Bisnis.com,PALEMBANG - Penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Tiga Dihaji yang berada di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan, ditargetkan selesai pada tahun 2026 mendatang.

Target tersebut mundur dari sebelumnya yang diperkirakan selesai pada akhir tahun 2024.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengatakan bahwa pembangunan bendungan yang memakan anggaran sebesar Rp7,3 triliun itu telah terealisasi 66%.

“Progresnya sudah berjalan 66%, dan ditargetkan selesai pada tahun 2026,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Bendungan Perjaya, OKU Timur, dikutip Jumat (1/11/2024).

Dia menjelaskan bahwa pembangunan bendungan ini memang memiliki tingkat kesulitan yang cukup signifikan, mengingat lokasi dan elevasinya yang cukup tinggi.

“Tetapi kembali ke konsep awal, apapun yang dikerjakan harus dilakukan secara maksimal,” tegasnya.

Bendungan terbesar pertama di Sumatra Selatan ini, imbuh Hanggodo, akan menambah pasokan air untuk daerah Irigasi Komering pada lahan pertanian seluas 34.824 hektare dari total kebutuhan 124 ribu hektare.

Selain itu, bendungan ini juga dapat dimanfaatkan untuk konservasi sumber daya air, pemenuhan kebutuhan air baku, pembangkit listrik 4x10 MW, dan pengendalian bencana banjir dengan mereduksi banjir sekitar 39,5% Q50.

"Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji ini juga mengurangi ketergantungan pada pompa. Dengan elevasi yang tinggi, air dapat mengalir ke sawah-sawah petani, seperti di Bendungan Perjaya. Selain itu, PLTA yang dihasilkan juga cukup besar, mencapai 40 MW," jelasnya.

Dengan Bendungan Tiga Dihaji, indeks tanam di wilayah itu juga ditargetkan mengalami peningkatan dari sebelumnya 1,78 menjadi 2,8-3,8.

"Semuanya akan dikoordinasikan dengan Menteri Pertanian terkait teknisnya, karena tanpa dukungan mereka, proyek ini tidak akan berjalan efektif. Selain itu, pembangunan Bendungan Tiga Dihaji juga bertujuan untuk meningkatkan swasembada pangan," pungkasnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan BUMN akan terus berperan sebagai penyeimbang ekonomi Indonesia. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Saya akan ketemu para dirut (direktur utama) BUMN nanti beberapa minggu ke depan untuk memastikan sesuai program yang diminta Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak hanya sekadar statistik dan angka, tapi pemerataan juga harus terjadi. Percuma pertumbuhan ekonomi, tetapi pemerataan tidak bisa," kata Erick dalam media briefing terkait Perkembangan Bio Farma di Media Center Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Erick meminta para dirut BUMN untuk meneruskan program ekonomi kerakyatan yang telah berjalan dalam lima tahun terakhir. Dengan pasar yang terbuka, BUMN dinilai mampu tampil kompetitif sekaligus berperan besar dalam melindungi ekonomi masyarakat.

"Contohnya bank-bank BUMN yang bisa membuktikan di market yang terbuka, tetapi 92% kredit usaha kecil, menengah, ultramikro masih menjadi hal terpenting untuk bank Himbara. Belum lagi angka 21,2 juta (nasabah untuk program Mekaar) itu sekarang sangat terasa dampaknya, ini penting ada tonggak dalam arti produksi di desa-desa masih menjadi sebuah keberlanjutan," ucap Erick.

Selain itu, Erick menyampaikan bahwa BUMN akan menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan sejumlah proyek strategis nasional (PSN). Sejumlah PSN dinilai dapat memberikan efek berganda dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Apakah kawasan ekonomi khusus kesehatan di Sanur yang mudah-mudahan nanti di Maret (2025) itu akan selesai rumah sakitnya dan beberapa klinik atau project pembangunan jalan tol Sumatera yang harus terus dilanjutkan," sambung Erick.

