Jakarta -

Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

"Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah," katanya di Insights Day di Jakarta.

Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

"Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun," terang Sumirat..

Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

"Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun," tambahnya.

Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

"Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar," tandas Sumirat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

"Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional," terang Lanny dalam paparannya.

(eds/eds)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) meluncurkan Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera.

Produk asuransi dwiguna ini memberikan perlindungan jiwa dengan manfaat meninggal dunia dan manfaat akhir masa asuransi.

Adapun, jumlah dan waktu pembayaran manfaat dapat disesuaikan dengan rencana dan kebutuhan keluarga.

Presiden Direktur AXA Mandiri, Handojo G. Kusuma menuturkan, pada dasarnya asuransi ini memiliki fleksibilitas untuk mengalokasikan dana sesuai dengan keinginan pemegang polis.

Namun begitu, salah satu hal yang menjadi sorotan utama adalah pendidikan.

"Kuncinya di sini adalah bagaimana kita bisa memastikan sebagai orang tua, bahwa dana itu akan ada dalam kondisi apapun. Bahkan, orang tua ini juga bisa jadi pihak yang make sure bahwa cucunya mendapatkan proper education walaupun kondisi ekonomi anaknya seperti apapun," kata dia dalam konferensi pers peluncuran Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera, Selasa (5/11/2024).

AXA Mandiri berharap produk teranyar ini mampu meringankan beban orang tua dan memberikan perlindungan dari inflasi biaya pendidikan yang terus meningkat.

Pasalnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat biaya pendidikan setiap tahunnya terus naik antara 10-15 persen.

Menyikapi kondisi ini, para orang tua pun harus mulai menyiapkan rencana keuangan sedini mungkin. Salah satunya dengan menggunakan manfaat asuransi dwiguna.

Sementara itu, Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha menerangkan, Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera memberikan kemudahan dan fleksibilitas kepada nasabah dalam menentukan besaran jumlah manfaat akhir masa asuransi dan waktu pembayaran manfaat.

"Kemudahan dan fleksibilitas ini memudahkan orang tua yang sedang menyiapkan rencana pendidikan anaknya di masa depan,” tutur dia.

Di sisi plan, Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera menawarkan dua pilihan yaitu Plan Optima dan Plan Maksima.

Deretan manfaat yang diberikan Plan Maksima jika terjadi risiko meninggal dunia adalah manfaat meninggal dunia, manfaat pembebasan premi, dan manfaat akhir masa asuransi.

Sedangkan, deretan manfaat yang diberikan Plan Optima jika terjadi risiko meninggal dunia pada nasabah adalah manfaat meninggal dunia dan manfaat tunai sekaligus.

Namun ketika tidak terjadi risiko meninggal dunia nasabah tidak perlu merasa rugi karena Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera tetap memberikan manfaat akhir masa asuransi baik untuk Plan Optima maupun Plan Maksima.

Selain itu, AXA Mandiri juga memberikan kesempatan kepada nasabah untuk berkontribusi membantu anak-anak berkebutuhan khusus.

Dalam program ini, untuk setiap pembelian produk Asuransi Mandiri Masa Depan Sejahtera oleh nasabah, AXA Mandiri akan menyisihkan dana sebesar Rp 250.000 yang akan digunakan untuk pemberian beasiswa bantuan pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus ke Sekolah Luar Biasa (SLB) Budi Daya Jakarta Timur.

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut pemerintah selalu menghindar ketika diminta menanggung biaya sekolah seluruh anak Indonesia. Setidaknya, untuk masa wajib belajar dari SD hingga SMA.

Alasan yang kerap dimunculkan pemerintah adalah anggaran tidak cukup. Namun, Ubaid memiliki perhitungan lain.

Ia meyakini seluruh anak di Indonesia bisa bersekolah gratis mulai dari SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam RDPU di Komisi X DPR RI, ia menampilkan data BPS 2021.
Kebutuhan biaya sekolah setiap anak di jenjang SD sebesar Rp3,2 juta per tahun. Sementaraitu, pada jenjang SMP, setiap anak membutuhkan Rp5,5 juta satu tahun untuk biaya pendidikan. Apabila dikalikan dengan total siswa, kebutuhan total biaya pendidikan SD dan SMP sebesar Rp27 trilun per tahun.

"Artinya kita sangat mampu, di mana tahun depan anggaran pendidikan itu Rp722 triliun," kata Ubaid dalam RDPU Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada 2023, pihaknya juga melakukan survei mandiri untuk mendapatkan rata biaya sekolah swasta di Indonesia. Setiap jenjang dari SD sampai SMA, kebutuhan biaya pendidikan sekolah swasta adalah Rp8 juta per tahun setiap anak.

"Jika kita kalikan dengan total siswa SD, SMP, SMA swasta, maka kebutuhannya Rp84 triliun per tahun. Kalau kita lihat postur anggaran kita sangat mungkin sekali," jelas Ubaid.

