REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Abdul Rochman (Cak Adung), yang sempat akan maju sebagai kandidat calon ketua umum PKB kini resmi membatalkan rencananya. Cak Adung mengaku diminta fokus untuk menuntaskan membantu Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).

"Setelah berdiskusi cukup intensif, Gus Men (Yaqut Cholil Qoumas), meminta saya untuk mengutamakan tugas-tugas di pemerintahan. Maka, dengan alasan yang lebih kuat itulah, saya sebagai santri sepenuhnya takdzim atas arahan Gus Men dan memutuskan untuk menarik diri dari pencalonan sebagai ketua umum PKB. Bagi saya Gus Men ini adalah kiai, pimpinan saya, sekaligus ulil amri," ujar Adung di Jakarta, Jumat (23/8/2024).

Staf Khusus Menteri Agama itu mengatakan, keputusan mundur ini pasti mengagetkan banyak pihak, termasuk para kiai dan ratusan pengurus cabang yang sudah mendukungnya maju. Adung berharap meski dia batal maju, Muktamar PKB benar-benar berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan partai.

Atas keputusannya ini, Adung juga segera menyampaikan arahan kepada para pendukungnya, termasuk mendorong agar menempatkan muktamar sebagai forum evaluatif yang kritis untuk mengembalikan PKB sebagai partai yang reformis, terbuka, dan modern.

"Saya dengan kerendahan hati mohon maaf atas keputusan ini. Saya yakin perubahan dan kemajuan di PKB akan segera terwujud dengan kesadaran dan komitmen bersama para kader. Saya yakin ini keputusan terbaik," kata dia.

Sementara itu, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengaku bahwa dirinya baru hari ini menerima permohonan izin dari Abdul Rochman untuk mengikuti kontestasi di Muktamar VI PKB. Selaku atasan, ia tidak mengizinkan Adung untuk ikut bursa pemilihan calon ketua umum PKB, karena masih banyak tugas di Kementerian Agama yang harus diselesaikan.

"Tadi Adung menghadap saya minta izin. Saya nggak kasih izin. Wong pekerjaan di kantor masih banyak kok ikutan muktamar segala. Saya larang. Apalagi, dia sudah komitmen sejak awal menjadi staf khusus saya untuk fokus membantu tugas-tugas di Kementerian Agama," kata Yaqut.

Gus Yaqut menjelaskan, dirinya akan sowan ke kiai-kiai untuk menyampaikan bahwa Adung tidak diperkenankan untuk ikut mencalonkan diri sebagai ketum PKB.

"Atas pembatalan ini, saya juga akan sowan atau menyampaikan kepada para kiai yang telah memberikan restu dan dukungan. Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih. Pembatalan ini semata-mata ada tugas yang harus diselesaikan Adung untuk kepentingan masyarakat lebih luas, yang waktunya nggak bisa dibagi dengan ikut muktamar," kata Menag.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengklaim Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah tidak mau menjadi juru damai untuk menyelesaikan konflik antara partainya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Sudah enggak lagi karena beliau lebih tegas lagi. Ini bukan soal dua organisasi yang sama, ini beda, urusannya sudah beda. NU urusannya apa, PKB urusannya apa," kata Cak Imin, sapaan akrabnya, di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Kamis.

Cak Imin kemudian menegaskan kembali bahwa Wapres Ma'ruf tidak mau menjadi juru damai saat ditanya para jurnalis.

"Karena enggak ada konflik apa-apa. Ini dua lembaga yang berbeda. Masukan atau kritik, jangankan masukan atau kritik PBNU, kritik orang lain saja kami anggap sebagai perbaikan," ujarnya.

Sementara itu, Cak Imin mengatakan bahwa dalam pertemuan pengurus PKB, Wapres Ma'ruf menyampaikan agar PKB jalan terus dan tidak terpengaruh situasi apa pun. Wapres juga mengatakan agar menyukseskan Muktamar PKB dan tidak perlu khawatir.

"Beliau ingin di-update perkembangan dan itu nanti akan kami laporkan setiap perkembangan, aspirasi para peserta muktamar yang 3.000 itu," ujarnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengatakan bahwa dirinya siap menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara PKB dengan PBNU

"Kalau keinginan mereka itu untuk saya diminta sebagai orang yang mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dan ikhlas, saya sangat bersedia," kata Wapres dalam keterangan pers usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (7/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih belum selesai. PKB masih menganggap PBNU tak memiliki kepentingan untuk mengatur urusan internal partai politik.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, semua pihak harus tunduk dan taat kepada konstitusi. Ia menegaskan, setiap pihak yang melanggar konstitusi harus berhadapan dengan sistem kenegaraan.