Erick juga tengah menyiapkan sejumlah terobosan dan lompatan dalam mendongkrak kinerja maupun kontribusi BUMN ke depan. Keberhasilan BUMN dalam lima tahun terakhir dinilai memberikan harapan besar dari pemerintah maupun masyarakat agar bisa berkontribusi lebih besar.

"Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp 90 triliun oleh Kemenkeu. Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan insyaallah tercapai," kata Erick.

Pada 2025, timbulan sampah plastik di Indonesia diproyeksikan bisa mencapai 9,9 juta ton dan akan semakin meningkat setiap harinya. Meski jumlahnya kian meningkat, data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK pada tahun 2023 justru mencatat sekitar 37.8% atau 14,608,246.42 (ton/tahun) sampah masih tidak terkelola.

Ada berbagai faktor yang mempengaruhi tingginya volume sampah di antaranya pola konsumsi berlebihan hingga kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan konsumsi yang meningkat, tentunya volume sampah yang dihasilkan juga semakin melonjak. Akan menjadi mengkhawatirkan jika sampah-sampah ini tidak dikelola dengan baik.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mengelola tumpukan sampah ialah mengubahnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi sirkular. Selain bisa mengatasi masalah lingkungan, cara ini pun membuka peluang bagi banyak pihak untuk meraih untung dari sampah yang sebelumnya tak terpakai.
Ekonomi sirkular digadang-gadang mampu memberikan dampak ganda, tidak hanya memperbaiki kualitas lingkungan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dikutip dari laman KLHK, ekonomi sirkular adalah sebuah sistem atau model ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan mempertahankan nilai produk, bahan, dan sumber daya dalam perekonomian selama mungkin, sehingga meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh pendekatan ekonomi linear.

Adapun aksi nyata pengelolaan sampah kini semakin krusial seiring dengan pengesahan RUU Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan peluncuran Peta Jalan Ekonomi Sirkular 2025-2045. Fokus utamanya terletak pada penerapan prinsip 9R, termasuk repurpose dan recycle, demi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan.

Pengelolaan sampah ini bisa dilakukan oleh perusahaan dan para pelaku bisnis, bahkan ikut mendukung membangun reputasi korporasi yang baik. Apalagi kini kesadaran publik akan keberlanjutan lingkungan semakin meningkat.

Berdasarkan studi terbaru dari PWC, konsumen global tetap bersedia membayar 9,7% lebih mahal untuk produk-produk berkelanjutan meski ada kekhawatiran terkait inflasi dan biaya hidup yang tinggi. Faktanya, 85% dari responden pun mengaku telah merasakan dampak nyata perubahan iklim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka terdorong untuk memilih produk ramah lingkungan.

Untuk itu, perusahaan dapat berperan aktif dalam mengatasi masalah sampah. Perusahaan pun mesti lirik peluang dan mulai mengintegrasikan pengelolaan sampah secara lebih holistik, salah satunya bekerja sama dengan ecopreneurs guna memastikan siklus hidup produk mereka dikelola secara bertanggung jawab.

Blibli Libatkan Karyawan, Pelanggan dan Mitra Rantai Pasok untuk Dukung Ekonomi Sirkular

Foto: Dok. Blibli

Berkomitmen mendukung ekonomi sirkular, Blibli menggali potensi daur ulang demi memastikan rantai pasok yang berkelanjutan. Hasilnya, para pelanggan Blibli kini bisa membeli berbagai produk ramah lingkungan (eco-friendly) di Eco Hub Blibli Tiket Action- program keberlanjutan dari ekosistem Blibli Tiket.

Tak hanya itu, Blibli juga mengedepankan penggunaan kemasan bersertifikasi FSC (Forest Stewardship Council), hingga program Tukar Tambah produk elektronik bekas dan mati yang membantu mengurangi e-waste. Berbagai inovasi terus dihadirkan inovasi dalam pengelolaan limbah, termasuk dengan menggandeng Eco-Touch untuk repurpose limbah fesyen menjadi insulator dan kain daur ulang.

Di sisi lain, salah satu mitra strategis Blibli, Polytron juga dilakukan dengan membangun fasilitas daur ulang baterai dan memperkenalkan motor listrik berbasis sewa baterai. Ada juga, ecopreneur BIKI telah berinovasi menciptakan pelapis alami sayur dan buah mereka, Chitasil.