Menurutnya, anggaran pendidikan tidak cukup karena ada kebocoran. Sebab, aanggaran pendidikan juga mengalir ke 24 kementerian lainnya.

"Anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian-kementerian lain Rp47 triliun," sebut Ubaid.

Baca juga: Banyak Sekolah Kristen Tutup karena Kekurangan Guru, PGI Minta Ini ke Mendikdasmen

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

KOMPAS.com - Setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk si buah hati. Agar keinginan tersebut terealisasikan, Anda bisa mempersiapkan biaya pendidikan anak sedini mungkin.

Dengan perencanaan keuangan yang matang, biaya pendidikan tak akan menjadi beban ke depannya, seperti bisa terbebas dari hutang untuk menyekolahkan anak.

Biaya pendidikan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Inflasi yang terjadi terus membuat biaya sekolah terus mengalami kenaikan.

Menghadapi hal tersebut, Anda bisa menerapkan cara-cara agar bisa menabung biaya pendidikan sesuai keinginan.

Lantas, apa saja tips yang bisa dilakukan untuk menyiapkan biaya pendidikan?

Tips menyiapkan biaya pendidikan

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setidaknya ada lima tips yang bisa dilakukan untuk menyiapkan biaya pendidikan sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan jenjang pendidikan

Setiap keluarga mempunyai prioritas pendidikan masing-masing seperti menyekolahkan anak di sekolah negeri atau swasta. Dalam hal ini, Anda harus betul-betul detail dalam mengidentifikasi jenjang pendidikan yang akan diberikan kepada si Kecil.

Saat memutuskan menyekolahkan anak jenjang SD sampai SMA di sekolah negeri, maka penyiapan dana pendidikan bisa berfokus pada biaya universitas.

Meski begitu, Anda tetap harus menyiapkan beberapa rencana cadangan untuk pilihan sekolah anak sehingga saat terjadi hambatan bisa ada alternatif penggantinya.

2. Mengumpulkan data biaya pendidikan

Setelah menentukan sekolah tujuan, Anda bisa mengumpulkan data mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke sekolah tersebut, seperti uang pangkal, SPP bulanan, uang kegiatan, dan lainnya.

Bagi orang tua yang secara khusus ingin mengembangkan minat dan bakat anaknya, dapat mempersiapkan dana tambahan agar pengembangannya lebih optimal.

3. Memperhatikan inflasi biaya pendidikan

Menurut Data Biro Pusat Statistik untuk inflasi bulan Juni 2024, kelompok pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1,69 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

KOMPAS.com - Setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik untuk si buah hati. Agar keinginan tersebut terealisasikan, Anda bisa mempersiapkan biaya pendidikan anak sedini mungkin.

Dengan perencanaan keuangan yang matang, biaya pendidikan tak akan menjadi beban ke depannya, seperti bisa terbebas dari hutang untuk menyekolahkan anak.

Biaya pendidikan semakin tinggi dari tahun ke tahun. Inflasi yang terjadi terus membuat biaya sekolah terus mengalami kenaikan.

Menghadapi hal tersebut, Anda bisa menerapkan cara-cara agar bisa menabung biaya pendidikan sesuai keinginan.

Lantas, apa saja tips yang bisa dilakukan untuk menyiapkan biaya pendidikan?

Tips menyiapkan biaya pendidikan

Dilansir dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setidaknya ada lima tips yang bisa dilakukan untuk menyiapkan biaya pendidikan sebagai berikut:

1. Membuat perencanaan jenjang pendidikan

Setiap keluarga mempunyai prioritas pendidikan masing-masing seperti menyekolahkan anak di sekolah negeri atau swasta. Dalam hal ini, Anda harus betul-betul detail dalam mengidentifikasi jenjang pendidikan yang akan diberikan kepada si Kecil.

Saat memutuskan menyekolahkan anak jenjang SD sampai SMA di sekolah negeri, maka penyiapan dana pendidikan bisa berfokus pada biaya universitas.

Meski begitu, Anda tetap harus menyiapkan beberapa rencana cadangan untuk pilihan sekolah anak sehingga saat terjadi hambatan bisa ada alternatif penggantinya.

2. Mengumpulkan data biaya pendidikan

Setelah menentukan sekolah tujuan, Anda bisa mengumpulkan data mengenai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk masuk ke sekolah tersebut, seperti uang pangkal, SPP bulanan, uang kegiatan, dan lainnya.

Bagi orang tua yang secara khusus ingin mengembangkan minat dan bakat anaknya, dapat mempersiapkan dana tambahan agar pengembangannya lebih optimal.

3. Memperhatikan inflasi biaya pendidikan

Menurut Data Biro Pusat Statistik untuk inflasi bulan Juni 2024, kelompok pendidikan mengalami kenaikan sebesar 1,69 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Dituliskan bahwa inflasi biaya pendidikan jauh lebih besar dibanding data inflasi dari BPS tersebut.

