Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto resmi membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Pembubaran satgas tersebut termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.32/2024 tentang Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja. Aturan ini diteken Prabowo pada 8 November 2024.

Dengan demikian, dengan dikeluarkannya Keppres ini maka Satgas UU dinyatakan sudah tidak berlaku dan dibubarkan.

Dalam pertimbangannya, pembubaran Satgas UU Cipta Kerja ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kepengurusan pemerintahan.

"Bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan, perlu membubarkan Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," dalam salah satu poin pertimbangan pada Keppres tersebut, dikutip Sabut (9/11/2024).

Sebagai informasi, Satgas UU Cipta Kerja dibentuk oleh Presiden ke-7 Joko Widodo pada Mei 2021. Satgas ini bertugas untuk mensinergikan kegiatan, strategi, dan substansi sosialisasi UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan kementerian terkait.

Adapun, Satgas ini dipimpin atau diketuai oleh Mahendra Siregar dan tiga wakil ketua yaitu Suahasil Nazara, M Chatib Basri, dan Raden Pardede. Sementara posisi sekretaris Satgas dijabat oleh Arif Budimanta.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkain UU Ciptaker. Menanggapi hal tersebut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan tunduk dan patuh terhadap putusan MK. Untuk itu, pihaknya akan menindaklanjuti putusan tersebut.

“Pemerintah juga akan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti putusan tersebut,” kata Yassierli dalam keterangannya, dikutip Sabtu (2/11/2024).

Langkah yang akan diambil Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) diantaranya dengan menginisiasi koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Selain itu, pihaknya juga akan mengadakan dialog bersama serikat pekerja/buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, dan para pemangku kepentingan lainnya guna menindaklanjuti pasca putusan MK.

“Kemnaker akan menggunakan forum-forum dialog baik melalui Lembaga Kerja Sama Tripartit, Dewan Pengupahan Nasional, maupun forum dialog lainnya,” ujarnya.

Dia menegaskan, pemerintah memastikan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh serta keberlangsungan usaha.

JAKARTA, investor.id – Investasi menjadi salah satu penopang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional. Namun untuk meningkatkan realisasi investasi masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus mendorong kinerja investasi.

Satuan Tugas (Satgas) Undang Undang (UU) Cipta Kerja menyatakan ada enam langkah yang harus dijalankan pemerintahan berikutnya dalam mendorong kinerja investasi. Pertama, meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dalam hal ini, mendorong geliat investasi harus dilakukan secara sinergis mulai dari pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga hingga pemerintah daerah.

“Kolaborasi antara pemangku kepentingan ini memang terus harus menerus disinergikan dari waktu ke waktu. Jadi harus ada proses enabling agar kemudian koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan ini dapat terjadi,” ucap Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja Arif Budimanta dalam launching buku “Harmonisasi Kebijakan dan Transformasi Keberlanjutan: Jejak Langkah Satgas Undang-Undang Cipta Kerja di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (17/10/2024).

Saat ini, pemerintah sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Risiko. Revisi aturan itu dilakukan dengan melibatkan 21 kementerian/lembaga, sehingga dibutuhkan koordinasi dan sinergi agar dapat menghasilkan kebijakan yang baik. Lantaran supaya pemerintah bisa menghasilkan kebijakan berkualitas, maka harus ada keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

“Apalagi yang terkait dengan kebijakan perekonomian karena yang menjalankan aktivitas perekonomian ini selain pemerintah tetapi yang lebih besar kalau kita bicara kontribusinya terhadap PDB itu adalah dari dunia usaha,” kata Arif.

Kedua, melakukan sosialisasi dan coaching clinic kepada seluruh pemangku kepentingan terkait. Dengan adanya coaching clinic akan meningkatkan edukasi dan memberikan pemahaman yang sama kepada pihak-pihak terkait. Ketiga, melakukan penyederhanaan birokrasi dan regulasi. Saat ini pemerintah sudah memiliki UU Cipta Kerja sebagai wujud penyederhanaan birokrasi dan mempercepat pelayanan.

“Dampaknya tentu lebih baik bagi perekonomian, lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan, hingga berdampak lebih mudah dalam pengurusan perizinan,” terang Arif.

Keempat, percepatan single submission dan digitalisasi sehingga mempermudah proses perizinan. Khususnya yang terkait rencana detail tata ruang. Kelima, kemudahan perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMK dan koperasi. Pemerintah harus membangun ekosistem antara usaha besar dengan kecil agar bisa mendorong UMKM naik kelas.

“Satu ekosistem kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro kecil dan menengah dalam setiap struktur kerja, jadi bukan hanya dalam level nasional tetapi juga di level daerah,” tutur dia.

Keenam yaitu monitoring evaluasi dan penguatan kelembagaan, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi UMKM dan koperasi. Pemerintah harus melakukan evaluasi agar kinerja investasi baik usaha besar hingga kecil dapat berjalan secara berkelanjutan.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Ciptaker) menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun (FGD) bersama guru besar Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan tema 'Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan yang Berkeadilan Sosial' di Yogyakarta, Kamis (4/7/2024).

Ketua Dewan Guru Besar UGM, Baiquni menyoroti tiga hal terkait UU Ciptaker dan nilai Pancasila, yaitu internalisasi nilai-nilai Pancasila, institusionalisasi, serta implementasi UU Ciptaker. "Proses internalisasi nilai Pancasila pada UU Cipta Kerja tidaklah mudah, karena nilai itu perlu memberikan makna bagi kehidupan," jelas Baiquni.

Dia menyoroti perlu adanya keselarasan dan integrasi kebijakan birokrasi antar kementerian. Pasalnya, di lapangan, seringnya kebijakan impor yang diambil pemerintah dilakukan pada saat petani panen. Kebijakan impor tersebut, menurut Baiquni, justru akan membuat UMKM rentan serta sulit untuk bersaing di pasar bebas.

"Para dewan guru besar di UGM sepakat bahwa perlu adanya keseimbangan antara produk impor dengan produk yang dihasilkan di dalam negeri," ucap Baiquni dikutip di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, menjelaskan tujuan utama dibentuknya UU Ciptaker adalah reformasi struktural dengan menyederhanakan segala proses perizinan berusaha. "Diharapkan juga UU Cipta Kerja ini menjadi instrumen ataupun mesin dari perubahan sosial di Indonesia, terutama perubahan cara kerja," kata Arif

Contoh perubahan cara kerja itu, menurut Arif, seperti perbedaan cara merespons setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga terjadi berbagai kemudahan dalam berwirausaha dan investasi. "Pada akhirnya, semua kemudahan yang diberikan dan diatur dalam UU Cipta Kerja dapat berpengaruh pada penciptaan lapangan kerja yang sebesar-besarnya."

Ketua Pokja Strategi dan Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Dimas Oky Nugroho, menambahkan, perlu adanya desain kelembagaan yang baik dan kokoh dalam sosialisasi aturan baru tersebut. Sehingga UU Ciptaker bisa menerapkan prinsip serta nilai Pancasila maupun semangat dari dalam.

"Perlu ada pendekatan sistemik yang kuat dalam kondisi politik yang naik turun saat ini, sehingga bisa memberikan impact yang positif dan berkelanjutan bagi kehidupan bernegara," ujar Dimas.

Dia pun menyoroti kebijakan dalam UU Ciptaker, yang harus dapat menjawab masalah aktual, khususnya terkait tingkat pengangguran generasi muda. "Hal ini menjadi penting, bagaimana UU Cipta Kerja ini bisa memastikan adanya job creation dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja, sehingga tidak ada perusahaan yang abusive power," ucap Dimas.