Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Realisasi setoran dividen BUMN ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), mencapai Rp 70,29 triliun hingga Agustus 2024.

Berdasarkan catatan KONTAN, realisasi tersebut sudah hampir mendekati target yang ditentukan. Raihan itu juga sudah mencapai 78,88% dari yang ditargetkan, yakni sebesar 85,84 triliun.

Di antaranya, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang menyetor Rp 25,714 triliun per Agustus 2024. Lalu ada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) Rp 17,178 triliun, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Rp 9,211 triliun.

Disusul, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) Rp 6,277 triliun, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) Rp 420,12 miliar, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) Rp 292,89 miliar, dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) Rp 192,37 miliar.

Sayangnya, kinerja indeks IDX BUMN20 malah masih merah. Berdasarkan laman Bursa Efek Indonesia (BEI), kinerja IDX BUMN20 terkoreksi 4,29% secara year to date (YTD).

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia Sukarno Alatas mengatakan, setoran dividen yang besar biasanya menggambarkan kinerja yang baik juga.

“Tapi, ini juga bergantung dari kepentingan pemerintah, karena dividen BUMN ini merupakan sumber pemasukan negara,” ujarnya kepada Kontan, Senin (7/10).

Menurut Sukarno, kinerja IDX BUMN dipengaruhi penurunan harga saham para emiten konstituennya. Penurunan harga saham tersebut disebabkan oleh banyaknya sentimen eksternal yang mempengaruhi.

“Baik itu dari tensi geopolitik atau beralihnya investor asing ke indeks negara emerging market (EM) yang lebih potensial,” paparnya.

Hingga akhir tahun, kinerja emiten BUMN konstituen IDX BUMN20 masih tetap menarik. Namun, investor tetap harus menunggu momentum yang pas agar kinerja mereka kembali positif.

“Di sisa tahun masih peluang untuk membaik, karena akan ada aksi window dressing di akhir tahun. Sektor perbankan, infrastruktur, dan energi kinerjanya menarik dan berpotensi menjadi penopang indeks,” tuturnya.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta Utama melihat, setoran tersebut mencerminkan komitmen tinggi para BUMN untuk membagikan dividen. Apalagi, pemerintah juga sempat meningkatkan target pendapatan dari dividen di tahun 2024 harus lebih tinggi.

“Pertimbangan pemerintah dalam menaikkan target dividen di tahun 2024 itu pasti memperhatikan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi dan geopolitik internasional, serta kemampuan kinerja masing-masing BUMN,” ujarnya kepada Kontan, Senin (7/10).

Jika kondisi global mulai kondusif, para emiten BUMN bisa meningkatkan kinerjanya, khususnya untuk emiten semen dan BUMN Karya.

”Kalau performa suatu emiten BUMN kurang maksimal, seharusnya dengan cepat dilakukan restrukturisasi dan reorganisasi,” tuturnya.

Tak hanya menguntungkan negara, tetapi setoran dividen tersebut bisa memberikan pengaruh positif ke kinerja saham para emiten.

Dengan situasi pasar yang lebih kondusif di tengah penurunan suku bunga bank sentral dan pemulihan ekonomi global, kinerja emiten BUMN bisa menunjukkan pertumbuhan yang signifikan hingga akhir tahun 2024.

”Akhirnya, ini akan berkolerasi positif ke kinerja indeks IDX BUMN20 di akhir tahun ini,” paparnya.

Nafan pun merekomendasikan accumulative buy untuk ANTM, BBRI, BMRI, dan TLKM dengan target harga terdekat Rp 1.660 per saham, Rp 5.525 per saham, Rp 7.550 per saham, dan Rp 3.150 per saham.

Rekomendasi add diberikan untuk BBNI dengan target harga terdekat Rp 5.775 per saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) mencapai Rp 70,29 triliun hingga Agustus 2024.

Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Wawan Sunarjo menyampaikan bahwa realisasi tersebut sudah hampir mendekati target yang ditentukan, yaitu sebesar 78,88 persen dari total target Rp 85,84 triliun untuk tahun 2024.

"Realisasi (dividen BUMN) hingga Agustus 2024 sudah mencapai Rp 70,29 triliun," kata Wawan dalam media gathering pada Kamis (26/9).

Wawan juga menambahkan bahwa setoran PNBP KND terus tumbuh, meningkat 17,4 persen dalam sepuluh tahun terakhir, dari 2014 hingga 2023.

Capaian tertinggi terdapat pada target dividen BUMN tahun ini yang mencapai Rp 85,84 triliun.

Namun, ia mencatat bahwa setoran dividen BUMN masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan setoran PNBP dari sumber daya alam yang mencapai 42 persen dan PNBP lainnya yang mencapai 23 persen.

Berikut daftar setoran dividen BUMN hingga Agustus 2024:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Rp 25,714 triliun

2. PT Bank Mandiri Tbk. Rp 17,178 triliun

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Rp 9,211 triliun

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rp 6,277 triliun

5. PT Mineral Industri Indonesia Persero Rp 4,485 triliun

6. PT Pertamina Rp 2,340 triliun

7. PT Pupuk Indonesia Rp 1,213 triliun

8. PT Pelabuhan Indonesia Rp 1,038 triliun

9. PT PLN Rp 772,5 miliar

9. PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 520 miliar

10. PT Bank Tabungan Negara Tbk. Rp 420,12 miliar

11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Rp 292,89 miliar

12. PT Jasa Marga Tbk Rp 192,37 miliar

13. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 167,17 miliar

14. PT Biro Klasifikasi Indonesia Rp 147,82 miliar

15. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero Rp 101 miliar

16. PT Sarana Multigriya Finansial Rp 97,78 miliar

17. PT ASDP Indonesian Ferry (Persero) Rp 30,67 miliar

18. Perum Perhutani Rp 27,71 miliar

19. Perum Peruri 21,24 PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 20,66 miliar

20. Perum Jasa Tirta II 7 PT Karabha Digdaya Rp 6 miliar

21. PTPN II Rp 4,3 miliar

22. Perum Jasa Tirta I Rp 3,44 miliar

23. PT Inhutani V Rp 460 juta.

(Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat bahwa realisasi setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) mencapai Rp 70,29 triliun hingga Agustus 2024.

Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Wawan Sunarjo menyampaikan bahwa realisasi tersebut sudah hampir mendekati target yang ditentukan, yaitu sebesar 78,88 persen dari total target Rp 85,84 triliun untuk tahun 2024.

"Realisasi (dividen BUMN) hingga Agustus 2024 sudah mencapai Rp 70,29 triliun," kata Wawan dalam media gathering pada Kamis (26/9).

Wawan juga menambahkan bahwa setoran PNBP KND terus tumbuh, meningkat 17,4 persen dalam sepuluh tahun terakhir, dari 2014 hingga 2023.

Capaian tertinggi terdapat pada target dividen BUMN tahun ini yang mencapai Rp 85,84 triliun.

Namun, ia mencatat bahwa setoran dividen BUMN masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan setoran PNBP dari sumber daya alam yang mencapai 42 persen dan PNBP lainnya yang mencapai 23 persen.

Berikut daftar setoran dividen BUMN hingga Agustus 2024:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Rp 25,714 triliun