Untuk menyiapkan biaya pendidikan bagi anak, Anda tetap harus memperhatikan inflasi yang terjadi. Anda dapat memperhitungkan inflasi pendidikan berdasarkan waktu mulai pendidikan anak.

Inflasi membuat biaya pendidikan bisa berubah, sehingga perhitungkan betul agar dana pendidikan bisa terkumpul dalam jumlah cukup dan tak membebani keuangan di kemudian hari.

4. Menentukan cara mengumpulkan biaya pendidikan

Setelah melakukan perencanaan dan mengumpulkan data yang cukup, Anda dapat menentukan cara mengumpulkan biaya pendidikan tersebut.

Anda bisa menabung setiap bulan atau memilih menaruh uang pendidikan dalam bentuk investasi ke produk tertentu.

Saat ini telah tersedia banyak produk tabungan pendidikan anak. Pilih jenis tabungan yang paling aman dan sesuai dengan tujuan keuangan masing-masing.

Sementara itu, bagi yang memilih investasi untuk menyimpan dana pendidikan anak, pilihlah instrumen yang aman dan berisiko paling kecil, serta memiliki tingkat imbal hasil yang sesuai dengan target biaya pendidikan anak masing-masing.

5. Mulai menyisihkan dana dan evaluasi

Komitmen sangat diperlukan untuk menjalankan seluruh perencanaan biaya pendidikan yang sudah dibuat. Supaya biaya pendidikan anak yang diinginkan tercapai, Anda harus tetap fokus dan disiplin mengalokasikan penghasilan yang diperoleh.

Alih-alih menyisakan uang yang masuk untuk biaya pendidikan, Anda wajib selalu mengalokasikan dana untuk sekolah di awal saat mendapatkan pemasukan.

Selain itu, Anda wjaib melakukan evaluasi rutin terhadap kegiatan pengumpulan biaya pendidikan tersebut. Saat ada deviasi dari perencanaan, Anda bisa melakukan review dan penyesuaian, sehingga target awal dana pendidikan yang telah direncanakan tetap dapat tercapai tepat waktu.

Sementara itu, bagi Anda yang memilih menyiapkan biaya pendidikan dalam bentuk investasi, dapat mengevaluasi terhadap imbal hasil yang diterima. Saat imbal hasil tersebut tidak sesuai dengan perencanaan, maka lakukan penggantian instrumen investasi.

Saat kondisi perekonomian menurun yang membuat semua jenis instrumen investasi tidak mencapai target, Anda bisa mempertimbangkan untuk menambah jumlah dana yang disisihkan.

Namun, ketika dana bulanan tidak bisa ditambah lagi, Anda bisa menyisihkan bonus tahunan untuk menambah biaya pendidikan anak.

Nah itulah ulasan informasi mengenai tips menyiapkan biaya pendidikan anak. Selamat mencoba!

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai ada kejanggalan dalam kesimpulan Badan Pusat Statistik ihwal faktor penyumbang terbesar inflasi pada bulan lalu. BPS menyimpulkan biaya pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi di Agustus 2024.

“Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa pendidikan dasar yang semestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah, malah jadi penyumbang inflasi terbesar?” kata Ubaid melalui keterangan tertulis yang dikutip, Rabu, 4 September 2024.

Pada Agustus 2024, BPS mencatat tren inflasi tertinggi terjadi pada biaya sekolah dasar sebesar 1,59 persen. Tren inflasi berikutnya terjadi pada biaya sekolah menengah pertama sebesar 0,78 persen, lalu biaya akademi atau perguruan tinggi 0,46 persen, serta biaya sekolah menengah atas 0,36 persen.

“Biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan akademi/perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini saat konferensi pers rilis BPS di Jakarta, Senin lalu.

Ubaid menduga ada beberapa faktor yang membuat biaya pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi. Antara lain, keinginan politik pemerintah yang lemah dalam menangani masalah pendidikan. Sebab pemerintah tidak mempunyai peta jalan atau arah pendidikan di Indonesia hingga saat ini.

“Setiap presiden punya agenda baru. Beguti juga, Menteri Pendidikan baru punya program prioritas baru. Ini menyebabkan problem utama soal ketimpangan akses dan kesenjangan kualitas pendidikan menjadi masalah turun-temurun yang tak terselesaikan,” kata dia.

Ubaid mencontohkan, pemerintah terbukti tidak bisa mengelola dana pendidikan dengan baik, tahun lalu. Indikasinya, sebanyak Rp 111 triliun anggaran pendidikan tak terserap. Di samping itu, anggaran pendidikan pemerintah selama ini juga salah sasaran.

“Sebagian besar anggaran pendidikan disunat oleh belanja pegawai, belanja kementerian dan lembaga lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Tahun depan, anggaran pendidikan juga kembali akan disunat oleh agenda makan bergizi gratis,” ujar Ubaid.

Ubaid juga menyoroti kebijakan komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Ia berujar, semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin kecil juga peran pemerintah. Sementara peran swasta semakin diperbesar di jenjang pendidikan tinggi.

“Karena biaya pendidikan dasar yang masih tinggi, maka masih ditemukan jutaan anak-anak tidak bisa sekolah. Hal ini berdampak pada keberlanjutan anak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Puncak kesenjangan dan ketimpangan semakin terlihat di jenjang pendidikan tinggi,” kata Ubaid.

KOMPAS.com - Naiknya biaya pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan perguruan menjadi penyumbang utama inflasi di Indonesia pada periode Agustus 2024.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji, hal ini menandakan pemerintah belum melakukan amanah konstitusional Pasal 31 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Ini kenyataan aneh. Bagaimana bisa, pendidikan dasar yang mestinya wajib dibiayai dan ditanggung oleh pemerintah kok malah jadi penyumbang inflasi terbesar," kata Ubaid melalui keyerangan tertulis, Selasa (3/9/2024).

Pemerintah belum laksanakan pasal 31 UUD 1945

Ubaid menambahkan, tarif biaya sekolah yang terus meroket ini menunjukkan bahwa pemerintah belum melaksanakan amanah konstitusional Pasal 31 UUD 1945 soal kewajiban pemerintah dalam pembiayaan pendidikan bagi setiap warga negara.

Ubaid menilai, saat ini pendidikan di Indonesia ternyata masih menjadi barang mewah yang sulit dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Ubaid, berdasarkan data survei HSBC pada 2018, Indonesia termasuk dalam 15 besar negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia.

Berdasarkan survei tersebut, rata-rata nasional dari jenjang SD sampai Sarjana, membutuhkan biaya sejumlah USD 18.422 atau sekitar Rp 287 juta.

Jumlah biaya itu tergolong lebih tinggi dari negara Perancis yang mencapai USD 17.708 atau sekitar Rp 260 juta.

"Karena biaya pendidikan dasar yang masih tinggi, maka masih ditemukan jutaan anak-anak tidak bisa sekolah," ujarnya.

Ubaid mengatakan, hal itu jelas berdampak pada keberlanjutan anak untuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Jika dilihat dari hasil Survei Sosiekonomi Nasional (Susenas) 2023 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat hanya 10,15 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas yang mengenyam pendidikan tinggi.

"Puncak kesenjangan dan ketimpangan akan kian terlihat nyata di jenjang pendidikan tinggi," ucap Ubaid.

Sektor pendidikan alami inflasi sebesar 0,65 persen

Sebelumnya diberitakan, BPS mencatat sektor pendidikan yang mengalami inflasi sebesar 0,65 persen pada Agustus 2024 menjadi penyumbang utama inflasi pada periode ini.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, kenaikan biaya pendidikan jenjang SD, sekolah menengah, dan akademi atau perguruan tinggi menjadi penyebabnya.

Tercatat, biaya sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan akademi atau perguruan tinggi memberikan andil ke inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen.

"Ini khususnya, biasanya terjadi di sekolah swasta dan Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta. Dan memang ini tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024 ini," ujarnya dalam konferensi pers, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Dalam paparannya dia merincikan, inflasi biaya pendidikan SD meningkat pada Agustus 2024 menjadi 1,59 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,19 persen maupun dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 0,82 persen.

Sementara inflasi biaya SMP pada periode yang sama tercatat menurun jadi 0,78 persen, dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 1,06 persen dan Agustus 2023 yang sebesar 0,92 persen.

Demikian juga yang terjadi pada inflasi biaya SMA di bulan ini yang turun menjadi 0,36 persen, dibandingkan bulan sebelumnya 0,79 persen dan Agustus 2024 1,35 persen.

Namun pada inflasi biaya akademi atau perguruan tinggi mengalami kenaikan menjadi 0,46 persen dari 0,14 persen pada bulan sebelumnya.

Tapi inflasinya menurun jika dibandingkan dengan Agustus 2023 yang mencapai 0,91 persen.

"Secara umum, kenaikan biaya perguruan tinggi pada bulan Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46 persen dan salah satu faktornya adalah kenaikan UKT-nya," jelasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyoroti mahalnya biaya pendidikan dan kenaikan harga BBM yang harus ditanggung warga Indonesia saat ini.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan Indonesia mengalami deflasi 0,03 persen secara bulanan pada Agustus 2024. Namun, biaya pendidikan dan lonjakan harga bensin tetap menyumbang inflasi.

Ia mengatakan kelompok pendidikan menjadi penyumbang utama inflasi Agustus 2024 sebesar 0,65 persen. Komoditas biaya sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan perguruan tinggi masing-masing memiliki andil inflasi 0,01 persen.

