Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan BUMN hingga anak usahanya diprediksi bakal meramaikan lantai bursa melalui penawaran umum saham perdana (initial public offering/IPO) pada 2025 usai banyak sentimen negatif yang mempengaruhi pasar modal dalam negeri pada tahun ini.

Sebagai informasi, sejumlah BUMN dan anak usaha BUMN dikabarkan berminat untuk melantai di Bursa. BUMN dan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Pertamina Hulu Energi, PT Pupuk Kalimantan Timur, hingga PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PalmCo.

Beberapa perusahaan BUMN yang cashflow-nya negatif, dari 47 BUMN, sekarang 40 sehat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa tujuh dari 47 perusahaan pelat merah masih memiliki laporan keuangan yang negatif atau belum mendapat untung.

"Beberapa perusahaan BUMN yang cashflow-nya negatif, dari 47 BUMN, sekarang 40 sehat. Ada tujuh yang memang kita harus kerja keras untuk beberapa tahun ke depan," kata Erick di Jakarta, Senin.

Adapun ketujuh BUMN tersebut adalah PT Krakatau Steel (Persero), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perumnas dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Erick mengatakan Krakatau Steel sebenarnya sudah melakukan restrukturisasi pada 2019. Namun demikian, Perseroan tersebut sempat mengalami kebakaran, sehingga mempengaruhi operasional secara menyeluruh.

Terkait Bio Farma, Erick menyebut, kendala yang dihadapi adalah lantaran korporasi itu mendapat penugasan untuk pengadaan vaksin COVID-19, serta adanya masalah fraud yang dihadapi oleh anak usahanya, PT Indo Farma Tbk.

"Lalu juga ada beberapa penyelesaian Indo Farma, sama kita juga akan cari partner, ada suplay bahan baku lalu diproses di Indo Farma. Indo Farma termasuk kita perbaiki, terlepas isu-isunya, termasuk kita selesaikan kepegawaiannya, tetapi kita mesti scale up sedikit supaya jadi supply chain itu," kata Erick.

Selanjutnya, Wijaya Karya (Wika) telah melakukan restrukturisasi, termasuk pada Wika Realty. Sedangkan Waskita Karya telah terjadi penandatanganan restrukturisasi senilai Rp26 triliun dengan 21 kreditur.

"Wika dan Waskita ini sedang menunggu surat persetujuan dari Menteri PU, bagaimana bisa konsolidasi dari 7 karya jadi 3, sehingga bisa lebih sehat lagi kondisi karya-karya ini," ucapnya.

Pada Jiwasraya, Erick menyebut bahwa progresnya semakin baik dan menunggu likuidasi.

Terkait Perumnas, Kementerian BUMN akan mengubah model bisnisnya, dari berfokus pada rumah tapak atau landed house menjadi hunian tingkat seperti rumah susun maupun apartemen.

"Terakhir, PNRI ini percetakan, sekarang dengan terbukanya market ini mulai kalah bersaing, ini salah satu yg akan kita restrukturisasi seperti apa mengenai PNRI," ujar Erick.

Ke depan, Kementerian BUMN masih akan melanjutkan rencana memperkecil jumlah perusahaan dari 47 menjadi 30 dan hanya terdapat 11 klaster.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Darwin Wibowo dan Dwi Ary Purnomo hengkang dari kursi komisaris emiten pelat merah farmasi, PT Kimia Farma Tbk. (KAEF). Kondisi ini membuat perseroan bakal menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) dalam waktu dekat.

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam, dalam surat kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), menjelaskan bahwa Darwin Wibowo telah menyampaikan surat pengunduran diri dari posisinya sebagai komisaris perseroan.

Darwin diangkat sebagai Komisaris Kimia Farma melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung di Jakarta pada 13 Oktober 2023.

Selain itu, Djagad menyampaikan bahwa Dwi Ary Purnomo yang menjabat Komisaris KAEF sejak 2021, telah memperoleh penugasan baru sebagaimana tertuang dalam surat keputusan pemegang saham secara sirkuler PT Pertamina EP.

Hengkangnya dua komisaris tersebut membuat komposisi susunan dewan komisaris Kimia Farma berkurang dari sebelumnya 7 kursi menjadi 5 kursi.