2. PT Bank Mandiri Tbk. Rp 17,178 triliun

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Rp 9,211 triliun

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rp 6,277 triliun

5. PT Mineral Industri Indonesia Persero Rp 4,485 triliun

6. PT Pertamina Rp 2,340 triliun

7. PT Pupuk Indonesia Rp 1,213 triliun

8. PT Pelabuhan Indonesia Rp 1,038 triliun

9. PT PLN Rp 772,5 miliar

9. PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 520 miliar

10. PT Bank Tabungan Negara Tbk. Rp 420,12 miliar

11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Rp 292,89 miliar

12. PT Jasa Marga Tbk Rp 192,37 miliar

13. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 167,17 miliar

14. PT Biro Klasifikasi Indonesia Rp 147,82 miliar

15. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero Rp 101 miliar

16. PT Sarana Multigriya Finansial Rp 97,78 miliar

17. PT ASDP Indonesian Ferry (Persero) Rp 30,67 miliar

18. Perum Perhutani Rp 27,71 miliar

19. Perum Peruri 21,24 PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 20,66 miliar

20. Perum Jasa Tirta II 7 PT Karabha Digdaya Rp 6 miliar

21. PTPN II Rp 4,3 miliar

22. Perum Jasa Tirta I Rp 3,44 miliar

23. PT Inhutani V Rp 460 juta.

(Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati)

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan mencatat, realisasi setoran dividen BUMN ke penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), mencapai Rp 70,29 triliun hingga Agustus 2024.

Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Wawan Sunarjo menyampaikan, realisasi tersebut sudah hampir mendekati target yang ditentukan, atau sudah mencapai 78,88% dari yang ditargetkan yakni sebesar Rp 85,6% pada 2024 Rp 85,84 triliun.

“Realisasi (dividen BUMN) hingga Agustus 2024 sudah mencapai Rp 70,29 triliun", kata Wawan dalam media gathering, Kamis (26/9).

Wawan menambahkan, setoran PNBP KND terus tumbuh, meningkat 17,4% dalam 10 tahun terakhir atau dari 2014 hingga 2023. Capaian tertinggi ada pada target dividen BUMN tahun ini yang mencapai Rp 85,84 triliun.

Meski begitu, Ia menyebut setoran dividen BUMN masih terbilang rendah, bila dibandingkan dengan setoran PNBP sumber daya alam yang mencapai 42% dan PNBP lainnya yang mencapai 23%.

Berikut daftar setoran dividen BUMN hingga Agustus 2024:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Rp 25,714 triliun

2. PT Bank Mandiri Tbk. Rp 17,178 triliun

3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Rp 9,211 triliun

4. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Rp 6,277 triliun

5. PT Mineral Industri Indonesia Persero Rp 4,485 triliun

6. PT Pertamina Rp 2,340 triliun

7. PT Pupuk Indonesia Rp 1,213 triliun

8. PT Pelabuhan Indonesia Rp 1,038 triliun

9. PT PLN Rp 772,5 miliar

9. PT Sarana Multi Infrastruktur Rp 520 miliar

10. PT Bank Tabungan Negara Tbk. Rp 420,12 miliar

11. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Rp 292,89 miliar

12. PT Jasa Marga Tbk Rp 192,37 miliar

13. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Rp 167,17 miliar

14. PT Biro Klasifikasi Indonesia Rp 147,82 miliar

15. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero Rp 101 miliar

16. PT Sarana Multigriya Finansial Rp 97,78 miliar

17. PT ASDP Indonesian Ferry (Persero) Rp 30,67 miliar

18. Perum Perhutani Rp 27,71 miliar

19. Perum Peruri 21,24 PT Geo Dipa Energi (Persero) Rp 20,66 miliar

20. Perum Jasa Tirta II 7 PT Karabha Digdaya Rp 6 miliar

21. PTPN II Rp 4,3 miliar

22. Perum Jasa Tirta I Rp 3,44 miliar

23. PT Inhutani V Rp 460 juta.

Reporter: Pulina Nityakanti | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) mendapatkan dividen interim dari sejumlah anak perusahaannya. Dalam transaksi ini, total dividen interim dari tahun buku 2024 yang diterima TAPG sebesar Rp 125,6 miliar.

Melansir keterbukaan informasi, transaksi tersebut terjadi pada dua hari yang berbeda. Pada tanggal 18 September 2024, TAPG mendapatkan dividen interim dari tiga anak usaha.

Ketiga anak usaha itu adalah PT Etam Bersama Lestarai (EBL), PT Hamparan Perkasa Mandiri (HPM), dan PT Natura Pasific Nusantara (NPN).

Kepemilikan ketiga perusahaan itu pada TAPG dilakukan melalui anak usaha perseroan, PT Agro Multi Persada (AMP).

Sekretaris Perusahaan TAPG Joni Tjeng mengatakan, AMP sendiri merupakan perusahaan terkendali TAPG yang sahamnya dimiliki oleh perseroan sebesar 94,93%. Masing-masing perusahaan sahamnya dimiliki AMP sebesar 99,9%.

EBL membagikan dividen interim sebesar Rp 41,25 miliar, HPM membagikan dividen interim sebesar Rp 54 miliar, dan NPN membagikan dividen Rp 38 miliar.

Kemudian, pada tanggal 19 September 2024, TAPG mendapat dividen interim dari PT Dwiwira Lestari Jaya (DLJ).

DLJ merupakan perusahaan terkendali dari TAPG melalui AMP yang sahamnya dimiliki AMP sebesar 99,9%. DLJ membagikan dividen sebesar Rp 19,35 miliar.

“Tidak ada dampak material atas transaksi-transaksi tersebut,” ujarnya dalam keterbukaan informasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memproyeksikan setoran dividen BUMN dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp86 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menyebut bahwa jumlah tersebut sejatinya masih berada dalam kisaran pencapaian dividen pada 2023 maupun jumlah yang diproyeksikan pada 2024.

“Sebagai ilustrasi, pada tahun ini sampai dengan Juli, setoran dividen BUMN itu berada pada kisaran Rp84 triliun. Saya kira dalam beberapa bulan ke depan, potensi penambahan dividen ini masih bisa terjadi hingga kisaran angka Rp85 triliun,” katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Dengan demikian, jika dibandingkan dengan pencapaian setoran dividen pada tahun lalu, angka ini menunjukkan pertumbuhan 4,6%. Dengan asumsi jumlah Rp85 triliun tercapai pada akhir tahun ini, Yusuf mengatakan bahwa pemerintah hanya membutuhkan pertumbuhan 0,2% untuk menembus angka Rp86 triliun pada 2025.

“Angka ini relatif kecil, sekali lagi jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan setoran setidaknya dalam 2 tahun terakhir ini,” sambungnya.

Namun, dia menilai bahwa kestabilan BUMN dalam menyetorkan dividen berbeda-beda, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Dia mencontohkan, pada sektor BUMN yang berbasis komoditas, perubahan harga komoditas global dapat terjadi secara tiba-tiba dan jelas berpengaruh terhadap kinerja BUMN terkait.

“Ketika harga komunitas masuk ke periode normalisasi, tentu ada tantangan bahwa setoran dari BUMN ini akan tidak sebesar BUMN lain yang punya kinerja lebih baik,” tuturnya.

Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut bahwa BUMN sektor energi menjadi yang paling berisiko secara kinerja jika dibandingkan dengan sektor lainnya, seperti perbankan.

Pasalnya, dia menilai bahwa volatilitas harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap BUMN tersebut, sehingga pada akhirnya berdampak pada setoran dividen pada 2025.

“Jadi kemungkinan bisa meleset target dividen BUMN tersebut, utamanya disebabkan oleh volatilitas minyak dunia,” katanya kepada Bisnis, Rabu (28/8/2024).

Ketika ditanya apakah patokan setoran dividen ini akan mendorong BUMN untuk mengorbankan investasi jangka panjang, Tauhid menyebut bahwa jumlah setoran dividen lazim dikurangi untuk memperkuat sumber permodalan melalui capital expenditure.

Dirinya kembali menggarisbawahi bahwa BUMN sektor energi lah yang paling berpeluang mengambil langkah tersebut apabila capaian hasil produksi minyak dan gas tidak optimal.

