JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat terjadi empat kali perubahan regulasi ketenagakerjaan selama 10 tahun terakhir, termasuk uji materi atas ketidaksinkronan antara Undang-undang (UU) Cipta Kerja dengan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam mengatakan, perubahan aturan ketenagakerjaan di Indonesia cukup mencemaskan para pengusaha, lantaran dinilai berdampak bagi kinerja dunia usaha investasi.

?Nah catatan kami perubahan ini kalau terjadi adalah perubahan yang keempat kalinya dalam waktu 10 tahun. Jadi bisa dibayangkan dalam 10 tahun kita ada empat kali perubahan peraturan yang tertulis, ini membuat wajah kita ini kurang baik lah, di dunia usaha dan investasi,? ujar Bob kepada wartawan.

Pelaku bisnis bakal berpikir ulang untuk menggelontorkan investasi di Tanah Air, bila aturan masih diubah-ubah. Bob menyebut, Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) kerap melakukan kontrak jangka panjang, sehingga tetap mempetimbangkan regulasi yang berlaku.

?Di dunia usaha dan investasi, bagaimana mungkin kita melakukan investasi kalau peraturannya setiap 2 tahun berubah,? paparnya.

?Apalagi industri padat karya, industri-industri TPT-nya kita itu mereka harus membuat kontrak-kontrak jangka panjang 3 tahun, 4 tahun, tetapi kalau undang-undangnya berubah setiap 2 tahun itu susah,? beber dia.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja, Kamis (31/10/2024).

Gugatan yang tercatat sebagai perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu mengubah sejumlah aturan dalam dunia ketenagakerjaan, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Apindo menyatakan, berkomitmen untuk mematuhi putusan MK terkait judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja. Namun, Apindo meminta pemerintah tetap menetapkan Upah Minimum Provinsi 2025 sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU Cipta Kerja yang berlaku sebelum terbitnya putusan MK No. 168/PUU-XX1/2023 tanggal 31 Oktober 2024.

IDXChannel - Pengamat Ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjudin Nur Effendi menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mesti membentuk skala pengupahan nasional untuk menciptakan keadilan di sektor ketenagakerjaan.

Hal tersebut telah termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Undang-undang Cipta Kerja sudah mengatur sistem pengupahan nasional. Apa itu? Membuat struktur upah dengan melakukan skala pengupahan. Bukan lagi basisnya upah minimum," kata Tadjudin kepada MPI saat dihubungi, Jumat (18/10/2024).

Tadjudin menuturkan, basis upah layak berdasarkan upah minimum rata-rata (UMR) itu dilakukan hanya bagi pekerja yang bekerja di bawah satu tahun. Jika ingin meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dari kalangan buruh, maka skala upah nasional harus diterapkan.

"Skala upah nasional itu didasarkan pada kompetensi, pengalaman kerja, skill, dan pendidikannya dari setiap pekerja. Nah, masalahnya saat ini tidak diberlakukan, makanya setiap tahun demo buruh tidak terhindarkan," kata Tadjudin.

Lebih lanjut, ketiadaan skala upah nasional menyebabkan ketidakadilan antar pekerja. Dia menyebutkan, disparitas pendapatan antar pekerja dari segi pengalaman dan pendidikannya, tidak sesuai.

"Bayangkan, pegawai BUMN gajinya berbeda dengan PNS yang golongan biasa. Pekerja berpendidikan SMK, berpendapatan sama dengan yang sarjana. Ini kan tidak adil dalam skala upah," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Menteri Koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan Indonesia masih punya pekerjaan rumah (PR) besar, khususnya di sektor ketenagakerjaan, untuk mencapai cita-cita jadi negara maju.

Teten mengatakan, saat ini tercatat sebanyak 97% orang Indonesia bekerja di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sementara itu, dari jumlah tersebut sebanyak 96% di antaranya di sektor mikro.

Adapun mikro ini merupakan sektor informal yang tidak produktif dengan gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Berkaca dari banyaknya masyarakat RI yang bekerja di sektor tersebut, menurutnya perlu dilakukan perbaikan.

"Jadi kalau kita tidak bisa mengubah, menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas, saya yakin kita gagal menjadi negara maju," kata Teten, dalam acara 15th Kompas 100 CEO Forum Powered by PLN. disiarkan secara daring, Jumat (11/10/2024).

Ditambah lagi, menurutnya Indonesia juga punya waktu terbatas untuk melakukan pembenahan dan mengejar cita-cita keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.

Teten pun mengacu pada perkembangan China. Menurutnya, China membutuhkan waktu 40 tahun untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia. Sedangkan Indonesia telah menghabiskan Waktu 30 tahunnya dan masih terjebak di negara berpenghasilan menengah.

"Jadi kita tinggal punya 10 tahun lagi kalau kita ambil benchmark China. Nah 10 tahun ini kalau menurut saya, kita kalau tidak punya perencanaan yang baik dan eksekusi yang baik, kita gagal menurut saya," ujarnya.

Di samping itu, UMKM juga masih punya tantangan besar dari sisi pembiayaan. Secara keseluruhan baru 20-21% UMKM Indonesia yang bisa mengakses pembiayaan perbankan (Bankable). Angka ini jauh dari Korea Selatan yang sudah mencapai 80%.

"Kalau kita pelajari (bisnis) hanya untuk survival, mereka bisa bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau untuk ada eskalasi bisnis segala macam itu agenda besar. Nah di banyak negara termasuk China untuk meningkatkan daya saing produk UMKM memang perlu intervensi teknologi selain digitalisasi," kata dia.

"China bisa membangunkan pabrik-pabrik skala kecil dengan mereka bagi dalam 200 klaster. Dan negara keluar untuk membangunkan itu, meningkatkan bagaimana mengubah UMKM yang informal menjadi unggul," sambungnya.

Sejak tahun 2008, Teten mengatakan, deindustrialisasi RI terus berlanjut. Share industry hanya tinggal 18% sehingga UMKM menjadi bagian besarnya dari perekonomian negara.

Berkaca pada kondisi tersebut, menurut Teten Indonesia tidak bisa mengabaikan keberadaan UMKM apabila mau mencapai posisi sebagai negara maju.

"Kita nggak bisa lagi memperlakukan UMKM hanya sebagai buffer ekonomi hanya sebagai ekonomi subsisten tapi harus menjadi bagian desain kita bagian dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri," kata Teten.

(shc/kil)