REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul kerap menggembosi partainya. Hal itu disampaikan Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

"Saya rasa Gus Yahya, Gus Ipul, itu sering menggembosi PKB," katanya.

Dia mengatakan bahwa PKB sedianya sudah menghormati apa yang menjadi hak PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. "Tapi faktanya, misalnya Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB," ucapnya.

Untuk itu, dia menyebut lebih baik PBNU sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan fokus mengurusi umat, masjid, hingga madrasah, ketimbang mengintervensi kedaulatan partainya.

"PKB hari ini sedang solid-solidnya. Seluruh jajaran akan menolak siapa pun yang mencoba mengintervensi, mengambil alih, atau melanggar konstitusi, melawan hukum, yang berdampak pada pengambilalihan, menghilangkan kedaulatan partai," ujarnya.

Dia pun menampik soal anggapan elite PKB yang ahistoris dengan PBNU serta tidak menaruh hormat.

"Mana? PBNU kok tiba-tiba gila hormat. Enggak ada hubungannya, kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan ahlussunnah wal jamaah di bidang politik. Itulah cara menghormati," tuturnya.

Sebaliknya, sebagai partai politik yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah terbesar di parlemen, dia menyebut keberhasilan PKB justru tidak pernah diapresiasi PBNU.

"Ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa malah tidak diakui. Kenaikan anggota DPR RI, dari 58 ke 68, (bertambah) 10 kursi, dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan ahlussunnah wal jamaah, yang paling besar di parlemen ini, itu lho enggak pernah diakui," katanya.

Dia menepis pula tudingan Gus Yahya yang menyebut terdapat artikulasi frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Di mana menyerangnya? Justru PKB membantu PBNU, membantu Nahdlatul Ulama secara frontal, dengan menaikkan kursi PKB secara frontal di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Jumat (26/7), Sekjen PBNU Gus Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk semacam panitia khusus (pansus) untuk mengembalikan PKB ke NU.

"Langkah ini setelah melihat pernyataan elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," katanya.

Adapun pada Minggu (28/7), Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hubungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kembali memanas. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bahkan langsung memanggil mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKB, Muhammad Lukman Edy.

Dalam sebuah surat yang beredar di kalangan wartawan, PBNU secara resmi mengundang Lukman Edy untuk hadir dalam agenda pertemuan yang akan digelar di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat pada Rabu (31/7/2024) besok pukul 12.30 WIB.

Surat undangan itu ditandatangani Wakil Ketua Umum (Waketum) PBNU, Amin Said Husni dan Wasekjen PBNU Faisal Saimima. Surat undangan ini untuk menindaklanjuti salah satu keputusan rapat pleno PBNU pada 27-28 Juli 2024.

"Dengan ini kami mengundang Bapak untuk memberikan keterangan mengenai masalah hubungan Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa," dikutip dari surat undangan bernomor 2077/PB.03/B.I.03.08/99/07/2024.

Lembaga Ta'lif wan Nasyr Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN PBNU), Ishaq Zubaedi Raqib membenarkan surat undangan yang dikeluarkan PBNU tersebut.

"Iya. Surat itu benar adanya," ujar pria yang biasa dipanggil Edi ini saat dikonfirmasi Republika.co.id, Selasa (30/7/2024).

Seperti diketahuu, PBNU sedang mengkaji ulang hubungan NU dan PKB. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers usai rapat pleno PBNU di Jakarta, Ahad (28/7/2024), mengatakan bahwa akhir-akhir ini terdapat artikulasi-artikulasi yang sangat frontal dan tajam terhadap PBNU yang berasal dari PKB.

"Saya harus sampaikan terus terang ada banyak komplain, ada dari peserta pleno dan kemudian untuk mencari jalan kami tidak membuat langkah tergesa-gesa terkait dengan ini," ujar dia.

Karena itu, Gus Yahya menunjuk Wakil Ketua Rais Aam PBNU Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mengkaji permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi terkait kelanjutan hubungan kedua entitas itu. Kedua tokoh NU tersebut, kata Gus Yahya, memiliki sejarah dengan PKB dan terlibat dalam proses pendiriannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) Suleman Tanjung menyayangkan pernyataan anggota Panitia Khusus Angket Haji DPR RI Nusron Wahid. Dalam pernyataannya, Nusron membantah pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf soal Pansus Haji.

"Pak Nusron ini kan masih tercatat sebagai Ketua LPP (Lembaga Pengembangan Pertanian) PBNU. Sangat tidak eloklah mengungkapkan pernyataan demikian," kata Suleman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Pernyataan Nusron, kata Suleman, justru menjadi tanya bagi elite PBNU. "Pak Nusron ini memang jabatannya dulu di PBNU wakil ketua umum, (tetapi) sekarang dia jadi ketua LPP," ujar dia.

Ia menyebut penurunan jabatan Nusron dari wakil ketua umum menjadi ketua LPP NU sejatinya juga tidak masalah karena dilakukan untuk menegakkan peraturan organisasi. "Sebab jabatan wakil ketua umum tidak dibenarkan jika dirangkap dengan jabatan politik,” katanya.

Lebih lanjut, menurut Sulaeman, pernyataan Gus Yahya tentang Pansus Haji hanya menjawab wartawan ketika konferensi pers pleno PBNU. Gus Yahya juga mengatakan kepada wartawan yang bertanya bahwa Pansus Haji bukanlah urusan PBNU.

"Namun, karena wartawan tetap memaksa tanya, Gus Yahya kemudian menjawab secara normatif bahwa pelaksanaan haji bisa dilihat dari respons atau survei masyarakat apakah pelaksanaan haji kali ini berhasil atau tidak. Faktanya, kata Gus Yahya, banyak masyarakat yang menilai haji kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jika pansus tetap jalan, Gus Yahya menduga ada masalah pribadi di dalamnya," ujar Sulaeman.

Sebelumnya, Nusron Wahid membantah pernyataan Gus Yahya dan memastikan pembentukan Pansus Haji bukan dalam rangka urusan pribadi. Dia menegaskan bahwa Pansus Angket Haji bukanlah keputusan pribadi-pribadi dari anggota, melainkan keputusan resmi pada rapat paripurna DPR yang disetujui fraksi-fraksi.

"Saya mohon maaf kepada Ketua Umum PBNU Gus Yahya Staquf. Di DPR tidak mengenal masalah pribadi," kata Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Pada Ahad (28/7/2024), Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Pansus Angket Haji 2024 sehingga ia berpendapat tidak ada alasan kuat untuk pembentukannya.

"Kami melihat tidak ada yang bisa dijadikan alasan yang cukup untuk pansus ini," ujar Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers usai rapat pleno NU di Jakarta.

Dia berpendapat, keputusan keberadaan Pansus Angket Haji DPR RI terkait pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 memiliki keterkaitan dengan posisi adiknya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta masalah lain yang sebetulnya tidak terkait dengan ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Konflik yang terjadi antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terus menghangat. PBNU bahkan membentuk tim untuk mengkaji hubungannya dengan PKB. Namun, langkah ini dinilai lebih kuat karena alasan politis karena tak ada kepentingan langsung dengan warga NU atau nahdliyin.

“Kalau melihat paparan hasil pleno PBNU, tidak ada alasan objektif untuk mempersoalkan hubungan NU dengan PKB. Apa yang disampaikan oleh PBNU lebih ke alasan subjektif-politis karena merasa elitenya tidak dihiraukan oleh PKB,” ujar Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Multimedia Nusantara, Ambang Priyonggo, PhD, Ahad (28/7/2024).

Ambang menjelaskan, ada lima alasan yang dijadikan oleh PBNU untuk melakukan kajian hubungannya dengan PKB. Kelima alasan itu di antaranya PKB semakin jarang berkonsultasi dengan PBNU, PKB tidak mempertimbangkan kader NU dalam Pilkada, PKB lebih berorientasi pada kekuasaan, PKB semakin tergantung pada Muhaimin Iskandar, serta pernyataan elite PKB semakin menyerang PBNU.

“Kalau dilihat alasan-alasan itu sepertinya tidak ada kaitannya dengan kepentingan nahdliyin secara langsung. Alasan yang disampaikan lebih karena elite PBNU merasa kecewa karena merasa tidak 'diorangkan' oleh elite PKB,” katanya.

Ambang mengatakan, sebenarnya tidak ada masalah krusial dalam hubungan PKB dan NU. Sejauh ini PKB menunjukkan komitmen kuat untuk memperjuangkan kepentingan nahdliyin dalam konstelasi politik nasional. Dia mencontohkan, PKB konsisten mendorong UU Pesantren maupun Dana Abadi Pesantren dalam proses legislasi maupun anggaran.

“Hampir 75 persen calon anggota legislatif PKB dalam Pemilu 2024 merupakan kader-kader NU. Jadi kalau dibilang PKB tercerabut dari akar atau tradisi NU, hal itu pasti alasan yang dicari-cari,” katanya.

Pengurus dan kader PKB, lanjut Ambang, juga relatif tidak bermasalah dengan mayoritas pesantren serta ulama yang menjadi tulang punggung kekuatan nahdliyin. Bahkan jika ditelisik lebih dalam komitmen anggota legislatif maupun eksekutif dari PKB untuk merawat basis-basis NU di daerah masih sangat kuat.

“Artinya gejolak hubungan PKB dan PBNU ini hanya di level elite di mana banyak pengurus besar NU yang merasa tidak dihiraukan oleh PKB. Sementara di bawah hampir tidak ada gejolak antara PKB dan nahdliyin,” katanya.

Ambang menilai, meruncingnya hubungan PKB dan PBNU lebih karena perbedaan aspirasi politik kelompok KH Yahya Staquf dengan PKB. Perbedaan itu misalnya terlihat dalam Pemilu 2024, pernyataan bahwa PKB bukan representasi NU, hingga pernyataan warga NU tidak wajib memilih PKB.

“Jadi sekali lagi ini murni persoalan politis karena secara objektif hubungan historis, teologis, hingga hubungan kepentingan PKB dan NU sebenarnya tidak masalah,” katanya.

Pria lulusan Westminster University ini juga menyoroti pernyataan KH Yahya Staquf yang menduga jika Pansus Haji merupakan bagian dari upaya PKB menjatuhkan adiknya, Gus Yaqut, yang menjabat menteri agama. Menurutnya, pernyataan meskipun bersifat analisis dan dugaan tidak seyogyanya dikeluarkan ketum PBNU karena menyiratkan membawa institusi ke urusan pribadi.

“Jadi jangan-jangan Pansus PKB oleh PBNU ini merupakan jawaban politis Gus Yahya atas adanya Pansus Haji yang disepakati oleh mayoritas fraksi DPR. Kalau itu benar kan berarti Gus Yahya membawa institusi PBNU untuk bargaining dengan PKB sebagai salah satu fraksi yang mendukung Pansus Haji. Tentu ini disayangkan dan merupakan kemunduran dari PBNU yang akhir-akhir ini disorot dengan urusan tambang dan politik praktis saat pemilu,” ujar dia.