"PBNU pun kalau melanggar konstitusi, melawan kaidah kebangsaan kita. Kiai pun dari manapun dia berada kalau melanggar konstitusi akan kualat oleh negara kita tercinta," kata dia di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Ia menegaskan, konstitusi merupakan dasar setiap orang dalam hidup bernegara. Karena itu, konstitusi harus menjadi rujukan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan.

"Kalau kami, istiqomah di dalam konstitusi. Insya Allah jalan kami lempeng dan tidak akan ada satupun yang mengganggu seluruh kepemimpinan yang akan kami jalankan di dalam pemerintahan daerah, termasuk di dalam seluruh proses politik nasional kita," kata dia.

Sebelumnya, Cak Imin mengatakan, PBNU tidak berhak ikut campur dalam urusan internal PKB. Pasalnya, keberadaan PKB dilindungi oleh konstitusi melalui Undang-Undang tentang Partai Politik.

"Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu. Meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat pada konstitusi, karena kami dan kalian dilindungi oleh UU," ujar dia.

Karena itu, Cak Imin menolak ajakan apabila ada pihak yang ingin PKB islah dengan PBNU. Pasalnya, dua lembaga itu tak memiliki hubungan organisasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dipastikan dinilai tidak cawe-cawe di konfik PBNU-PKB yang makin hari makin memanas.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf mengemukakan bahwa dirinya sudah memberi penjelasan kepada Presiden Jokowi terkait konflik yang terjadi antara PBNU-PKB dalam beberapa hari terakhir.

"Kami jelaskan. Kami jelaskan semuanya dan beliau bisa memahami dan menerima dengan baik," tuturnya di IKN, Rabu (14/8/2024).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya tersebut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi tidak ingin terlibat dalam konflik PBNU-PKB dan menyerahkan solusinya kepada Gus Yahya.

"Jadi ya itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya," katanya.

Menurut Gus Yahya, Presiden Jokowi telah memahami konflik tersebut dengan baik, sehingga Presiden Jokowi tidak mau cawe-cawe.

"Memang disinggung, tapi ya kami jelaskan saja karena beliau belum perhatikan juga lah ada masalah seperti ini. Ya kami juga jelaskan apa yang terjadi, beliau bisa memahami, menerima dengan baik," ujar Gus Yahya.

REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON – Langkah PBNU menggalang massa kiai terkait perseteruannya dengan PKB dinilai kebablasan. Langkah tersebut justru berpotensi memecah belah ulama dan kian jauh membawa PBNU ke ranah politik praktis.

“Kami sangat prihatin dengan langkah PBNU yang menggalang massa kiai di Jombang dan sejumlah tempat lain. Kami menilai situasi ini akan menimbulkan polarisasi di kalangan kiai dan pengasuh pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama. Situasi ini sangat berbahaya bagi harmonisasi kehidupan Nahdiliyin di akar rumput,” ujar Pengasuh Pesantren Nadwatul Ummah, Buntet, Cirebon, KH Faris Fuad Hasyim, dalam keterangannya, Rabu (14/8/2024).

Gus Faris, sapaan akrab KH Fuad Hasyim, mengatakan, upaya menarik PBNU ke ranah politik praktis merupakan langkah mundur. Menurutnya, dengan menarik PBNU ke politik praktis maka PBNU akan ditempatkan sebagai entitas politik yang wajar dilawan, dijadikan saingan, hingga dijegal oleh entitas politik lain.

“Kalau menempatkan diri sebagai aktor di politik praktis maka PBNU harus siap ketika dilawan oleh aktor politik lain. Dan itu tidak sesuai dengan khittoh atau semangat dasar pendirian NU oleh para muassis yang terdiri dari kiai dan pengasuh pesantren di masa lalu,” katanya.

Gus Faris mengatakan, NU didirikan sebagai pengayom umat, berdiri di atas semua golongan, dan menjadi penengah ketika terjadi polarisasi di masyarakat. Semangat inilah yang hari-hari ini, menurut Gus Faris, kian tak tampak dari perilaku elite PBNU. Selama tiga tahun terakhir, PBNU lebih tampak sebagai entitas politik daripada entitas sosial-kemasyarakatan.