"Secara umum kenaikan uang sekolah, seperti sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan uang kuliah tunggal (UKT) ini biasanya terjadi di sekolah swasta dan perguruan tinggi negeri serta swasta," katanya dalam Konferensi Pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (2/9).

"Ini (biaya pendidikan) memang tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024. Kalau perguruan tinggi negeri (PTN) kan memang UKT, kalau di sekolah uang SPP. Ini kami catat kalau untuk uang sekolah itu khususnya di sekolah swasta, kalau di PTN itu karena kenaikan UKT," tambah Pudji.

Pudji mencatat kenaikan biaya pendidikan di perguruan tinggi pada Agustus 2024 mengalami inflasi 0,64 persen. Salah satu faktor utamanya adalah kenaikan UKT mahasiswa.

Di lain sisi, BPS menyinggung kenaikan harga BBM pada Agustus 2024 lalu. PT Pertamina (Persero) saat itu menaikkan sejumlah harga bahan bakar non-subsidi.

Kenaikan BBM, misalnya terjadi pada pertamax yang naik Rp400-Rp800 atau sekitar 3 persen hingga 6 persen. Ada juga lonjakan harga cukup tinggi pada pertamax turbo hingga Rp1.400 alias mencapai 9 persen.

"Komoditas bensin dan solar mengalami inflasi pada Agustus 2024 dengan tingkat inflasi masing-masing sebesar 0,66 persen dan 0,43 persen. Kenaikan harga bensin menyumbang inflasi dengan andil 0,03 persen," ungkap Pudji.

"Dalam 3 tahun terakhir, inflasi tertinggi komoditas bensin dan solar terjadi pada September 2022. Pada saat itu, pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi," sambungnya.

Sedangkan secara tahunan, Indonesia mengalami inflasi 2,12 persen. BPS mencatat adanya kenaikan indeks harga konsumen (IHK) dari 103,86 pada Agustus 2023 menjadi 106,06 di Agustus 2024.

Kenaikan biaya pendidikan telah mengerek laju inflasi pada Agustus 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, biaya sekolah dasar (SD), sekolah menengah dan perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyebut kelompok pendidikan memberi andil inflasi masing-masing sebesar 0,01% pada Agustus 2024.

Berdasarkan paparan BPS, tren inflasi secara bulanan (mtm) menunjukkan kenaikan. Tercatat inflasi biaya SD naik dari 1,19% pada Juli menjadi 1,59% pada Agustus.

Begitu pula, tren inflasi biaya akademi/pergurunan tinggi naik dari 0,14% pada Juli menjadi 0,46% pada 2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai universitas.

“Kelompok pendidikan kembali menyumbang inflasi pada Agustus 2024 dan menjadi penyumbang utama inflasi pada bulan ini,” kata dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/9).

Meskipun begitu, laju inflasi pendidikan pada Agustus 2024 lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada Juli 2024. Kelompok pendidikan memberikan andil inflasi sebesar 0,04% terhadap inflasi secara umum.

Kenaikan UKT di Perguruan Tinggi

Pudji menjelaskan, kelompok pendidikan menyumbang inflasi karena terjadi kenaikan UKT di perguruan tinggi pada Agustus 2024. Begitu juga, adanya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SD dan SMA.

“Secara umum, kenaikan uang sekolah seperti SPP dan UKT, baik di SD dan SMA di sekolah swasta. Biasanya, terjadi perguruan tinggi negeri serta perguruan tinggi swasta. Memang ini tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024,” kata Pudji.

Secara umum, Pudji menyebut kenaikan biaya perguruan tinggi pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46% secara bulanan. Nilai ini lebih rendah dibandingkan inflasi Agustus 2023 mencapai 0,91% dan 2,33% pada Agustus 2022.

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,65% pada Agustus 2024. Kenaikan biaya pendidikan dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi menjadi penyebabnya.

"Biaya SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan akademi atau perguruan tinggi menjadi komoditas utama penyumbang inflasi Agustus 2024 untuk kelompok pendidikan dengan andil inflasi masing-masing 0,01%," kata Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Senin (2/9/2024).

Pudji menyebut kenaikan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sekolah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara umum terjadi di sekolah swasta, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta.

"Memang ini tercatat oleh BPS mengalami kenaikan di tahun ajaran baru 2024 ini. Kalau perguruan tinggi negeri kan memang UKT, kalau di sekolah uang SPP. Jadi ini kami catat kalau untuk uang sekolah khususnya di sekolah swasta, sementara untuk perguruan tinggi ya kalau memang menerapkan UKT berarti itu karena kenaikan UKT," ucapnya.

