Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukman Edy meminta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) agar pengesahan Kepengurusan DPP PKB Hasil Muktamar Bali 24-25 Agustus ditolak.

Permintaan itu secara resmi disampaikan oleh Lukman hari ini ke Ditjen AHU, Selasa (27/8/2024). Seperti diketahui, salah satu hasil Muktamar PKB di Bali beberapa hari yang lalu memilih Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali sebagai ketua umum secara aklamasi.

Dalam surat permohonan yang diserahkan ke Ditjen AHU Kemenkumham, pihak Lukman menilai pelaksanaan Muktamar PKB di Bali sejatinya bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKB serta Undang-undang (UU) No.2/2011 tentang Partai Politik.

Lukman menilai Kemenkumham perlu menolak pengesahan hasil Muktamar Bali karena masih ada konflik internal di tubuh partai. Oleh sebab itu, pihak kontra hasil muktamar itu juga telah mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Partai Politik kepada Majelis Tahkim PKB.

"Sehingga dengan demikian melalui surat ini mohon kiranya Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menolak pengesahan Kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Hasil Muktamar Bali yang dilaksanakan tanggal 24-25 Agustus 2024," demikian bunyi surat yang ditujukan ke Menkumham, Selasa (27/8/2024).

Saat ditemui di kantor Ditjen AHU Kemenkumham, Jakarta siang ini, Lukman mengatakan bahwa kini internal partai sedang berkonflik. Oleh sebab itu, secara status quo tidak boleh ada yang mengambil keputusan strategis atas nama PKB sampai dengan adanya keputusan berkekuatan hukum tetap.

Di sisi lain, pihak Lukman yang juga menginginkan agar PKB kembali ke khittah saat berdiri 1998, menuding PKB Muhaimin atau Cak Imin menyalahi AD/ART dan UU Partai Politik. Menurutnya, kepemimpinan Cak Imin anti demokrasi dan kerap tidak mengindahkan pesan-pesan dari PBNU.

"Ketika aspirasi dibungkam, cabang-cabang yang punya pendapat lain dari Cak Imin dianggap dibekukan dan dianggap bertentangan dengan kebijakan partai. Prosedur selama muktamar juga banyak melangkahi AD/ART," tuturnya.

Lukman mengeklaim sebanyak 315 dari total 514 cabang PKB yang ada telah memberikannya mandat. Dari 315 cabang itu, sebanyak 168 cabang itu dipecat atau dibekukan oleh Cak Imin jelang muktamar. Kemudian, ada juga Dewan Perwakilan Cabang (DPC) yang diklaim menyatakan setuju agar PKB kembali ke AD/ART 1998.

Sejalan dengan itu, pihak Lukman juga tengah menyiapkan Muktamar tandingan September 2024 mendatang.

"Itu sedang kami persiapkan. Kami berharap ketika muktamar tandingan itu menghasilkan kepengurusan DPP yang baru didaftarkan oleh Kumham," ujarnya.

Untuk diketahui, Cak Imin dipilih kembali sebagai Ketua Umum PKB secara aklamasi pada Muktamar di Bali beberapa hari lalu. Selain itu, Muktamar turut mengangkat Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syura.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan langsung memanggil mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Muhammad Lukman Edy.

Dalam sebuah surat yang beredar di kalangan wartawan, PBNU secara resmi mengundang Lukman Edy untuk hadir dalam agenda pertemuan yang akan digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024) besok pukul 12.30 WIB.

Surat undangan itu ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU, Amin Said Husni dan Wasekjen PBNU Faisal Saimima. Surat undangan ini untuk menindaklanjuti salah satu keputusan rapat pleno PBNU pada 27-28 Juli 2024.

"Dengan ini kami mengundang Bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa," dikutip dari surat undangan bernomor 2077/PB.03/B.I.03.08/99/07/2024.

Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU), Ishaq Zubaedi Raqib membenarkan surat undangan yang dikeluarkan PBNU tersebut.

"Iya. Surat itu benar adanya," ujar pria yang biasa dipanggil Edi ini saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (30/7/2024).

Seperti diketahuu, PBNU sedang mengkaji ulang hubungan NU dan PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Ahad (28/7/2024), mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujar dia.

Karena itu, Gus Yahya menunjuk Wakil Ketua Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu. Kedua tokoh NU tersebut, kata Gus Yahya, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya.