Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Harga roti telah melonjak tinggi selama beberapa tahun terakhir di Rusia. Sehingga, pensiunan Rusia Oleg Ivanovich terkadang harus hidup tanpa roti.

Namun, pria berusia 67 tahun itu mengatakan ia tidak keberatan berkorban demi serangan militer Rusia terhadap Ukraina.

"Kami akan menanggungnya. Saat operasi militer khusus berakhir, harga akan kembali normal," katanya kepada AFP di Moskow, menggunakan istilah resmi Rusia untuk serangan tersebut.

Lonjakan harga alias inflasi hanyalah salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Rusia seiring langkah militerisasi ekonomi sejak memutuskan untuk menyerang Ukraina pada Februari 2022.

Sebagai gambaran saja, inflasi tahunan Rusia mencapai sedikit di atas 9% pada bulan Agustus.

Moskow telah menyalurkan miliaran dolar kepada tentara, prajurit, keluarga mereka, dan produsen senjata untuk mempertahankan kampanye militernya.

Pemborosan pengeluaran ini turut menopang ekonomi Rusia sehingga memupuskan harapan Barat bahwa sanksi akan meruntuhkan ekonomi negara itu.

Namun setelah memperingatkan selama berbulan-bulan bahwa ekonomi sedang mengalami overheating, Bank Sentral negara itu akhir-akhir ini mulai menyebutkan kemungkinan perkembangan lain yang mungkin lebih menantang: stagflasi.

Informasi saja, overheating adalah suatu kondisi di mana perekonomian yang bertumbuh positif, namun dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi.

"Kekurangan sumber daya (tenaga kerja) dapat menyebabkan situasi di mana pertumbuhan ekonomi melambat, meskipun semua upaya telah dilakukan untuk merangsang permintaan, dengan semua stimulus tersebut mempercepat inflasi," kata Gubernur Bank Sentral Elvira Nabiullina selama musim panas.

Dia menambahkan, "Intinya, ini adalah skenario stagflasi, yang hanya dapat dihentikan dengan mengorbankan resesi yang dalam."

Pengertian stagflasi adalah periode pertumbuhan rendah atau stagnan yang disertai inflasi tinggi.

Stagflasi akan menghadirkan masalah baru bagi Kremlin, yang hingga kini telah mengatasi dampak ekonomi dari konflik di Ukraina lebih baik daripada yang diyakini kebanyakan orang.

Moskow telah meningkatkan pengeluaran pemerintah hampir 50% sejak mengirim pasukan ke Ukraina, yang mendorong pertumbuhan dan upah.

Pengangguran berada pada rekor terendah dan kepercayaan konsumen berada pada titik tertinggi dalam 15 tahun.

Namun, eksodus pekerja terampil dan tidak terampil - yang melarikan diri dari mobilisasi atau bergabung dengan tentara - telah menciptakan jutaan lowongan yang tidak terisi.

Sanksi terhadap teknologi Barat juga telah memukul produktivitas dan merusak rantai pasokan.

"Dalam jangka panjang, faktor demografi dan masalah teknologi ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah," kata Ruben Enikolopov, seorang profesor Rusia di Sekolah Ekonomi Barcelona, ​​kepada AFP.

"Ada kemungkinan besar skenario stagnasi ekonomi pada tahun 2025 dan tahun-tahun setelahnya. Itu bukan kepastian, tetapi kemungkinan besar," tambahnya.

Hal itu dapat membuat bank sentral Rusia hanya memiliki sedikit pilihan. Pada minggu lalu, bank sentral Rusia mengatakan pihaknya sudah melihat tanda-tanda perlambatan aktivitas ekonomi dan bahwa inflasi telah mencapai puncaknya.

Bank sentral telah menaikkan suku bunga menjadi 18%.

Beberapa analis memperkirakan suku bunga dapat mencapai 20% sebelum akhir tahun, sama seperti pada awal konflik.

Pada Waktu itu suku bunga dinaikkan dalam sesi darurat untuk mencegah krisis keuangan dan penarikan besar-besaran bank setelah Barat memberlakukan sanksi.

Biaya pinjaman tersebut melumpuhkan banyak bisnis swasta, yang selanjutnya menghambat pertumbuhan di sektor ekonomi yang tidak terkait dengan militer.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China berang dengan aksi Amerika Serikat. Pada Selasa (27/8/2024), pemerintah China menyebut sanksi AS terhadap entitasnya atas perang Ukraina "ilegal dan sepihak" dan "tidak berdasarkan fakta".

Pernyataan tersebut dirilis China menjelang kedatangan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan di Beijing untuk pembicaraan tingkat tinggi selama beberapa hari.

Reuters memberitakan, pada pekan lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 400 entitas dan individu karena mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Entitas tersebut termasuk perusahaan China yang menurut pejabat AS membantu Moskow menghindari sanksi Barat dan membangun militernya.

Washington telah berulang kali memperingatkan Beijing atas dukungannya terhadap pangkalan industri pertahanan Rusia.

Selain itu, AS juga telah mengeluarkan ratusan sanksi yang ditujukan untuk mengekang kemampuan Moskow dalam mengeksploitasi teknologi tertentu untuk tujuan militer.

Utusan khusus China untuk urusan Eurasia, Li Hui, yang telah melakukan empat putaran diplomasi bolak-balik, menentang sanksi tersebut dalam sebuah pengarahan untuk para diplomat di Beijing setelah putaran pertemuan terakhir dengan pejabat dari Brasil, Indonesia, dan Afrika Selatan.

"Negara tertentu menggunakan krisis ini untuk mengalihkan kesalahan dalam upaya untuk mengarang apa yang disebut teori tanggung jawab China dan mengancam negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan normal dengan Rusia dengan sanksi ilegal dan sepihak," kata Li.

Li tidak menyebut nama Amerika Serikat, tetapi Kementerian Perdagangan China mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka sangat menentang sanksi tersebut dan Kementerian Luar Negeri telah menyatakan penentangan serupa terhadap putaran pembatasan sebelumnya.

Sanksi minggu lalu mencakup tindakan terhadap perusahaan-perusahaan di China yang terlibat dalam pengiriman peralatan mesin dan mikroelektronika ke Rusia.

"Kata-kata dan tindakan ini sepenuhnya untuk kepentingan egois mereka dan tidak berdasarkan fakta, masyarakat internasional tidak akan pernah menerimanya," tambah Li.

China telah berusaha keras untuk menampilkan dirinya sebagai pihak yang secara aktif mencari solusi untuk konflik tersebut, meskipun melewatkan konferensi perdamaian Swiss pada bulan Juni.

Setelah putaran pembicaraan sebelumnya yang dipimpin oleh Li, Beijing mengajukan proposal untuk mendukung pertukaran tawanan perang, menentang penggunaan senjata nuklir dan biologi, dan menentang serangan bersenjata terhadap fasilitas nuklir sipil.

Dalam sebuah makalah berisi 12 poin lebih dari setahun yang lalu, China menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengakhiri perang, tetapi tidak membahas secara spesifik.

China dan Brasil bersama-sama menyerukan perundingan perdamaian Rusia-Ukraina tahun ini. Pada hari Selasa, Li menyatakan harapan bahwa lebih banyak negara akan mendukung upaya perdamaian China.