Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah menunda implementasi pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada 1 Januari 2025.

Direktur Eksekutif API, Danang Girindrawardana, menyampaikan, situasi ekonomi dalam negeri saat ini sedang tidak baik-baik saja.

“Kami memohon penundaan PPN 12% karena ini situasi yang tidak baik-baik saja. Mengapa sih menunda setahun dua tahun lagi tidak bisa dilakukan?” kata Danang saat ditemui di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Danang mengungkapkan, penambahan PPN 12% tidak hanya sekadar kenaikan 1%. Melainkan, terjadi atas semua pembelian sehingga harga akhir di tingkat konsumen akan meningkat sekitar 3%-4%.

“Artinya barang-barang nanti akan lebih mahal sekitar 15%, bukan 12%. Meskipun ambang yang ditetapkan pemerintah adalah PPN 12%, tapi PPN atas apa? Bukan atas produk akhir, atas semua pembelian,” tuturnya.

Akibat dari kenaikan PPN ini, lanjutnya, adalah menurunya daya beli masyarakat. Apalagi, kenaikan PPN tidak diiringi dengan kenaikan penghasilan yang signifikan. Padahal, kebutuhan hidup sudah di atas 15%.

Dalam catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa implementasi PPN 12% akan diberlakukan per 1 Januari 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Dwi Astuti, bahwa penyesuaian tarif PPN sebesar 1%, dari 11% menjadi 12%, akan mengikuti amanat Undang-Undang (UU) No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

“Mengenai waktu implementasinya, kami berpedoman pada amanat UU HPP, yaitu paling lambat 1 Januari 2025,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (9/10/2024).

Ditjen Pajak menilai, penyesuaian PPN 12% akan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap masyarakat dan memperkuat perekonomian negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dana yang terkumpul, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Padahal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dirancang dengan berpedoman pada PPN 11%, bukan 12%.

Bank Indonesia (BI) optimistis rencana pemerintah menaikan tarif pajak pada 2025 tidak akan berdampak pada target inflasi yang telah ditetapkan. Rencana kenaikan pajak itu terlihat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang telah disiapkan pemerintah.

“Ada kenaikan ini ya kita hitung, kita antisipasi. Tapi kita punya keyakinan target inflasi bisa kita capai,” kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Juli Budi Winantya di Nusa Dua, Bali, seperti dikutip Senin (26/8). .

Juli mengatakan, saat ini BI masih memasang target inflasi domestik akan dijaga pada level 2,5% plus minus 1% pada 2025. Ia menyebut target inflasi itu sudah memperhitungkan semua kebutuhan informasi dalam upaya mencapai angka tersebut. Hal itu juga berkaitan dengan menghitung risiko yang akan dihadapi.

“Tapi sampai sebelum keputusan atau kebijakan itu ditempuh ya kita taruhnya hanya sebagai faktor down side risk atau upside risk,” ujar Juli.

Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan target inflasi yang menjadi acuan BI tidak ditentukan sendiri namun juga dari pemerintah. Hal itu yang menyebabkan target inflasi tidak pernah dipasang dengan angka pasti namun dalam kisaran.

“Itu kenapa 2,5% plus minus 1%. Kenapa ada plus minus, selalu sampai 1% lebar sekali itu karena kalau terlalu strict ke inflasi kita akan terlalu reaktif,” kata Erwin.

Erwin menilai kebijakan pemerintah tidak gegabah saat kondisi inflasi domestik bergerak dinamis. Sementara saat kondisi ekonomi mendorong peningkatan inflasi maka inflasi masih dalam batas sasaran. Adapun angka plus minus 1% dibuat agar ada ruang untuk bergerak dinamis dalam batas sasaran.

“Kita akan tetap perhatikan faktor lainnya. Tapi tetap firm proyeksi inflasi Indonesia ke depan masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1% namun kita akan lihat dari waktu ke waktu," ujar Erwin.

Perkuat Kebijakan Moneter

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan inflasi tercatat menurun dan tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5% plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen atau IHK pada Juli 2024 tercatat 2,13% secara tahunan yang lebih rendah dari inflasi pada Juni 2024 sebesar 2,51%.

