Bisnis.com, JAKARTA - Satgas impor ilegal yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) langsung menggebrak pada awal operasinya.

Kawasan pergudangan di Penjaringan Jakarta Utara menjadi sasaran utama. Hasil inspeksi mendadak (sidak) menemukan barang selundupan dari negara lain yang diduga ilegal dengan nilai total Rp40 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) impor tengah menyelidiki modus warga negara asing (WNA) melakukan impor ilegal hingga menjalankan bisnis jualan online di Indonesia.

Adapun, kerja Satgas impor telah mengamankan barang-barang impor ilegal di sebuah gudang di kawasan Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Total nilai barang impor itu ditaksir lebih dari Rp40 miliar yang terdiri dari beragam jenis produk mulai dari smart phone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, bisnis barang impor ilegal itu dijalankan oleh WNA. Menurutnya, WNA tersebut mengimpor barang secara tidak resmi kemudian menyetok barangnya dengan menyewa layanan pergudangan beserta layanan pengiriman kurir.

"Sekarang orang asing yang di sini, dia ngimpor ke sini, dia jualan di sini pakai kita sewa gudang," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Zulhas menyebut, penyewaan gudang besar untuk barang impor ilegal diperkirakan juga marak terjadi di banyak daerah. Barang impor ilegal di gudang-gudang selanjutnya dijual secara online oleh para importir.

"Banyak sekali ini kami dapat laporan, setiap provinsi itu katanya bisa 30-40 penyewaan gudang besar-besaran yang jualannya secara online seperti ini," ungkapnya.

Dia pun mengaku heran bagaimana barang-barang impor sebanyak itu bisa masuk ke Indonesia secara ilegal dan dijalankan oleh orang asing. Zulhas pun tidak menampik, bahwa risiko penyelewengan bisa terjadi di dalam proses importasi tersebut.

Oleh karena itu, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun menegaskan bahwa Satgas akan bekerja keras menemukan titik kebocoran yang menyebabkan barang impor masuk ke Indonesia secara ilegal.

"Nanti di akhir Satgas kita akan laporkan, apa sebetulnya yang terjadi, di mana letak kebocoran, kesalahan-kesalahannya. Kan mestinya ini ada yang salah, masa barang tiba-tiba sebanyak ini sampai di sini, enggak mungkin," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Impor mulai mendalami peran perusahaan jasa logistik dalam negeri yang ikut terseret dalam jaringan mafia barang selundupan.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa hasil penyelidikan awal Satgas impor menemukan bahwa warga negara asing (WNA) telah menjalankan bisnis barang selundupan tersebut. WNA tersebut menyewa gudang kepada perusahaan logistik hingga menjual barang ilegal itu secara online.

Atas kejadian itu, Zulhas pun meminta agar para penyedia jasa sewa gudang lainnya untuk tidak serta-merta melayani penyewa tanpa terlebih dahulu memastikan legalitas barang-barang yang akan dipasok.

"Kami berharap nanti yang nyewa-nyewakan gudang seperti ini, ngecek dulu barang yang masuk itu, yang nyewa benar enggak gitu ya. Jangan sampai tersangkut-sangkut, karena bagaimanapun ilegal kan salah juga," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Senada, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Moga Simatupang mengatakan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang. Selanjutnya, penyedia saja logistik itu pun akan memproses pesanan barang berdasarkan permintaan dari penyewa gudang.

Dia memastikan barang impor tersebut ilegal lantaran pihak pengelola gudang tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen terkait dengan legalitas barang tersebut.

"Yang jelas barang dikirim melalui logistik masuk ke gudang, nah nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka kirim," jelasnya.

Kendati begitu, Moga enggan menyebutkan nama perusahaan logistik yang menyewakan gudang hingga layanan pengiriman kepada importir tersebut. Menurutnya, penyidikan lebih dalam akan dilakukan untuk membuktikan apakah ada keterlibatan pihak jasa logistik yang juga menyewakan gudangnya dengan importir tersebut.

"Mereka [jasa logistik] kan hanya ngirim barang, dapat tugas kirim barang ya logistik. Ya nanti lah kita tunggu hasil penyidikan," katanya.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com, gudang tersebut berlokasi di Jalan Kapuk Kamal Raya, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Saat tiba di lokasi tersebut, plang nama perusahaan di gudang tersebut ditutupi oleh plastik hitam. Di seluruh area gudang pun tidak ditemukan label atau tulisan perusahaan yang beroperasi di gudang tersebut.

Namun, saat ditelusuri titik lokasi gudang tersebut di aplikasi Google Maps menunjukkan nama "Sorting Hub Kapuk" dengan menampilkan gambar plang bertuliskan nama perusahaan jasa logistik "Shipper".

Dalam situs resmi Shipper memang perusahaan logistik tersebut menyediakan layanan pergudangan dan fulfillment menyeluruh dengan ragam layanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan tugas atau Satgas impor mengamankan gudang penyimpanan barang-barang impor ilegal di kawasan Kapuk, Penjaringan Jakarta Utara. Total nilai barang impor ilegal yang diamankan mencapai lebih dari Rp40 miliar.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa barang impor ilegal itu diimpor langsung oleh importir yang juga merupakan warga negara asing (WNA). Menurutnya, WNA tersebut menyewa gudang dan jasa logistik dalam negeri untuk menjalankan usahanya.

"Hasil penyelidikan sementara ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta di-packing barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulhas, Jumat (26/7/2024).

Adapun, sejumlah barang impor ilegal yang disimpan di gudang tersebut di antaranya seperti smartphone, komputer, tablet, pakaian jadi, mainan anak, sepatu, sandal dan elektronik lainnya. Secara terperinci, total nilai untuk produk pakaian impor bisa mencapai Rp20 miliar, elektronik Rp12,3 miliar dan mainan anak Rp5 miliar.

Zulhas menyebut, barang-barang impor tersebut dipastikan tidak membayar pajak dan dijual secara online oleh importir.

"Sepanjang tadi itu pakaian baru ya, kalau gitu rontok dong industri dalam negeri," katanya.

Sebagai tindak lanjut, Zulhas memastikan bahwa Satgas impor bakal memusnahkan seluruh barang-barang impor ilegal tersebut untuk menimbulkan efek jera. Selain itu, aparat penegak hukum yang tergabung dalam Satgas impor juga bakal mendalami penyebab dan asal-usul barang impor itu bisa masuk secara ilegal ke Tanah Air oleh orang asing.

"Kan mesti ada yang salah, tak mungkin enggak ada yang salah kan. Masa barang tiba-tiba kayak sebesar ini sampai disini, enggak mungkin," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kemendag, Moga Simatupang menjelaskan bahwa barang impor ilegal itu dikirim melalui jasa logistik hingga masuk ke gudang.

"Nanti dari gudang kalau ada pesanan untuk dikirim ke pemesan, mereka [jasa logistik] kirim," ucapnya.

Moga mengatakan, lokasi gudang tempat barang ilegal itu baru ditemukan di pekan ini setelah Satgas impor mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Menurutnya, saat dimintai keterangan, pihak pengelola gudang tersebut tidak bisa menunjukkan dokumen terkait dengan barang tersebut.

"Ini masih pendalaman yang jelas setelah kita klarifikasi mereka tidak bisa menunjukkan dokumen," katanya.

Moga menambahkan, penyelidikan lebih lanjut bakal dilakukan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Agung dan Polri untuk penentuan sanksi terhadap pihak terkait produk impor ilegal tersebut.

"Nanti hasil tindak lanjut hukum dari pihak kepolisian dan kejaksaan," ucap Moga.