“Yang kita ingat dari PBNU sekarang itu apa ya menjauhkan NU dari PKB, yang berebut jatah tambang, yang terlibat dukung mendukung dalam Pilpres hingga mengumandangkan perdamaian dunia tetapi malah tengkar dengan saudara sendiri,” katanya.

Putra Kiai Fuad Hasyim juga menyayangkan serangan PBNU yang kian sengit akhir-akhir ini. Bahkan, PBNU sudah seperti partai politik yang terus melakukan berbagai manuver untuk menekan PKB. Mulai dari mengumpulkan orang-orang yang kecewa dengan PKB hingga menggalang massa kiai untuk melegitimasi pertengkaran mereka dengan elite PKB.

“Kami kasihan juga dengan para kiai-kiai itu yang harus dimobilisasi untuk melegitimasi manuver elite PBNU dalam menyerang PKB,” katanya.

Gus Faris mengingatkan jika elite PBNU terus menjeburkan diri ke ranah politik praktis maka potensi Muktamar Luar Biasa (MLB) NU akan sangat mungkin terjadi. Menurutnya, apa yang dilakukan elite PBNU untuk melakukan manuver politik sangat mungkin dilakukan elite entitas lain untuk melakukan hal yang sama.

“Jadi ada hukum timbal balik. Kalau elite PBNU bisa melakukan manuver bikin gerakan MLB maka sangat mungkin elite PBNU mendapatkan manuver serupa. Kalau sudah begini maka yang dirugikan adalah kepentingan Nahdliyin karena terus terkoyak oleh manuver tak bertanggung jawab para elitenya,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengaku mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki PKB. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman KH Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo KH Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

Pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam juga menyebut, ancaman MLB NU dinilai merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Massa akar rumput disebut mulai gundah dan gelisah melihat PBNU melenceng jauh dari tugas utama, yakni menyejukkan umat.

"Grassroots sudah mulai gundah dan resah melihat PBNU. PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapan pun," kata Gus Salam pada Rabu (14/8/2024).

Menurut Gus Salam, intervensi menjadi gaya PBNU hari ini. Gus Salam mengamati intervensi tidak hanya dirasakan PKB melainkan juga dirasakan tingkat struktur PBNU sendiri. "Apa yang terjadi di banyak tempat di Jawa Timur yang saya lihat dan rasakan sendiri, PBNU begitu arogan dan intimidatif," ujar Gus Salam.

Padahal, Gus Salam meyakini pengurus PBNU paham betul bahwa secara aturan negara PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda. PKB diatur dalam aturan Parpol, dan NU diatur dalam aturan Ormas. "PKB dan NU entitas yang berbeda. Jadi kalau grassroots mengusulkan adanya MLB sangat wajar," ujar Gus Salam.

Bahkan, Gus Salam mengklaim sebetulnya struktur-struktur NU di tingkat PC dan MWC banyak yang mengusulkan MLB, tetapi mereka takut. Sehingga mereka tidak berani menyuarakan di luar. "Sejujurnya mereka menginginkan MLB," ucap Gus Salam.

Gus Salam mengingatkan berdirinya NU sebagai representasi kiai pesantren, ulama dan tokoh di daerah. Tugas utamanya mendamaikan, menyejukkan, memberi nasihat. Bila ada satu kelompok dengan kelompok lainnya bertengkar maka sepatutnya NU memberikan solusi.

"Nyatanya hari ini PBNU sumber kegaduhan, sering frontal, sering konfrantasi, sering menyimpang. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang di tanamkan muadziz NU," ujar Gus Salam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil digoyang. Musyawarah Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama (NU) dinilai merupakan bom waktu yang kapan saja bisa meledak. Massa akar rumput disebut mulai gundah dan gelisah melihat PBNU melenceng jauh dari tugas utama, yakni menyejukkan umat.

Hal itu disampaikan pengasuh Mambaul Maarif Denanyar Jombang, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam menyikapi kondisi PBNU saat ini.

"Grassroots sudah mulai gundah dan resah melihat PBNU. PBNU hari ini jauh dari kondusif. MLB merupakan bom waktu yang siap meledak kapan pun," kata Gus Salam pada Rabu (14/8/2024).

Menurut Gus Salam, intervensi menjadi gaya PBNU hari ini. Gus Salam mengamati intervensi tidak hanya dirasakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melainkan juga dirasakan tingkat struktur PBNU sendiri. "Apa yang terjadi di banyak tempat di Jawa Timur yang saya lihat dan rasakan sendiri, PBNU begitu arogan dan intimidatif," ujar Gus Salam.

