JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Muslim Ayub, menyebut bahwa pengungsi Rohingya membayar Rp 15 juta untuk bisa berlayar ke pesisir Indonesia.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, Selasa (5/11/2024).

"Ini sindikatnya sangat luar biasa sekali, per orang dikutip sampai Rp 15 juta uang Indonesia untuk mendatangkan mereka, untuk dibawa oleh sindikat dengan berbagai cara, dijanjikan dengan pekerjaan," kata Muslim yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Aceh I itu.

Ia juga menyinggung situasi yang semakin serba salah ketika para pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Serambi Mekah.

Keadaan sudah tidak seperti dulu, menurut dia, ketika penduduk setempat membuka tangan selebar-lebarnya untuk para pengungsi itu.

Saat ini, jumlah pengungsi semakin banyak sedangkan muncul resistensi dari masyarakat setempat. Akibatnya, para pengungsi terlantung-lantung.

"Data dari UNHCR sampai saat ini hampir 2.288 pengungsi Rohingya yang datangnya dari Bangladesh dan Myanmar. Kemarin 18 Oktober masuk lagi di kampung saya di Aceh Selatan 152 orang. Dan masyarakatnya tidak mau menampung, terdampar di laut 5 hari," ungkap Muslim.

"Semalam diberi kesempatan 3 minggu oleh pemda supaya mereka bisa dipindahkan. Sampai saat ini, karena mereka sudah terdampar, lima hari sakit-sakitan, malah ada yang meninggal, secara kemanusiaan pemerintah daerah menampung. Ini mau kita bawa ke mana pengungsi ini," imbuhnya.

Satuan Reserse Kriminal Polres Pidie, Aceh, juga pernah mengungkap afiliasi pengungsian masyarakat Rohingya ini dengan tindak kejahatan.

Polisi menyebut, setidaknya para pengungsi itu harus menyerahkan uang Rp 7 juta hingga Rp 14 juta.

Uang tersebut untuk membayar ongkos kapal yang mereka tumpangi.

Pihak yang mendapatkan untung dari pelayaran ini adalah agen penyelundupan manusia.

Menurut polisi, mereka setidaknya mendapatkan untung Rp 3,3 miliar.

153 warga etnis Rohingya tiba di Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada Kamis (24/10). Mereka tiba setelah berhari-hari terkatung-katung di laut.

Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyebut, mereka adalah para pengungsi yang berasal dari Cox Bazar, tempat penampungan yang dikelola Badan Pengungsian PBB (UNHCR), di Bangladesh.

"Para etnis Rohingya melakukan perjalanan yang berbahaya bukan karena persekusi oleh otoritas setempat melainkan karena UNHCR gagal dalam mengelola tempat penampungan. UNHCR juga gagal dalam mencegah etnis Rohingya dalam menempuh perjalanan beresiko mengarungi lautan," ucap Hikmahanto, dalam keterangannya, Sabtu (26/10).

Menurut Hikmahanto, para pengungsi ini bertaruh nyawa di lautan karena ingin dapat kehidupan yang lebih layak di Malaysia atau Indonesia. Maka, patut dicurigai, tempat penampungan UNHCR di Cox Bazar tidak layak.

"Bila memang demikian, berarti UNHCR hendak merelokasi para etnis Rohingya ke berbagai negara, termasuk Indonesia, secara ilegal mengingat Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951," terang Hikmahanto.

Sejauh ini, etnis Rohingya yang telah diselamatkan dan ditampung di sejumlah lokasi di Indonesia ternyata melarikan diri dan berbaur dengan masyarakat Indonesia.

Tidak ada upaya UNHCR agar etnis Rohingya dicari dan dikembalikan ke tempat penampungan asal di Cox Bazaar.

"Untuk itu pemerintah perlu bertindak tegas terhadap UNHCR atas tindakan tidak terpuji yang merugikan Indonesia," tegas Hikmahanto.

Di samping itu para etnis Rohingya yang diselamatkan perlu untuk ditampung di pulau terpencil yang tidak ada masyarakat lokal hingga nasib mereka ditentukan oleh UNHCR.

Perlu disayangkan pula negara-negara kampiun HAM ternyata lepas tangan atas etnis Rohingya dan membebankan masalah ini kepada Indonesia dengan cara mengapresiasi penyelamatan yang dilakukan oleh otoritas Indonesia.

Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Lebih dari 150 pengungsi Rohingya berhasil diselamatkan dari lepas pantai Indonesia pada hari Kamis (24/10). Badan Pengungsi PBB, UNHCR, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat.

UNHCR pada hari Jumat (25/10) mengatakan, perahu milik para pengungsi Rohingya membawa 152 orang telah ada di laut sekitar Aceh selama berhari-hari.

Perahu itu berhenti 1,6 km dari garis pantai Kabupaten Aceh Selatan sambil menunggu izin mendarat dari pejabat setempat. Mereka akhirnya diizinkan mendarat pada Kamis sore.

UNHCR melaporkan bahwa banyak dari penumpang adalah perempuan dan anak-anak yang rentan, yang menjadi korban perdagangan manusia.

"UNHCR ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak berwenang dan masyarakat setempat atas semangat kemanusiaan dan upaya penyelamatan nyawa serta izin pendaratan yang diberikan kepada sekitar 152 pengungsi," kata UNHCR dalam laporannya hari Jumat.

Tonton:4 Negara Asia Tenggara Jadi Negara Mitra BRICS, Indonesia Termasuk

Indonesia Tidak Wajib Menerima Pengungsi Rohingya

Indonesia bukan merupakan negara penanda tangan konvensi pengungsi PBB. Atas dasar itu, pemerintah Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima pengungsi asing, termasuk dari Myanmar.

Saat ini masyarakat setempat secara sukarela memberikan bantuan. Pemerintah Indonesia meminta negara-negara tetangga untuk berbagi beban dan menampung warga Rohingya yang tiba di wilayahnya.

Warga Aceh, yang mayoritas Muslim, bersimpati terhadap penderitaan sesama Muslim. Di saat yang sama, banyak juga yang merasa terganggu karena warga Rohingya mengonsumsi sumber daya yang langka dan kadang-kadang terlibat konflik dengan penduduk setempat.

Pada bulan Desember 2023, ratusan mahasiswa memaksa relokasi lebih dari 100 pengungsi Rohingya dengan menyerbu balai komunitas di Aceh tempat mereka berlindung dan merusak barang-barang mereka.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia cenderung mengikuti pola siklus alam. Arus kedatangannya melambat selama bulan-bulan badai dan meningkat kembali ketika kondisi laut tenang seperti yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir.

153 warga Rohingya mendarat di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Kamis (25/10). Saat ini, mereka ditempatkan di Kantor Camat Pantai Labu.

Kapolres Deli Serdang Kombes Pol Raphael Sandhy Priambodo menuturkan alasan kenapa mereka berada di sana.

“Tadi malam sempet kita mau arahkan ke imigrasi atas kesepakatan imigrasi di Rumah Detensi Imigrasi. Tapi ternyata terjadi penolakan warga,” kata Raphael saat dikonfirmasi pada Jumat (25/10).

“Itu kan aneh, padahal Rumah Detensi Imigrasi itu kan tertutup enggak bisa keluar. Sama kayak lapas, aman, tidak ada hubungan dengan masyarakat luar. Kenapa ada penolakan warga seperti itu,” sambungnya.

Untuk itu, kata Raphael, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penempatan sementara para warga Rohingya tersebut.

Dalam kasus ini, polisi mengamankan tiga orang yakni sopir truk inisial A (40 tahun) warga Medan, SAG (19), dan RS (15) yang merupakan warga Aceh Singkil.

Sebab sebelumnya, para imigran itu dipergoki sedang berpindah dari kapal ke truk. Truk itu sudah menunggu mereka sebelum mendarat.

Mereka sedianya hendak dibawa ke suatu tempat. Namun, belum dirinci ke mana.

Sementara, ada dua lainnya yang diburu yakni Syaiful warga Pantai Labu dan Boy warga Aceh. Keduanya diduga menjadi narahubung penyelundupan ratusan warga Rohingya itu.

Ratusan pengungsi etnis Rohingya sebelumnya menepi di pantai di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Kamis (24/10) dini hari. Saat ini mereka ditampung di Kantor Camat Pantai Labu.

Terdapat nama Boy dan Syaiful di kasus penyelundupan Rohingya di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Sebelumnya, polisi mengamankan 3 orang terkait mendaratnya ratusan warga Rohingya.

Tiga orang itu diduga menjadi orang suruhan untuk membawa ratusan warga Rohingya tersebut dengan menggunakan truk usai mendarat di Pantai Labu.

Mereka adalah A (40 tahun) warga Medan, SAG (19), dan RS (15) yang merupakan warga Aceh Singkil.

“Kami mengamankan sopir dan kernet yang membawa warga negara asing tersebut dan ada indikasi sopir menerima uang dari orang yang menyuruh membawa warga Rohingya tersebut,” kata Kapolres Deli Serdang AKBP Raphael Sandhy Priambodo pada Jumat (25/10).

Raphael bilang, berdasarkan hasil interogasi terhadap sopir A, ketiganya dibayar dengan upah Rp 1,5 juta oleh seseorang warga Aceh bernama Boy.

“A juga mengatakan bahwa pada saat penjemputan nantinya sudah ada orang yang akan mengarahkan di lokasi tersebut bernama Syaiful, ini yang sedang kami buru,” sambungnya.

Ratusan pengungsi etnis Rohingya sebelumnya menepi di pantai di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Kamis (24/10) dini hari. Saat ini mereka ditampung di Kantor Camat Pantai Labu.

Polisi mengamankan 3 orang terkait mendaratnya ratusan warga Rohingya di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut).

Mereka diduga menjadi orang suruhan untuk membawa ratusan warga Rohingya tersebut dengan menggunakan truk usai mendarat di Pantai Labu.

Mereka adalah A (40 tahun) warga Medan, SAG (19), dan RS (15) yang merupakan warga Aceh Singkil.

“Kami mengamankan sopir dan kernet yang membawa warga negara asing tersebut dan ada indikasi sopir menerima uang dari orang yang menyuruh membawa warga Rohingya tersebut,” kata Kapolres Deli Serdang AKBP Raphael Sandhy Priambodo pada Jumat (25/10).

Raphael bilang, berdasarkan hasil interogasi terhadap sopir A, ketiganya dibayar dengan upah Rp 1,5 juta oleh seseorang warga Aceh bernama Boy.

“A juga mengatakan bahwa pada saat penjemputan nantinya sudah ada orang yang akan mengarahkan di lokasi tersebut bernama Syaiful, ini yang sedang kami buru,” sambungnya.

Ratusan pengungsi etnis Rohingya sebelumnya menepi di pantai di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, pada Kamis (24/10) dini hari. Saat ini mereka ditampung di Kantor Camat Pantai Labu.

Anak-anak terlihat di atas kapal bersama pengungsi Rohingya saat berlabuh di lepas pantai Labuhan Haji di provinsi Aceh Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam kapal tersebut berisi sekitar 100 orang lebih pengungsi Rohingya, termasuk perempuan dan anak-anak.

Badan PBB untuk urusan pengungsi (UNHCR) telah mengimbau pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan sebuah perahu yang terombang-ambing di lepas pantai barat Indonesia itu.

Polisi menangkap tiga orang inisial F (35 tahun), A (33), dan I (32) di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Ketiganya menyelundupkan 216 etnis Rohingya.

Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, menuturkan tindakan pidana ketiganya terungkap bermula dari temuan mayat di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan, pada Kamis (17/10).

Polisi kemudian melakukan penyelidikan terkait temuan tersebut.

Lalu, sehari setelahnya, Jumat (18/10), polisi mendapatkan laporan adanya kapal yang terombang-ambing 4 mil dari Pelabuhan Labuhan Haji.

Kapal tersebut ternyata memuat 150 etnis Rohingya. Tiga di antaranya sudah meninggal. Setelah ditelusuri, ternyata ada kaitannya.

“Ternyata ada 150 etnis Rohingnya di dalamnya, di mana tiga di antaranya sudah meninggal dunia," kata Joko dalam keterangannya, Selasa (22/10).

Joko bilang, setelah diselidiki, kapal tersebut ternyata berangkat dari Kota Cox’s Bazar, Bangladesh. Mereka berangkat sejak 9 Oktober menuju Laut Andaman. Lalu, berlanjut ke Aceh.

"Etnis Rohingya itu dari Andaman dilansir oleh kapal nelayan KM Bintang Raseuki milik masyarakat Labuhan Haji untuk dibawa ke daratan. Kapal yang membawa warga etnis Rohingya itu dibeli pelaku sekitar sebulan lalu dengan harga Rp 580 juta," jelasnya.

Sementara itu, Dirreskrimum Polda Aceh Ade Harianto menambahkan, kapal tersebut diketahui milik warga Aceh berinisial H.

Mereka membayar dengan sejumlah biaya kepada para pelaku. Namun, tidak dirinci jumlah pembayaran masing-masing imigran.

“Dari Andaman ke Malaysia etnis Rohingya diduga membayar sejumlah uang sebagai biaya untuk keberangkatan ke negara tertentu. Diketahui, jumlah awal etnis Rohingya ada 216,” kata dia.

“Tetapi 50 orang diduga telah berhasil menuju ke Pekanbaru dengan biaya sebesar Rp 20 juta, tetapi yang disetor baru Rp 10 juta untuk ongkos jalan,” sambungnya.

Dalam kasus ini, polisi masih memburu 8 terduga pelaku lainnya.

"Penanganan perkara terhadap pelaku yang telah diamankan dilakukan oleh tim gabungan Ditreskrimum Polda Aceh dan Satreskrim Polres Aceh Selatan. Sedangkan penanganan etnis Rohingya akan dikoordinasikan dengan imigrasi, IOM, UNHCR, dan instansi terkait lainnya," ujarnya.

Usai dilantik menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan (BG) mengaku akan fokus dalam beberapa hal. Di antaranya adalah masalah pengungsi Rohingya dan judi online.

Hal ini ia ungkapkan usai resmi berkantor di kantor bekas Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju pada Selasa (21/10). Ia mengaku, fokus permasalahan luar negeri yang akan ia prioritaskan adalah masalah etnis Rohingya dan Myanmar.

“Ya, kalau untuk luar negeri ada beberapa yang menjadi prioritas, khususnya tren Indonesia dalam menangani permasalahan Rohingya ya dengan Myanmar begitu,” ujarnya.

BG mengatakan bahwa ia akan mencoba mengatasi sumbatan-sumbatan yang ada pada permasalahan tersebut.

“Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan apa selama ini, karena selama ini kita tahu di ASEAN kan belum bisa masuk ya,” ujarnya.

Sementara itu, di dalam negeri, BG mengaku memprioritaskan masalah judi online yang masih marak di Indonesia. Menurutnya, judi online adalah masalah yang meresahkan.

“Judi online, karena sudah meresahkan, sangat meresahkan. Oleh perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya, juga tidak boleh main-main lagi,” tuturnya.

Ia menyebut penanganan judi online kini harus lebih tajam dan maksimal di bawah kepemimpinannya sebagai Menko Polkam.

“Harus ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal dan tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum,” ujar dia.

BG telah resmi dilantik sebagai Menko Polkam kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowk Subianto pada Senin (21/10). Ia juga memiliki wakil yaitu Wamenko Polkam, Lodewijk F. Paulus.

Hari ini, Selasa (22/10), BG dan eks Menko Polhukam kabinet Indonesia Maju, Hadi Tjahjanto melaksanakan serah terima jabatan (Sertijab). Prosesi ini berlangsung dari jam 11.00 WIB dan dilaksanakan tertutup.

Mayat seorang wanita ditemukan di Pantai Desa Kemumu Hilir, Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Mayat tersebut diduga pengungsi Rohingya.

Ketua Satgas SAR Aceh Selatan, Zumardi Chaidir, mengatakan jasad tersebut ditemukan pada Sabtu (19/10) sekitar pukul 15.00 WIB. Jenazah lalu dievakuasi ke puskesmas terdekat.

"Ini mayat perempuan kedua yang ditemukan di perairan Labuhan Haji. Mayat pertama ditemukan nelayan terapung di perairan pada Kamis (17/10)," kata Zumardi dikutip dari Antara, Minggu (20/10).

"Kami terus berpatroli menyisir pantai, mungkin ada korban lainnya. Kemungkinan ini ada kaitannya kapal membawa imigran etnis Rohingya yang terombang-ambing di perairan Labuhan Haji," sambungnya.

Sebelumnya pada Kamis (17/10) ditemukan mayat wanita tanpa identitas oleh nelayan setempat. Penemuan itu terjadi di lokasi yang sama, di kawasan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan,

"Mayat tanpa identitas tersebut ditemukan nelayan setempat pada Kamis (17/10) pukul 17.00 WIB. Mayat ditemukan terapung di tengah laut," kata Kapolsek Labuhan Haji, Polres Aceh Selatan, Ipda Sabda Man Sobri.

Mayat tersebut dievakuasi ke Pelabuhan Pasar Lama dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Labuhan Haji untuk diperiksa lebih lanjut.

"Tidak ada identitas apa pun melainkan hanya obat-obatan di saku depan mayat perempuan tersebut. Obat-obatan itu diduga bukan dari Indonesia, melainkan dari negara lain, seperti India atau Bangladesh," katanya.

Kapal imigran yang diduga angkut etnis Rohingya dilaporkan terombang-ambing di kawasan perairan Kabupaten Aceh Selatan. Kapal tersebut diduga milik warga lokal dari Kecamatan Labuhan Haji Barat, kabupaten setempat.

"Pemilik lama berinisial Md asal Kecamatan Meukek, dibeli oleh Ih asal Labuhan Haji Barat (kapal yang ditumpangi imigran Rohingya)," kata Panglima Laot Aceh Miftach Tjut Adek, di Banda Aceh, dikutip dari Antara, Sabtu (19/10).

Kapal tersebut, kata dia, dibeli oleh Ih dari Md sekitar 20 hari yang lalu.

"Dibeli 20 hari yang lalu, nama bot Bintang Rezeki," ujarnya pula.

Miftach belum dapat menjelaskan lebih rinci terkait kapal motor tersebut. Sebab, kapal itu tidak ada ABK atau pukatnya. Masih dalam kajian pihak berwenang.

"Melihat kapal tanpa ABK dan pukat. Nanti pihak yang berwenang yang mengkajinya," kata Miftach.

Panglima Laot Aceh Selatan Selatan bersama pemangku kepentingan terkait telah menyalurkan bantuan logistik berupa makanan dan minuman kepada etnis Rohingya tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menyoroti dua tantangan utama yang dihadapi Asean dalam memelihara dan mempertahankan stabilitas Kawasan.

Dia meminta agar seluruh peserta KTT Asean Turut melakukan penghormatan terhadap hukum internasional dan manaruh perhatian lebih terhadap krisis di Myanmar

Menurutnya, penghormatan terhadap hukum internasional adalah fondasi utama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Tingkat global maupun kawasan.

Oleh karena itu, ketika hukum internasional diabaikan, seperti pembiaran tindakan kejam Israel di Gaza, akan merusak kredibilitas hukum internasional dan mengurangi kepercayaan terhadap sistem multilateral.

Hal ini disampaikannya saat melakukan pertemuan pada Sesi Retreat KTT ASEAN ke-45 di National Convention Centre (NCC), Vientiane, Laos, Rabu (9/10/2024).

“Asean harus terus menyuarakan pentingnya penegakan hukum internasional tanpa tebang pilih, tanpa standar ganda. Upaya ini menjadi keharusan sebagai bentuk konsistensi Asean dalam menjaga perdamaian,” tegasnya.

Wapres Ke-13 RI itu menyampaikan bahwa budaya dialog dan penghormatan hukum internasional dan norma-norma Kawasan harus jadi pegangan bersama dalam mengelola potensi konflik, tidak terkecuali di Laut China Selatan. Hal ini termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982, Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN, serta Prinsip-prinsip Bali.

“Saya mendorong agar Kode Tata Perilaku dapat diselesaikan pada 2026 sesuai kesepakatan bersama. Saya mendorong penguatan mekanisme komunikasi langsung antar-pejabat tinggi untuk mencegah insiden di Laut Cina Selatan,“ tegasnya.

Kedua, kata Ma’ruf, perhatian terhadapkrisis di Myanmar agar lebih ditingkatkan. Menurutnya, krisis ini tidak hanya membawa penderitaan bagi masyarakat Myanmar, tetapi juga ancaman bagi stabilitas kawasan.

Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menekankan tetap menjadikan 5PC yang telah disepakati sebagai rujukan bersama dan utama dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

Dia juga menyerukan ditingkatkannya bantuan kepada rakyat Myanmar termasuk melalui AHA Centre. Termasuk meminta Asean agar memastikan isu Rohingya menjadi bagian penyelesaian masalah Myanmar.

“Krisis di Myanmar menjadi tantangan internal terbesar ASEAN saat ini,” pungkas Ma’ruf.