013.518 unit
2014: 1.208.019 unit
2013: 1.229.811 unit

(riar/dry)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

(ada/ara)

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Generasi Z atau Gen Z, pertama kali memasuki dunia kerja di tengah puncak pandemi. Namun, menurut sebuah artikel terbaru di Inc, 60% pengusaha mengakui telah memecat karyawan Gen Z yang mereka rekrut tahun ini.

Hal ini telah memicu perbincangan yang berkembang tentang mengapa banyak Gen Z berjuang untuk mempertahankan pekerjaan mereka.

Sangat mudah untuk menyalahkan kejadian ini pada stereotip generasi — kemalasan, hak istimewa, atau ketidakdewasaan — tetapi masalahnya jauh lebih kompleks.

Mengutip Forbes, berikut adalah tiga alasan Utama mengapa Gen Z banyak yang dipecat dari pekerjaan mereka:

1. Kurang Motivasi

Salah satu kritik paling umum terhadap Gen Z secara umum adalah kurangnya motivasi yang dirasakan. Semua orang mulai dari Generasi Milenial hingga Generasi Baby Boomer suka membicarakan keengganan Gen Z untuk bekerja "keras" dalam apa yang ingin mereka capai dalam hidup tanpa harus membedah alasannya.

Dari krisis keuangan 2008 hingga gangguan terkini yang disebabkan oleh COVID-19, generasi ini menyaksikan secara langsung bagaimana para pemberi kerja sering memperlakukan karyawan yang loyal.

PHK, pemotongan gaji, dan kurangnya keamanan kerja merupakan tema umum dalam kehidupan orang tua mereka.

Dari sudut pandang ini, kita dapat melihat mengapa mereka mungkin mengembangkan rasa skeptisisme tentang jalur karier tradisional.

Sebuah laporan oleh Deloitte melaporkan bahwa Gen Z menghargai perusahaan yang peduli dengan dunia di sekitar mereka, termasuk karyawan mereka. Namun, secara paradoks, pengalaman hidup mereka mencakup menyaksikan ketidakstabilan pasar tenaga kerja dan perusahaan yang mengeksploitasi segala hal yang menghalangi jalan mereka.

Kurangnya motivasi yang dirasakan ini mungkin merupakan bentuk pelestarian diri, keengganan untuk terjun ke dalam sistem yang tidak menawarkan banyak stabilitas sebagai balasannya.

2. Mereka Berbicara dalam Bahasa yang Berbeda

Masalah lain yang mungkin berkontribusi terhadap tantangan tempat kerja Gen Z adalah komunikasi.

Meskipun anggota generasi ini sering dipuji sebagai penduduk asli digital, hal itu tidak selalu berarti keterampilan interpersonal yang kuat dalam lingkungan kerja tradisional.

Tumbuh besar dengan media sosial dan komunikasi berbasis teks berarti banyak karyawan muda mungkin kesulitan dengan percakapan tatap muka, terutama yang diharapkan dalam lingkungan profesional.

Sebuah artikel tahun 2022 dari Harvard Law School menjelaskan bahwa pekerja Gen Z memasuki dunia kerja selama pandemi. Generasi ini memulai karier mereka ketika mengirim teks singkat — sesuatu yang sangat mereka sukai — dapat diterima alih-alih mengadakan rapat tim.

Mereka kehilangan waktu tatap muka di kantor pada titik krusial dalam pengembangan karier mereka. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran mereka dan membuat mereka tidak siap untuk industri yang mengharuskan rapat, presentasi, dan kolaborasi mendalam.

3. Mereka Menolak Mentalitas Kerja-Tanpa-Kehidupan

Mungkin alasan paling menentukan mengapa Gen Z mungkin kehilangan pekerjaan adalah penolakan mereka terhadap budaya kerja tradisional, yang menekankan jam kerja panjang, ketersediaan konstan, dan keterlibatan dalam pekerjaan seseorang.

Kesuksesan telah dikaitkan dengan kerja keras dan pengorbanan karier bagi generasi yang lebih tua.

"Budaya kerja keras" generasi milenial meromantisasi gagasan bekerja malam, akhir pekan, dan hari libur untuk maju.

Namun, Gen Z tidak mempercayainya. Mereka menginginkan lebih dari sekadar gaji — mereka menginginkan keseimbangan, makna, dan rasa kepuasan pribadi yang tidak sepenuhnya terkait dengan pekerjaan.