Secara umum, kata Pudji, kenaikan biaya perguruan tinggi pada Agustus 2024 mengalami inflasi sebesar 0,46% dan salah satu faktornya adalah kenaikan UKT. Sayangnya BPS tidak mencatat lebih rinci lagi terkait pengeluaran untuk biaya perguruan tinggi tersebut.

Kelompok pendidikan sendiri masuk dalam komponen inti yang mengalami inflasi. Adapun inflasi komponen inti sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,13% pada Agustus 2024. Selain kelompok pendidikan, ada emas perhiasan dan kopi bubuk yang mendorong inflasi pada kelompok inti.

Sebelumnya, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mewanti-wanti kenaikan biaya pendidikan akan menyumbang inflasi sampai September 2024. Hal ini seiring masa permulaan tahun ajaran baru.

"Bedasarkan data historis kelompok pendidikan ini tentunya berpotensi memberikan andil terhadap inflasi dua bulan ke depan," kata dia dalam konferensi pers, Kamis (1/8/2024).

(aid/rrd)

REPUBLIKA.CO.ID, Upaya memangkas ketimpangan pendidikan di Indonesia tak henti terus dikejar. Menurut Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan,Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Irsyad Zamjani, kesenjangan pendidikan merupakan isu yang tak lekang waktu. Bahkan, di negara maju sekalipun, masih terdapat ketimpangan pendidikan.

"Indonesia punya pengalaman kesenjangan pendidikan. Sebuah kawasan dengan 17 ribu pulau, 1.340 etnis, 715 bahasa daerah, dan 552 wilayah administratif, pasti menjadi lahan yang sangat subur untuk tumbuhnya kesenjangan, termasuk kesenjangan pendidikan," kata dia dalam Forum on Education and Learning Transformation (FELT) Indonesia 2024 di Hotel Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Menurut dia, diperlukan upaya dan komitmen, juga waktu, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Ia menilai, komitmen dan upaya sebenarnya sudah dimiliki bersama, khususnya selama lima tahun terakhir melalui gerakan Merdeka Belajar.

Irsyad mengatakan, gerakan merdeka belajar merupakan sebuah reformasi besar untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata di kawasan terluar maupun terdalam Indonesia. Namun, masih diperlukan waktu untuk mewujudkan cita-cita dari gerakan itu. "Artinya, komitmen dan upaya besar ini harus terus menerus dijaga keberlanjutannya, lintas era, lintas administrasi," ujar dia.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek, Iwan Syahril, menjelaskan, gerakan merdeka belajar itu berawal dari kualitas pendidikan di Indonesia yang stagnan. Pasalnya, kualitas pendidikan terhadap murid di sekolah tak mengalami perubahan selama puluhan tahun.

Ia mengakui, sistem pendidikan Indonesia telah membawa progres yang signifikan dalam akses sekolah, terutama dalam 20-30 tahun terakhir. Menurut dia, tingkat partisipasi anak dalam hal pendidikan dasar itu telah mencapai 90 persen atau bahkan mendekati 100 persen.

"Tapi masalah kualitas, ketika anak berada di sekolah, itu ada penelitian schooling, learning? Apakah kemudian mereka belajar? Ternyata kita jalan di tempat dalam hal kualitas proses dan hasil belajar. Jadi semua episode di merdeka belajar itu ujungnya untuk memecahkan masalah krisis pembelajaran," kata Iwan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 26 episode Merdeka Belajar. Puluhan episode itu dibuat tak lain untuk mengatasi krisis pembelajaran yang terjadi. Menurut Iwan, salah satu terobosan dalam gerakan Merdeka Belajar adalah menyentuh kalangan 50 persen bawah dari populasi. Ia mencontohkan, kebijakan yang dibuat untuk mengatasi itu adalah membedakan besaran dana bantuan operasional sekolah (BOS) antara sekolah di daerah satu dan daerah lainnya.

"Itu dulu sama di Indonesia. SD, di Papua dan Jakarta itu sama. SMP semua sama. Lalu kami coba buat terobosan, dan bisa membuat satuan biaya BOS berdasarkan indeks kemahalan daerah. Jadi makin daerah berat, nilai BOS makin tinggi. Harapannya ini bisa lebih memgakselerasi operasional sekolah di seluruh Indonesia," kata dia.

Selain itu, gerakan merdeka belajar juga menghasilkan kebijakan baru dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menurut dia, perubahan proses PPDB yang kini didasarkan pada sistem zonasi membuat terjadinya pemerataan pendidikan. "Implementasi kurikulum merdeka meningkatkan kemampuan numerasi di SD dan sederajat untuk daerah tertinggal angkanya tinggi. Demikian juga kemampuan literasi," kata dia.

Kuliah tak Lagi Sekedar Jadi Mimpi untuk Syifa

Syifatul Haya (20 tahun) merupakan salah satu penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di Universitas Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Sudah empat semester, Syifa menerima manfaat dari program itu untuk meraih cita-citanya.

