Bawaslu Kota Semarang berencana melaporkan dugaan mobilisasi kades yang digelar di Kota Semarang untuk mendukung salah satu paslon dalam Pilgub Jateng ke Bawaslu Jawa Tengah. Apalagi, mobilisasi para kades itu itu sudah digelar dua kali di Kota Semarang.

Temuan pertama terjadi pada 17 Oktober 2024 di salah satu gedung di wilayah Semarang Barat. Pesertanya, kurang lebih 200 kepala desa se-Kabupaten Kendal.

Kemudian, pada Rabu (23/10), Bawaslu Kota Semarang kembali menggerebek pertemuan sejumlah kepala desa dari berbagai daerah di salah satu hotel bintang lima di Kota Semarang.

"Bawaslu Kota Semarang akan melakukan koordinasi dan melaporkan ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah guna melakukan pendalaman terkait kegiatan pertemuan para kades yang terjadi di wilayah hukum Kota Semarang. Mengingat ini kali kedua terjadi," ujar Ketua Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman, Jumat (25/10).

Arief bercerita, dalam patrolinya di hotel berbintang itu, pihaknya sempat kesulitan untuk mengakses ruangan tersebut. Beruntung pihaknya bertemu dengan salah satu Kades yang akan memasuki ruangan.

Ia menduga memang acara itu merupakan mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu pasangan calon di Pilgub Jateng. Sebab, ketika Bawaslu datang mereka langsung membubarkan diri.

Meski begitu, pihaknya belum memastikan arah dukungan dari kades-kades yang menghadiri acara itu. "Belum bisa disimpulkan," kata Arief.

Ia menegaskan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sesuai dengan Pasal 71 Ayat 1 UU Pilkada.

"Sanksi pidana paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600 ribu atau paling banyak Rp 6 juta. Selain sanksi pidana juga terdapat sanksi administratif dari pejabat berwenang, sehingga sudah cukup jelas ketentuan larangan terkait Kades yang melakukan tindakan ataupun perbuatan dukung mendukung apalagi kalau dilakukan dengan cara terorganisir hal ini bisa mencederai proses demokrasi," kata Arief.

Setidaknya ada 7 karangan bunga dipajang di trotoar depan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Jumat (25/10).

Ada karangan bunga yang bertuliskan "Bebasnya Ronald Tannur Bukan karena Rahmat Tuhan, Tapi Karena LISA RAHMAD (ABG TUA)".

Lisa yang dimaksud itu adalah pengacara Ronald Tannur. Lisa telah ditangkap lantaran diduga menyuap 3 hakim pembebas Tannur.

Ada juga yang bertuliskan "Tiga Hakim PN yang di-OTT Kejagung Selamat Datang di Neraka Dunia (Preman ta Tatoan)", juga "Akhirnya Kebenaran Bisa Ditegakkan Terima Kasih Kejagung (THE MANTEB)".

Tampak sejumlah orang yang melintas di trotoar sempat berhenti untuk berfoto dengan karang bunga tersebut.

Kapan karangan bunga itu berdatangan? "Kemarin malam dipasangnya," kata salah satu sekuriti PN Surabaya, Jumat (25/10).

Sekuriti tersebut tidak tahu siapa pengirimnya. Yang jelas, belum ada perintah untuk mencopot sejumlah karangan bunga itu.

Sementara itu, kumparan mencoba menghubungi Humas PN Surabaya, Alex Adam Faisal terkait pemasangan karangan bunga, namun belum mendapatkan respons.

Berikut foto-foto karangan bunga lainnya:

Ronald merupakan anak eks Anggota DPR RI fraksi PKB Edward Tannur. Vonis bebas Ronald dibatalkan Mahkamah Agung dan ia dihukum 5 tahun penjara.

Terkait penangkapan para hakim pembebas Ronald Tannur itu, terdapat uang Rp 20 miliar (pada berita-berita sebelumnya tertulis Rp 12 miliar) yang ditemukan penyidik Kejagung dari penggeledahan.

Pengacara Dini, Dimas Yemahura, menyoroti uang Rp 20 miliar itu.

"Tidak mungkin pengacara punya uang sebesar itu, artinya ada orang lain yang memiliki uang itu, siapa pemilik uang, siapa pemberi dana?" kata Dimas.