“Sehingga kalau katakanlah dividennya besar, otomatis capital expenditure-nya harus dikurangi,” tandas Tauhid.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan nota keuangan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari pengelolaan kekayaan negara dipisahkan (KND), terutama dividen BUMN mengalami pertumbuhan positif selama periode 2020–2023, yaitu tumbuh rata-rata sebesar 15,8% tiap tahunnya.

Pertumbuhan terendah terjadi pada 2021, terkontraksi sebesar 53,8% karena berkurangnya setoran dividen BUMN. Pada saat itu, setoran dividen BUMN jeblok dari Rp41,9 triliun pada 2020 menjadi Rp29,5 triliun pada 2021 di tengah merebaknya pandemi Covid-19.

Sementara itu, pertumbuhan tertinggi pendapatan KND tetutama dividen BUMN terjadi pada 2023 sebesar 102,1% disebabkan oleh membaiknya kinerja keuangan BUMN pada tahun buku 2022. Tercatat, realisasi penerimaan dividen BUMN pada 2023 mencapai Rp81,2 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko memberikan kisi-kisi mengenai deretan perusahan pelat merah yang dinilai dapat menjadi penopang kinerja pemerintahan Prabowo Subianto melalui setoran dividen.

Usai memberikan pernyataan terkait acara yang dihadirinya, Tiko segera beringsut menuju lobi samping Hotel The Westin Jakarta, tempat Land Rover Defender menjemput orang nomor dua di Kementerian BUMN itu.

Di tengah perjalanan menuju lobi, sejumlah awak media yang juga berada di lokasi, mulai melempar beberapa pertanyaan. Mula-mula seputar apa saja persiapan Kementerian BUMN jelang transisi pemerintahan baru.

Tiko menjawab pertanyaan seraya berjalan. Dia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang menyelesaikan dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan peta jalan Kementerian BUMN 2024 – 2034.

Dua dokumen tersebut ditargetkan rampung sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

“Harapannya, nanti saat pemerintahan baru masuk, kami ada RJPP yang detail untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kami pastikan juga bahwa tata kelola dan risk management jauh lebih baik dibandingkan waktu kita masuk. Harapannya ke depan kinerjanya akan semakin baik,” ujarnya pekan lalu.

Tak berhenti di sana, Tiko juga dimintai pendapat terkait BUMN mana saja yang dinilai memiliki peran krusial pada masa pemerintahan Prabowo – Gibran. Dia pun menyebutkan sederet nama perusahaan pelat merah.

Dari BUMN go public, Tiko mengatakan ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Selain itu, ada pula PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

“Namun, yang krusial dan bukan public listed tetapi signifikan, seperti PT PLN dan PT Pertamina [Persero],” ungkap mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

BUMN yang disebutkan Tiko memang memiliki peran krusial selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu tolok ukurnya adalah setoran dividen yang disalurkan perusahaan pelat merah ke kantong negara.

BBRI, misalnya, merupakan BUMN dengan setoran dividen terbesar ke kas negara. Total setoran yang digelontorkan perseroan mencapai Rp90,79 triliun selama 2014 – 2023. Hal ini terungkap berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada 2023, perusahaan yang dinakhodai oleh Sunarso ini menyetorkan dividen sebesar Rp23,23 triliun. Meningkat 65,41% dibandingkan dengan setoran 2022 yang mencapai Rp14,04 triliun.

Posisi berikutnya adalah Pertamina yang merealisasikan dividen sebesar Rp14,02 triliun pada 2023. Sementara itu, Bank Mandiri menyumbang dividen Rp12,84 triliun, Telkom Indonesia menyetor Rp8,64 triliun, dan MIND ID mencapai Rp7,45 triliun.

DIVIDEN 2024

Pada tahun ini, Kementerian Keuangan melaporkan total setoran dividen BUMN yang masuk pos kekayaan negara dipisahkan sudah mencapai Rp60,1 triliun pada semester I/2024.

Berdasarkan laporan Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggara 2024, disebutkan setoran dividen BUMN pada semester I/2024 meningkat 41,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp42,4 triliun.

“Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN, baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan atas peningkatan kinerja keuangan BUMN,” tulis laporan Kementerian Keuangan dikutip Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, setoran dividen pada paruh pertama tahun ini juga telah memenuhi 70% dari target dividen BUMN yang ditetapkan sebesar Rp85,84 triliun sepanjang 2024.

Kementerian Keuangan memperkirakan kinerja positif pendapatan kekayaan negara dipisahkan akan terus berlanjut hingga semester II/2024 dengan dukungan setoran dividen BUMN.

Atas keyakinan tersebut, prognosis pendapatan kekayaan negara dipisahkan pada semester II/2024 diperkirakan mencapai Rp25,74 triliun atau 30% dari APBN Tahun Anggaran 2024.

“Secara keseluruhan, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi pendapatan KND diperkirakan mencapai Rp85,84 triliun atau 100% dari APBN 2024,” tulis Kementerian Keuangan.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan usaha milik negara (BUMN) telah menyetor dividen besar ke kas negara hingga akhir Juni 2024.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi setoran dividen BUMN mencapai Rp 60,1 triliun pada semester I-2024 atau setara 70% dari target APBN 2024.

Dalam dokumen berjudul Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024, Kemenkeu menyebutkan bahwa realisasi setoran dividen BUMN mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 41,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebesar Rp 42,4 triliun.

"Peningkatan pendapatan KND (kekayaan negara dipisahkan) didorong oleh peningkatan setoran dividen BUMN, dampak dari membaiknya kinerja BUMN sektor perbankan dan nonperbankan tahun buku 2023," terang Kemenkeu dalam dokumen itu, dikutip Jumat (12/7).

Sementara pendapatan KND pada semester kedua tahun ini, Kemenkeu memperkirakan, akan mencapai Rp 25,8 triliun atau 30% dari target dalam APBN 2024.

Secara keseluruhan, sampai akhir tahun nanti, realisasi pendapatan KND diperkirakan mencapai Rp 85,5 triliun.

Adapun penerimaan negara secara keseluruhan pada tahun ini, Kemenkeu memproyeksikan, akan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% yoy.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dividen besar telah disetorkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke kas negara hingga akhir Juni 2024.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pendapatan dari setoran dividen BUMN telah mencapai Rp 60,1 triliun pada semester I-2024 atau setara 70% dari target APBN 2024.

Dalam dokumen realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN 2024 disebutkan realisasi setoran dividen BUMN mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 41,8% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 42,4 triliun.

"Peningkatan pendapatan KND (Kekayaan Negara Dipisahkan) didorong oleh peningkatan setoran dividen BUMN dampak dari membaiknya kinerja BUMN sektor perbankan dan non perbankan tahun buku 2023," tulis laporan tersebut, dikutip Jumat (12/7).

Perlu diketahui, peningkatan setoran dividen ini menandakan bahwa kinerja perusahaan BUMN masih cukup baik. Adapun setoran dividen BUMN ini masuk ke dalam pos pendapatan kekayaan negara yang dipisahkan (pendapatan KND), yang kemudian turut menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam periode laporan.

Pendapatan KND pada semester II tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 25,8 triliun atau 30% dari APBN tahun 2024. Secara keseluruhan, sampai akhir tahun 2024 realisasi pendapatan KND diperkirakan mencapai Rp 85,5 triliun.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan juga menjelaskan bahwa pendapatan negara dalam APBN 2024 diperkirakan akan mencapai Rp 2.802,5 triliun atau tumbuh 0,7% yoy.

Utamanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi yang terjaga dan positif, implementasi reformasi perpajakan, peningkatan dividen BUMN dan peningkatan layanan kementerian/lembaga (K/L).

Sementara itu, outlook belanja negara dalam APBN 2024 diperkirakan mencapai Rp 3.412,2 triliun atau 102,6% dari pagu APBN 2024 atau tumbuh 9,3%.