“Saat ini, dewan komisaris perseroan terdiri atas lima orang dengan masih memenuhi ketentuan POJK No.33/POJK.04/2014,” ujar Djagad dalam surat kepada BEI yang dirilis di keterbukaan informasi pada Selasa (29/10/2024).

Seiring hal itu, dia menuturkan bahwa perseroan bakal menyelenggarakan RUPS untuk mengukuhkan pemberhentian dua anggota dewan komisaris tersebut.

Kimia Farma kini sedang menghadapi tekanan dari sisi keuangan. Sampai dengan semester I/2024, emiten farmasi ini membukukan rugi bersih Rp226,78 miliar atau membengkak dari periode tahun sebelumnya sebesar Rp21,75 miliar.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAEF Lina Sari mengatakan bahwa perseroan berencana melakukan reorientasi bisnis dan restrukturisasi keuangan guna menjaga kinerja perseroan tumbuh positif serta berkelanjutan.

“Rencana transformasi perseroan untuk penguatan operasional dan peningkatan profitabilitas dilakukan bersama-sama dengan Project Management Office [PMO] restrukturisasi keuangan dan reorientasi bisnis yang dibentuk oleh Kementerian BUMN," ujarnya dalam paparan publik di Jakarta pada Juni 2024.

Dia menuturkan langkah tersebut akan menjadi landasan strategi portofolio bisnis perseroan di berbagai segmen, mulai dari manufaktur hingga menyasar segmen retail.

Di lantai bursa, saham KAEF bertengger di level Rp700 per saham hingga akhir perdagangan Selasa (29/10/2024). Banderol ini mencerminkan penurunan sebesar 51,56% year to date (YtD), tetapi menguat 14,75% selama kurun 3 bulan terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan batu bara PT Bukit Asam Tbk. mengungkapkan realisasi produksi perseroan sejalan dengan target yang dipasang jelang akhir tahun. Emiten berkode saham PTBA ini pun berharap harga batu bara dapat stabil dan menyokong kinerja keuangan perseroan pada semester II/2024 ini.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) Arsal Ismail mengatakan prognosa produksi batu bara perseroan sampai akhir 2024 sesuai dengan rencana kerja anggaran dan biaya (RKAB). PTBA membidik produksi batu bara sampai akhir tahun ini bakal berada di kisaran 41,3 juta ton. Sementara itu, prognosa penjualan berada di kisaran 43,1 juta ton serta angkutan 33,7 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA - Majalah Time memasukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) atau BNI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) ke dalam 1.000 perusahaan terbaik dunia pada 2024 atau Time World’s Best Companies of 2024.

Daftar yang dibuat atas kerja sama TIME dengan Statista ini memberikan kejutan bagi bangsa Indonesia, sebab lima dari 1.000 perusahaan di dunia yang masuk daftar bergengsi tersebut berasal dari Indonesia.

Dua dari lima Perusahaan asal Indonesia itu diantaranya adalah badan usaha milik negara (BUMN) yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI serta PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri.

Dalam daftar Perusahaan terbaik tersebut disebutkan BNI menduduki peringkat 892, dan Bank Mandiri pada ranking 914. Adapun tiga Perusahaan asal Indonesia lainnya adalah Astra International yang menduduki peringkat 435, kemudian Adaro Energy di posisi 908, dan ⁠Charoen Phokphand Indonesia di peringkat 961.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa pengakuan tersebut merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Salah satu alasannya adalah karena pada award yang sama pada tahun sebelumnya (tahun 2023), belum ada BUMN dan perusahaan Indonesia yang masuk ke list Perusahaan terbaik berdasarkan TIME dan Statista.

Prestasi ini, bagi Erick, telah membawa sejumlah makna penting.

“Pengakuan TIME dan Statista ini menegaskan kembali posisi perusahaan Indonesia diantara Perusahaan global lain. Langkah kami untuk mendorong BUMN untuk bermain global, pun terbukti telah memberikan hasil. Tentu masih banyak ruang bagi BNI dan Mandiri untuk terus meningkatkan prestasinya,” kata Erick, dikutip Sabtu (14/9/2024).

Erick mengatakan penghargaan ini memiliki makna bahwa praktik bisnis dan tata kelola perusahaan (good corporate governance) yang diterapkan oleh kedua bank tersebut telah diakui di tingkat global. Ini menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional lainnya.

Kedua, tambah Erick, prestasi ini turut mengangkat citra positif Indonesia sebagai negara yang memiliki perusahaan-perusahaan berkualitas dan mampu bersaing di kancah internasional. Ini dapat menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

“Keberhasilan BNI dan Bank Mandiri diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya, serta menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance,” kata Erick.

Dengan masuknya dalam daftar tersebut, Erick berpendapat kedua bank ini akan semakin dipercaya oleh masyarakat dan dunia usaha. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap sektor perbankan nasional dan pada akhirnya akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Prestasi ini menunjukkan bahwa sektor keuangan Indonesia semakin kuat dan mampu menghadapi tantangan global. Ini juga menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh kedua bank telah membuahkan hasil yang positif,” kata Erick.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah semestinya membatasi keterlibatannya sebagai pelaku usaha atau bisnis dan selanjutnya mendorong perang swasta secara lebih maksimal. Keterlibatan pemerintah dalam aktivitas usaha hanya diperlukan di sektor-sektor yang dianggap vital dan strategis seperti energi, infrastruktur, telekomunikasi, dan transportasi. Selebihnya, pemerintah sebaiknya berfokus untuk menjadi regulator yang baik.

Oleh karena itu, rencana presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memprivatisasi badan usaha milik negara (BUMN) yang tidak memiliki peran strategis dinilai sebagai langkah yang positif dan perlu didukung. Selain akan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk merasakan persaingan usaha lebih sehat, privatisasi bisa menjadi jalan bagi pemerintah mendapatkan dana segar guna membiaya program-program prioritas.

IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menilai perlunya efisiensi menyeluruh terhadap bisnis perusahaan pelat merah. Aksi ini menjadi strategi yang harus ditempuh agar perusahaan BUMN bisa menyetor dividen lebih besar lagi.

Adapun target dividen BUMN di 2025 yang dipatok Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebesar Rp90 triliun. Angka itu naik Rp5 triliun dibandingkan dividen 2024, yakni Rp85 triliun.

"Peningkatan dividen dari Rp30 triliun sekarang menjadi Rp90 triliun itu hampir 160 persen lebih, ya memang kita harus lakukan efisiensi lagi menyeluruh," ujar Erick usai rapat kerja (raker) bersama Komisi VI DPR, Senin (2/9/2024).

Adapun dua tahun terakhir dividen yang dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan. Dia mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang disetor perusahaan kepada negara di 2023 sebesar Rp81 triliun, naik menjadi Rp85 triliun di 2024, lalu ditargetkan bisa menyentuh Rp90 triliun di tahun depan.

"Kalau kemarin kita sudah berhasil mengenjot sampai Rp81 triliun, lalu Rp85 triliun, (2025) ke Rp90 triliun," kata dia.

Meski harus meracik strategi agar proyeksi dividen 2025 bisa direalisasikan, Erick tak menampik target yang diberikan Banggar DPR membuat banyak BUMN yang keberatan.

Menurut dia, kontribusi perusahaan terhadap fiskal negara tidak semata-mata bergantung pada dividen atau separuh dari laba bersihnya saja.

"Kalau kita lihat, dari banyak BUMN yang merugi sekarang tinggal tujuh. Secara diholdingkan itu ada tujuh. Artinya kalau 47 BUMN, kurang lebih ini 15 persen ya, jadi sudah menuju arah yang baik," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memamerkan setoran pajak 20 perusahaan pelat merah senilai Rp439 triliun. Jumlah ini dikontribusikan kepada negara pada 2023.

Dari 20 BUMN, PT Pertamina (Persero) menjadi BUMN yang paling jumbo membayar pajaknya dengan nominal Rp224.530 miliar. Lalu, PT PLN (Persero) Rp52.385 miliar

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp33.119 miliar.

Erick menyebut, setoran pajak perseroan merupakan buah dari kinerja dan produktivitas perusahaan yang melakukan transformasi sejak beberapa tahun belakangan ini.

“Transformasi BUMN yang terus dilakukan ikut meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Alhamdulillah dengan kinerja yang terus meningkat, perusahaan BUMN bisa berkontribusi besar dari sisi setoran pajak negara sebesar Rp439 triliun pada 2023,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (7/8/2024).

“Hasil ini juga tidak lepas dari kerja keras seluruh komisaris, direksi, dan seluruh insan BUMN. Terima kasih untuk kalian yang terus berjuang demi memberikan kontribusi besar kepada Indonesia,” tuturnya.

Berikut 20 BUMN penyumbang pajak 2023 berdasarkan data yang disajikan Erick Thohir:

PT Pertamina (Persero) Rp224.530 miliar

PT PLN (Persero) Rp52.385 miliar

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Rp33.119 miliar

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rp26.624 miliar

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Rp25.979 miliar

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Rp10.454 miliar

PT Pupuk Indonesia (Persero) Rp10.061 miliar

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp8.923 miliar

PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Rp7.227 miliar

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Rp5.666 miliar

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Rp4.848 miliar

PT Hutama Karya (Persero) Rp3.759 miliar

PT KAI (Persero) Rp3.592 miliar

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Rp3.575 miliar

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp3.207 miliar

PT PP (Persero) Tbk Rp3.203 miliar

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Rp3.114 miliar

PT Adhi Karya (Persero) Tbk Rp3.057 miliar

Perum Bulog Rp2.725 miliar

PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rp2.640 miliar

(Kunthi Fahmar Sandy)

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko memberikan kisi-kisi mengenai deretan perusahan pelat merah yang dinilai dapat menjadi penopang kinerja pemerintahan Prabowo Subianto melalui setoran dividen.

Usai memberikan pernyataan terkait acara yang dihadirinya, Tiko segera beringsut menuju lobi samping Hotel The Westin Jakarta, tempat Land Rover Defender menjemput orang nomor dua di Kementerian BUMN itu.

Di tengah perjalanan menuju lobi, sejumlah awak media yang juga berada di lokasi, mulai melempar beberapa pertanyaan. Mula-mula seputar apa saja persiapan Kementerian BUMN jelang transisi pemerintahan baru.

Tiko menjawab pertanyaan seraya berjalan. Dia menyampaikan bahwa pihaknya saat ini sedang menyelesaikan dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan peta jalan Kementerian BUMN 2024 – 2034.

Dua dokumen tersebut ditargetkan rampung sebelum Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

“Harapannya, nanti saat pemerintahan baru masuk, kami ada RJPP yang detail untuk setiap BUMN yang sistemik, seperti Pertamina, PLN, dan sebagainya. Kami pastikan juga bahwa tata kelola dan risk management jauh lebih baik dibandingkan waktu kita masuk. Harapannya ke depan kinerjanya akan semakin baik,” ujarnya pekan lalu.

Tak berhenti di sana, Tiko juga dimintai pendapat terkait BUMN mana saja yang dinilai memiliki peran krusial pada masa pemerintahan Prabowo – Gibran. Dia pun menyebutkan sederet nama perusahaan pelat merah.

Dari BUMN go public, Tiko mengatakan ada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Selain itu, ada pula PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) atau SIG, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Vale Indonesia Tbk. (INCO).

“Namun, yang krusial dan bukan public listed tetapi signifikan, seperti PT PLN dan PT Pertamina [Persero],” ungkap mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini.

BUMN yang disebutkan Tiko memang memiliki peran krusial selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Salah satu tolok ukurnya adalah setoran dividen yang disalurkan perusahaan pelat merah ke kantong negara.

BBRI, misalnya, merupakan BUMN dengan setoran dividen terbesar ke kas negara. Total setoran yang digelontorkan perseroan mencapai Rp90,79 triliun selama 2014 – 2023. Hal ini terungkap berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada 2023, perusahaan yang dinakhodai oleh Sunarso ini menyetorkan dividen sebesar Rp23,23 triliun. Meningkat 65,41% dibandingkan dengan setoran 2022 yang mencapai Rp14,04 triliun.

Posisi berikutnya adalah Pertamina yang merealisasikan dividen sebesar Rp14,02 triliun pada 2023. Sementara itu, Bank Mandiri menyumbang dividen Rp12,84 triliun, Telkom Indonesia menyetor Rp8,64 triliun, dan MIND ID mencapai Rp7,45 triliun.

DIVIDEN 2024

Pada tahun ini, Kementerian Keuangan melaporkan total setoran dividen BUMN yang masuk pos kekayaan negara dipisahkan sudah mencapai Rp60,1 triliun pada semester I/2024.

Berdasarkan laporan Pelaksanaan APBN Semester Pertama Tahun Anggara 2024, disebutkan setoran dividen BUMN pada semester I/2024 meningkat 41,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu yang mencapai Rp42,4 triliun.

“Pertumbuhan tersebut terutama didorong oleh kenaikan setoran dividen BUMN, baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan atas peningkatan kinerja keuangan BUMN,” tulis laporan Kementerian Keuangan dikutip Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, setoran dividen pada paruh pertama tahun ini juga telah memenuhi 70% dari target dividen BUMN yang ditetapkan sebesar Rp85,84 triliun sepanjang 2024.

Kementerian Keuangan memperkirakan kinerja positif pendapatan kekayaan negara dipisahkan akan terus berlanjut hingga semester II/2024 dengan dukungan setoran dividen BUMN.

Atas keyakinan tersebut, prognosis pendapatan kekayaan negara dipisahkan pada semester II/2024 diperkirakan mencapai Rp25,74 triliun atau 30% dari APBN Tahun Anggaran 2024.

“Secara keseluruhan, sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi pendapatan KND diperkirakan mencapai Rp85,84 triliun atau 100% dari APBN 2024,” tulis Kementerian Keuangan.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, investor.id – Laba perusahaan BUMN dalam tiga tahun melambung sebesar Rp 314 triliun dari Rp 13 triliun pada 2020, menjadi Rp 327 triliun pada 2023 dengan CAGR 191% selama empat tahun.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir kinerja positif Kementerian BUMN dalam melampaui target pemberian dividen kepada negara tidak lepas dari andil besar para wakil rakyat terutama Komisi VI yang telah memberikan pandangan, opini, sokongan, bahkan kritik membangun dalam empat tahun terakhir.

Anggota DPR Idris Laena Apresiasi Keberhasilan Transformasi BUMN

“Dukungan DPR RI dalam menguatkan peran nyata perusahaan BUMN sebagai benteng ekonomi nasional di masa mendatang menjadi garansi kemajuan ekonomi Indonesia Emas di 2045,” ungkap Erick dalam keterangan resminya dikutip, Senin (5/8/2024).

Selain laba perusahaan BUMN yang tumbuh signifikan, pendapatan BUMN juga melonjak dari Rp 1.930 triliun pada 2020 menjadi Rp 2.933 triliun pada 2023. Termasuk aset Kementerian BUMN dari Rp 8.312 triliun pada 2020, melejit menjadi Rp 10.402 triliun pada 2023.

Erick dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Komisi VI DPR RI dan Kementerian BUMN serta perusahaan BUMN yang berlangsung di Sanur, Bali, Sabtu (3/8/2024), melaporkan Kementerian BUMN sudah menuntaskan sebanyak 81 atau 91% proyek strategis nasional (PSN) dari 88 PSN.

“Dalam kesempatan rapat ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua stakeholder. Mulai dari anggota DPR, para menteri terkait, pihak swasta, partner luar negeri dan UMKM yang sudah menjadi bagian ekosistem BUMN sehingga amanah yang diberikan kepada kami mampu dijalankan dengan baik," ujar Erick.

Ke depan, menuju peta jalan Kementerian BUMN satu dekade berikutnya, 2024-2034, dirinya mengapresiasi dukungan Komisi VI sebagai mitra yang selalu berkolaborasi, sehingga BUMN semakin kuat menjadi benteng ekonomi nasional menghadapi tantangan global agar cita-cita Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai.

