TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kerja Pengawakan Kapal Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Mardiana Setyaning mengakui saat ini memang ada beberapa kelemahan dalam mengakomodir jaminan sosial bagi awak kapal ikan. Hal tersebut disampaikan saat mengisi diskusi yang bertajuk "Jaminan Sosial Bagi Pekerja Perikanan, Apa Untung dan Ruginya untuk Semua Pihak?" pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Sebelumnya, Ketua Serikat Awak Kapal Perikanan Bersatu (Sakti) Sulawesi Utara, Arnon Hiborang mengatakan sejak 2020 hingga 2024 sudah menerima sebanyak 216 laporan dari Awak Kapal Perikanan (AKP). Adapun laporan tersebut semuanya berkaitan dengan jaminan sosial bagi bekerja.

Selain itu, Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia juga telah menerima banyak pengaduan dari AKP. Sepanjang Juli 2019 hingga Oktober 2021, terdapat 147 aduan yang telah diterima oleh DFW Indonesia. Adapun jenis pengaduan yang diterima juga berkaitan dengan upah, jaminan sosial, kondisi kerja tidak manusiawi, penipuan dan lain sebagainya.

Human Right Manajer, DFW, Miftachul Choir mengatakan 147 aduan tersebut berasal dari 409 korban. Adapun 17 persen di antaranya menyangkut asuransi dan jaminan sosial. "Ini menunjukkan bahwa APK ini masih sangat rentan terhadap insiden-insiden kecelakaan kerja," katanya.

Menanggapi laporan-laporan tersebut, Mardiana mengatakan pemerintah sudah melakukan sosialisasi baik kepada pemilik kapal maupun AKP. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah melakukan perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial kepada AKP.

"Kami bersama-sama melakukan sosialisasi perjanjian kerja laut, kemudian jaminan sosial, memang kami sarankan pemilik kapal mengasuransikan atau memberikan jaminan perlindungan untuk APK," kata Mardiana.

Selanjutnya, pemerintah juga sedang merancang sebuah aplikasi untuk mengakomodir perjanjian kerja laut elektronik. Pada aplikasi tersebut, diwajibkan bagi pemilik kapal untuk mendaftarkan AKP-nya sebagai peserta penerima upah.

"Nah masih dalam proses yang mudah-mudahan tahun 2025 bisa segera kita laksanakan aplikasi ini," tuturnya.

Selain melakukan sosialisasi, Mardiana mengatakan KKP sedang dalam proses untuk legalisasi agen-agen AKP melalui perekrutan resmi. Sehingga, AKP sebelum terjun melaut, sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan tentang kerja-kerja di kapal perikanan.

"AKP juga dipastikan telah defamiliarisasi pekerjaan-pekerjaannya dan juga hak-haknya," imbuhnya.

Karena itu, persoalan perekrutan nantinya diharapkan tidak dilakukan lagi secara ilegal. Menurut Mardiana hal ini juga bisa membantu menguraikan permasalahan dan kendala yang dialami oleh pemilik kapal maupun AKP sedari awal.

Sebagai informasi, terkait jaminan sosial untuk AKP ini juga sudah diatur lewat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 dan Permen KP Nomor 33 Tahun 2021.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menggelar aksi di depan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada Jumat, 6 September 2024. Aksi ini menuntut agar Kemenhub melaksanakan peraturan pemerintah tentang penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan perikanan migran.

Ketua Umum SBMI, Hariyanto Suwarno, mengatakan Kemenhub memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan PP Nomor 22 Tahun 2022 itu. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan bagi awak kapal migran. Namun menurut dia, hal itu tak kunjung dilaksanakan instansi itu. “Kemenhub justru masih konsisten untuk melakukan pengabaian hukum terhadap transisi perizinan ini,” ucap Hariyanto dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 September 2024.

Beleidini mengatur tentang peralihan tata kelola perekrutan, penempatan, dan perlindungan Awak Kapal Perikanan (AKP) Migran yang semula dikelola Kemenhub menjadi dikelola oleh Kementerian Ketenagakerjaan. SBMI sebelumnya telah melayangkan somasi kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 13 Mei 2024, karena Kemenhub tidak melaksanakan peraturan ini.

Hariyanto mengatakan, ketentuan peralihan ini muncul karena sudah bertahun-tahun Kemenhub melampaui kewenangannya dalam menerbitkan izin bagi perusahaanmanning agency. Padahal menurut dia, perusahaan itu merekrut dan menempatkan AKP Migran tanpa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan yang sesuai dengan standar ketenagakerjaan dan hak asasi manusia (HAM).

Sepanjang 2020–2022, SBMI telah menerima pengaduan dan menangani 377 kasus AKP Migran yang berasal dari 65 perusahaanmanning agency. Di antaranya, kasus AKP Migran menjadi korban dalam jeratan kerja paksa dan perdagangan orang. Dalam proses penanganan kasus ini, SBMI mencatat Kemenhub tak pernah menjatuhkan sanksi administratif peringatan hingga pencabutan perizinan kepada perusahaanmanning agencyyang bermasalah.