Padahal, Gus Salam meyakini pengurus PBNU paham betul bahwa secara aturan negara PBNU dan PKB merupakan dua entitas berbeda. PKB diatur dalam aturan Parpol, dan NU diatur dalam aturan Ormas. "PKB dan NU entitas yang berbeda. Jadi kalau grassroots mengusulkan adanya MLB sangat wajar," ujar Gus Salam.

Bahkan, Gus Salam mengklaim sebetulnya struktur-struktur NU di tingkat PC dan MWC banyak yang mengusulkan MLB, tetapi mereka takut. Sehingga mereka tidak berani menyuarakan di luar. "Sejujurnya mereka menginginkan MLB," ucap Gus Salam.

Gus Salam mengingatkan berdirinya NU sebagai representasi kiai pesantren, ulama dan tokoh di daerah. Tugas utamanya mendamaikan, menyejukkan, memberi nasihat. Bila ada satu kelompok dengan kelompok lainnya bertengkar maka sepatutnya NU memberikan solusi.

"Nyatanya hari ini PBNU sumber kegaduhan, sering frontal, sering konfrantasi, sering menyimpang. Berbanding terbalik dengan nilai-nilai yang di tanamkan muadziz NU," ujar Gus Salam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmad Iman Sukri, menolak tegas upaya Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mencampuri urusan internal PKB.

Hal ini disampaikan Iman usai Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengklaim telah mendapatkan mandat dari Rais Aam PBNU, KH Miftachul Ahyar, dari Tebuireng, Jawa Timur untuk memperbaiki PKB.

Iman mengatakan sejarah kelahiran PKB memang lekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). Namun, partai berlambang sembilan bintang itu dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda.

"Hubungan PKB cuma dengan Nahdlatul Ulama sebagai wadah aspirasi politik warga NU, bukan dengan PBNU. Ngaco itu (klaim Gus Yahya)," kata Iman pada Rabu (13/8/2024).

Hubungan baik PKB dan NU, lanjut Iman, terjalin hingga saat ini. Terbukti pada saat Pilpres 2024 ketika Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin maju sebagai calon wakil presiden, restu dari kiai-kiai hingga masyayikh NU mengalir deras.

"Jadi jangan asal klaim punya mandat, apalagi sampai mau mencampuri urusan internal," ucap Iman.

Iman menegaskan PKB dan PBNU merupakan entitas yang berbeda. Hal ini mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia.

"PBNU dan PKB secara perundang-undangan entitasnya berbeda. PKB di bawah UU Partai Politik, PBNU di bawah UU Organisasi Kemasyarakatan," ujar Iman.

Menjelang Muktamar PKB yang bakal berlangsung pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, Iman memastikan seluruh kader tetap solid di bawah kepemimpinan Cak Imin. Selain pemilihan ketua umum, Muktamar PKB nantinya juga akan membahas berbagai isu politik dan ekonomi, baik internal maupun eksternal.

PKB bakal menggelar Muktamar di Bali pada 24-25 Agustus 2024. Sebanyak 65 pimpinan partai politik luar negeri yang tergabung dalam organisasi Centrist Democrat International (CDI) akan diundang dan dijadwalkan hadir. PKB merupakan bagian dari CDI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid berpendapat bahwa Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tidak mempunyai hak untuk membenahi partainya. Jazilul menyampaikan pernyataan tersebut setelah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU untuk segera memperbaiki PKB.

“Tidak punya hak. Justru keputusan itu melanggar AD/ART NU, dan melenceng dari khittah NU. Apanya yang mau dibenahi? Justru hari ini PKB memiliki prestasi yang luar biasa,” jelasnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Menurut dia, keputusan tersebut melanggar konstitusi sebab PKB dilindungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sedangkan PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Oleh sebab itu, ia berpendapat bahwa yang harus dibenahi saat ini adalah PBNU, bukan PKB.

“Sekali lagi karena memang tidak ada hubungannya secara organisatoris antara PKB dengan PBNU. Jadi, itu keputusan yang batal menurut konstitusi partai politik, sekaligus menurut aturan ormas,” katanya.

Ia menambahkan, “Jadi keputusan yang diambil itu melanggar etika sekaligus aturan. Etika dalam bernegara, aturan dalam bernegara, sekaligus etika di dalam Nahdlatul Ulama dan PKB.”

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU mendapatkan mandat untuk memperbaiki PKB setelah para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng menyepakati memberikan "Mandat Tebuireng" kepada Rais Aam PBNU.

