Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Pemimpin Iran serta sekutu-sekutunya tengah mempersiapkan diri menghadapi potensi dampak buruk dari pemilihan presiden Amerika Serikat yang akan segera berlangsung.

Kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS 5 November mendatang menjadi sumber kekhawatiran besar bagi mereka, terutama terkait dengan ancaman serangan Israel dan pemberlakuan kembali sanksi keras dari Barat.

Trump yang saat ini bersaing ketat dengan kandidat dari Partai Demokrat, Kamala Harris, diperkirakan akan memberikan wewenang kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menyerang fasilitas nuklir Iran, melancarkan pembunuhan yang ditargetkan, serta mengembalikan kebijakan "tekanan maksimum" melalui sanksi ekonomi yang lebih berat.

Hal ini diungkapkan oleh para pejabat dari Iran, Arab, dan Barat.

Menurut mereka, Trump, yang pernah menjabat sebagai presiden pada 2017-2021, kemungkinan akan menekan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, agar setuju pada perjanjian nuklir yang lebih menguntungkan bagi AS dan Israel.

Jika Trump kembali ke Gedung Putih, hal ini diprediksi dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan mempengaruhi kebijakan luar negeri serta ekonomi Iran.

Para analis berpendapat bahwa baik Trump maupun Harris berpotensi menurunkan pengaruh Iran di kawasan, terutama setelah kampanye militer Israel selama setahun terakhir yang menargetkan kelompok proksi bersenjata Iran seperti Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Namun, Trump dianggap sebagai ancaman yang lebih besar bagi Iran karena dukungan otomatisnya terhadap Israel.

"Trump akan memberlakukan syarat-syarat yang sangat ketat terhadap Iran atau membiarkan Israel melakukan serangan terarah terhadap fasilitas nuklirnya," kata Abdelaziz al-Sagher, kepala lembaga think-tank Gulf Research Center.

Pejabat senior Iran menyatakan bahwa Teheran siap menghadapi segala kemungkinan. Mereka telah terbiasa menavigasi sanksi keras AS dan memperkuat hubungan internasional. Namun, beberapa pejabat Iran lainnya menyebut kemenangan Trump sebagai mimpi buruk, yang dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan membuat pemerintahan Iran lumpuh.

Meski Trump dalam kampanyenya menyatakan keengganannya untuk memulai perang dengan Iran, ia juga menegaskan bahwa Israel harus menyerang Iran terlebih dahulu dalam menanggapi serangan rudal Iran. Hal ini memicu kekhawatiran lebih lanjut di Iran tentang potensi serangan langsung Israel dengan dukungan penuh dari Trump.

Dalam beberapa bulan terakhir, Iran telah meningkatkan pengayaan uranium hingga 60% dan mendekati kemampuan untuk membuat senjata nuklir. Ini memperparah ketegangan dengan Israel yang menganggap aktivitas nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial.

Jika Trump kembali berkuasa, pejabat Barat memperingatkan bahwa Israel mungkin akan mendapatkan dukungan penuh untuk melancarkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran.

Dengan segala ketidakpastian ini, kemenangan Trump dalam pemilu AS dianggap sebagai tantangan besar bagi Iran, yang kini harus bersiap menghadapi tekanan ekonomi dan militer yang lebih intens dari Barat dan sekutunya di Timur Tengah.

JAKARTA - Sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia terkait invasi di Ukraina, diyakini bakal memicu krisis perbankan skala penuh. Retail Banker International menyimpulkan bagaimana bank- bank Rusia mendapat pukulan telak dari sanksi dan usai dipaksa keluar dari sistem pembayaran global, SWIFT.

Sistem Perbankan Rusia

Daftar deretan bank di Rusia mencakup 333 bank yang beroperasi dan 35 lembaga keuangan non-bank per 1 Februari 2022.