Blibli juga menerapkan kolaborasi dan inovasi keberlanjutan lintas industri guna memperkuat posisi ekonomi sirkular sebagai pilar strategis dalam pembangunan nasional. Kolaborasi multi stakeholder ini diwujudkan dalam acara Langkah Membumi Festival yang diinisiasi Blibli Tiket Action bersama Ecoxyztem dalam rangka mengatasi krisis sampah di Indonesia. Acara bertema 'CollaborAction for the Earth' ini akan digelar 2-3 November mendatang di Senayan Park.

Foto: Dok. Blibli

Festival tersebut menjadi melting pot para stakeholders untuk bertukar ide dan praktik terbaik sustainability. Ajang ini juga mengajak para stakeholder untuk mengenal lebih dalam solusi iklim dengan cara yang membumi serta menangkap peluang yang muncul dari perubahan iklim, seperti munculnya green jobs.

Pengunjung bisa menikmati berbagai kegiatan menarik, seperti eco-workshop, pasar eco-preneur dengan beragam produk ramah lingkungan hingga inovasi keberlanjutan, tak ketinggalan instalasi seni yang mengusung konsep berkelanjutan.

Catat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan ya! Klik di sini untuk registrasi di Langkah Membumi Festival 2024 (akn/ega)

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkap rencana pemerintah untuk lembaga negara baru, yaitu Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Anggito Abimanyu berkata badan tersebut akan menjadi super holding yang nantinya bisa membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).

BP Investasi Danantara bakal ditugaskan mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, belum ada undang-undang yang mengatur tugas dan fungsinya. Peraturan presiden (perpres) tentang BP Investasi Danantara diperkirakan akan terbit pekan ini.

Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa Indonesia akan segera menjadi kekuatan keuangan dunia di bawah super holding BP Investasi Danantara. Dia memaparkannya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dengan pengelolaan komprehensif, Anggito Abimanyu menjelaskan aset yang dikelola dana investasi nasional, termasuk badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia, dapat bersaing dengan negara-negara maju.

“Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya mampu untuk mengumpulkan dananya dan melakukan leverage. Artinya, bisa menggunakannya untuk menarik dana,” kata Anggito Abimanyu, dalam orasi ilmiah yang tayang di kanal YouTube UGM.

Konsolidasi yang ia maksud adalah dilakukan di bawah sovereign wealth fund atau SWF. Merujuk pada definisi International Monetery Fund (IMF), sovereign wealth fund adalah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang.

Anggito Abimanyu lantas menunjukkan diagram batang negara-negara yang melakukan konsolidasi keuangan di bawah sovereign wealth fund. Menurut pencarian Tempo, data tersebut kemungkinan ia ambil dari Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI).

Selanjutnya: Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama....

<!--more-->

Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama untuk kepemilikan jumlah aset yang dikelola dalam dolar Amerika Serikat (US$). Total aset Norwegia di bawah Norway Government Pension Fund Global adalah sebanyak US$ 1.796.316.441.000. Menurut penjelasan Anggito Abimanyu, Norwegia mendapat surplus dari sektor minyak.

Norwegia, kemudian disusul oleh Cina yang memiliki China Investment Corporation dan SAFE Investment Company, Uni Emirat Arab (UEA) yang mengelola Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait dengan Kuwait Investment Authority, dan Arab Saudi dengan Public Investment Fund.

“Nah, Indonesia di antara tengah-tengah nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden berapa dana yang kita kumpulkan dari capital kita di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya,” kata Anggito Abimanyu.

Dengan begitu, kata dia, BP Investasi Danantara akan menjadi super holdingBUMN. Dana non-likuid yang dikumpulkan disebut bakal membentuk super holding yang solvent atau sehat dan bebas utang.