Pada 18 Maret 2024, Komisi Informasi Pusat membacakan Hasil Putusan Mediasi antara SBMI melawan Kemenhub. Putusan ini ditindaklanjuti dengan pemberian data informasi sanksi administratif peringatan dan pencabutan perizinan oleh Kemenhub kepadamanning agency. Pada 2020-2022, dari 105 perusahaan, Kemenhub hanya memberikan sanksi peringatan pertama kepada 2 perusahaan, dan melakukan pencabutan izin kepada 1 perusahaan.

Hariyanto berharap aksi ini menjadi peringatan bagi pemerintah untuk serius menegakkan PP Nomor 22 Tahun 2022 untuk melindungi pelaut migran dari ketidakpastian hukum. Dengan kepatuhan kepada peraturan, dia berharap hak-hak pelaut migran dapat terlindungi secara optimal.

TEMPO.CO, Jakarta - Enam awak kapal perikanan Kapal Motor Mitra Utama Semesta atau MUS, diduga sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kapal berbendera Rusia. Mereka melompat dari kapal Run Zeng 03 di perairan Kepulauan Aru, Maluku.

"MS bersama lima AKP lainnya memutuskan menyelamatkan diri melompat dari kapal. Nahas salah satu di antaranya ditemukan meninggal tanpa kepala," kata Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Hariyanto Suwarno, dalam keterangan tertulis, pada Selasa malam, 20 Agustus 2024.

Menurut Hariyanto, awalnya MS yang tinggal di Indramayu, Jawa Barat, ditawari bekerja di kapal ikan pada April 2024. Dia dijanjikan mendapatkan upah per bulan Rp 2 juta. Tunjangan hari raya Rp 2 juta, dan premi Rp 500 ribu. "Mendapatkan biaya bon Rp 7 juta," kata dia.

Selanjutnya, setelah setuju MS langsung dijemput oleh travel yang disediakan perekrut berinisial R. Dia berangkat menuju tempat penampungan AKP di Pati, Jawa Tengah. Di penampungan MS bertemu R, yang mengaku sebagai pengurus KM MUS.

Dari situ mereka berangkat ke Pelabuhan Juwana, Jawa Tengah, bersama sekitar 60 awak kapal lainnya. Di sana MS berjumpa dengan A dan MOP. Dua orang ini mengaku sebagai pengurus kapal. Keduanya juga yang menjelaskan proses kerja dan keberangkatan kapal.

Dari Pelabuhan Juwana, KM MUS bertolak ke Kepulauan Aru, Maluku. Di Laut ini ada Kapal Run Zeng 03 dan Run Zeng 05. Para APK dibagi ke dua kapal berbendera Rusia itu. MS mengaku mulai bekerja sejak 6-10 April 2024.

Hariyanto mengatakan, MS dan AKP lainnya bekerja dimulai dari pukul 6 pagi sampai 12 siang. Mereka istirahat selama satu jam. Dari jam 13.00, mereka bekerja sampai pukul 5 sore. Lalu istirahat satu jam, pukul 6 sore mulai bekerja lagi sampai pukul 10 malam. "Mereka hanya makan satu nampan yang diambil dari sisa-sisa makanan ABK Run Zeng 03," ujar Hariyanto.

Saat berada dua hari di Run Zeng 03, MS bersama AKP lainnya menanyakan hak premi dan tunjangan hari raya atau THR. Pihak Run Zeng 03 menghubungi GW, pengurus Kapal MUS. Namun GW menjelaskan tidak ada THR. Dia beralasan gaji AKP sudah dibayarkan sebelum mereka bertolak ke laut. Saat itu AKP membantah menerima duit seperti penjelasan GW.

"Akhirnya para AKP memutuskan mogok kerja dan meminta dipulangkan," kata Hariyanto. Mereka dijanjikan akan diantar dengan kapal lain ke Dobo. Namun tak ada kapal yang datang menjemput para APK tersebut.

Saat itulah, MS dan lima rekannya yang dibawa dengan KM MUS itu memutuskan melompat dari Run Zeng 03. Tujuannya agar mereka bisa kembali. Di perjalanan satu orang tenggelam dan hilang. Mereka yang lain diselamatkan dan dibawa dengan kapal. Mereka diturunkan di Pulau Panambulai, Kepulauan Aru. "MS dalam keadaan kritis dirawat di Pulau Panambulai," ucap Hariyanto.

Lima hari berikutnya baru mereka mendapatkan kabar bahwa temannya ditemukan warga dalam keadaan tak bernyawa. Jenazahnya ditemukan di Koijabi, Aru Tengah Timur, Kepulauan Aru. "Belakangan MS tahu pemilik KM MUS adalah AW. Dan orang yang memerintahkan MUS kembali ke Juwana adalah K, Komisaris Utama PT MLI," kata Hariyanto.