Sebanyak 13 bank menyumbang 77% dari total aset sektor perbankan dan dikategorikan sebagai lembaga kredit yang penting secara sistemik. Bank-bank tersebut termasuk UniCredit Bank, Gazprombank, Sovcombank, VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow, Bank Otkritie Financial Corporation (Otkritie), Rosbank, Tinkoff Bank, Promsvyazbank, Raiffeisenbank dan Rosselkhozbank.

Per Desember 2021, Sberbank memegang pangsa pasar terbesar dari total aset (32,6%) di antara 13 lembaga kredit penting secara sistematis di Rusia. Selanjutnya diikuti oleh VTB Bank (16,4%), Gazprombank (7,1%) dan Alfa-Bank (4,8%), menurut data JP Morgan seperti dikutip FT.

Sanksi SWIFT Menghantam Bank-bank Rusia

Amerika beserta dengan negara-negara sekutunya terus menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasi Ukraina. Uni Eropa (UE) sepakat untuk melarang 7 bank Rusia mengakses sistem pembayaran internasional SWIFT.

Bank-bank Rusia yang terancam akan dikeluarkan dari SWIFT termasuk VTB Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, PromsvyazbankPJSC, Sovcombank PJSC, dan VEB. RF (VEB). Pada 3 Maret 2022, Jepang mengumumkan rencananya pembekuan aset VTB Bank, Sovcombank, Novikombank, dan Otkritie.

Sebelumnya Jepang sudah lebih dulu membekukan aset bank sentral Rusia, Bank Sentral Rusia (CBR) , serta bank milik negara Promsvyazbank dan Vnesheconombank.

Sanksi tersebut mencegah kartu yang dikeluarkan oleh beberapa bank ini untuk bisa digunakan di luar Rusia serta mencegah akses ke sistem pembayaran seluler seperti Apple Pay dan Google Pay.

Beberapa bank Rusia termasuk Sberbank dan Tinkoff berencana untuk menerbitkan kartu bersama dengan sistem pembayaran Mir domestik dan UnionPay China. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan atas pengumuman yang dibuat oleh perusahaan pembayaran, Visa dan Mastercard, untuk menangguhkan operasi mereka di Rusia.

Menyusul sanksi barat seperti memblokir cadangan devisa Rusia, Rubel terjun bebas terhadap dolar, bahkan Rubel jatuh seperempat terhadap USD sejak awal invasi. CBR kemudian bereaksi dengan menaikkan suku bunga utama menjadi 20% per tahun dari 9,5%.

Pada 8 Maret 2022, CBR memberlakukan batasan USD10.000 untuk penarikan tunai oleh warga negara yang memegang rekening mata uang asing. Pembatasan tersebut diberlakukan sebagai tanggapan atas kurangnya arus masuk dolar karena sanksi yang dijatuhkan pada Rusia.

UniCredit yang berbasis di Italia sempat mengungkapkan potensi penghapusan bisnisnya di Rusia yang dioperasikan melalui anak perusahaan, UniCredit Bank dapat menyebabkan kerugian sebesar USD8,1 miliar.

Saat awal sanksi, saham dua pemberi pinjaman terbesar Rusia, Sberbank dan VTB masing-masing anjlok 50,4% dan 51,6% sebagai imbasnya.Bank-bank utama di Rusia sudah merasakan panasnya sanksi, yang memengaruhi pelanggan serta operasi mereka.

Dampaksanksi Barat terhadap 6 bank besar Rusa

1. Sberbank Rusia (Sberbank)

Mayoritas saham dimiliki oleh Federasi Rusia, Sberbank adalah lembaga keuangan terbesar di Rusia dalam hal total aset dan juga memiliki pangsa simpanan tabungan terbesar. Karena sangat terhubung dengan sistem keuangan global, membuat posisinya menjadi sasaran empuk.

AS menjatuhkan sanksi yang membatasi Sberbank dan 25 anak perusahaannya melakukan transaksi keuangan dengan lembaga keuangan AS. Sementara Inggris memberlakukan sanksi yang mencegah bank menyelesaikan pembayaran dalam poundsterling.