“Ini dana yang tidak likuid, tapi kalau kita kumpulkan akan menjadi super holding yang solvent, yang bisa menarik dana dari tempat lain. Ini yang nanti akan membiayai proyek-proyek strategis,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad untuk mengepalai BP Investasi Danantara. Muliaman mengatakan Prabowo bakal meluncurkan lembaga tersebut pada 8 November 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengungkap rencana pemerintah untuk lembaga negara baru, yaitu Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara. Anggito Abimanyu berkata badan tersebut akan menjadi super holding yang nantinya bisa membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).

BP Investasi Danantara bakal ditugaskan mengelola investasi di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Namun, belum ada undang-undang yang mengatur tugas dan fungsinya. Peraturan presiden (perpres) tentang BP Investasi Danantara diperkirakan akan terbit pekan ini.

Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa Indonesia akan segera menjadi kekuatan keuangan dunia di bawah super holding BP Investasi Danantara. Dia memaparkannya di acara Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Tahun 2024 di Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dengan pengelolaan komprehensif, Anggito Abimanyu menjelaskan aset yang dikelola dana investasi nasional, termasuk badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia, dapat bersaing dengan negara-negara maju.

“Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya mampu untuk mengumpulkan dananya dan melakukan leverage. Artinya, bisa menggunakannya untuk menarik dana,” kata Anggito Abimanyu, dalam orasi ilmiah yang tayang di kanal YouTube UGM.

Konsolidasi yang ia maksud adalah dilakukan di bawah sovereign wealth fund atau SWF. Merujuk pada definisi International Monetery Fund (IMF), sovereign wealth fund adalah dana investasi khusus yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk memegang atau menguasai aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang.

Anggito Abimanyu lantas menunjukkan diagram batang negara-negara yang melakukan konsolidasi keuangan di bawah sovereign wealth fund. Menurut pencarian Tempo, data tersebut kemungkinan ia ambil dari Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI).

Selanjutnya: Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama....

<!--more-->

Dalam data tersebut, terlihat bahwa Norwegia menduduki posisi pertama untuk kepemilikan jumlah aset yang dikelola dalam dolar Amerika Serikat (US$). Total aset Norwegia di bawah Norway Government Pension Fund Global adalah sebanyak US$ 1.796.316.441.000. Menurut penjelasan Anggito Abimanyu, Norwegia mendapat surplus dari sektor minyak.

Norwegia, kemudian disusul oleh Cina yang memiliki China Investment Corporation dan SAFE Investment Company, Uni Emirat Arab (UEA) yang mengelola Abu Dhabi Investment Authority, Kuwait dengan Kuwait Investment Authority, dan Arab Saudi dengan Public Investment Fund.

“Nah, Indonesia di antara tengah-tengah nanti akan diumumkan sendiri oleh Pak Presiden berapa dana yang kita kumpulkan dari capital kita di Pertamina, di PLN, di BUMN-BUMN, dana pensiun dan sebagainya,” kata Anggito Abimanyu.

Dengan begitu, kata dia, BP Investasi Danantara akan menjadi super holdingBUMN. Dana non-likuid yang dikumpulkan disebut bakal membentuk super holding yang solvent atau sehat dan bebas utang.

“Ini dana yang tidak likuid, tapi kalau kita kumpulkan akan menjadi super holding yang solvent, yang bisa menarik dana dari tempat lain. Ini yang nanti akan membiayai proyek-proyek strategis,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk mantan bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad untuk mengepalai BP Investasi Danantara. Muliaman mengatakan Prabowo bakal meluncurkan lembaga tersebut pada 8 November 2024.

Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Doel mendapat pertanyaan dari Calon Gubernur Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil (RK) terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten yang menurun sekitar 0,07 poin di rentang 2012-2017.

Hal ini ditanyakan RK dalam acara Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2024. Diketahui Rano Karno menduduki posisi sebagai Wakil Gubernur Banten pada tahun 2012, dan naik menjadi Gubernur Banten pada 2015 menggantikan Ratu Atut Chosiyah yang saat itu terjerat kasus korupsi.

