Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri sekaligus Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA), Setyono Djuandi Darmono menanggapi wacana pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Darmono menyebut, hal itu sedikit banyak bakal berimplikasi pada aktivitas ekonomi khususnya pada iklim bisnis di sektor properti. Pasalnya, hal itu akal memberatkan konsumen hingga dikhawatirkan melemahkan daya beli.

“PPN itu yang berat adalah konsumen, tapi konsumen juga bisa pilih kan [untuk menyesuaikan besaran pajak yang dibayar]. Saya pilih barang yang murah, biar 12% jangan barang yang mahal,” kata Darmono saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Di samping itu, Darmono juga menjelaskan bahwa untuk menjaga ekonomi dapat tetap tumbuh, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memangkas pajak korporasi.

Hal itu dilakukan untuk mempersubur iklim investasi di Indonesia. Sehingga, ke depan RI dapat bersaing menjadi negara sebagai destinasi investasi favorit.

“Jadi sebetulnya policy itu tinggal pilih. Jangan PPN 12% terus corporate tax 25% rusaklah bisnis. Hongkong dan Singapura pajak [korporasinya] jauh lebih rendah dari Indonesia, karena apa? Karena mereka mau narik supaya investor jangan pergi,” tambahnya.

Darmono memberikan gambaran, saat ini pajak korporasi di Singapura disebut ada di sekitar level 17%.

Di tengah situasi sektor properti Singapura yang melemah, Singapura juga dilaporkan bakal memangkas pajak korporasi menjadi 12% untuk menarik minat investasi di sana.

“Indonesia [pajak korporasi] 25% tinggi. Di Singapura itu 17% atau berapa, mau turun lagi ke 12%. Hong Kong sudah lebih rendah lagi. Itu negara kaya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari semula 11% menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri sekaligus Direktur Utama PT Jababeka (Persero) Tbk. (KIJA), Setyono Djuandi Darmono mengungkap keinginannya untuk mengusulkan proyek Jababeka Cikarang masuk menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Darmono menuturkan, pihaknya berencana untuk mengembangkan sentra kawasan pendidikan dan sentra kesehatan di Jababeka Cikarang.

“Ini perlu PSN, tapi bukan PSN yang seperti BSD atau Kapuk [PIK], mungkin mereka punya kebutuhan lain, tapi yang saya perlu untuk pendidikan dan Kesehatan,” kata Darmono dalam Media Gathering di Menara Batavia, Rabu (17/7/2024).

Darmono menuturkan, untuk mewujudkan rencana perseroan mengembangkan rumah sakit internasional di Kawasan Jababeka Cikarang, pihaknya memerlukan sederet kemudahan regulasi lewat penetapan proyek strategis nasional (PSN).

Mendukung upaya itu, Jababeka juga hendak meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi miliknya yakni President University dengan mendatangkan sejumlah guru besar mancanegara. Hal itu dilakukan untuk menyiapkan SDM di RS Internasional yang bakal dibangunnya.

Harapannya, dengan ditetapkan sebagai PSN, Jababeka dapat menghadirkan satu rumah sakit internasional sekelas Mayo Clinic yang ada di Amerika Serikat (AS).

“Saya mau bangun di Cikarang itu adalah internasional hospital yang kelasnya setara dengan Mayo Clinic misalnya. Ini saya perlu dapat regulasi dong? PSN kan, supaya kita bisa segera mendatangkan dokter asing dan segala macam. Sehingga, orang-orang Indonesia ini tidak usah pergi ke Singapura, cukuplah di Jababeka,” pungkasnya.

Komitmen Jababeka itu tampak selaras dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas rumah sakit di Indonesia.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kementerian Kesehatan RI menyebut warga Indonesia yang menjalani pengobatan keluar negeri mencapai sejuta orang setiap tahunnya terutama ke tiga negara tujuan meliputi Malaysia, Singapura dan Thailand.

Besarnya angka tersebut membuat Indonesia kehilangan US$11,5 miliar atau sekitar Rp180 triliun uang tak berputar di dalam negeri.

“Kita setiap tahun kehilangan US$11,5 miliar karena banyak masyarakat Indonesia, sekitar 600 ribu hingga 1 juta orang yang berobat keluar negeri,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwo.

Oleh karena itu, Wamenkes Dante menegaskan bahwa peningkatan akses layanan rumah sakit menjadi sangat peting dalam memberi layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Tanah Air.