Dimas melanjutkan, "Kejagung, saya yakin, sudah memegang data nama-nama: Siapa dalang di balik ini semua?"

"Saya meyakini ada keterkaitan GRT (Ronald) atau keluarganya," kata Dimas.

Polisi mengamankan 3 orang terkait mendaratnya ratusan warga Rohingya di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Mereka diduga menjadi orang suruhan untuk membawa ratusan warga Rohingya tersebut dengan menggunakan truk usai mendarat di Pantai Labu.

Mereka adalah A (40 tahun) warga Medan, SAG (19), dan RS (15) yang merupakan warga Aceh Singkil.

“Kami mengamankan sopir dan kernet yang membawa warga negara asing tersebut dan ada indikasi sopir menerima uang dari orang yang menyuruh membawa warga Rohingya tersebut,” kata Kapolres Deli Serdang AKBP Raphael Sandhy Priambodo pada Jumat (25/10).

Raphael bilang, berdasarkan hasil interogasi terhadap sopir A, ketiganya dibayar dengan upah Rp 1,5 juta oleh seseorang warga Aceh bernama Boy.

“A juga mengatakan bahwa pada saat penjemputan nantinya sudah ada orang yang akan mengarahkan di lokasi tersebut bernama Syaiful, ini yang sedang kami buru,” sambungnya.

Ratusan pengungsi etnis Rohingya sebelumnya menepi di pantai di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Kamis (24/10) dini hari. Saat ini mereka ditampung di Kantor Camat Pantai Labu.

Sejumlah karangan bunga memenuhi bagian depan Borobudur International Golf & Country Club tempat para menteri Kabinet Merah Putih akan berkemah, Kamis (24/10).

Pantauan kumparan, karangan bunga itu berisi ucapan selamat atas dilantiknya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Karangan bunga berasal dari berbagai instansi.

Borobudur International Golf & Country Club ini berada di kompleks Akmil Magelang. Para menteri akan diberi pembekalan mulai hari ini sampai 27 Oktober mendatang.

Selain itu, tampak genset-genset PLN berjejer di sekitaran tenda-tenda menteri, di bodi genset tertulis Unit Gardu Bergerak. Genset ini tampak dari Jalan Jenderal Gatot Soebroto.

Sementara itu ada 4.138 personel gabungan yang amankan kunjungan presiden, wakil presiden, dan para menteri di Akmil.

Hal itu diungkapkan Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Zainul Bahar, usai Apel Gelar Pasukan Persiapan Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden RI di Lapangan Rindam Diponegoro, Kota Magelang, pada Rabu (23/10).

"Kami mengerahkan 4.138 personel, termasuk cadangannya, untuk memastikan keamanan kunjungan Presiden," kata Bahar kepada wartawan.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Sejumlah pelajar Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Durian Payung yang berada di Jalan Chairil Anwar, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung diduga mengalami keracunan saat makan jajanan warung, Selasa (22/10). Berdasarkan video yang diterima Lampung Geh, sejumlah pelajar terbaring di tempat tidur ruang IGD rumah sakit. Terlihat, pelajar itu masih mengenakan baju seragam sekolah berwarna merah putih. Tak hanya itu, sejumlah guru juga tampak mendampingi para pelajar yang mengalami keracunan. Salah satu wali murid, Ani mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 11.00 WIB. Menurutnya, para pelajar langsung dibawa ke Rumah Sakit. "Iya saya mau nganter anak sekolah, kebetulan sekolahnya masuk siang, terus rame-rame ternyata ada pelajar yang keracunan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr A Dadi Tjokrodipo," katanya kepada Lampung Geh. (Yul/Ansa)

Sejumlah hakim mengenakan pita putih pada lengan kiri dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Bali, Senin (7/9). Hal ini untuk mendukung aksi solidaritas memperjuangkan kesejahteraan hakim.

"Kami pakai simbol pita putih di toga," kata Humas PN Denpasar, Gede Putra Astawa, saat dihubungi.

Pantauan kumparan di PN Denpasar, sidang perdata digelar setiap Senin dan Rabu, sedangkan sidang pidana setiap Selasa dan Kamis. Seluruh ruang sidang di PN Denpasar tampak tengah berlangsung persidangan.