"Dalam catatan saya dari 2012 sampai 2017 indeks pembangunan manusia Banten tidak naik, yang terjadi bukan stabil malah turun 0,07. Apa kendalanya, apa permasalahannya sehingga hal itu yang sangat disesalkan bisa terjadi?," kata RK, di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menjawab pertanyaan tersebut, Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Rano Karno mengatakan, dirinya menduduki posisi tersebut dalam waktu yang sangat singkat yakni sekitar 2 tahun di kursi pemerintahan Banten.

"Saya jadi Gubernur Banten cuma 1 tahun. Saya 2012 sampai 2013 jadi Wakil Gubernur, 2013 sampai 2015 saya jadi Plt Gubernur 1 tahun," ujar Rano Karno.

Menurutnya, terdapat tantangan tersendiri dalam menangani Provinsi Banten secara keseluruhan sejak memisahkan diri dari Jawa Barat pada tahun 2000 silam. Rano Karno menilai, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang itu sudah mapan dari segi populasi. Berbeda dengan Pandeglang hingga lebak masih punya pekerjaan rumah (PR).

Selaras dengan kondisi ini, ia bersyukur dengan pemerintahan Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan setidaknya 13 proyek strategis nasional (PSN) di Banten. Pertama ada Bandara Soekarno Hatta, kemudian Tol Serang-Panimbang.

"Artinya Banten itu secara territori sejahtera ada di Tangerang Raya. Cuman daerah Pandeglang tentu sulit untuk dikembangkan. Tapi alhamdulillah dengan diberikannya kawasan ekonomi khusus yang ada di Tanjung Lesung Insyaallah Banten segera bisa mengejar indah yang diimpikan," kata dia.

Mendapat penjelasan tersebut, RK justru makin heran dengan data yang dikantonginya yakni IPM tetap turun padahal Banten dilimpahkan banyak PSN. Tidak hanya itu, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8 poin.

"Sudah dikasih begitu banyak PSN dari Pak Jokowi kan, tapi saya lihat catatan IPM turun bukannya naik, tingkat pengangguran terbukanya hanya turun 0,8. Saya 5 tahun naik 3%, desa tertinggal masih ada di akhir jabatan Abang 48 desa tertinggal. Jadi poin saya menjadi pemimpin tidak harus selalu mencari alasan-alasan ke orang lain," ujar RK.

Merespons hal tersebut, Rano Karno menjawab masih dengan penuh percaya diri. Menurutnya, apabila ia bisa membenahi kampung orang di Banten, tidak mungkin dirinya tidak bisa membenahi kampungnya sendiri.

"Kalau saya nggak bisa benahi kampung saya Jakarta, saya nggak maju jadi Wakil Gubernur. Saya harusnya jadi anggota DPR RI. Tapi karena ini Jakarta memanggil saya, saya sebenarnya kalau bicara pengalaman barangkali antara kita berdua Pramono Anung lebih unggul soal pengalaman daripada kita. Karena itulah kenapa saya yang minta beliau jadi gubernur, bukan saya. Mudah-mudahan pasangan ini bisa merubah Jakarta jauh lebih maju," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 25 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Disusul, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih kembali utang PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun. Jumlah itu berasal dari pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo yang dilakukan oleh perusahaan milik Aburizal Bakrie.

Selanjutnya, seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus dan staf khusus presiden, menjalani pelatihan di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, mulai Kamis, 24 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggembleng jajarannya untuk penyamaan visi.

Berikutnya, mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Terakhir, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Menperin Agus Gumiwang: Presiden Prabowo Sudah Perintahkan....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 25 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) usai perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Disusul, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bersiap menagih kembali utang PT Minarak Lapindo Jaya sebesar Rp 2,23 triliun. Jumlah itu berasal dari pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Lapindo Sidoarjo yang dilakukan oleh perusahaan milik Aburizal Bakrie.

Selanjutnya, seluruh pejabat di Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga utusan khusus dan staf khusus presiden, menjalani pelatihan di kompleks Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah, mulai Kamis, 24 Oktober 2024. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan menggembleng jajarannya untuk penyamaan visi.

