Bisnis.com, JAKARTA - Menteri luar negeri Korea Utara Choe Son Hui mengkritik pembentukan tim multilateral pemantau sanksi yang dibentuk oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Mengutip Reuters pada Minggu (20/10/2024), dia mengatakan tim pemantau sanksi multilateral baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat sepenuhnya melanggar hukum dan tidak sah.

“Pihak yang terlibat dalam kampanye kotor terhadap DPRK harus membayar mahal atas tindakan tersebut,” kata Choe Son Hui melalui kantor berita negara KCNA, menggunakan nama resmi negara tersebut.

Choe mengkritik tim tersebut, yang akan diikuti oleh delapan negara lainnya, sebagai tindakan Washington yang melanggar tatanan internasional dan sebagai pelanggaran paling tidak terselubung terhadap kedaulatan Korea Utara.

Adapun, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang mengumumkan peluncuran tim multinasional tersebut pada Rabu (16/10/2024) lalu untuk memantau penegakan sanksi terhadap Korea Utara setelah Rusia dan China menggagalkan kegiatan pemantauan di PBB.

Tim ini diperkenalkan setelah Rusia menolak pembaruan tahunan panel ahli PBB yang selama 15 tahun terakhir mengawasi penerapan sanksi yang bertujuan untuk mengekang program nuklir dan rudal Korea Utara. China, sekutu utama dan penopang ekonomi Korea Utara, abstain dalam pemungutan suara tersebut.

Ketegangan di semenanjung Korea telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir ketika Korea Utara meningkatkan pengembangan serangkaian rudal balistik dan persenjataan nuklir, menarik sanksi internasional, dan menjalin hubungan militer yang erat dengan Rusia. Washington telah memperkuat kerja sama keamanannya dengan sekutu regional utama Korea Selatan dan Jepang.

Pemerintah AS dan Korea Selatan telah memperingatkan hubungan militer Korea Utara yang erat dengan Rusia. Agen mata-mata Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat bahwa Korea Utara telah mengirim 1.500 pasukan khusus ke kawasan timur Rusia untuk pelatihan dan penyesuaian diri di pangkalan militer setempat dan kemungkinan akan dikerahkan untuk berperang dalam perang di Ukraina.

Rusia dan Korea Utara sama-sama menyangkal bahwa mereka terlibat dalam transfer senjata. Kremlin juga menolak pernyataan Korea Selatan bahwa Korea Utara mungkin mengirim sejumlah personel militer untuk membantu Rusia melawan Ukraina.

Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin mengatakan dia tidak dapat mengkonfirmasi laporan bahwa Korea Utara telah mengirim pasukan ke Rusia sebelum pengerahan pasukan ke Ukraina, namun menambahkan bahwa tindakan seperti itu akan mengkhawatirkan, jika benar.

Sementara itu, Presiden China Xi Jinping, mengatakan dia bersedia memimpin persahabatan dan kerja sama dengan Korea Utara menuju pembangunan berkelanjutan dan stabil dan berkontribusi untuk menjaga perdamaian regional dan global.

Xi mengirim balasan kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan ucapan selamat atas ulang tahun berdirinya China, menurut KCNA.