Sejak diamanahkan memimpin Kementerian BUMN di akhir 2019, Erick menilai, DPR telah menjadi mitra yang efektif dan konstruktif sehingga program transformasi yang menjadi agenda besar BUMN berjalan baik.

"Artinya, Kementerian BUMN dan DPR sudah sejalan dalam memastikan langkah-langkah penyehatan dan transformasi ekonomi ke depan menuju Indonesia Emas 2045. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan apresiasi kami jika lakukan kelebihan," tutup Erick.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menerima apresiasi kinerja 2023 sebagai 2nd Best Vendor Golongan Besar dalam Vendor Day 2024, yang digelar pada Kamis, (11/7) di Graha Pertamina Tower. Penghargaan ini langsung diterima oleh Direktur Operasi PT BKI, R Benny Susanto. Benny mengatakan perusahaan akan terus bersinergi dalam meningkatkan perfomance kinerja.

"Melalui forum yang rutin dilakukan ini diharapkan BKI dan Pertamina Group dapat terus bersinergi dan memberikan manfaat untuk tanah air," kata Benny.



Hal ini merupakan tanggung jawab dan komitmen Pertamina dalam pembinaan vendor sebagai mitra kerja strategis. Erry menegaskan kepada seluruh mitra kerja Pertamina untuk tidak memberikan toleransi terhadap fraud serta mengedepankan komitmen terhadap Green Procurement.

"Pertamina juga memberikan himbauan hal yang perlu ditingkatkan kepada para vendor sebagai mitra kerja Pertamina secara berkelanjutan," tegasnya.

Apalagi, Pertamina membutuhkan mitra kerja strategis dalam mendukung operasional bisnisnya, dengan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas.
Selain itu, kapasitas juga menjadi hal penting dalam mendukung operasional bisnis Pertamina mengingat entitas Grup Pertamina semakin bertambah, sekaligus keberpihakan Pertamina terhadap penggunaan produk dalam negeri sebagaimana program yang dicanangkan oleh pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015 – 2018, Tito Sulistio, mengkritik tajam Penyertaan Modal Negara (PMN) yang disepakati sebesar Rp44,24 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Tito mengatakan bahwa angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk beasiswa dan bantuan sosial pendidikan yang hanya mencapai Rp28 miliar.

“Saya tidak tahu, sedih atau membanggakan melihat Republik ini secara gagah menyuntik modal puluhan triliun setiap tahunnya hanya untuk membesarkan BUMN,” ujarnya lewat unggahan yang sudah dikonfirmasi Bisnis, Kamis (11/7/2024).

Anggota Badan Supervisi OJK ini juga menyatakan bahwa suntikan modal negara yang begitu besar kepada BUMN hanya akan memperberat postur APBN 2025, sekaligus menjelma sebagai pesaing bagi para pelaku usaha swasta.

“Sinergi BUMN sepertinya malah menjadi seperti kartel besar yang bersaing langsung dengan swasta. Sebaiknya cari cara lain yang tidak memberatkan APBN, apalagi kalau dibiayai dengan utang. Bisakah ini dibatalkan?” ucapnya.

Dalam unggahan itu dia turut menampilkan data PMN dari tahun ke tahun. Pada 2020 total injeksi negara ke BUMN mencapai Rp31,3 triliun, lalu Rp71,2 triliun per 2021, kemudian 2022 tembus Rp38,5 triliun, sebesar Rp35,3 triliun 2023 dan Rp13,6 triliun per 2024.

Untuk diketahui, dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7/2024) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun.

Total ada 16 BUMN yang meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa PMN yang selama ini tergantung dari utang luar negeri, kini dapat dibiayai dari dividen perusahaan pelat merah. Dia pun berharap perbaikan tersebut dapat terus berlanjut ke depan.

“Selama ini PMN sangat bergantung pada utang luar negeri, tetapi hari ini kita bisa yakinkan bersama ini menjadi sebuah keberlanjutan ketika dividen dapat membiayai PMN,” ujarnya.

Kementerian BUMN selama era Erick Thohir tercatat mampu menyetor dividen senilai total Rp279,8 triliun sepanjang periode 2020 sampai dengan 2024, atau lebih besar Rp61,91 triliun dibandingkan dengan kucuran PMN dalam periode yang sama.