Bank Sentral Eropa (ECB) merekomendasikan penutupan Sberbank Eropa serta anak perusahaannya di Kroasia dan Slovenia, karena melemahnya posisi likuiditasnya menyusul arus keluar deposito.

ECB khawatir bahwa Sberbank mungkin tidak dapat membayar utang dan kewajiban lainnya di masa depan. Berbasis di Austria, Sberbank Eropa adalah cabang Eropa dari Sberbank.

Otoritas Pasar Keuangan Austria (FMA) memerintahkan penutupan Sberbank Eropa pada 2022 dan memulai proses likuiditas, menyusul keputusan ECB. Lisensi untuk anak perusahaan Sberbank Eropa di Hongaria, Sberbank Magyarorsz�g, juga dicabut dengan alasan masalah likuiditas.

Namun, anak perusahaan Kroasia Sberbank Eropa dijual ke Hrvatska Po?tanska Banka d.d. (Bank Pos Kroasia) dan anak perusahaan Slovenia dijual ke Nova ljubljanska banka d.d. (NLB d.d.) pada tanggal 1 Maret yang memungkinkan bank untuk beroperasi secara normal.

AS mengumumkan sanksi pemblokiran penuh terhadap Sberbank pada April 2022. Sanksi tersebut berlaku untuk 42 anak perusahaan bank dan membekukan aset apa pun yang berinteraksi dengan sistem keuangan AS.

2. VTB Bank

VTB adalah lembaga keuangan terbesar kedua di Rusia yang memegang 20% aset perbankan di negara tersebut. Perusahaan ini mayoritas dimiliki oleh Federasi Rusia dan mengoperasikan 20 anak perusahaan secara global.

VTB sangat terpapar AS dan sistem keuangan barat dan memainkan peran penting dalam sistem keuangan Rusia. AS memberlakukan sanksi pemblokiran penuh pada bank dan membekukan semua asetnya yang disimpan di lembaga keuangan AS dan membuatnya tidak dapat diakses oleh Rusia.

Inggris juga membekukan semua aset bank di negara itu. Selain itu, ia mengeluarkan lisensi umum untuk mengakhiri transaksi yang melibatkan bank dan anak perusahaannya. Lisensi tersebut memungkinkan lembaga keuangan di Inggris untuk melakukan aktivitas yang memungkinkan penghentian transaksi.

AS dan Inggris telah mencegah bank dan anak perusahaannya melakukan bisnis di negara mereka. VTB menyatakan bahwa sanksi juga akan membatasi penggunaan kartunya di luar Rusia dan mendesak pelanggan untuk menarik dana atau melakukan pembayaran melalui bank lain.

Pada tanggal 1 Maret 2022, Bursa Efek London menangguhkan perdagangan dua kwitansi penyimpanan global (GDR) VTB. Lengan perdagangan bank VTB Capital juga ditangguhkan oleh bursa pada 25 Februari 2022.

Pada 15 Maret 2022, VTB mengumumkan keputusannya untuk menutup cabang perbankan investasinya VTB Capital, yang berkantor pusat di London, Inggris, karena dampak dari sanksi Barat. VTB Capital saat ini sedang melakukan penutupan operasionalnya.

VTB sedang bersiap untuk mengakhiri operasinya di Eropa karena dampak sanksi. Anak perusahaan bank di Eropa memegang lebih dari 4 miliar euro (USD4,37 miliar) dalam simpanan untuk pelanggan ritel yang berbasis di Jerman.

Regulator perbankan Jerman, BaFin berusaha melikuidasi aset VTB, dalam upaya mencegah pembayaran otomatis kepada klien, yang dapat berdampak pada bank lain di negara itu, bahkan ketika bersiap untuk potensi penghentian operasi VTB.

Pada 30 Maret 2020, cabang bank Eropa disiapkan untuk dijual oleh regulator Jerman untuk menghindari potensi keruntuhannya.