Setelah mendapatkan "Mandat Tebuireng", Rais Aam PBNU Miftachul Ahyar selanjutnya memanggil Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang kebetulan sedang berada di Surabaya.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) angkat bicara soal Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf yang mengakui PBNU dan PKB adalah dua entitas berbeda. PKB merasa hal itu mensinyalkan PKB dan PBNU mestinya menjalankan tugas sendiri-sendiri.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, jika Gus Yahya sudah menyadari bahwa PKB dan PBNU adalah dua entitas berbeda yang tidak boleh saling intervensi, maka sudah seharusnya PBNU segera menghentikan langkah-langkah kontraproduktif. Hal ini menurutnya justru membingungkan nahdliyin di akar rumput dan para kiai.

”Sudah, hentikan saja langkah-langkah yang tidak perlu. Sejak awal PKB tidak memiliki persoalan dengan NU karena PKB memang dilahirkan sebagai kendaraan politik warga NU dan untuk kepentingan bangsa. Sudahlah, mari kita fokus saja pada tugas masing-masing, biar yang di bawah tidak bingung. Dari awal PKB tidak punya masalah dengan NU. Hubungan kami di bawah juga sangat baik,” kata Gus Jazil kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Mengenai harapan PBNU agar PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi yang ada di NU, Gus Jazil menekankan tidak sedikitpun perjuangan PKB di ranah politik yang tidak mengakomodir kepentingan NU.

"Kami perjuangkan Undang-Undang Pesantren dan lainnya. Hubungan PKB dengan pesantren-pesantren juga bagus, dengan pengurus NU di berbagai daerah juga sangat baik, jadi tidak sedikitpun PKB merasa ada masalah dengan NU," ujar Gus Jazil.

Menurut Gus Jazil, persoalan perang argument di publik akan segera berakhir jika PBNU menghentikan langkah-langkahnya yang sangat kental dengan kepentingan politik dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) PKB.

”Hentikan itu semua karena tindakan-tindakan itu, membentuk Pansus, Tim Lima, itu semua inkonstitusional. NU mengacu pada Undang-Undang Ormas sedangkan PKB acuannya Undang-Undang Parpol, beda kamar dan beda tugas. PKB dilahirkan untuk alat perjuangan politik sedangkan NU untuk social keumatan,” ujar Gus Jazil.

Sebelumnya, Gus Yahya mengatakan karena PKB lahir dari rahim NU maka sudah sepantasnya PKB berkhidmat ke NU dan memberi manfaat untuk warga seluas-luasnya. Gus Yahya juga mendorong supaya PKB memperhatikan aspirasi-aspirasi yang ada di NU.

”Kami menyadari bahwa NU dan PKB ini dua entitas yang berbeda dan terpisah. Tidak ada hubungan struktural sama sekali, tidak bisa misalnya PBNU membuat SK memecat Ketum PKB atau membatalkan keputusan PKB melalui SK. Itu tidak bisa, kita tahu, kami menyadari itu,” ujar Gus Yahya kepada wartawan di Surabaya, Selasa (13/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf segera mengundang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Undangan itu diklaim berdasarkan mandat dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar.

"Ya nanti kalau perlu kita undang Pak Muhaimin Iskandar," kata Gus Yahya ketika ditemui wartawan di kediaman Rais Aam KH Miftachul Ahyar di Pondok Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Selasa (13/8/2024).

Gus Yahya menjelaskan, PBNU mengundang Muhaimin Iskandar untuk berbicara dengan KH Anwar Iskandar dan KH Amin Said Husni (tim panitia khusus bentukan PBNU), Pembicaraan mengenai adanya mandat Rais Aam PBNU untuk memperbaiki PKB.

"Segera, ini kan berkeputusan sebetulnya. Ini kan sebetulnya kemarin ada jeda sedikit karena kiai-kiai mengundang untuk pertemuan di Jombang," ujarnya.

Gus Yahya menegaskan, NU bukannya mau mencampuri keputusan politik atau operasi politik atau apa pun yang dilakukan PKB karena NU tidak lagi campur tangan dalam politik praktis. Akan tetapi, NU ingin mengupayakan agar ada perbaikan-perbaikan di dalam PKB sehingga kembali pada desain awal sebagaimana dulu yang dijanjikan oleh ormas tersebut.

"Ya sekarang Dewan Syuro ndak ada kewenangan sama sekali. Nah, ini kan sudah sama sekali berbeda dari desain awal ketika NU mendirikan," ujarnya.