Berikutnya, mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Terakhir, ekonom dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pengembangan cetak sawah seluas 2 juta hektare, untuk swasembada pangan, yang diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Menperin Agus Gumiwang: Presiden Prabowo Sudah Perintahkan....

• 1
• 2
• 3
• 4
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Proyek ini membidik 2,29 juta hektare kawasan hutan dan lahan di Merauke.

“Proyek berlangsung brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,” kata Pastor Pius Manu usah unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.

https://tekno.tempo.co/read/1929538/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal

Belum Memiliki Amdal

Berdasarkan laporan Tempo bertajuk Proyek Food Estate Merauke Belum Pnya Amdal. Kok Bisa? dua pejabat di KLHK menyebut bahwa pembukaan hutan di Merauke ini belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berada di dalam atau berbatasan dengan hutan lindung wajib memiliki amdal sebelum dimulai.

Karena kejar-kejaran dengan investor, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq bilang tak bisa menghentukan proyek tersebut. “Kami tak mungkin menolak karena bisa mengganggu kesinambungan investasi.” Dia juga bilang, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun dokumen amdal.

Proyek ini digadang-gadang akan menjadi lumbung padi dunia. Dilansir dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua, Menteri Pertanian sebelumnya, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam dua tahun kedepan.

Proyek lumbung pangan di Merauke sebenarnya bukanlah rencana baru. Empat tahun lalu, Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan mengusulkan Merauke sebagai food estate.

Jokowi kemudian menugaskan proyek ini berada di bawah Kementerian Petahanan. Prabowo Subianto kala –Menteri Pertahanan saat itu- ditunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan proyek ketahanan pangan akbar.

Prabowo kemudian bekerja sama bersama Amran untuk membuka lahan. Akhir Juli lalu, Isam membawa 2.000 ekskavator untuk mega proyek ini. Pada praktiknya, PSN food estate Merauke terbagi menjadi dua. Pertama, proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, serta perusahaan swasta Jhonlin Group dengan lahan seluas total satu juta hektare.

Kedua, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas lebih dari 500 ribu hektare. Bagian ini ditetapkan didukung Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.

Secara keseluruhan, Pastor Pius menerangkan, kawasan food estate Merauke itu terdiri dari lima klaster dan tersebar di 13 wilayah distrik. Seluruhnya berada pada wilayah masyarakat adat Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei. Diperkirakan, ada lebih dari 50 ribu penduduk asli yang berdiam di 40 kampung di dalam dan sekitar lokasi proyek PSN Merauke.

Menurut Pastor Pius, kendaraan berat masuk ke wilayah adat lalu menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun, serta rawa. Pergerakan mereka dikawal aparat keamanan dari polisi dan TNI. Tanda adat yang sempat dibuat sebagai larangan malah dilabrak begitu saja.

“Kami terluka dan berduka karena tanah dan hutan adat, tempat hidup binatang dan tempat sakral Alipinek yang kami lindungi, yang diwariskan oleh leluhur kami, dihancurkan tanpa tersisa,” kata Yasinta Gebze, perwakilan masyarakat adat terdampak dari Kampung Wobikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, menambahkan.

Tol Cimanggis-Cibitung telah beroperasi penuh dari Cimanggis Junction hingga Cibitung Junction. Tol tersebut diresmikan pada 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Dengan beroperasinya tol tersebut maka Depok-Bekasi kini sudah terhubung dengan tol. Dikutip dari Instagram Kementerian Keuangan @kemenkeuri, berikut 5 fakta tentang Tol Cimanggis-Cibitung.

1. Masuk PSN

Tol tersebut masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tol tersebut membentang sepanjang 26,18 kilometer

"Jalan Tol Cimanggis-Cibitung salah satu proyek strategis nasional yang membentang sepanjang 26,18 km," jelas Kemenkeu lewat unggahan video.

2. Melintasi Depok, Bekasi, Bogor

Tol tersebut juga diketahui melintasi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Rinciannya adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

"Melintasi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi," tulis Kemenkeu.