Anak perusahaan VTB di Armenia menandatangani perjanjian dengan pemberi pinjaman Armenia Ardshinbank pada 30 Maret 2022 untuk menjual sebagian dari pinjaman konsumen ritelnya senilai AMD24 miliar (USD49,36 juta).

3. Tinkoff Bank

Tinkoff Bank merupakan penyedia layanan keuangan ritel online terkemuka. Dampak keseluruhan dari sanksi diperkirakan akan menyebabkan perlambatan pertumbuhan bank karena berencana untuk memperluas operasinya ke Filipina, Afrika, dan Amerika Selatan. Bank juga menghadapi peningkatan permintaan untuk penarikan tunai setelah sanksi.

4. Bank Gazprombank

Gazprombank adalah lembaga keuangan terbesar ketiga di Rusia dan kerap berurusan dengan pembayaran asing untuk sektor energi termasuk minyak dan gas (migas). AS telah menempatkan pembatasan utang dan ekuitas baru bank, dampaknya bisa signifikan karena ketergantungan Eropa pada energi Rusia yakni 40% untuk pasokan gas alamnya dan 26% minyak.

5. Otkritie dan Alfa-Bank

Alfa-Bank menyandang gelar sebagai bank swasta terbesar di Rusia, sedangkan Otkritie adalah lembaga keuangan terbesar ketujuh di negara itu. Kedua bank sudah diblokir untuk menerbitkan obligasi euro baru atau menempatkan penerbitan saham di UE untuk pembiayaan kembali.

Sementara AS memberlakukan pembatasan utang dan ekuitas. AS memberlakukan sanksi pemblokiran penuh pada Alfa-Bank pada 6 April 2022, yang berlaku untuk enam anak perusahaan bank dan membekukan aset apa pun yang berinteraksi dengan sistem keuangan.

Pada 11 Maret, CBR mengumumkan rencananya untuk menangguhkan persiapan penjualan Otkritie. Bank sentral berencana menjual saham Otkritie pada tahun 2022 baik melalui penawaran umum perdana (IPO) atau melalui penjualan kepada investor strategis. Selanjutnya bakal ada pemberitahuan lanjutan mengenai kapan dimulainya kembali persiapan penjualan.

6. Bank Novikombank

Novikombank umumnya beroperasi di sektor pertahanan dan dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah. AS memberlakukan sanksi pemblokiran penuh serta membekukan aset mereka yang berkaitan dengan sistem keuangan AS.

Sanksi Lanjutan

GlobalData memperkirakan, sanksi yang lebih intens dapat memperburuk aktivitas keuangan global Moskow. Tapi hingga sejauh ini perekonomian Rusia masih tangguh, meski diterpa gelombang sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Analis di GlobalData, Parth Vala menerangkan, meskipun sanksi ini mungkin tampak agak ringan, Barat telah memperingatkan Rusia bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi yang lebih intens. Beberapa yang berpotensi menjadi target yakni bank-bank teratas seperti Sberbank, VTB Bank, dan Gazprombank.

JAKARTA - Sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia terkait invasi di Ukraina, diyakini bakal memicu krisis perbankan skala penuh. Retail Banker International menyimpulkan bagaimana bank- bank Rusia mendapat pukulan telak dari sanksi dan usai dipaksa keluar dari sistem pembayaran global, SWIFT.

Sistem Perbankan Rusia

Daftar deretan bank di Rusia mencakup 333 bank yang beroperasi dan 35 lembaga keuangan non-bank per 1 Februari 2022.

Sebanyak 13 bank menyumbang 77% dari total aset sektor perbankan dan dikategorikan sebagai lembaga kredit yang penting secara sistemik. Bank-bank tersebut termasuk UniCredit Bank, Gazprombank, Sovcombank, VTB Bank, Alfa-Bank, Sberbank, Credit Bank of Moscow, Bank Otkritie Financial Corporation (Otkritie), Rosbank, Tinkoff Bank, Promsvyazbank, Raiffeisenbank dan Rosselkhozbank.