Menurut Gus Yahya, upaya yang dilakukan ini sebagai langkah untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari para kiai dan warga NU yang menjadi konstituen PKB. "Kalau mereka menolak ya tanggung sendiri risiko politiknya. Ini kan soal begitu saja. Ini mekanisme normal, kalau sampean belajar ilmu politik itu normal saja begitu," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mendapatkan mandat penuh dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar untuk segera memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa. Mandat merupakan hasil pertemuan Tebu Ireng.

"Kemarin kiai berkumpul (di Pesantren Tebuireng, Jombang), mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya, sapaan Ketua Umum PBNU, ketika ditemui wartawan di kediaman K.H. Miftachul Ahyar di Pesantren Miftachussunnah, Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

Dari pertemuan para kiai di Pondok Pesantren Tebuireng tersebut disepakati memberikan 'Mandat Tebuireng' kepada Rais Aam PBNU untuk ndandani atau memperbaiki PKB.

Setelah mendapatkan 'Mandat Tebuireng', Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar selanjutnya memanggil Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf yang kebetulan sedang berada di Surabaya. "Kemudian saya tadi mendapatkan perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari para kiai," kata Gus Yahya.

Mengenai langkah apa yang akan dilakukan dalam memperbaiki PKB, Gus Yahya mengatakan akan segera mematangkan rumusannya. Belum tahu juga apakah dengan mandat ini berarti Muhaimin Iskandar akan digulingkan?

Namun menurut Gus Yahya, masalah antara PKB dan PBNU sebenarnya bukanlah persoalan baru. Hubungan yang tidak baik ini sebenarnya telah terjadi dalam 15 tahun terakhir atau sejak PKB dipimpin Muhaimin Iskandar. "Ini berlangsung lama, sudah lebih dari 15 tahun. Masalah di dalam hubungan PKB dan NU ini sudah lama sekali, tetapi selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang masif mengelolanya," katanya.

Turut hadir dalam pertemuan di kediaman Rais Aam PBNU, antara lain pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, pengasuh Pesantren Tebuireng K.H. Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU sekaligus pengasuh Pesantren Al Amin Kediri K.H. Anwar Iskandar, pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo K.H. Mutawakil Alallah, serta sejumlah perwakilan kiai dari wilayah Indonesia timur dan barat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa(PKB) menyebut telah mengundang secara personal tokoh Nahdlatul Ulama(NU) untuk hadir dalam acara muktamar partai pada 24-25 Agustus 2024 di Bali. Walaupun demikian, Sekretaris Organizing Committee Muktamar PKB Zainul Munasichin enggan menjawab terkait undangan untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama agar hadir di muktamar partainya.

"Untuk pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan, karena ini perhelatannya adalah perhelatan partai politik, tentu yang kami undang adalah yang memang domainnya adalah domain partai-partai politik ya," kata Zainul di Kantor DPP PKB, Jakarta, Senin.

Sementara itu, ia menjelaskan bahwa peserta Muktamar PKB adalah utusan Dewan Pimpinan Cabang dan Wilayah (DPC dan DPW), pengurus Dewan Pimpinan Pusat, hingga pimpinan badan otonom partai di tingkat pusat. Ia mengatakan bahwa sekitar 5.500 orang akan menghadiri Muktamar PKB.

"Akan tetapi, karena muktamar ini adalah forum tertinggi pengurus dan juga anggota Partai Kebangkitan Bangsa, tentu kami mengundang seluruh pihak untuk ikut hadir dan meramaikan perhelatan muktamar kami lima tahun sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Steering Committee (Komite Pengarah) Muktamar PKB Faisol Riza mengatakan bahwa partainya memutuskan akan melaksanakan muktamar pada tanggal 24-25 Agustus 2024 di Bali.

"Persiapan semua sudah selesai, juga sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPW (dewan pengurus wilayah)-DPC (dewan pengurus cabang) tentang pelaksanaan muktamar pada tanggal 24-25 Agustus ini," kata Faisol di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat (9/8).

Muktamar, kata dia, adalah forum tertinggi di PKB untuk mengambil keputusan tertinggi, dan dihadiri oleh semua perwakilan atau utusan dari DPW maupun DPC di seluruh Indonesia beserta badan otonom partai.

Walaupun demikian, dia mengaku pelaksanaan muktamar tersebut cukup padat karena berdekatan dengan masa pendaftaran Pilkada 2024, mulai 27 hingga 29 Agustus 2024.