Laporan Deloitte lainnya dari tahun 2023 menemukan bahwa 50% responden Gen Z menempatkan "keseimbangan kehidupan kerja" sebagai salah satu prioritas utama mereka saat mempertimbangkan pekerjaan. Generasi yang "mengungkapkan pendapat" ini cenderung tidak menoleransi lingkungan tempat kerja yang beracun dan lebih cepat meninggalkan posisi yang tidak memenuhi harapan mereka.

Hal ini tidak selalu berarti kemalasan. Gen Z lebih bersedia memprioritaskan kesejahteraan pribadi dan kesehatan mental daripada kemajuan karier. Perubahan prioritas ini dapat mengejutkan bagi rekan kerja mereka yang lebih tua dan perusahaan yang mengharapkan karyawan untuk bekerja lebih keras.

Tonton:Baby Boomer Generasi Terkaya yang Pernah Ada, Siapa Generasi yang Jadi Pecundang?

Gen Z cenderung tidak begadang di kantor atau terus-menerus menghubungi melalui email setelah jam kerja.

Penting untuk menyadari bahwa banyak masalah di tempat kerja yang dihadapi Gen Z bukanlah sepenuhnya kesalahan mereka. Mereka telah tumbuh di dunia yang berubah dengan cepat, di mana janji-janji tradisional tentang keamanan kerja dan kemajuan karier tidak selalu terbukti benar.

Mereka telah belajar bahwa ada hal lain dalam hidup selain bekerja untuk perusahaan yang tidak selalu memberi mereka penghargaan atas hal itu.

Generasi Z tidak dipecat hanya karena mereka adalah pekerja "generasi yang buruk". Sebaliknya, mereka berbenturan dengan sistem kerja yang ketinggalan zaman dan kegagalan beradaptasi dengan kebutuhan modern.

Jakarta: AIDS Healthcare Foundation (AHF) Indonesia mengajak negara-negara Asia untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam Traktat Pandemi atau Pandemic Agreement. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan draf Traktat Pandemi mendekati rampung.

"Kawasan ini (Asia) harus berusaha membentuk kerangka kerja yang mendesentralisasi pendekatan terhadap kesiapsiagaan dan respon pandemi serta melindungi semua negara," kata Country Program Manager AHF Indonesia, Asep Eka Nurhidayat, melalui keterangan tertulis yang diterima, Rabu, 6 November 2023.

Asep mengatakan negara-negara Asia harus belajar dari pengalaman pandemi covid-19. Bagaimana sulitnya mengamankan vaksi serta penyelamat kehidupan lainya.
Untuk itu, dia mengajak negara-negara Asia memperjuangkan kerangka kerja yang adil. Tujuan utamanya adalah bisa membantu negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia saat mengadang pandemi.

"Kemampuan manufaktur yang ada di kawasan ini dan kemitraan lintas batas dalam ASEAN menawarkan kesempatan meningkatkan ketahanan kesehatan di seluruh negara Asia dan Global South," kata dia.

Pandemi covid-19 memperlihatkan kesenjangan kritis dalam akses layanan kesehatan. Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah kesulitan mendapatkan vaksin dibandingkan dengan negara kaya.

“Melalui komitmen bersatu untuk kesetaraan berkeadilan, kita dapat menciptakan Pandemic Agreement yang tidak hanya melayani Asia, tetapi juga membangun ketahanan untuk semua. Memastikan tidak ada wilayah yang dibiarkan rentan dalam krisis di masa depan,” kata Asep.

Desak 4 hal

AHF Indonesia sebagai bagian dari kampanye global Save Our Society (SOS) mendesak empat hal agar Traktat Pandemi bisa mencakup empat hal. Keempat hal itu meliputi:

1. Kapasitas Produksi Regional (Regional Production Capacity)

SOS mendesak adanya mekanisme konkret untuk memfasilitasi produksi vaksin lokal, diagnostik, dan therapeutics di negara-negara south global.

Hal ini memerlukan peta jalan yang mengikat transfer pengetahuan, teknologi, dan pembiayaan berkelanjutan jangka panjang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dari rancangan Traktat Pandemi.

2. Transfer Teknologi (Technology Transfer)

SOS menyatakan harus ada kepastian agar transfer teknologi tidak dibatasi pada syarat sukarela dan yang disepakati bersama.

Negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) harus memiliki fleksibilitas yang sama seperti negara kaya seperti Amerika Serikat yang dapat menggunakan cara non-sukarela dan langkah-langkah tambahan untuk mengatasi keadaan darurat kesehatan masyarakat dan krisis lainnya.

3. Pembiayaan Berkelanjutan (Sustainable Financing)

SOS juga mendesak adanya perjanjian finansial jangka panjang yang mengikat negara-negara berpenghasilan tinggi. Hal ini untuk mendukung kesiapsiagaan dan respon pandemi bagi negara-negara LMIC.

"Kontribusi sukarela (voluntary contribution)saja tidak akan cukup, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20," kata Asep.

4. Partisipasi Masyarakat Sipil (Civil Society Participation)

Traktat Pandemi juga diminta mengadopsi model tata kelola yang memasukan partisipasi banyak pihak. Hal ini untuk meningkatkan legitimasi, memperkuat akuntabilitas, dan mengubah arsitektur keamanan kesehatan global menjadi sistem yang lebih adil dan efektif untuk mencegah, mempersiapkan, dan merespons ancaman kesehatan global dengan lebih baik.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) adalah organisasi AIDS terbesar di dunia. Saat ini menyediakan perawatan medis dan/atau layanan kepada lebih dari 2 juta klien di 48 negara di seluruh dunia, termasuk Afrika, Amerika, kawasan Asia/Pasifik, dan Eropa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

Jakarta -

Kenny Lee, seorang pecinta Lego nekat berhenti kerja di perusahaan besar demi mengejar impian. Kenny mengubah hobi Legonya menjadi bisnis yang menghasilkan keuntungan 12 juta dolar Australia atau setara Rp 124,9 miliar (kurs Rp 10.410).

Melansir News.com.au, Rabu (6/11/2024), pria berumur 39 tahun itu bercerita pernah dimarahi istrinya karena menghabiskan uang gajian dalam jumlah besar hanya untuk membeli Lego. Uniknya, pertengkaran itu memicu ide bisnis untuk membangun perusahaan di bidang pencahayaan LED untuk set Lego miliknya yang bernama Light My Bricks.

"Saat itu kami punya anak, kami harus membayar cicilan rumah, hanya punya satu penghasilan, dan saya cukup tergila-gila dengan hobi saya itu," kata Lee dikutip, Selasa (05/11/2024).

Kenny juga menceritakan dia tahu ada celah pasar setelah melihat orang dewasa menghabiskan uang dalam jumlah besar seperti dirinya untuk membeli Lego. Kenny merasa orang-orang seperti dirinya adalah targetnya.

"Saat saya menyalakan lampu untuk menghidupkan (legonya) adalah momen yang gila bagi saya. Saya langsung tahu bahwa saya menemukan sesuatu. Tapi saat pandemi COVID melanda, itu momen menakutkan juga dalam dunia bisnis," ujarnya.

Produk penerangan milik Kenny ini dapat dicustom dengan lego milik konsumen. Konsumen bisa memasang lampu saat mereka mulai membangun Lego atau menambahkannya ke lego yang telah mereka rakit.

Menurut Kenny, tambahan perangkat dari produknya ini bisa membuat dimensi baru dan melihat Lego dengan sisi yang lebih mewah. Dari bisnisnya ini, Kenny ditaksir memiliki harta kekayaan sekitar Rp 124,9 miliar.

Melansir situs Amazon, untuk set Lego lengkap dengan perangkat pencahayaan yang dijual di Light My Bricks itu cukup variatif mulai dari Rp 62 ribu sampai dengan Rp 3 juta.

"Selama ini kami membangun kesuksesan kami pada lampu yang berhubungan dengan Lego, tetapi sekarang kami melebarkan sayap dan melihat lebih jauh dari itu," tutup Lee.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS) mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) di industri kreatif digital, seperti animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan industri kreatif menjadi penting karena merupakan salah satu pilar terkuat dalam struktur ekonomi Indonesia.

"Pelaku industri kreatif dalam negeri harus dapat menghasilkan berbagai produk yang inovatif dan kompetitif. Apalagi, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan didukung dengan kemampuan SDM terampil sehingga diyakini dapat berdaya saing hingga kancah global," katanya dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan mengemukakan bahwa industri kreatif tidak hanya untuk kesinambungan ekonomi itu sendiri, namun juga berperan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif, termasuk membuka lapangan pekerjaan untuk generasi muda yang merupakan populasi terbesar di Indonesia saat ini.

"Indonesia adalah salah satu contoh negara yang telah merasakan keuntungan dari tumbuhnya industri kreatif," ujarnya.

Pada 2023, nilai tambah industri kreatif mencapai Rp 1.414,8 triliun, atau tumbuh sebesar 10,5% dibandingkan 2022 senilai Rp 1.280,42 triliun. Sektor ini juga turut berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 24,3 juta orang.

"Potensi ini yang perlu terus dikembangkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional," imbuhnya.

Beberapa waktu lalu, Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar selaku satuan kerja di bawah BPSDMI Kemenperin, berkolaborasi dengan Organization of African Caribbean and Pacific States (OACPS), The Indonesian Aid, Kementerian Luar Negeri, serta Kedutaan Besar Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Eropa menyelenggarakan pelatihan pada industri kreatif yang berlangsung pada tanggal 4- 8 November 2024 di Bali. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan SDM industri bidang animasi dan video, fesyen, serta aplikasi.

"Diklat ini diikuti oleh 48 peserta yang berasal dari wilayah Afrika, Karibia, dan Pasifik dengan latar pembuat kebijakan, administrator, atau regulator di sektor ekonomi kreatif," sebut Masrokhan.

Kepala BDI Denpasar Arga Mahendra menjelaskan, pelatihan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka menciptakan wadah untuk berbagi pengetahuan, pembelajaran, praktik dan pengalaman terbaik serta meningkatkan kolaborasi di bidang ekonomi kreatif. Para peserta pelatihan ini merupakan dari negara anggota OACPS.

"Harapannya agar setiap peserta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengembangan industri kreatif di negaranya masing-masing," ujar Arga.

Sekretaris Jenderal OACPS Georges Rebelo Pinto Chikoti mengatakan bahwa industri kreatif termasuk sektor audio-visual, mempunyai potensial untuk berkembang di Afrika, Karibia, dan Pasifik sehingga bisa memacu perekonomian di masing-masing negara.

"Kolaborasi OACPS dengan pemerintah Indonesia di sini merefleksikan komitmen OACPS untuk memperkuat hubungan kerja sama Selatan-Selatan serta pertukaran ilmu pengetahuan, tutur Georges.

Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Belgia, Luksemburg, dan Uni Eropa, Andri Hadi memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pelatihan ini. Harapannya, kegiatan ini dapat terlaksana secara rutin dan berkelanjutan. Sebelum kerja sama di bidang industri kreatif, Pemerintah Indonesia juga telah bekerjasama dengan OACPS pada 2021-2023 dengan kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi (ITK), jelas Andri.

Secara global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengemukakan pentingnya industri kreatif dan mendeklarasikan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Industri Untuk Pembangunan Berkelanjutan setelah masa pandemi Covid-19.

Menurut data UN Trade and Development (UNCTAD), ekonomi kreatif berkontribusi lebih dari 3% terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) global, di mana tingkat ekspor industri kreatif dunia menyentuh lebih dari US$ 1 miliar pada 2022 atau meningkat sekitar 29% dalam lima tahun.

(ada/ara)

Jakarta -

Industri tekstil tengah mengalami tekanan, bahkan membuat raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit. Salah satu aturan yang disebut menjadi penyebab babak belurnya perusahaan tersebut adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.

Ekonom memandang aturan tersebut tidak bisa dikatakan menjadi biang kerok penyebab Sritex pailit. Ekonom sekaligus Dosen Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan sudah sejak 1 dekade lalu industri tekstil sudah mengalami tekanan. Maka kondisi saat ini harus dilihat secara objektif.

"Apakah (Permendag 8 tahun 2024) ini merugikan (industri tekstil)? Ini harus dites lagi. Ketika permendag dijadikan semacam 'kambing hitam' makanya harus diuji dulu. apakah benar karena peraturan tersebut mereka menjadi tertekan," kata Fithra dalam keterangannya, Senin (4/11/2024). .

Menurutnya, untuk menguji Permendag 8/2024 tidak bisa dilakukan hanya dalam satu atau dua tahun setelah terbitkan. Apalagi sudah sejak 10 tahun ini, industri tekstil mengalami tekanan.