Per Desember 2021, Sberbank memegang pangsa pasar terbesar dari total aset (32,6%) di antara 13 lembaga kredit penting secara sistematis di Rusia. Selanjutnya diikuti oleh VTB Bank (16,4%), Gazprombank (7,1%) dan Alfa-Bank (4,8%), menurut data JP Morgan seperti dikutip FT.

Sanksi SWIFT Menghantam Bank-bank Rusia

Amerika beserta dengan negara-negara sekutunya terus menjatuhkan sanksi terhadap Rusia atas invasi Ukraina. Uni Eropa (UE) sepakat untuk melarang 7 bank Rusia mengakses sistem pembayaran internasional SWIFT.

Bank-bank Rusia yang terancam akan dikeluarkan dari SWIFT termasuk VTB Bank, Bank Rossiya, Bank Otkritie, Novikombank, PromsvyazbankPJSC, Sovcombank PJSC, dan VEB. RF (VEB). Pada 3 Maret 2022, Jepang mengumumkan rencananya pembekuan aset VTB Bank, Sovcombank, Novikombank, dan Otkritie.

Sebelumnya Jepang sudah lebih dulu membekukan aset bank sentral Rusia, Bank Sentral Rusia (CBR) , serta bank milik negara Promsvyazbank dan Vnesheconombank.

Sanksi tersebut mencegah kartu yang dikeluarkan oleh beberapa bank ini untuk bisa digunakan di luar Rusia serta mencegah akses ke sistem pembayaran seluler seperti Apple Pay dan Google Pay.

Beberapa bank Rusia termasuk Sberbank dan Tinkoff berencana untuk menerbitkan kartu bersama dengan sistem pembayaran Mir domestik dan UnionPay China. Langkah ini dilakukan sebagai tanggapan atas pengumuman yang dibuat oleh perusahaan pembayaran, Visa dan Mastercard, untuk menangguhkan operasi mereka di Rusia.

Menyusul sanksi barat seperti memblokir cadangan devisa Rusia, Rubel terjun bebas terhadap dolar, bahkan Rubel jatuh seperempat terhadap USD sejak awal invasi. CBR kemudian bereaksi dengan menaikkan suku bunga utama menjadi 20% per tahun dari 9,5%.

Pada 8 Maret 2022, CBR memberlakukan batasan USD10.000 untuk penarikan tunai oleh warga negara yang memegang rekening mata uang asing. Pembatasan tersebut diberlakukan sebagai tanggapan atas kurangnya arus masuk dolar karena sanksi yang dijatuhkan pada Rusia.

MOSKOW - Ekonomi Rusia menunjukkan pertumbuhan yang solid di banyak sektor, sementara pengangguran tetap pada rekor terendah. Data terbaru yang dirilis Rabu, kemarin menjadi sinyal prospek ekonomi Rusia yang lebih cerah pada tahun ini, meski ada gelombang sanksi Barat terkait perang di Ukraina.

Didorong oleh produksi militer, output industri naik 3,3% pada bulan Juli dibandingkan dengan kenaikan 2,7% pada bulan sebelumnya, dan sebesar 4,8% sejak awal tahun, dibandingkan dengan pertumbuhan 3,1% pada periode yang sama di 2023.

Perkiraan awal untuk pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada paruh pertama tahun ini mencapai 4,6%, dibandingkan dengan 1,8% untuk periode yang sama tahun lalu.

Para pejabat mengaitkan pertumbuhan ini dengan investasi modal yang kuat, termasuk oleh sektor swasta, yang pada kuartal kedua naik 8,3% secara year to year menjadi 8,44 triliun rubel (USD92 miliar), menyusul pertumbuhan 14,5% pada kuartal pertama tahun ini.

"Mengingat hasil positif pada paruh pertama tahun ini, kami mengharapkan angka yang lebih tinggi untuk sepanjang tahun 2024 daripada yang awalnya kami proyeksikan dalam perkiraan ekonomi yang diterbitkan di bulan April," kata Wakil menteri ekonomi, Polina Kryuchkova.