Astawa belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai ada atau tidak penundaan sidang menindaklanjuti aksi mogok hakim se-Indonesia, yang dimiliki pada 7-11 Oktober 2024. Hal ini karena Astawa masih melakukannya persidangan di Ruang Kartika PN Denpasar.

Diberitakan sebelumnya, Para hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) melakukan cuti "mogok" massal sebagai bentuk protes terhadap sejumlah hal di antaranya gaji dan tunjangan selama 12 tahun.

Adapun tuntutan hakim adalah:

Sejumlah agenda sidang di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan, ditunda buntut aksi cuti "mogok" massal para hakim 7-11 Oktober 2024.

"Ada 100-an sidang setiap harinya di PN Makassar. Persidangan hari ini kami tunda selama satu minggu ke depan," kata Humas PN Makassar, Johnicol Richard Frans Sine, kepada wartawan di PN Makassar, Senin (7/10).

Sidang yang tidak ditunda hanya sidang vonis, menurut Johnicol. Aktivitas pelayanan publik di PN Makassar pun masih berjalan—tidak terganggu.

Koordinator Aksi Hakim PN Makassar, Sibali, menyebut aksi damai ini merupakan bentuk solidaritas hakim di Indonesia.

"Ini proses panjang sejak 2012, tidak ada perubahan yang secara signifikan yang dilakukan pemerintah terutama tentang perlindungan kesejahteraan pada hakim di Indonesia," kata Sibali di halaman PN Makassar.

Menurut hakim ad hoc ini, hakim adalah penentu keadilan, perlu mendapatkan prioritas. Untuk itu, dirinya berharap pemerintah memperhatikan kondisi para hakim, terutama terkait kesejahteraan.

"Kami dengan sangat terpaksa melakukan gerakan aksi damai dalam hal cuti bersama hingga didengar oleh pemerintah," ujar Sibali.

Di depan gedung PN Makassar, terbentangkan spanduk raksasa berisi tuntutan para hakim, yakni:

Sejumlah pihak yang terdiri dari mantan Direktur Utama Perum Perindo Syahril Japarin, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, dan mantan Koordinator Tim Environmental Issues Seatlement PT Chevron Kukuh Kertasafari mengajukan permohonan uji materi (judicial review) terhadap UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Gugatan itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin (23/9). Permohonan itu disampaikan lewat kuasa hukum para Pemohon, yakni Maqdir Ismail, Illian Deta Arta Sari, dan Annissa Ismail. Selain itu, tampak juga mereka didampingi oleh Wakil Ketua KPK 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas.

Maqdir mengatakan kedua pasal dalam UU Tipikor itu merupakan pasal kunci yang sering digunakan aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi, mengingat cakupannya yang luas dan ancaman hukumannya yang cukup berat.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menekankan pada dua aspek utama, yaitu perbuatan melawan hukum dan dampak berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Untuk Pasal 3 UU Tipikor, lebih spesifik mengatur tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatannya, yang juga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam gugatan itu, Maqdir menekankan bahwa ada pelanggaran HAM yang terjadi saat aparat penegak hukum menjerat pelaku korupsi menggunakan dua pasal tersebut.

Hal itu lantaran kedua pasal tersebut lebih menekankan pada aspek kerugian keuangan negara ketimbang melihat aspek korupsi yang merupakan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri.

"Kita melihat bahwa mestinya apa yang kita sebut sebagai korupsi itu memang betul-betul ada kejahatan. Ada penyalahgunaan kewenangan, ada perbuatan melawan hukum, yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain," ujar Maqdir kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/9).

"Nah, menguntungkan diri sendiri atau orang lain ini penyebabnya apa? Bukan karena ada kerugian negara tetapi karena ada suap-menyuap. Ini kesalahan-kesalahan kita dalam praktik kita adalah di sini," jelasnya.

Pihaknya pun mengajukan permohonan agar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor tersebut dihapus. Namun, jika masih tetap diberlakukan, ia berharap adanya syarat yang ditambahkan di dalam pasal tersebut.

"Alternatifnya adalah Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ini kita batalkan. Karena bahkan itu terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran terutama orang-orang yang beriktikad baik, yang menjalankan fungsinya secara baik, tetapi karena ada kerugian di BUMN misalnya, mereka dipidana karena ada kerugian, meskipun mereka tidak mengambil apa pun," ucap dia.