Perry menegaskan BI terus memperkuat kebijakan moneter pro-stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah. “Hal ini sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran 2,5% plus minus 1%,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Bulanan BI Agustus 2024, Rabu (21/8).

Untuk diketahui, pemerintah juga pada 2025 akan menaikan pajak dan menerapkan cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan sinyal adanya kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 dari saat ini sebesar 11%.

Kenaikan PPN bertahap dari 10% hingga menjadi 12% sudah diatur dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). “Untuk PPN saya sampaikan, UU HPP sudah disampaikan, Bapak Presiden terpilih dan saat ini sudah fully aware dengan UU HPP,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (16/8).

Sementara itu, dalam dokumen Buku II Nota Keuangan Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, pemerintah membidik penerimaan cukai sebesar Rp 244,19 triliun atau tumbuh 5,9% dari outlook 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan melalui ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung implementasi Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pada dasarnya, pemerintah sudah menetapkan kebijakan untuk mendukung penerimaan negara melalui sejumlah hal. Salah satunya berupa kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada MBDK untuk menjaga kesehatan masyarakat.

“Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan atau pemanis yang berlebihan,” tulis Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan kerisauannya mengenai rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, berharap wacana tersebut batal direalisasikan. Hal itu perlu dijalankan untuk tetap menjaga pertumbuhan pada pasar properti nasional.

“[Kita berharap] pajak 12% jangan sampai dijalankan,” kata Junaidi saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi, Selasa (23/7/2024).

Junaidi juga menuturkan bila kebijakan PPN 12% tetap diimplementasikan, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan stimulus agar pasar properti RI dapat terus bergeliat.

Sebagai contoh, Junaidi berharap pemerintah dapat memperpanjang pemberian insentif bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

“Andai kata tetap di 12% tentu lah pemerintah harus memikirkan stimulusnya. Stimulusnya apa? Mungkin tadi diskon dulu sampai kondisi ekonomi mengalami perbaikan. Kita melihat situasi dan kondisi maunya PPNDTP tetap jalan,” tuturnya.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Ekonom Senior, Faisal Basri, yang menyampaikan bahwa pemerintah perlu untuk menunda wacana kenaikan PPN menjadi 12% tahun depan.

Alasannya, kebijakan kenaikan tarif itu dikhawatirkan bakal berdampak serta membebani masyarakat luas. Meskipun Keputusan mengerek PPN memang menjadi salah satu strategi yang paling mudah untuk pemerintah mempertebal penerimaan pajak.

“Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar, karena PPN paling gampang,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari semula 11% menjadi 12%.

Kebijakan ini rencananya berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. India akan melakukan perubahan signifikan terhadap pajak atas keuntungan dari investasi saham dan derivatif saham. Ini adalah langkah pertama kalinya dalam beberapa dekade, sebagai upaya untuk mengekang lonjakan perdagangan spekulatif dengan nilai US$ 5 triliun.

Pemerintah menaikkan pungutan atas saham-saham yang dimiliki kurang dari 12 bulan menjadi 20%, kenaikan ini pertama kali sejak tahun 2008. Sementara saham yang dimiliki lebih dari satu tahun akan dinaikkan menjadi 12,5% dari 10%. Pajak transaksi sekuritas atas opsi saham juga dinaikkan menjadi 0,1% sementra kontrak berjangka dikenakan 0,02%. Kebijakan ini akan efektif mulai bulan Oktober.

Untuk meredam dampaknya pada investor kecil, batas pembebasan capital gain yang memenuhi syarat pembebasan pajak dinaikkan menjadi 125.000 rupee dari sebelumnya 100.000 rupee.

Lonjakan volume derivatif saham India mencapai angka tertinggi di dunia. Kondisi ini memicu kekhawatiran bisa menghambat anggaran rumah tangga tidak untuk keperluan produktif tapi hanya investasi spekulatif.

Naluri perjudian

"Sebagai investor saham, tak bisa senang dengan naiknya pajak atas keuntungan jangka panjang dan pendek," ujar Arun Chulani, pendiri First Water Capital dikutip Bloomberg. Sebab kata dia, India dalam periode emas dan bersaing mendapatkan modal asing dari negara berkembang lainnya.