Data menunjukkan ekonomi Rusia bertahan meskipun dihantam sanksi ekonomi Barat, serta adanya masalah terkait pembayaran internasional dengan mitra dagang utama Rusia, seperti China, yang menyebabkan penurunan 9% dalam impor keseluruhan pada paruh pertama tahun ini.

Namun, mereka juga menunjuk tekanan yang memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuannya sebesar 200 basis poin menjadi 18% pada bulan Juli, level tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Bank sentral mengatakan, kekurangan tenaga kerja dan pertumbuhan upah yang terus-menerus, serta inflasi yang tinggi, adalah tanda-tanda utama ekonomi yang terlalu panas. Bank sentral berjanji bakal mempertahankan kebijakan moneter yang ketat dan memerangi inflasi hingga stabil.

Statistik baru menunjukkan bahwa upah riil naik 6,2% secara year-on-year pada bulan Juni, menyusul kenaikan 8,8% pada bulan sebelumnya. Sedangkan rata-rata upah nominal juga meningkat 15,3% dalam year-on-year menjadi 89.145 rubel per bulan.

Pertumbuhan upah di Rusia didorong oleh pembayaran kepada tentara kontrak yang bertempur di Ukraina, yang telah menjadi tolok ukur baru dalam ekonomi karena pekerja di sektor yang berkembang pesat menghadapi kekurangan tenaga kerja akut menuntut gaji yang sama dari pemberi kerja.

Pada paruh pertama tahun ini, upah riil tumbuh sebesar 9,4%, sementara upah nominal meningkat sebesar 18,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, menurut data terbaru. Pengangguran tetap pada tingkat terendah secara historis 1,9 juta orang pada bulan Juli, atau 2,4% dari angkatan kerja.

JAKARTA - Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya terus memperketat sanksi Barat terhadap Rusia, namun sebuah studi menyebutkan melonggarkan sanksi akan menjadi cara yang lebih mudah untuk menekan Kremlin. Seorang ekonom yang menulis buat Brookings, menerangkan hal itu bisa memberikan rasa sakit yang lebih dalam kepada ekonomi Rusia .

Dalam kumpulan ringkasan kebijakan yang dikeluarkan lembaga think tank bulan ini, penulis Sergey Aleksashenko berpendapat, bahwa Barat harus melonggarkan pembatasan arus keluar modal Rusia . Menurutnya, dengan melakukan hal itu dapat menyebabkan rubel (mata uang Rusia) terdepresiasi, serta memacu inflasi di seluruh negeri.

"Alih-alih mempersulit orang Rusia untuk memindahkan uang ke luar negeri, membuatnya lebih mudah untuk menekan nilai rubel, membuat impor lebih mahal, dan menekan neraca bank Rusia," kata mantan wakil gubernur Bank of Russia itu.

Sementara itu sanksi Barat difokuskan untuk mengekang ketergantungan signifikan Rusia pada ekspor minyak, Aleksashenko juga memberikan catatan soal ketergantungan kuat negara itu pada impor. Sekitar 60% barang konsumsi non-makanan berasal dari pasar luar negeri, katanya, dan hal yang sama dapat dikatakan untuk seperempat produk makanan.

Sebagai aturan umum, biaya impor meningkat ketika mata uang diturunkan. Jika sanksi dirancang untuk ini, Rusia harus membayar lebih terhadap kebutuhan barang-barangnya, kata Aleksashenko.

Sebaliknya penurunan mata uang rubel tetap terbatas, mengingat pembatasan arus keluar modal keluar dari Rusia. Ketika Rusia kehilangan akses ke mata uang asing setelah invasi Kremlin ke Ukraina pada tahun 2022 karena sanksi Barat, permintaan domestik membuat mata uang tetap kuat.

Maka untuk membalikkan situasi tersebut, Aleksashenko merekomendasikan agar bank-bank Barat mengizinkan Rusia untuk terlibat dalam pembayaran lintas batas, dan meringankan sebagian sanksi terhadap entitas seperti Bursa Efek St. Petersburg dan National Settlement Depository.