Syarat tersebut, lanjutnya, dengan adanya ketentuan tindakan berupa suap-menyuap.

"Ya, itu yang kita mau sampaikan, kalau tidak dibatalkan, beri alternatif. Alternatifnya itu bahwa di situ ada suap-menyuap," tutur Maqdir.

"Tanpa ada suap-menyuap, orang tidak boleh dikenakan dengan pasal ini. Apalagi, kan, orang mengambil kebijakan dengan iktikad baik, kan. Sekali lagi, saya kira pembatasan terhadap makna korupsi ini, ini yang harus kita berikan," imbuh dia.

Maqdir menekankan bahwa upaya uji materi ini tidak untuk menghalang-halangi upaya pemberantasan korupsi. Melainkan, agar memberi keadilan.

"Pada dasarnya kita ini bukan tidak setuju dengan pemberantasan korupsi. Kita setuju dengan itu. Korupsi itu harus diberantas sampai ke akar-akarnya," ujarnya.

"Tapi, yang menjadi persoalan pokok adalah jangan sampai pemberantasan korupsi ini menimbulkan ketidakadilan baru," pungkas dia.

Aksi demonstrasi mengawal amar putusan MK soal UU Pilkada di Bandung berlanjut pada Jumat (23/8). Kelompok mahasiswa yang berasal dari BEM Seluruh Indonesia (SI) Jabar, bersama sejumlah elemen pergerakan kembali datangi gedung DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Pantauan kumparan, mereka mulai ramai berdatangan di depan gedung DPRD Jabar menjelang pukul 15.30 WIB. Terlihat mereka mengenakan almamater kampus masing-masing, membawa bendera Indonesia dan bendera kampusnya.

Tiba di titik aksi mereka duduk membentuk lingkaran. Salah seorang perwakilan kampus menyampaikan oratornya terkait ancaman demokrasi di Indonesia.

“Mau sampai kapan demokrasi berubah jadi oligarki. Mari kita sadarkan seluruh saudara kita, bahwa hal yang terjadi pada saat ini bukanlah hal yang benar,” kata orator di tengah lingkaran.

Hal senada diungkapkan oleh Aril Langgana, Presiden Mahasiswa Itenas. Dia menilai langkah Badan Legislasi DPR menyikapi amar putusan MK soal UU Pilkada mencederai konstitusi negara. Jika dibiarkan, menurutnya, hal tersebut bakal membuat negara berantakan.

Karena itulah, dia bersama mahasiswa lainnya menggelar aksi lanjutan untuk mengawal putusan MK, yang dirasa sudah adil itu.

“Bagaimana ke depannya negara ini kalau tidak diatur dengan konstitusi yang baik. Rezim kita sekarang mementingkan keluarganya sendiri. Keluarga, rakyatnya gimana?”

Adapun poin-poin tuntutan mereka sebagai berikut.

Puluhan anak berkebutuhan khusus mengikuti upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79. Mereka merupakan murid sekolah Bina Bunda asuhan perancang busana terkenal, Anne Avantie.

Upacara itu sendiri digelar di halaman D'Kambodja Heritage Dapur Ndeso, salah satu restoran milik Anne. Beberapa anak berkebutuhan khusus itu juga didapuk sebagai petugas upacara, mulai dari pembaca teks proklamasi, Pancasila, teks UUD 1945, paduan suara, hingga pembaca doa.

Sementara pasukan pengibar bendera adalah purna Paskibra Semarang.

"Sebetulnya acara peringatan hari kemerdekaan Indonesia hari ini, adalah upacara bendera ke-12 kalinya yang saya gelar. Saya sebagai inspektur upacaranya, sebagai Presiden Republik D'Kamboja," ujar Anne sambil tertawa, Sabtu (17/8).

Anne mengatakan, upacara hari ini terasa begitu istimewa lantaran petugasnya merupakan anak-anak berkebutuhan khusus murid sekolah Bina Bunda, asuhan yayasan miliknya.

"Ini adalah hari bersejarah untuk kami. Sekolah kami namanya Bina Bunda, untuk anak berkemampuan khusus. Ini sudah berdiri cukup lama, sekarang anak-anak sudah lebih besar dan lebih percaya diri," sebutnya.

Anne awalnya sempat ragu apakah anak-anak asuhnya itu bisa menjadi petugas upacara. Namun, akhirnya ia puas lantaran semua itu bisa dijalankan dengan baik.

