TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mendesak pemerintah menyelamatkan semua pekerja migran asal Indonesia yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar. Organisasi ini menyebut belum seluruh korban dievakuasi pemerintah.

Kementerian Luar Negeri bersama kedutaan besar Yangon dan Bangkok serta jejaring di Myanmar baru-baru ini mengevakuasi sejumlah pekerja migran yang terjerat penipuan pekerjaan di Myawaddy, Myanmar. Mereka menjadi korban perdagangan manusia berkedok tawaran pekerjaan melalui modus penipuam daring atauonline scam.

Banyak dari mereka dijanjikan pekerjaan sebagai admin komputer di Thailand. Tapi akhirnya mereka justru dipindahkan ke Myanmar dan dipaksa bekerja dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi.

Koordinator Advokasi SBMI, Yunita Rohani, menyambut baik upaya evakuasi pemerintah. Namun, ia mengatakan pemerintah harus bertindak lebih jauh untuk memastikan semua korban pulang dengan selamat. "Hak mereka untuk dilindungi sebagai warga negara harus diprioritaskan,” ucapnya lewat keterangan tertulis, Senin, 28 Oktober 2024.

Yunita mengatakan, kondisi para pekerja migran di sana sangat buruk. Mereka bekerja di bawah tekanan tanpa bayaran dan mengalami kekerasan fisik maupun psikologis. Keterlambatan dalam proses penyelamatan, kata dia, hanya akan memperburuk kondisi mereka.

SBMI meminta pemerintah agar tidak hanya fokus pada beberapa korban yang sudah dievakuasi, tapi menjamin keselamatan setiap pekerja migran yang terjebak. Organisasi ini juga mendesak pemerintah mempercepat proses penyelamatan dan pemulihan hak-hak para korban, sekaligus memastikan tindakan preventif untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan.

“Mereka yang masih berada di Myawaddy terus menghadapi tekanan fisik dan mental, dan setiap hari yang berlalu menambah penderitaan mereka,” tutur Yunita.

Menurut, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha, jumlah korban yang diadukan berjumlah 11 orang. Sebanyak 8 korban berasal dari Sukabumi, Jawa Barat; 2 orang asal Bandung; dan 1 dari Bangka Belitung. Dari 11 korban, 10 orang merupakan laki-laki, sedangkan 1 sisanya perempuan.

Ia mengatakan, telah mendalami berbagai modus yang dilakukan perekrut dalam kasusonline scamtersebut. Mereka dijanjikan bekerja sebagaimarketing,customer service, serta admin kripto. Saat direkrut mereka dijanjikan bekerja di Thailand.

Namun korbanonline scamdibawa masuk menuju ke Myawaddy, Myanmar. Sebanyak 11 korban penipuan ini dipaksa melakukanscaming. Setelah tiba Myawaddy, korban juga mengalami ancaman. "Termasuk ancaman diperjualbelikan ke perusahaan yang lain jika tak mampu memenuhi target yang sudah ditetapkan," tutur Judha di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024.

Menurut Judha, ancaman itu diberikan kepada korban saat mereka tak bisa memenuhi target perekrutan korban baru. Misalnya, setiap korban harus bisa merekrut korban baru sebanyak 10 orang.

Ikhsan Reliubun berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.