3. Nilai Investasi

Dibangun dengan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tol ini menelan biaya hingga Rp 10.6 triliun. Dari jumlah tersebut ada kucuran dana APBN sebesar Rp 6,13 triliun untuk pembebasan lahan.

"Dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp 10,6 triliun. #UangKita senilai Rp 6,13 triliun telah direalisasikan untuk pembebasan lahan melalui LMAN," tuturnya.

4. Pangkas Waktu Tempuh

Tol ini diproyeksi memangkas waktu tempuh dari semula 1-2 jam menjadi sekitar 30 menit. Proyek PSN tersebut juga berhasil megurangi kepadatan lalu lintas dalam kota.

"Memangkas waktu tempuh semula 1-2 jam menjadi 30-45 menit. Mengurangi kepadatan lalu lintas dalam kota," terang Kemenkeu.

5. JORR 2 Tersambung 111 Km

Resmi beroperasi sejak 2024, jalan tol sepanjang 26 km ini menjadi bagian jaringan jalan tol JORR 2 yang mendukung konektivitas dan mobilitas Jabodetabek. Tol tersebut menjadikan JORR 2 tersambung sepanjang 111 km.

"Tol Cimanggis-Cibitung menjadikan JORR 2 tersambung utuh sepanjang 111 km. Perjalanan yang efektif dan efisien, dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

Tol Cimanggis-Cibitung telah beroperasi penuh dari Cimanggis Junction hingga Cibitung Junction. Tol tersebut diresmikan pada 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Dengan beroperasinya tol tersebut maka Depok-Bekasi kini sudah terhubung dengan tol. Dikutip dari Instagram Kementerian Keuangan @kemenkeuri, berikut 5 fakta tentang Tol Cimanggis-Cibitung.

1. Masuk PSN

Tol tersebut masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tol tersebut membentang sepanjang 26,18 kilometer

"Jalan Tol Cimanggis-Cibitung salah satu proyek strategis nasional yang membentang sepanjang 26,18 km," jelas Kemenkeu lewat unggahan video.

2. Melintasi Depok, Bekasi, Bogor

Tol tersebut juga diketahui melintasi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Rinciannya adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

"Melintasi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi," tulis Kemenkeu.

3. Nilai Investasi

Dibangun dengan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tol ini menelan biaya hingga Rp 10.6 triliun. Dari jumlah tersebut ada kucuran dana APBN sebesar Rp 6,13 triliun untuk pembebasan lahan.

"Dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp 10,6 triliun. #UangKita senilai Rp 6,13 triliun telah direalisasikan untuk pembebasan lahan melalui LMAN," tuturnya.

4. Pangkas Waktu Tempuh

Tol ini diproyeksi memangkas waktu tempuh dari semula 1-2 jam menjadi sekitar 30 menit. Proyek PSN tersebut juga berhasil megurangi kepadatan lalu lintas dalam kota.

"Memangkas waktu tempuh semula 1-2 jam menjadi 30-45 menit. Mengurangi kepadatan lalu lintas dalam kota," terang Kemenkeu.

5. JORR 2 Tersambung 111 Km

Resmi beroperasi sejak 2024, jalan tol sepanjang 26 km ini menjadi bagian jaringan jalan tol JORR 2 yang mendukung konektivitas dan mobilitas Jabodetabek. Tol tersebut menjadikan JORR 2 tersambung sepanjang 111 km.

"Tol Cimanggis-Cibitung menjadikan JORR 2 tersambung utuh sepanjang 111 km. Perjalanan yang efektif dan efisien, dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan, Prabowo memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur di IKN diprioritaskan dalam kelengkapan sisi eksekutif dan legislatif tersebut. Barulah setelah fungsi kelembagaan negara itu terpenuhi, IKN bisa dikembangkan ke fungsi lainnya.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," ujarnya.

AHY juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

"Penekanan dari Bapak Presiden (Prabowo) adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," kata dia.

Di sisi lain, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," ujar AHY.

"Pertama juga budgetingnya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita Kawal dengan baik," sambungnya.

Lihat Video 'AHY Akan Berkantor di Gedung Kemenko Marves, Bekas Kantor Luhut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: