Kementerian ESDM buka-bukaan soal nasib realisasi penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon atau Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization Storage (CCUS) di Indonesia. Sejak Januari 2024 ini pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 14 tahun 2024 sebagai regulasi utamanya.

Perpres tersebut diteken di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Lantas setelah kepemimpinan Indonesia berganti ke Presiden Prabowo Subianto, bagaimana nasib pengelolaan tangkap dan simpan karbon di Indonesia?

Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan sejauh ini pihaknya sedang fokus untuk membuat Peraturan Menteri sebagai aturan teknis dari Perpres 14 tahun 2024. Permen ini nantinya akan berisikan mengenai aturan dari sisi penyimpanan hingga sisi pasokan karbonnya.

"Kan sekarang Perpresnya sudah ada kan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya kita sedang selesaikan Permennya. Ini untuk bisa di sisi storagenya, sisi hulunya, sisi penyimpanan," ungkap Dadan di kantornya, Jumat (25/10/2024).

Dadan mengaku aturan ini akan segera selesai pembentukannya. Yang saat ini jadi fokus pekerjaan adalah menyusun aturan soal posisi penyimpanan karbonnya.

"Kalau CCS kan ada sumber CO2-nya dan tempat penyimpanannya, sekarang diselesaikan itu untuk sisi penyimpanannya, yang di reservoir, yang di bekas tambang. Ini sudah dekat," sebut Dadan.

Reporter: Jane Aprilyani | Editor: Jane Aprilyani

KONTAN.CO.ID - Dorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Enhancing Readiness for The Transition to Electric Vehicles (ENTREV) menggelar test drive atau uji coba kendaraan listrik di Bali. Kegiatan ini untuk mengakselerasi pengembangan ekosistem Electric Vehicle (EV) di tanah air.

Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Nyoman Sunarya menilai kegiatan ini mampu mendorong awareness masyarakat terhadap
kendaraan listrik. Penggunaan kendaraan listrik menjadi upaya bersama dalam mengurangi polusi di Indonesia.

"Terima kasih kepada ENTREV yang telah menginisiasi acara ini. Upaya ini merupakan kolaborasi yang apik dalam mendukung target pemerintah mencapai net zero emission," ucap I Nyoman Sunarya.

Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan & ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Surja juga menilai penggunaan kendaraan listrik ini bisa menjadi percontohan bagi masyarakat agar semakin yakin untuk beralih. Apalagi saat ini seluruh infrastruktur sudah semakin lengkap memenuhi kebutuhan masyarakat. "Semoga motor listrik di masing masing OPD juga bisa dipergunakan sebaik baiknya," kata Ida Bagus Surja.

National Project Manager ENTREV Boyke Lakaseru menjelaskan kolaborasi pemerintah pusat dengan pemda ini selaras juga untuk menjalankan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 8 tahun 2023 mengenai pengurangan emisi karbon melalui penggunaan transportasi ramah lingkungan.

"Ini merupakan kegiatan dan langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia," ujar Boyke dalam keterangan resminya ke KONTAN, Kamis (18/7).

Ia menambahkan diselenggarakan kegiatan ini akan memberikan pengalaman lebih baik kepada calon pelanggan kendaraan motor listrik, khususnya pegawai Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

"Test Drive ini akan diberlangsungkan dengan pemberian 4-5 unit motor listrik dalam mendukung seluruh kegiatan pegawai selama kurun waktu satu minggu, dimulai dari Jumat 12 Juli hingga Jumat depan 19 Juli 2024," jelas Boyke.

Kegiatan test drive ini akan dilaksanakan di 6 OPD Provinsi Bali diantaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.

Ia menjelaskan harapannya dengan adanya uji coba berkendara ini agar seluruh pegawai pemerintah dapat memahami cara menggunakan KLBB dengan merasakan langsung manfaat penggunaannya.

"Sehingga, diharapkan Provinsi Bali dapat meningkatkan pengguna kendaraan listrik dan mengembangkan ekosistem KLBB khususnya dalam hal infrastruktur Stasiun Pengisian Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)," kata Boyke.