"Tapi kalau menguji suatu industri tidak bisa setahun dua tahun. (Industri tekstil tertekan) Itu kan merupakan suatu hal yang bertahun-tahun. Kemudian industri tersebut bermasalah (karena) satu peraturan saja langsung collapse itu bukan karena itu tapi itu sebuah konsekuensi dari perjalanan yang sudah menahun," tuturnya.

Untuk kasus Sritex, dia mengatakan tidak bisa menyalahkan Permendag 8/2024 sebagai biang kerok. Pailitnya Sritex harus dilihat secara menyeluruh, salah satunya dari kinerja perusahaan.

"Sritex yang membangun industri tekstilnya hanya kepada satu atau dua segmen saja itu membuat kemampuan membayar (utangnya) diragukan. Sehingga saya melihat Permendag 8 tahun 2024 itu bahkan bukan penyebab. Penyebabnya inefisiensi dari Sritex sendiri karena mismanagement," ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan agar industri tekstil bisa bertumbuh positif maka perlu dilakukan pembenahan secara menyeluruh. "Dari sisi industri tekstilnya sudah harus ada pembenahan industri secara massif dalam konteks ekosistemnya," jelasnya.

Faktor Penyebab Industri Tekstil Tertekan

Fithra mengatakan ada banyak faktor yang menyebankan industri tekstil tertekan. Dia mencontohkan salah satu penyebab industri tekstil tertekan yakni ongkos produksi yang cukup mahal.

Menurutnya, ongkos produksi yang mahal membuat industri dalam negeri mengalami kesulitan untuk bersaing dengan produk lain. Apalagi ongkos produksi yang mahal tidak diimbangi produktivitas yang memadai.

"Pertama dari sisi ongkos produksi. Ongkos produksi ini berasal dari dua hal pertama adalah tenaga kerja dari sisi tenaga kerja dalam konteks produktivitas relatif dari negara-negara lain relatif tertinggal. Kalau kita lihat dari upah dari tenaga itu tidak sebanding dengan kenaikan produktivitasnya. Jadi upahnya itu lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan dengan produktivitasnya," tuturnya.

Faktor lain, input produksi juga menghadirkan tekanan tersendiri bagi industri tekstil. Dia mengatakan saat ini, banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

"Jadi ketika industri tekstil ingin mendapatkan input produksi yang tentu semua tidak berasal dari dalam negeri yang tentu juga berasal dari luar negeri, itu juga dipenuhi pembatasan-pembatasan. Banyak sekali peraturan impor yang membatasi sehingga membuat industri tekstil kesulitan untuk mendapatkan akses bahan baku murah," jelasnya.

Menurutnya, kesulitan bahan baku murah membuat harga hasil produksi sulit untuk bersaing dengan produk lainnya. Sehingga harga yang dihadirkan tidak kompetitif.

"Dua hal ini kemudian yang membuat pricing (harga produk) menjadi tidak kompetitif. Karena ongkos produksinya itu sudah relatif mahal dari sisi penggunaan tenaga kerja dan juga penggunaan input produksi. Makanya Ketika mau dikasih harga, harganya jadi tidak kompetitif. Ini juga menjadi masalah jadi kalau kita lihat dari sisi global," ungkapnya.

Belum lagi faktor seperti pandemi COVID-19 hingga perang terjadi di sejumlah negara juga menjadi salah satu penyebab industri tekstil dalam negeri mengalami tekanan.

"(Perang) Pasti ini terjadi penurunan global demand. Setelah pandemi membuat demand global dan domestik terdampak. Plus ditambah COVID-19 bukan cuma daya beli turun tapi dari sisi produksi harus shut down. Ketika shutdown menjadi beban tambahan (untuk industri tekstil). Karena harus membayar tenaga kerja dan operasional," tutupnya.

(ada/ara)

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 sebanyak 7,47 juta orang. Komposisi itu berasal dari 215,37 juta penduduk usia kerja dan 152,11 juta angkatan kerja yang tidak terserap.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan jumlah pengangguran itu turun 390 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Angkatan kerja yang tidak terserap pasar kerja menjadi pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun sekitar 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/224).

Dengan jumlah pengangguran yang menurun, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun menjadi 4,91% pada Agustus 2024. Angka itu lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%.

"Jika dirinci lebih lanjut, penurunan tingkat pengangguran terbuka dibandingkan Agustus tahun lalu ini terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan," jelas Amalia.