"Jika seratus ribu orang Rusia (atau perusahaan kecil) mentransfer USD10.000 keluar dari Rusia setiap bulan menggunakan saluran yang berbeda, total arus modal keluar dari Rusia akan berjumlah USD12 miliar dalam satu tahun," tambahnya.

"Jumlah ini setara dengan diskon USD6,80 per barel untuk harga ekspor minyak mentah tahunan dari Rusia," sambungnya.

Yang pasti, seruan untuk kelonggaran sanksi bukanlah poin pembicaraan yang khusus. Di antara brief Brookings lainnya, beberapa berpendapat bahwa akan terjadi hal sebaliknya.

Satu catatan menegaskan perlunya embargo penuh terhadap Rusia, yang mencakup segala sesuatu mulai dari perdagangan hingga investasi dan keuangan.

Barat diketahui telah menerapkan lebih banyak pembatasan terhadap Rusia, termasuk paket sanksi yang luas pada bulan Juni. Pembatasan ini menargetkan entitas seperti Bursa Moskow, yang meresponsnya dengan memotong perdagangan dolar dan euro.

JAKARTA - Sanksi Barat yang dipimpin Amerika Serikat (AS) pada akhirnya bakal mengakibatkan dolar AS atau USD kehilangan dominasinya usai menjadi mata uang utama global untuk waktu yang sangat lama. Hal ini disampaikan oleh taipan Rusia , Andrey Melnichenko kepada jurnalis Amerika Tucker Carlson.

Dalam wawancara hampir dua jam yang muncul di saluran YouTube Carlson pada hari Rabu, keduanya berbicara tentang berbagai hal, termasuk sanksi Barat yang dikenakan terhadap pengusaha atas konflik Ukraina.

Pendiri produsen pupuk EuroChem dan perusahaan penghasil batu bara SUEK dua dekade lalu, termasuk dalam daftar sanksi AS dan Uni Eropa (UE) pada 2022, bersama dengan istrinya. Ia juga masuk daftar hitam oleh negara-negara Barat lainnya, termasuk Inggris dan Swiss.

Berbicara seputar sanksi Barat terhadap Rusia, Melnichenko mengatakan, bahwa dia menganggap dirinya sebagai "korban yang tidak disengaja dari konflik yang lebih besar."

Pengusaha itu juga mengklaim, bahwa mata uang cadangan dunia tidak akan ada lagi sebagai akibat dari sanksi Barat. Selain itu menurut Melnichenko, proses de-dolarisasi sedang mendapatkan momentum di seluruh dunia yang ditunjukkan bahwa saat ini lebih dari 50% perdagangan luar negeri China diselesaikan dalam mata uang selain greenback.

Sementara lebih dari satu dekade yang lalu, sekitar 90% perdagangan lintas batas negara itu dilakukan dalam mata uang AS. Hal sama juga terjadi di Rusia, ketika dolar menjadi mata uang paling dominan untuk ekspor dan impor. Tapi situasi berbeda terjadi saat ini yang kata Melnichenko, "tersisa 14% dan proses yang sama terjadi di negara lain."

"Secara umum, saya pikir dolar akan kehilangan posisinya sebagai mata uang dunia yang dominan. Hal ini salah satu konsekuensi (dari sanksi)," ungkap pengusaha itu memprediksi.

Menurut Melnichenko, tatanan dunia multipolar baru saat ini sedang dibuat karena "kita sedang melalui periode waktu ketika dominasi satu negara adidaya, Amerika Serikat, tidak akan lagi berada di masa depan dengan cara yang sama seperti sebelumnya."

Lebih lanjut Ia memberikan, catatan bahwa China tumbuh dengan "kecepatan luar biasa" untuk menjadi negara adidaya dunia. "Kita akan melihat setidaknya ada dua negara adidaya, yang dalam satu atau cara lain akan mengatur urusan dunia ke depan," ungkap Melnichenko menyimpulkan.