Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut pemerintah selalu menghindar ketika diminta menanggung biaya sekolah seluruh anak Indonesia. Setidaknya, untuk masa wajib belajar dari SD hingga SMA.

Alasan yang kerap dimunculkan pemerintah adalah anggaran tidak cukup. Namun, Ubaid memiliki perhitungan lain.

Ia meyakini seluruh anak di Indonesia bisa bersekolah gratis mulai dari SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam RDPU di Komisi X DPR RI, ia menampilkan data BPS 2021.
Kebutuhan biaya sekolah setiap anak di jenjang SD sebesar Rp3,2 juta per tahun. Sementaraitu, pada jenjang SMP, setiap anak membutuhkan Rp5,5 juta satu tahun untuk biaya pendidikan. Apabila dikalikan dengan total siswa, kebutuhan total biaya pendidikan SD dan SMP sebesar Rp27 trilun per tahun.

"Artinya kita sangat mampu, di mana tahun depan anggaran pendidikan itu Rp722 triliun," kata Ubaid dalam RDPU Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada 2023, pihaknya juga melakukan survei mandiri untuk mendapatkan rata biaya sekolah swasta di Indonesia. Setiap jenjang dari SD sampai SMA, kebutuhan biaya pendidikan sekolah swasta adalah Rp8 juta per tahun setiap anak.

"Jika kita kalikan dengan total siswa SD, SMP, SMA swasta, maka kebutuhannya Rp84 triliun per tahun. Kalau kita lihat postur anggaran kita sangat mungkin sekali," jelas Ubaid.

Menurutnya, anggaran pendidikan tidak cukup karena ada kebocoran. Sebab, aanggaran pendidikan juga mengalir ke 24 kementerian lainnya.

"Anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian-kementerian lain Rp47 triliun," sebut Ubaid.

Baca juga: Banyak Sekolah Kristen Tutup karena Kekurangan Guru, PGI Minta Ini ke Mendikdasmen

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)