Amalia memaparkan jumlah orang bekerja saat ini mencapai 144,64 juta orang, bertambah 4,79 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terdiri dari pekerja penuh 98,45 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang, dan setengah pengangguran 11,56 juta orang.

Hal itu membuat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) meningkat mencapai 70,63% pada Agustus 2024, lebih tinggi jika dibandingkan Agustus 2023 yang mencapai 69,48%. Jika dibedakan menurut jenis kelamin, TPAK laki-laki masih lebih tinggi sebesar 84,66% dibandingkan TPAK perempuan 56,42%.

"Tiga lapangan usaha dengan jumlah tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan. Selama periode Agustus 2023-Agustus 2024, lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbanyak adalah pertanian, perdagangan dan industri pengolahan," ucapnya.

(aid/eds)

Jakarta -

Produsen wadah penyimpanan makanan asal Amerika Serikat, Tupperware berhasil keluar dari jurang kebangkrutan setelah sebelumnya terancam gulung tikar. Bahkan, beberapa anak usahanya telah mengajukan kebangkrutan di pengadilan AS karena mengalami kerugian yang membengkak.

Mengutip Reuters, Sabtu (2/11/2024), Hakim Kepailitan AS, Brendan Shannon, menyetujui usulan Tupperware untuk menjual asetnya kepada kreditur. Keputusan ini diketok di Wilmington, North Carolina, Selasa kemarin. Langkah tersebut membuat operasional Tupperware bisa tetap berjalan.

Tupperware sendiri merupakan merek wadah makanan plastik legendaris yang sering disebut-sebut sebagai produk kesayangan emak-emak. Perusahaan telah berdiri sejak 1946, lalu mulai terkenal pada tahun 1950-an dan 1960-an, ketika orang-orang mengadakan 'Pesta Tupperware' di rumah untuk menjual produk ini kepada teman dan tetangga.

Awal Mula Kejatuhan

Dalam catatan detikcom, kabar memburuknya kondisi perusahaan telah terdengar sejak tahun 2023 lalu. Pada bulan Maret 2023. saham Tupperware turun 50%, dan turun jauh 90% dalam setahun ke belakang. Perusahaan juga menghadapi utang yang menumpuk dan penurunan penjualan.

CEO Tupperware, Miguel Fernandez, kala itu mengatakan perusahaan tidak memiliki cukup uang untuk mendanai operasinya. Bahkan, ada potensi untuk melakukan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Perusahaan melakukan segala daya untuk mengurangi dampak peristiwa baru-baru ini, dan kami mengambil tindakan segera untuk mencari pembiayaan tambahan dan mengatasi posisi keuangan kami," kata Miguel Fernandez dikutip dari CNN, Kamis (13/4/2023).

Sejumlah analis menilai, masalah yang selama ini merugikan Tupperware ialah penurunan penjualan yang sangat signifikan akibat gagal beradaptasi. Aset perusahaan juga terus mengecil, yang membuat perusahaan tidak memiliki banyak cara untuk mengumpulkan uang.

Seolah menepis pandangan itu, Juru bicara Tupperware mengatakan, buruknya performa perusahaan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni pandemi, inflasi, dan suku bunga yang tinggi. Perusahaan juga telah bekerja sama dengan penasihat keuangan dan menjalin sejumlah kemitraan dengan ritel seperti Target dan Amazon untuk memperkuat posisi merek.

Lebih lanjut pada awal Juni 2023, New York Stock Exchange memberi tahu bahwa Tupperware sudah tidak memenuhi aturan bursa karena kapitalisasi pasarnya terlalu rendah, kurang dari US$ 50 juta, selama periode 30 hari perdagangan. Pada kala itu, harga penutupan rata-rata Tupperware juga kurang dari US$ 1, di bawah ambang batas bursa.

Menariknya, pada bulan Juli 2023, saham produsen wadah makanan ini sempat meroket tajam lebih dari 300% dibandingkan bulan sebelumnya dan 165% dibandingkan minggu lalu. Walau demikian, saham Tupperware masih turun hampir 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Ajukan Kebangkrutan

Pada 17 September 2024, Tupperware dikabarkan mengajukan kebangkrutan dengan utang sebesar US$ 818 juta atau setara dengan Rp 12,3 triliun (kurs 15.100). Tercatat dalam dokumen pengajuan kebangkrutan tersebut, Tupperware memiliki aset US$ 7,5-15 miliar. Tapi, perusahaan memiliki kewajiban lebih besar sekitar US$ 15-150 miliar.