Pejabat pemerintah India telah berulang kali memberikan peringatan dalam beberapa bulan terakhir atas partisipasi ritel yang signifikan dalam perdagangan derivatif. Dimana Survei Ekonomi Kementerian Keuangan pada Senin (22/7) memperingatkan, masuknya investor ini kemungkinan besar didorong oleh naluri perjudian manusia.

Awal tahun ini, regulator pasar turun tangan untuk meredam pasar IPO, dan baru-baru ini meminta pialang saham untuk menerapkan mekanisme pencegahan dan mendeteksi penipuan.

Saham di India memang menjadi penerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, aliran dana lokal dan pertumbuhan laba perusahaan cukup kuat. Pemerintah juga mempertahankan fokusnya pada belanja infrastruktur serta komitmennya terhadap konservatisme fiskal.

"Perubahan pajak tidak berdampak signifikan terhadap sentimen pasar," kata Vikas Khemani, Pendiri dan Kepala Investasi Carnelian Asset Management & Advisors. Dia menyebut, akan tetap percaya diri dalam berinvestasi di India. Tapi momentum perdagangan derivatif ekuitas mulai mereda.

Bisnis.com, JAKARTA – Pendiri sekaligus Direktur Utama PT Jababeka Tbk. (KIJA), Setyono Djuandi Darmono menanggapi wacana pemerintah bakal menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Darmono menyebut, hal itu sedikit banyak bakal berimplikasi pada aktivitas ekonomi khususnya pada iklim bisnis di sektor properti. Pasalnya, hal itu akal memberatkan konsumen hingga dikhawatirkan melemahkan daya beli.

“PPN itu yang berat adalah konsumen, tapi konsumen juga bisa pilih kan [untuk menyesuaikan besaran pajak yang dibayar]. Saya pilih barang yang murah, biar 12% jangan barang yang mahal,” kata Darmono saat ditemui di Menara Batavia, Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Di samping itu, Darmono juga menjelaskan bahwa untuk menjaga ekonomi dapat tetap tumbuh, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memangkas pajak korporasi.

Hal itu dilakukan untuk mempersubur iklim investasi di Indonesia. Sehingga, ke depan RI dapat bersaing menjadi negara sebagai destinasi investasi favorit.

“Jadi sebetulnya policy itu tinggal pilih. Jangan PPN 12% terus corporate tax 25% rusaklah bisnis. Hongkong dan Singapura pajak [korporasinya] jauh lebih rendah dari Indonesia, karena apa? Karena mereka mau narik supaya investor jangan pergi,” tambahnya.

Darmono memberikan gambaran, saat ini pajak korporasi di Singapura disebut ada di sekitar level 17%.

Di tengah situasi sektor properti Singapura yang melemah, Singapura juga dilaporkan bakal memangkas pajak korporasi menjadi 12% untuk menarik minat investasi di sana.

“Indonesia [pajak korporasi] 25% tinggi. Di Singapura itu 17% atau berapa, mau turun lagi ke 12%. Hong Kong sudah lebih rendah lagi. Itu negara kaya,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari semula 11% menjadi 12%. Kebijakan ini rencananya berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025.

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut menurutnya akan berdampak dan membebani masyarakat banyak. Kenaikan PPN kata Faisal memang merupakan strategi yang paling mudah bagi pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak.

“Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar, karena PPN paling gampang,” kata Faisal saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Di sisi lain, Faisal menilai pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh badan.

Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan banyak insentif perpajakan bagi dunia usaha atau korporasi dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

“Jadi ya tinggal mana yang mau diutamakan, itu demi investasi, memberikan fasilitas yang namanya tax holiday, super tax deduction, segala macam,” tuturnya.

Bahkan, dia juga menyoroti insentif atau subsidi yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik, sedangkan masyarakat banyak dibebankan dengan kenaikan tarif PPN.

“PPN yang mengenai seluruh rakyat dinaikkan, rasa keadilannya di mana? Tapi, demi investasi semua itu, makin gelap mata,” kata Faisal.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keputusan menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan diserahkan kepada pemerintahan mendatang.

“Mengenai [kenaikan tarif] PPN, kami serahkan pada pemerintahan baru,” katanya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sementara itu, tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.