Anak kedua dari tiga bersaudara itu memang sejak awal ingin melanjutkan jenjang pendidikan ke universitas. Namun, kondisi ekonomi keluarga tak memungkinkan untuk membiayai perempuan itu masuk kampus. Bahkan, usai lulus SMA tiga tahun silam, ia harus bekerja terlebih dahulu karena niatnya untuk lanjut kuliah sempat tak dapat restu orang tua.

"Sempat kerja dulu, ngajar dulu, karena terbatas izin dari orang tua (untuk kuliah). Karena ekspektasi kuliah itu biayanya besar, jadi takut tidak bisa sampai selesai," kata mahasiswa jurusan Ilmu Jurnalistik di Universitas Garut itu kepada Republika, Senin (15/7/2024).

Ia menyebutkan, ayahnya yang bekerja sebagai buruh peternakan merasa tak yakin bisa menguliahkan anaknya. Sementara itu, ibunya juga hanya berusaha dengan membuka warung kecil di rumahnya.

Namun, Syifa tak kehilangan akal. Ia tetap menyimpan mimpinya itu sambil diam-diam mencari jalan untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Hingga akhirnya, perempuan itu ingat bahwa selama sekolah dirinya telah masuk dalam program KIP. Ia pun mencari tahu lebih dalam terkait program itu untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

Alhasil, Syifa mendaftar untuk bisa terdaftar dalam program KIP Kuliah. Tanpa disangka, ia pun lolos untuk bisa kuliah menggunakan beasiswa dari pemerintah itu. "Ya daftar aja dulu lah. Masalah keterima atau enggak, itu urusan nanti, yang penting udah berusaha. Akhirnya daftar, alhamdulillah keterima," kata dia.

Menurut dia, beasiswa KIP Kuliah sangat membantunya sebagai rakyat biasa. Pasalnya, uang yang didapat dari beasiswa KIP Kuliah per semesternya mencapai Rp 4,8 juta untuk biaya kuliah dan Rp 4,8 juta untuk biaya sehari-hari.

Ia mengaku tak lagi menyusahkan orang tua dengan adanya beasiswa itu. Apalagi, ia juga kuliah sambil bekerja sebagai pekerja lepas untuk menulis dan mendesain. "Jadi sangat terbantu. Ini juga bisa menjadi pembuktian bahwasannya keterbatasan ekonomi itu bukan juga ajang buat kita terbatas dalam bermimpi," kata Syifa.

Meski telah mendapatkan beasiswa KIP Kuliah, Syifa juga tetap harus rajin belajar. Pasalnya, di kampusnya terdapat persyaratan bahwa IPK penerima beasiswa KIP Kuliah tak boleh di bawah 3,5. "Jadi ada tanggung jawab juga buat jaga IPK tetap tinggi," kata perempuan yang ingin menjadi jurnalis itu.

Syifa mengatakan, adanya beasiswa KIP Kuliah itu sangat besar manfaatnya bagi masyarakat kecil. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program itu dengan baik. Sebab, kondisi ekonomi bukan menjadi alasan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah.

"Kita semua itu sama punya kesempatan yang sama, punya kesuksesan juga yang sama, walaupun jalannya tadi berbeda. Ketika orang lain sudah difasilitasi atau sudah diberikan biaya oleh orang tua, kita harus menempuh jalan yang berbeda, tapi skenario yang Allah putuskan buat kita itu nggak semata-mata membuat kita merasa rendah, tapi ada hikmahnya, di mana ini jadi pembelajaran buat kita jauh lebih kuat lagi, lebih mandiri lagi," kata perempuan itu.

Sementara itu, salah seorang penerima KIP Kuliah lainnya, Lusiana Banda (21) juga mengaku sangat terbantu dengan beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, uang beasiswa dari program itu sangat berfungsi untuk membantu keluarga yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

"Sangat sangat terbantu. Jadi kami enggak lagi bayar uang kuliah, bahkan dapat uang saku juga sekitar Rp 8,4 juta per semester. Jadi nggak minta orang tua lagi," mahasiswa semester enam jurusan Ilmu Komunikasi itu kepada Republika, Selasa (16/7/2024).

Perempuan asal Kabupaten Konawe itu memang ingin kuliah sejak masih duduk di bangku sekolah. Namun, ia tak pernah bermimpi untuk bisa kuliah di Jakarta. Beasiswa KIP Kuliah itu lah yang membawa Lusi bisa kuliah di Jakarta. "Soalnya kuliah ini kan biar bisa membanggakan orang tua dan membantu ekonomi keluarga," kata anak petani itu.

Sementara itu, orang tua Syifa, Acep Suherman (51), mengaku sangat terbantu dengan adanya beasiswa KIP Kuliah. Pasalnya, dengan beasiswa itu, anaknya bisa melanjutkan pendidikan sesuai kemauannya. "Alhamdulillah kami sangat bangga dengan perjuangan anak saya untuk mampu berkuliah," ujar dia.

Ia berharap, pendidikan yang ditempuh anaknya itu bisa membuat Syifa menjadi manusia yang bermanfaat dan dapat lebih mudah dalam mendapatkan rezeki. Apalagi, di keluarganya barus Syifa seorang yang bisa menempuh pendidikan hingga kuliah.

KOMPAS.com – Salah satu bujeting anggaran yang mesti disiapkan orangtua setiap tahun adalah biaya pendidikan anak. Terlebih, memasuki tahun ajaran baru, pengeluaran pendidikan meningkat signifikan.

Biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pendidikan anak, baik SD, SMP, SMA, maupun pondok pesantren pun tak sedikit.

Sebagai contoh, uang masuk SD Muhammadiyah 28 Jakarta Selatan (Jaksel) mencapai Rp 12 juta, sedangkan untuk SMP Muhammadiyah 35 berkisar Rp 7-10 juta.

Bagi orangtua yang anaknya naik kelas, tetap ada pengeluaran tambahan, seperti membeli seragam, sepatu baru, serta biaya daftar ulang.

Situasi tersebut akan terasa memberatkan bagi keluarga yang tidak memiliki cukup tabungan untuk meng-cover biaya pendidikan anak.

Jika di tahun ajaran baru kali ini rekening tabungan jadi boncos, maka tak menutup kemungkinan terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya. Sebab, pengeluaran untuk dana pendidikan bersifat pasti. Tidak hanya itu, nilainya dari tahun ke tahun juga terus meningkat.

Hal itu diamini salah satu warga Jakarta, Adji Waluyo. Direktur PT Syariah Koin Indonesia ini mengatakan, anak bungsunya tahun ini masuk SD. Sementara, anak lainnya naik kelas serta ada yang masuk SMA.

“Biaya pendidikan anak setiap tahun bikin lonjakan yang tidak sedikit bagi pengeluaran keluarga. Apalagi seperti kita tahu, jumlahnya naik terus dari tahun ke tahun,” ujar Adji dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Menurut Adji, orangtua mesti mempersiapkan biaya pendidikan anak sedini mungkin.

Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk ikhtiar untuk menghindari utang, termasuk utang melalui pinjaman online (pinjol).

“Jauhkan diri dari risiko jeratan pinjol ilegal,” sambung Adji.

Adji melanjutkan, salah satu cara yang dapat dilakukan para orangtua adalah menabung emas. Cara ini dinilai sebagai cara ideal untuk mempersiapkan masa depan anak.

Apalagi, saat ini menabung emas bisa dilakukan lebih mudah dengan adanya aplikasi mobile, seperti ShariaCoin.

Selain tabungan emasnya menggunakan akad wadiah yad amanah, ShariaCoin memiliki fitur Emas Pendidikan Syariah yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah dalam pengelolaan tabungan emasnya.

Dengan akad wadiah yad amanah, perusahaan wajib menjaga emas yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan.

“Sementara, pada akad wadiah yad dhamanah, di samping wajib menjaga emas yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan maupun kehilangan, perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mendapat keuntungan, dan dapat memberi keuntungan tersebut kepada pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya,” jelasnya.

Menabung emas dengan mudah dan aman

Menabung emas di ShariaCoin dinilai pihaknya mudah dan aman. Nasabah bisa mulai dengan setoran awal hanya Rp 5.000.

Selain itu, nasabah juga bisa melakukan transaksi seperti membuka rekening emas, menyimpan, menarik dana tabungan emas, menggadaikan, hingga mencetak ke dalam wujud emas fisik kapan saja secara nyaman.

“Nasabah dapat melakukan transfer emas kepada kerabat sebagai hadiah maupun investasi secara real timeonline. Jadi, tidak perlu buang waktu dan tenaga. Sangat praktis,” tambahnya.

Tidak kalah penting, menabung emas menggunakan ShariaCoin bikin hati tenang mengingat emasnya disimpan di lembaga kliring, yaitu Indonesia Clearing House (ICH) dan diawasi oleh bursa berjangka ICDX.

ShariaCoin juga telah mengantongi izin dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Untuk layanan Gadai Emas Digital, ShariaCoin bekerjasama dengan PT Gadai Syariah Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adji melanjutkan, uang masuk SD Muhammadiyah 28 Jaksel setara dengan 10-12 gram emas. Sementara, untuk SMP Muhammadiyah 35 Jaksel setara dengan 5-6 gram emas.

“Saya optimistis, masyarakat bisa menabung emas sampai nilai tersebut, bahkan lebih. Cukup lakukan sesuai kemampuan, tidak perlu langsung menabung dalam jumlah besar karena ShariaCoin amat fleksibel, yang penting rutin, itu wajib,” kata Adji.