"Beberapa tahun ke belakang, kondisi keuangan perusahaan sangat dipengaruhi oleh lingkungan makroekonomi yang menantang," kata CEO Tupperware Laurie Goldman dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (21/09/2024).

Sejak tahun 2023, Goldman sempat berusaha menyelamatkan kebangkrutan dengan merestrukturisasi utang dan menandatangani perjanjian dengan bank investasi Moelis & Co untuk membantu mencari alternatif strategis. Namun upaya itu gagal. Masalah likuiditas perusahaan menjadi momok perusahaan untuk kembali menjalankan bisnisnya.

Goldman pun meminta izin ke pengadilan untuk memulai proses penjualan bisnisnya, dan ingin perusahaan terus beroperasi selama proses kebangkrutan berlangsung. Perusahaan juga sempat melelang asetnya di pasar terbuka. Namun sayang, belum ada yang bersedia membeli atau mau melunasi utang perusahaan.

Bangkit Kembali

Akhirnya pada bulan November ini Hakim Kepailitan AS menyetujui usulan untuk menjual aset Tupperware kepada kreditur. Asal tahu saja, ketiga pemberi pinjaman utama Tupperware ialah Alden Global Capital, Stonehill Institutional Partners, dan Bank of America. Ketiganya sempat menentang rencana perusahaan untuk ajukan kebangkrutan.

Menurut berkas pengadilan, para kreditur menyediakan Rp 368,9 miliar dalam bentuk tunai dan lebih dari Rp 898 miliar dalam bentuk keringanan utang. Mereka akan mendapatkan nama merek Tupperware dan asetnya di pasar inti termasuk Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, Brasil, Tiongkok, Korea, India, dan Malaysia.

"Perusahaan berencana untuk menghentikan operasinya di pasar tertentu dan beralih ke model bisnis yang mengedepankan teknologi serta tidak terlalu bergantung pada aset," kata Goldman.

(shc/ara)

Jakarta -

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mencatat peningkatan penjualan properti atau marketing sales mencapai Rp 1,37 triliun pada kuartal III-2024, atau naik 46,5% dibandingkan periode yang sama di 2023.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (1/11/2024), APLN pada laporan keuangannya hingga kuartal III-2024 mencatat dana tunai dalam kas dan setara kas perusahaan mencapai Rp 1,06 triliun, bertambah sekitar Rp 400 miliar daripada periode sama tahun lalu.

Sementara pendapatan berulang tumbuh 6,6% dari Rp1,07 triliun sampai September 2023 menjadi Rp1,14 triliun dalam periode yang sama tahun ini.

Justini Omas, Corporate Secretary APLN menjelaskan, peningkatan kinerja perusahaan di seluruh lini bisnis menunjukkan kemampuan APLN dalam mengoptimalkan peluang bisnis dan mengkreasikan peluang-peluang baru dari berbagai segmen usaha.

"Kami berhasil meningkatkan marketing sales properti disaat tingkat suku bunga perbankan masih tinggi dengan mengoptimalkan fasilitas KPR dari berbagai bank nasional. Sejalan dengan upaya pemerintah yang akan lebih fokus ke sektor perumahan, APLN juga akan terus membangun dan mempercepat serah terima properti kepada para konsumen kami di berbagai kota," jelas Justini Omas.

Saat ini berbagai proyek properti APLN yang menyasar semua segmen konsumen yang berada di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Karawang, Bandung, Bali, Balikpapan, Batam, dan Medan.

Justini menambahkan, memasuki kuartal IV perusahaan optimis akan mampu menjaga momentum pertumbuhan bisnis dari segmen utamanya. Termasuk dari segmen perhotelan dan pusat perbelanjaan yang selalu menghasilkan kinerja impresif dengan datangnya Natal dan musim liburan akhir tahun.

"Komitmen kami adalah menghadirkan layanan dan pengalaman terbaik bagi setiap konsumen. Itulah sebabnya tren kunjungan konsumen di hotel dan pusat perbelanjaan yang dimiliki dan dikelola APLN terus meningkat setiap tahun pasca pandemi Covid 19 berakhir," tambah Justini.

Sampai September 2024, Perusahaan berhasil mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp2,78 triliun. Pada periode sembilan bulan pertama 2024 ini perusahaan mencatat laba komprehensif sebesar Rp 64,64 miliar.

(rrd/rir)