"Mereka hari ini menjadi petugas upacara, mereka ternyata bisa. Di sekolah kami, mereka setiap Sabtu bahkan ada pelajaran khusus, (misalnya) untuk tuna rungu belajar membuat kerajinan tangan. Kemudian ada yang diajari main musik, nyanyi, dan sebagainya. Mereka dibina bertahun-tahun di tempat kami," tegas Anne.

Bagi Anne, kemerdekaan yang sejati adalah bagaimana memberikan dampak positif untuk orang-orang terdekatnya. Mulai dari karyawan hingga orang tua murid sekolah Bina Bunda.

"Hari ini, ibu-ibu anak-anak kami libatkan main angklung dan kami libatkan juga jadi karyawan di usaha saya. Bagi saya, kemerdekaan adalah bagaimana memberikan rasa damai untuk lingkungan, memerdekakan hati kita dari luka, dari persoalan hidup," kata Anne.

Sejumlah mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada yang tergabung di Tim Program Kreativitas Mahasiswa bidang Riset Eksakta (PKM-RE) melakukan penelitian terkait keberadaan anggrek langka Dendrobium capra atau larat hijau.

Hasilnya ditemukan 103 anggrek di Gunungkidul.

"Ini new record karena baru ditemukan di wilayah Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, beberapa waktu lalu," kata Ketua Tim PKM RE Akmal Bunyamin, dalam keterangannya dikutip kumparan, Senin (12/8).

Akmal menjelaskan survei studi populasi anggrek dilakukan di hutan yang berada di Kapanewon Playen, Kabupaten Gunungkidul.

"(Lokasi) Berada pada ketinggian 192-211 mdpl yang tergolong sebagai dataran rendah," jelasnya.

"Pada populasi tersebut, ditemukan sebanyak 103 individu Dendrobium capra yang hidup secara epifit menempel pada pohon mahoni (Swietenia sp.) dan pohon jambu air (Syzygium sp.)," bebernya.

Dengan temuan ini, bisa menyelamatkan anggrek Dendrobium capra dari kepunahan.

"Data ini juga dapat digunakan untuk menyusun strategi konservasi lebih lanjut," jelasnya.

"Kita berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu upaya dalam melestarikan biodiversitas Indonesia khususnya anggrek Dendrobium capra sebagai salah satu puspa pesona Indonesia agar tidak mengalami kepunahan," pungkasnya.

Polresta Yogyakarta mintai keterangan empat pedagang Teras Malioboro 2 buntut kericuhan yang terjadi 13 Juli silam.

Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Probo Satrio, mengatakan pihaknya hanya ingin mengklarifikasi setelah mendapat aduan adanya pengeroyokan.

"Jadi itu kan kita klarifikasi terkait kejadian tanggal 13 Juli di Teras Malioboro 2. Nah itu kan ada yang memberikan pengaduan itu sebagai tindak lanjut mengundang untuk memberikan klarifikasi," kata Probo, Rabu (31/7).

Empat pedagang ini diundang untuk klarifikasi apakah mereka mengetahui peristiwa kericuhan dan pengeroyokan itu atau tidak.

Probo mengatakan sebelumnya anggota Jogoboro atau pengamanan Malioboro mengadukan kericuhan itu ke Polresta Yogyakarta.

"Itu dari Jogoboro. Yang pelipisnya terluka. Mengadu ya, bukan melapor. Pas jaga di sana ada peristiwa itu luka karena dipukul yang mukul siapa ini baru kita menyelidiki," bebernya.

Lanjut Probo, pedagang yang dimintai keterangan hanya perlu membeberkan apa yang mereka ketahui saja.

"Hasilnya seperti apa penyidik belum menyampaikan saya" bebernya.

Sementara itu, Staf Advokasi LBH Yogyakarta, Ahmad Nur Luthfi, yang mendampingi para pedagang khawatir pemanggilan empat pedagang ini untuk memecah konsentrasi pedagang yang tengah memprotes rencana relokasi jilid II.

"Kami bertanya ke PKL, mereka tidak tahu ada pengeroyokan. Tidak ada pengeroyokan kalau gesekan dengan aparat (pengamanan Malioboro) mungkin ada," ujar Luthfi.