REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menegaskan pentingnya Forum Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) dalam mempererat ikatan antara parlemen Indonesia dengan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik.

Ia berharap Forum IPPP juga dapat menjadi media untuk memberikan informasi dan meningkatkan kerja sama yang erat antara kedua belah pihak.

"Forum IPPP adalah wadah yang kami rasakan perlu untuk memberikan informasi dan mempererat hubungan antara parlemen Indonesia dan parlemen negara-negara kepulauan Pasifik," kata Putu dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Hal itu disampaikan Putu Supadma dalam diskusi yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8).

Dia mengatakan melalui forum IPPP, DPR berusaha melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

"Pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalin hubungan dengan negara-negara kepulauan Pasifik merupakan bagian dari tugas DPR. Kami berusaha memastikan bahwa pemerintah melakukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan," tuturnya.

Forum IPPP juga menjadi wadah untuk mendiskusikan dan mencari solusi bersama atas berbagai masalah yang dihadapi oleh negara-negara Pasifik.

Selain itu, dia menekankan pentingnya Indonesia meningkatkan hubungan dengan negara-negara nontradisional lainnya, selain hubungan kuat yang sudah dimiliki dengan negara-negara tradisional, seperti China, Jepang, dan Korea. Misalnya, peningkatan hubungan kerja sama dengan Papua Nugini sebagai salah satu negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.

"Pemerintah berikutnya harus segera membangun hubungan yang lebih intensif dengan negara-negara Pasifik. Jangan sampai kita hanya fokus pada Asia, tetapi juga harus memperhatikan negara-negara Pasifik yang merupakan bagian penting dari kedaulatan dan integritas teritorial kita," katanya.

Dia pun berharap pemerintah periode berikutnya dapat melanjutkan upaya Indonesia dalam meningkatkan pengaruhnya melalui pendekatan diplomasi dan kerja sama yang lebih intensif, serta memberikan perhatian lebih pada negara-negara Pasifik.

"Kami berharap pemerintah berikutnya dapat lebih fokus pada pembangunan hubungan dengan negara-negara Pasifik," ujar dia.

Sidang ke-2 IPPP digelar di Jakarta pada 24-26 Juli dengan mengusung temaPartnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development.

Delegasi parlemen Pasifik yang hadir dalam forum tersebut adalah Negara Kepulauan Cook, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Papua Nugini, Tuvalu, Kiribati, dan Republik Fiji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) kembali dihelat di DPR RI, Jakarta. Sidang ini diharapkan dapat meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara-negara Pasifik.

IPPP merupakan forum parlemen Indonesia dengan negara-negara kepulauan di pasifik yang digagas oleh DPR RI. Sidang IPPP ke-2 digelar pada 24–26 Juli 2024.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, parlemen selalu mendukung first track diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah. Di saat yang bersamaan, menurutnya parlemen terus melakukan second track diplomacy untuk terus mengawal hubungan baik dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

“Ini untuk membangun hubungan baik antara Indonesia dan negara di Kepulauan Pasifik. Parlemen di sini memiliki satu komitmen untuk mendukung dan membantu first track diplomacy yang dilakukan pemerintah,” kata Putu di Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Ke depannya, interaksi itu menurutnya harus diakselerasi dan ditingkatkan lagi agar tidak hanya membahas isu-isu yang berhubungan dengan kondisi dan tantangan yang terjadi, tapi lebih produktif pada peningkatan konektivitas, peningkatan pendukungan pembangunan infrastruktur.

"Yang pada ujungnya akan memberikan manfaat dan pertumbuhan antar negara, sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan," katanya.

Dia menilai forum pertemuan yang dihadiri 13 negara ini, termasuk Indonesia serta satu negara teritori Prancis, dapat membangun kembali kebersamaan dan hubungan yang baik antara Indonesia dengan negara-negara kepulauan Pasifik.

"Bagaimana kita harus terus saling mendukung dan meningkatkan kerja sama di bidang investasi pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, perdagangan, transisi energi, pariwisata, serta pendidikan," katanya.

Sidang IPPP ke-2 ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya Presiden menyebut kerja sama antar-parlemen dapat dimanfaatkan untuk mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Asia-Pasifik. Jokowi sangat menghargai dan mengapresiasi kemitraan parlemen Indonesia-Pasifik sebagai inisiatif strategis memperkuat kemitraan di Pasifik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa Sidang IPPP kali ini turut menghadirkan acara dialog bersama negara-negara rumpun Melanesia. "Ada delapan ketua parlemen yang hadir dari 12 negara dan satu organisasi regional, yaitu Melanesian Spearhead Group, yang hadir pada pertemuan kedua IPPP ini," kata Puan.

Forum inisiatif dari DPR RI itu digelar sebagai wadah diplomasi untuk melibatkan parlemen-parlemen negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik yang selama ini belum banyak dieksplorasi.

Menurut Puan, tujuan utama dari penyelenggaraan Sidang IPPP untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam membangun kerja sama dengan negara-negara Pasifik pada bidang yang menjadi prioritas bersama, seperti maritim, ekonomi biru, konektivitas dan pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.